Pemerintah selangkah lebih dekat untuk mengamankan investasi dari Contemporary Amperex Technology Co. atau CATL untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik terintegrasi. Direktur Utama Indonesia Battery Corporation Toto Nugroho mengatakan bahwa investasi yang diamankan dari salah satu produsen baterai terbesar dari China itu bakal berlaku dari sisi hulu di tambang hingga sisi paling hilir berupa ekosistem daur ulang baterai kendaraan berbasis setrum dengan nilai US$6 miliar.“Insyaallah akhir Desember investasi dari CATL dari hulu hingga hilir akan masuk. Nanti akan ada tanggal yang akan diumumkan,” katanya, Senin (11/12).CATL, lewat PT Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co, Ltd. atau CBL bakal tergabung bersama dengan Indonesia Battery Corporation ke dalam Proyek Dragon. Nantinya, alokasi investasi itu bakal diserap secara bertahap dalam kurun waktu 3—4 tahun sesuai dengan lini masa pengerjaan industri baterai kendaraan listrik tersebut.CBL juga diketahui telah menyelesaikan studi kelayakan bersama dengan IBC berkaitan dengan penghiliran nikel lanjutan di sisi pemurnian, prekursor, katoda, sel baterai, hingga tahap daur ulang. Negosiasi itu dilakukan di tengah target rampungnya pabrik baterai kendaraan listrik PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Februari tahun depan.“Yang bisa saya sampaikan dari LG, mereka akan bergerak dari sel baterai ke katoda. Untuk katoda,kami sedang negosiasi dengan mereka supaya bisa melakukan investasi di Batang,” ujarnya.Adapun, perkiraan investasi untuk proyek pabrik katoda itu mencapai di rentang US$600 juta—US$800 juta. Rencananya, investasi untuk pabrik katoda dari LG itu bakal dieksekusi Januari 2024 untuk mulai konstruksi awal. Adapun, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa CATL bakal mulai melakukan groundbreaking di Indonesia pada 2024.“Mereka [CATL] sudah mau melakukan groundbreaking pada Januari 2024,” katanya. Dalam perkembangan lain, produksi baterai dalam negeri menghadapi tantangan untuk dapat menembus pasar Amerika Serikat (AS).Negeri Paman Sam yang menjadi pasar global potensial untuk produk baterai Indonesia mengumumkan rencana untuk mengecualikan perusahaan asal China dalam penerimaan potongan pajak untuk investasi rantai pasok kendaraan listrik. Kemudian, Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA) mencakup subsidi hingga US$7.500 untuk setiap kendaraan dengan energi terbarukan atau new energy vehicle.Kedua beleid tersebut secara eksplisit telah mengecualikan Foreign Entity Of Concern (FEOC). Departemen Energi dan Departemen Keuangan AS mengonfi rmasi bahwa istilah tersebut akan berlaku untuk China, Rusia, Korea Utara, dan Iran.

Penurunan jumlah pelaku usaha pertanian di Indonesia membawa kecemasan baru. Pasokan pangan bisa menyusut, hingga ujung-ujungnya berdampak terhadap laju inflasi. Mengacu Sensus Pertanian 2023 Tahap I Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah usaha pertanian tercatat 29,36 juta unit usaha. Angka ini turun 7,42% dibandingkan Sensus Pertanian 2013. Pelaku usaha pertanian Indonesia dalam 10 tahun terakhir masih didominasi usaha pertanian perorangan (UTP). Pada 2023, UTP mencapai 29,34 juta unit, turun dibandingkan 2013 yang mencapai 31,71 juta unit. Sedangkan sisanya adalah usaha pertanian berbadan hukum (UPB) sebesar 5.705 unit. Angka ini naik 35,54% dibandingkan 2013. Demikian pula usaha pertanian lainnya (UTL) sebesar 12.926 unit atau menanjak 116,08% dari tahun 2013. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan bilang, meskipun usaha pertanian menurun, hal itu tak membuat produktivitas pertanian menurun. Pemerintah terus berupaya mengerek produksi pertanian, baik melalui ekstensifikasi lahan, peningkatan indeks pertanaman, inovasi budidaya maupun mendorong tingkat produktivitas. "Kenaikan tingkat produktivitas salah satunya dilakukan melalui penggunaan teknologi budidaya pertanian. Saat ini, 46,84% petani telah menggunakan teknologi modern untuk budidaya pertanian," tutur Ferry kepada KONTAN, Rabu (6/12). Selain itu, pemerintah terus mendorong penguatan kelembagaan petani melalui beberapa program kerja yang tercantum dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024, di antaranya melalui korporatisasi petani dan peningkatan akses pembiayaan. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga bilang, meskipun usaha pertanian menurun, produktivitasnya meningkat dan tidak berdampak pada inflasi. Artinya, kata dia, meski jumlah usaha pertanian menurun, penerapan teknologinya meningkat atau semakin maju sehingga mampu menjaga jumlah produksi tani. "Jadi sebenarnya dampak ke inflasi dari sisi ini cenderung netral," ungkap dia.

