Ada sebuah pemandangan yang terasa janggal namun nyata dalam panggung ekonomi Indonesia beberapa waktu terakhir. Di satu sudut, ruang-ruang diskusi publik dan linimasa media sosial riuh dengan kecemasan. Angka utang pemerintah yang kini meroket hingga ribuan triliun rupiah menjadi momok yang menakutkan, memicu pertanyaan tentang beban yang akan ditanggung generasi mendatang.

Namun, di sudut lain, di lantai bursa dan ruang rapat para manajer investasi, suasananya justru berbeda. Surat Utang Negara (SUN), instrumen yang digunakan pemerintah untuk berutang, justru laris manis bak kacang goreng. Dalam lelang terbaru, penawaran yang masuk dari investor bahkan bisa berkali-kali lipat dari target yang dicanangkan.

Inilah paradoks besar itu: di saat publik mencemaskan tumpukan utang, para investor global dan domestik justru berlomba-lomba untuk memberikan utang baru. Mengapa instrumen yang sama bisa dilihat dengan kacamata yang begitu berbeda? Jawabannya terletak pada perbedaan antara persepsi dan realita pasar.

Bagi investor, terutama yang berskala global, Indonesia adalah oase di tengah gurun imbal hasil. Ketika negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa menawarkan bunga mendekati nol, SUN Indonesia menyajikan "melodi manis" berupa imbal hasil (yield) yang jauh lebih menggiurkan. Selisih beberapa persen ini, dalam dunia investasi triliunan dolar, adalah keuntungan yang sangat besar.

Daya tarik ini diperkuat oleh fundamental makroekonomi kita yang relatif solid. Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten bertahan di level 5%, sebuah angka yang membuat banyak negara lain iri. Inflasi yang sejauh ini masih dalam kendali Bank Indonesia (BI) dan rekam jejak manajemen fiskal yang pruden menjadi jaminan bahwa negara ini punya kapasitas dan kredibilitas untuk membayar kewajibannya. Singkatnya, bagi investor, Indonesia menawarkan kombinasi langka: keuntungan tinggi dengan risiko yang masih terukur.

Lalu, apakah kecemasan publik salah alamat? Tentu tidak. Angka nominal utang yang fantastis memang bukan sekadar statistik. Ia adalah "gajah di ruang tamu" yang tidak bisa diabaikan. Beban pembayaran bunga utang setiap tahunnya memakan porsi signifikan dari APBN, porsi yang idealnya bisa dialokasikan untuk membangun lebih banyak sekolah, rumah sakit, atau jalan. Kekhawatiran bahwa utang ini akan membatasi ruang gerak fiskal pemerintah di masa depan adalah sebuah kepedulian yang sangat absah dan perlu.

Di sinilah kita menemukan inti persoalannya. Situasi saat ini adalah sebuah keseimbangan yang sangat rapuh. Kepercayaan investor yang tinggi telah memberikan pemerintah "ruang bernapas" yang berharga untuk membiayai pembangunan dan program-programnya. Namun, kepercayaan ini bukanlah cek kosong. Ia bisa menguap sekejap mata.

Pemerintah kini ibarat berjalan di atas seutas tali. Di satu sisi, ada beban ekspektasi publik dan janji-janji program populis yang menuntut belanja besar. Di sisi lain, ada mata elang para investor yang mengawasi setiap langkah kebijakan fiskal. Salah langkah sedikit saja—misalnya, jika defisit APBN membengkak di luar kendali akibat belanja yang tidak produktif—tali keseimbangan itu bisa putus.

Tantangan terbesarnya ada di depan mata. Kredibilitas pelaksanaan APBN 2025 dan 2026 akan menjadi pertaruhan utama. Apakah utang baru yang ditarik akan dialirkan ke sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang? Ataukah ia hanya akan habis untuk belanja konsumtif yang memicu inflasi?

Pada akhirnya, paradoks antara kecemasan publik dan kerinduan investor ini harus dijawab bukan dengan retorika, melainkan dengan kebijakan yang kredibel dan transparan. Kepercayaan pasar adalah modal, bukan tujuan akhir. Tugas pemerintah adalah menggunakan modal itu untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, sehingga utang yang hari ini menjadi sumber perdebatan, kelak bisa dikenang sebagai investasi yang sepadan.