Pemerintah masih memiliki sisa tagihan perawatan pasien Covid-19 pada tahun 2021 sebesar Rp 23 triliun. Pemerintah harus membayarkan tagihan ini, pada anggaran negara tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal ini saat berpidato di acara BRI Microfinance Outlook 2022 yang digelar secara virtual, Kamis (10/2). "Tagihan Rp 23 triliun dari perawatan 2021 yang harus dibayar 2022 ini , " kata Menkeu.

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengikut aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (7/2). Mereka menyurukan empat poin tuntutan yaitu penolakan omnibus law Cipta Kerja, mengabulkan presidential threshold, revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan rancangan Undang-Undang Perlindungan Rumah Tangga (RUU PPRT).

Jakakrta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan masih optimistis pertumbuhan ekonomi  tahun ini terealisasi sesuai target yaitu kisaran 4,5 - 5,3%. Optimisme ini mengacu pada berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan tren peningkatan. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan terbarunya memang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8% menjadi 4,3%. Namun kondisi waktu IMF melakukan pengkajian, yakni pada awal tahun ini, kondisinya berbeda dengan saat ini, yaitu sejumlah indikator sudah menujukkan peningkatan. 

Dari sisi penanganan pandemi Covid-19 Indonesia relatif membaik dari waktu kek waktu. Hal ini tercermin dari jumlah kasus positif harian Covid-19 yang mulai menurun. Program vaknisasi juga terus dilakukan pemerintah dengan jumlah vaksinasi mencapai 13,4 juta dosis per 6 April 2021, bahkan Indonesia menempati posisi ke delapan sebagai negara yang sudah melakukan vaksinasi terbanyak. Ekonomi Indonesia dapat tumbuh sekitar 7-8% pada kuartal II-2021, sejalan dengan akselerasi pemulihan ekonomi yang terus membaik. Hal ini dinilai realistis dicapai karena menggunakan perhitungan dasar atau baseline pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 yang minus 5,32%. Sementara itu, untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal I masih berada di zona kontraksi sekitar minus 1,1% hingga minus 0,1%.

(Oleh - IDS)

Pemerintah kembali berencana melakukan penyederhanaan angka pada mata uang (redenominasi). Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/ 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 29 Juni 2020.

Rancangan Undang-undang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi) sebagai salah satu RUU yang masuk pada Program Legislasi Nasional. Menteri Keuangan menyebutkan urgensi dalam penyusunan RUU ini adalah untuk peningkatan efisiensi perekonomian, salah satunya melalu waktu transaksi yang lebih cepat. Urgensi lainnya menurut Menteri Keuangan adalah untuk penyederhanaan sistem keuangan di Indonesia.