Pemerintah memperpanjang masa evaluasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan Pengolahan Sumber Daya Alam. Perpanjangan masa eveluasi ini untuk menampung masukan para pelaku usaha atau eksportir terkait beleid tersebut. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, evaluasi kebijakan ini akan berlangsung dalam tiga bulan ke depan sejak November 2023 hingga hingga Februari 2024. Ia meyakini perpanjangan evaluasi akan meningkatkan kepatuhan eksportir untuk menyimpan DHE dalam sistem keuangan dalam negeri minimal selama tiga bulan. Dari catatan pemerintah, berdasarkan hasil evaluasi oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, telah terjadi peningkatan ekspor SDA sejak Juli 2023 yang diikuti kenaikan pendapatan pada rekening khusus (reksus). Selain itu, pangsa ekspor SDA mengalami peningkatan hingga di atas 60%. Lebih lanjut, penerimaan DHE SDA pada rekening khusus turut mendorong peningkatan penyaluran kredit valas bank dan dana pihak ketiga (DPK) valas bank, sejalan dengan penempatan DHE ke deposito valas bank. Adapun penerimaan DHE SDA pada Agustus 2023 mencapai  US$ 10,5 miliar, kemudian pada September 2023 turun tipis menjadi  US$  9 miliar dan pada Oktober 2023 kembali naik menjadi sebesar US$ 10,2 miliar. Sementara nilai yang ditempatkan mencapai  US$ 2,7 miliar pada Agustus 2023, sebesar US$ 2,3 miliar pada September 2023, dan  US$ 2,9 miliar pada Oktober 2023. "Harusnya persentase penempatan sebesar 30% dari nilai penerimaan, namun saat ini kisarannya di angka 25% hingga 29%," tambah Susiwijono. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, tingkat kepatuhan aturan PP No. 36/2023 sudah baik. Menurut catatannya, yang tidak patuh hanya sekitar 1% saja. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, pemerintah masih perlu mendengar masukan atau keluhan pengusaha karena kemungkinan ada faktor lain yang menyebabkan penempatan DHE SDA masih minim. Sebab, insentif yang diberikan pemerintah seharusnya menarik bagi pengusaha. Sementara itu, Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi menilai, agar penerapan DHE SDA berjalan sesuai harapan, perlu ada insentif tambahan bagi pengusaha. Misalnya diskon pajak penghasilan (PPh) bunga dari penempatan DHE bisa diperbesar atau jangka waktu yang lebih menarik.

Pemerintah terus mengeduk penerimaan dari berbagai sumber, termasuk cukai dan kepabeanan. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Oktober 2023 mencapai Rp 220,8 triliun. Realisasi itu mencapai 72,8% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Kementerian Keuangan, Encep Dudi Ginanjar mengatakan sektor cukai masih menjadi tumpuan penerimaan kepabeanan dan cukai dengan total penerimaan mencapai Rp 169,77 triliun. Hanya saja, realisasi tersebut baru mencapai 69,17% dari target dalam APBN 2023 yang sebesar Rp 245,45 triliun. Realisasi ini juga menurun 4,14% secara tahunan alias year on year (yoy). Penurunan penerimaan cukai ini terjadi pada hasil tembakau (HT) dan etil alkohol (EA). Namun realisasi penerimaan cukai MMEA naik 0,66% yoy menjadi Rp 6,32 triliun, atau mencapai 72,91% dari target. Kenaikan tersebut didorong oleh membaiknya industri pariwisata serta produksi dalam negeri yang kembali tumbuh 0,4%. "Meskipun ada perlambatan di beberapa sektor, Bea Cukai tetap berupaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui kinerja pelayanan dan pengawasan," ujar Encep, Selasa (28/11). Di sisi lain, dia bilang, penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp 41,4 triliun atau tumbuh tipis sebesar 1,8%. Kinerja ini baru setara 87,13% dari target dalam APBN 2023 sebesar Rp 47,53 triliun. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memperkirakan, penerimaan cukai pada tahun ini tidak akan mencapai target. Hal ini dipengaruhi daya beli masyarakat yang masih lemah, serta maraknya fenomena downtrading dan peredaran rokok ilegal. "Berat mencapai target, daya beli masyarakat lagi lemah," kata dia, kemarin. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga bilang, penerimaan cukai tahun ini tidak akan mencapai target. Hal itu karena tingginya tarif cukai yang berakibat pada potensi penurunan produksi atau konsumsi. "Sepertinya sih sulit mencapai 100% target," kata dia.

Setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai akhir Oktober tahun ini masih moncer. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, negara telah mengantongi PNBP sebesar Rp 494,2 triliun triliun hingga Oktober 2023. Angka ini tumbuh 3,7% secara tahunan (yoy). Angka tersebut sudah melampaui proyeksi atau 112% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Secara rinci penerimaan itu meliputi PNBP sumber daya alam (SDA) migas senilai Rp 97,8 triliun. Realisasi ini setara 74,6% target APBN 2023. Hanya saja, realisasi itu menyusut 16,5% (yoy) akibat penurunan Indonesian Crude Price (ICP) dan lifting minyak bumi. Lalu, PNBP SDA nonmigas tercatat Rp 116,8 triliun atau 180,3% dari APBN 2023. Angka ini tumbuh 35,7% (yoy) terutama didorong penyesuaian tarif iuran produksi/royalti batubara, sejalan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 26/2022. Penerimaan selanjutnya adalah komponen kekayaan negara dipisahkan (KND) sebesar Rp 74,1 triliun atau 150,9% dari APBN. Angka itu tumbuh 82,5%, yang disebabkan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan dan non perbankan. "Setoran dividen terutama BUMN yang masih profitable seperti perbankan itu sangat positif," kata Sri. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, setoran PNBP yang melampaui target tahun ini dipicu bonanza harga komoditas. Namun, itu tidak bisa diandalkan karena tidak bisa berlangsung selamanya. Di sisi lain, Bhima menyebut, kinerja BUMN tahun depan juga akan terhambat oleh adanya restrukturisasi utang di BUMN Karya serta besarnya tekanan dari BUMN yang diberikan penugasan.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan wajib pajak orang pribadi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sudah memanfaatkan skema tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% sejak tahun 2018 tetap bisa memanfaatkannya hingga tahun 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemkeu Dwi Astuti mengatakan, tarif PPh final 0,5% dapat digunakan wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dalam negeri yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Namun pengenaan tarif PPh final itu memiliki masa berlaku. Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2022, jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% paling lama tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Tarif ini berlaku empat tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan tiga tahun untuk wajib pajak badan perseroan terbatas. Dia menjelaskan, saat skema PPh final 0,5% berakhir, maka wajib pajak harus membuat pembukuan untuk menghitung PPh terutang menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh. Mengacu pasal itu, untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai Rp 50 juta, maka terkena tarif 5%. Adapun untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp 500 juta, akan dikenakan tarif 30%. Selain itu, wajib pajak juga wajib membuat pencatatan. "Tujuan diberikannya masa berlaku tarif PPh final 0,5% adalah agar wajib pajak UMKM naik kelas dan berkembang menjadi wajib pajak yang lebih besar. Untuk itu, selama jangka waktu tersebut, kami terus mendampingi para wajib pajak UMKM untuk dapat berkembang," jelas Dwi.

Anak usaha PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA) mengantongi fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp1,5 triliun yang akan digunakan untuk refi nancing, serta pengembangan Subang Smartpolitan.Direktur Surya Semesta Internusa The Jok Tung menjabarkan, dua anak usaha perseroan yang memperoleh pijaman berjangka senior dari BCA dan SMI ialah PT Suryacipta Swadaya (SCS) dan PT Jaya Semesta Utama (JSU). Hal itu tertuang dalam perjanjian yang diteken pada 22 November 2023. “Pinjaman akan digunakan untuk pelunasan utang perseroan kepada International Finance Corporation dan pengembangan Subang Smartpolitan,” katanya. Per 30 September 2023, SSIA mencatat utang berbunga mencapai Rp2,33 triliun atau naik 2,2% dari Rp2,27 triliun pada kuartal sebelumnya. Pada 9 bulan 2023, rasio utang per ekuitas (gearing ratio) SSIA sebesar 54,9%.Pada perkembangan lain, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) baru-baru ini juga menandatangani fasilitas baru. Pada 20 November 2023, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan PT Iforte Solusi Infotek (Iforte) telah menandatangani perjanjian fasilitas dengan komitmen Rp240 miliar dari PT Bank CTBC Indonesia. Fasilitas itu akan jatuh tempo pada 20 November 2024.