Kinerja manufaktur Indonesia pada November 2019 masih lesu, tergambar dari Purchasing Manufacturing Index (PMI) Indonesia pada level 47,7 sesuai HIS Markit pada Senin (2/12). Seperti dilansir Trading Economics Secara rata-rata PMI Indonesia sepanjang 2012 hingga 2019 masih berada di level positif yakni 50,09, pada Agustus 2013 level tertinggi 58,5, sedangkan level terendah pada Maret 2015 dengan 46,4. Tingkat output pada November 2019 mengalami penyusutan untuk kelimakalinya dengan laju penurunan tercepat kedua selama hampir empat tahun. Kontraksi manufaktur Indonesia pada tahun ini sudah terjadi selama lima bulan terakhir. HIS Markit memprediksi PMI Indonesia berada pada level 48,0 sampai akhir kuartal IV 2019. Namun demikian, Indonesia merupakan satu dari enam negara G-20 yang mengalami perbaikan kinerja manufaktur pada november dibanding dengan Oktober, selain Prancis, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Untuk menggenjot kinerja manufaktur, salah satunya diperlukan dukungan arus investasi sebagaimana yang disebutkan Presiden Joko Widodo bahwa akselerasi investasi merupakan kunci utama bagi Indonesia untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah mewaspadai resesi yang saat ini terjadi di sejumlah negara, termasuk mengantisipasi dampak kepada ekonomi Indonesia. Dari sisi fiskal, kata dia pemerintah mengamati pelemahan ekonomi global yang terjadi di sejumlah negara, termasuk sektor yang kemungkinan memberikan pengaruh kepada ekonomi dalam negeri. Sektor ekonomi tersebut, lanjut dia, diantaranya dari sisi eksternal seperti ekspor Indonesia ke sejumlah negara. Selain itu, pemerintah juga mewaspadai tekanan kepada negara yang mengalami kemerosotan eknomi dan perkembangan resesinya. Presiden Jokowi juga berpesan unuk kementerian yang berkaitan dengan ekonomi untuk menginventarisasi regulasi-regulasi yang menghambat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi agar meminimalisasi dampak resesi global kepada perekonomian Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perekonomian Indonesia perlu menyiapkan "payung" untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global yang telah mengalami perlambatan dan kemungkinan terjadi resesi yang semakin besar. Jalan yang dinilai paling cepat dan menjadi kunci untuk menghadapi perlambatan ekonomi global adalah investasi. " Kalau hujannya besar, kita nggak kehujanan. Syukur ngga ada hujan ngga ada gerimis. Tapi, angka-angka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global sudah mengalami perlambatan dan kemungkinan resesi akan semakin besar," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mebahas antisipasi perkembangan perekonomian dunia di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9). Kepala Negara mencontohkan depresiasi mata uang yuan Tiongkok dan peso Filipina sudah terjadi akibat perlambatan ekonomi global. Presiden berharap, pertumbuhan ekonomi Indonesia terhindar dari resesi yang potensinya semakin besar ini. Jokowi meminta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi, menginvetarisir regulasi-regulasi yang menghambat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya berdasarkan informasi dari investor-investor yang ditemui dan catatan yang disampaikan oleh Bank Dunia ada masalah internal di Indonesia sendiri. Presiden mencontohkan pada dua bulan yang lalu ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar dan 23 memilih di Vietnam dan 10 lainnya pergi ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Sinyal sistem deteksi dini (early warning system) menunjukkan bahwa di banyak negara mulai dibayang-bayangi adanya kelesuan ekonomi global. Disinyalir perang dagang Tiongkok vs Amerika Serikat merupakan pangkal utama yang menyeret timbulnya gejala penyakit resesi ekonomi ini. Efeknya, beberapa negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif (negative growth). Konedisi demikian menimpa Jerman, Inggris, Italia, dan beberapa negara Amerika Latin seperti Argentina, Meksiko dan Brasil. Belakangan juga menimpa beberapa negara Asia, seperti Singapura dan Thailand. Singapura merupakan contoh negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Hal ini dikhawatirkan berimbas menjadi efek domino (contagion effect) bagi kawasan. Bila berkaca pada Indonesia saat ini, ternyata masih relatif bagus, walaupun economic growth Indonesia tidak beranjak dari angka 5% sejak 2014. Padahal tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 rata-rata mencapai 6% per tahun. Oleh karena itu asumsi RAPBN 2020 pun masih berkisar 5%. Tumpuan dan harapan besar ada pada RAPBN 2020 yang dapat mengatasi berbagai tantangan global. Selain itu, gejala resesi di Indonesia per Juli 2019 mengalami defisit US$ 63,5 juta atas transaksi neraca perdagangan yang menandakan bahwa impor yang lebih besar daripada ekspor. Selain itu, Bank Indonesia juga mencatat, defisit transaksi berjalan kuartal-II 2019 sebesar US$ 8,4 miliar. Angka ini menyentuh angka batas atas CAD yang diproyeksikan hanya pada level 2,5-3% dari PDB 2019. Seperti dilaporkan BI, tingginya CAD ini sebenarnya merupakan akibat antara lain karena perilaku musiman repatriasi dividen, pembayaran utang luar negeri, dan kondisi perekonomian global. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Sebenarnya faktor vital dari indikator resesi ekonomi adalah utang luar negeri yang terus bertambah. Walaupun kemampuan membayar cukup bagus, namun jika tidak direm dapta menyebabkan akumulasi berbagai gejala penyakit kelesuan ekonomi terkait.

Studi Nielsen Changing Consumer Prosperity yang mengukur sentimen konsumen terhadap keadaan keuangan dan keinginan berbelanja mereka di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari setengah (57%) konsumen membelanjakan lebih banyak untuk teknologi dan komunikasi selama lima tahun terakhir. Konsumen Indonesia berbelanja lebih banyak untuk pendidikan (50%), bahan makanan (46%), video/musik/layanan internet (43%) dan travel (36%) dalam lima tahun terakhir.

Seiring dengan berkurangnya tekanan sentimen global, arus masuk alias inflow investasi portofolio naik signifikan. Namun, investasi portofolio cenderung berjangka pendek, sehingga mudah terjadi arus keluar modal. Ekonom Core Indonesia, Pieter Abdullah Redjalam mengingatkan perlunya insentif karena Indonesia masih bertumpu pada investasi portofoliao. Insentif dimaksud adalah reverse tobin tax sesuai dengan jangka waktu penanaman. Semakin lama penanaman tersebut, maka insentif yang diberikan semakin besar. Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, menambahkan untuk memperbaiki struktur transaksi modal dan finansial, pemerintah perlu membuat bauran kebijakan insentif dan disinsentif berupa tobin tax dan reverse tobin tax
Tobin tax adalah pengenaan pajak jika dana itu keluar dari suatu negara. Utamanya melalui instrumen portofolio di pasar uang, pasar modal, dan pasar global. Sedangkan reverse tobin tax adalah insentif pajak untuk aliran modal asing yang disimpan di pasar keuangan domestik.