 Ruang perubahan kebijakan suku bunga Bank Indonesia 7- Day Reverse Repo Rate  (BI7DRR) tetap ada, meski menyempit. Bank sentral terus memantau data-data yang menjadi pertimbangan kebijakan tersebut. Bank Indonesia (BI) mempertahankan bunga acuannya di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2023, setelah kenaikan 25 basis poin (bps) pada Oktober 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, penetapan bunga acuan ini seiring upaya mengantisipasi dampak ketidakpastian global. Dia bilang hal ini merupakan langkah  pre-emptive  dan forward looking  untuk memitigasi dampak terhadap inflasi barang impor (imported inflation). Terutama karena lonjakan harga energi dan pangan global, juga koreksi nilai tukar rupiah. Alhasil, inflasi akan tetap terkendali di kisaran 3% plus minus 1% pada 2023 dan 2,5% plus minus 1% pada 2024. Ia menambahkan, bank sentral turut mencermati kondisi global. Terutama kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed pada bulan depan, meski probabilitasnya semakin menipis dari sebelumnya 40% menjadi hanya 10%. Namun, dia memastikan respons kebijakan dari BI terkait suku bunga akan konsisten secara forward looking dan pre-emptive. Juga memastikan untuk menjangkar inflasi ke depan. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menilai, suku bunga acuan saat ini sudah memadai untuk mempertahankan daya tarik aset rupiah sekaligus menarik modal asing untuk mengalir masuk. Dengan demikian, "Suku bunga acuan akan tetap sebesar 6% pada akhir tahun 2023" ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (23/11). Ekonom Bank UOB Enrico Tanuwidjaja juga meyakini tak akan ada lagi kenaikan suku bunga acuan pada tahun 2023. "Secara retorika, nampaknya meyakinkan bahwa tidak ada lagi kenaikan suku bunga setidaknya pada bulan Desember 2023," terang Enrico dalam keterangannya, Kamis (23/11). Walaupun juga ada pernyataan dari Gubernur BI bahwa langkah BI masih akan sangat bergantung dengan perkembangan data terakhir.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus membaik pasca pandemi Covid-19. Pada 2022, ekonomi tumbuh mencapai 5,3% dan digadang-gadang bisa melampaui 5% pada tahun ini. Sayangnya, perbaikan angka pertumbuhan ekonomi tersebut tak sejalan dengan omzet yang diraih pengusaha. Omzet mereka justru menurun saat laju ekonomi pulih. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengungkapkan, hal yang perlu dilihat oleh dunia usaha adalah nominal produk domestik bruto (PDB), bukan PDB secara keseluruhan. David menyebutkan, ada dua faktor yang mempengaruhi kondisi penurunan nominal PDB Indonesia. Pertama, harga komoditas global yang terus mengalami penurunan. Kedua, produk China yang sudah masuk dan menguasai perdagangan di negara negara emerging market termasuk Indonesia dan ikut mempengaruhi inflasi. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso optimistis, beberapa sektor ekonomi akan menggeliat. Terutama didorong momentum Pemilu 2024. Beberapa sektor yang dimaksud yakni konveksi, percetakan, periklanan, media, transportasi, makanan dan minuman, juga beberapa jasa hiburan yang biasanya hadir dalam masa kampanye. Sementara itu, dampak tidak langsungnya akan disumbangkan dari konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), yang diproyeksikan tumbuh 4,5% hingga 5% pada 2023, kemudian tahun depan akan meningkat lebih tinggi sekitar 6,5% hingga 7%.

Ekonomi Indonesia akan menghadapi sederet tantangan besar. Kombinasi ketidakpastian pasar global hingga situasi panas politik dalam negeri berpotensi mengancam pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun depan. Pengamat ekonomi senior Chatib Basri mengingatkan sejumlah tantangan yang membayangi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Mantan Menteri Keuangan di era Presiden SBY ini menyebut risiko dan tantangan yang dihadapi Indonesia setjangka pendek atau dua tahun ke depan berasal dari dalam maupun luar negeri. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan Pemilu 2024 akan memberikan efek positif terhadap ekonomi nasional, baik di tahun ini maupun tahun depan. Untuk 2023, dia memproyeksikan hajatan politik bisa menyumbangkan pertumbuhan ekonomi berkisar 0,05%-0,1%. Di sisi lain, perlambatan ekonomi China juga akan mempengaruhi prospek perekonomian Indonesia, mengingat China merupakan mitra dagang terbesar. Chatib bilang, setiap 1% pelemahan ekonomi China akan berpotensi mengurangi ekonomi Indonesia sekitar 0,3%. Hanya, Chatib melihat risiko ini akan rendah. Apabila melihat situasi terkini, perlambatan ekonomi China tidak akan sampai 1%. Alhasil, efeknya ke Indonesia akan lebih rendah dari 0,3%. Sedangkan untuk jangka menengah, atau dalam kurun waktu dua tahun hingga lima tahun ke depan, Chatib Basri bilang Indonesia akan menghadapi risiko yang datang dari berlanjutnya perang dagang antara AS dan China. Beberapa langkah yang perlu diambil, pertama, di era suku bunga tinggi akan membuat Bank Indonesia (BI) harus memberikan tanda dalam menyusun strategi menjaga pasar keuangan Indonesia. Kedua, serangan yang terjadi di Palestina, bila meluas di Timur Tengah, akan mendorong kenaikan harga minyak yang tentu saja akan mempengaruhi harga barang-barang di dalam negeri. Ketiga, kenaikan harga beras akibat fenomena kekeringan atau El Niño.