Kementerian Keuangan (Kemkeu) optimistis pertumbuhan ekonomi di kuartal III bakal moncer. Bahkan, ekonomi periode Juli hingga September 2022 diyakini bisa tumbuh lebih tinggi dibanding kuartal II-2022, yang saat itu didorong oleh momentum Ramadan dan Idul Fitri. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Febrio Kacaribu memperkirakan, pertumbuhan ekonomi RI di kuartal III-2022 tembus 5,7%, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,44%. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III akan meningkat. Salah satu pendukung pertumbuhannya adalah ekspor.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) berhasil mengantongi aset obligor mencapai Rp 28,85 triliun sampai dengan 28 Oktober 2022. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Purnama T Sianturi mengatakan, nilai tersebut dalam bentuk uang tunai ke kas negara, penetapan status penggunaan ke lembaga, hibah, serta melalui bentuk barang milik negara (BMN).

Tanda-tanda pelemahan konsumsi masyarakat kian tampak. Setoran pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dalam periode bulanan menunjukkan tren penurunan. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan PNN dan PPnBM tercatat sebesar Rp 504,45 triliun pada September 2022. Angka ini tumbuh 44,78% year on year (yoy). Secara kuartalan, penerimaan PPN dan PPnBM pada kuartal III-2022 mencapai Rp 203,55 triliun, lebih tinggi dibanding kuartal I dan II yang masing-masing Rp 130,15 triliun dan Rp 170,75 triliun. Tambahan penerimaan dari kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%, khusus bulan September juga hanya Rp 6,87 triliun. Angka itu turun 5,63% dibanding bulan sebelumnya. Ini baru pertama kali terjadi semenjak kenaikan tarif PPN menjadi 11% diterapkan pada April 2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemkeu Neilmaldrin Noor mengatakan, dampak penyesuaian tarif PPN sejak April 2022 masih menunjukkan hasil yang baik dan menunjukkan aktivitas ekonomi serta konsumsi di masyarakat masih cukup tinggi.

Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mulai bergeser. Jika deviasi bergerak kian jauh, asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN 2023 sudah seharusnya disesuaikan agar anggaran tetap kredibel. Paling tidak, ada lima asumsi APBN 2023 yang sudah meleset saat ini. Pertama, asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,3%. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual meramal, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 hanya berada di kisaran 4,5% hingga 5%. Kedua, inflasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberi dampak langsung maupun dampak lanjutan ( second round impact ) pada inflasi.  Ketiga, nilai tukar rupiah. Dengan pelemahan nilai tukar rupiah di kisaran Rp 15.600 per dollar Amerika Serikat (AS) , David melihat sulit bagi dollar AS kembali ke level Rp 14.000 di tahun depan. Keempat, asumsi suku bunga SUN tenor 10 tahun yang dalam APBN 2023 ditetapkan sekitar 7,9%. David melihat, suku bunga SUN tenor 10 tahun pada 2023 akan berkisar 7,5% hingga 8,5%. Kelima, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang tahun depan bisa berada di kisaran US$ 90 - US$ 100 per barel.

Bank Indonesia (BI) masih akan memperluas kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam kegiatan perdagangan dan investasi antarnegara alias  local currenct settlement (LCS). Terutama kerja sama dengan negara lain di kawasan Asia. Dalam buku Kajian Stabilitas Keuangan Semester I-2022 edisi Oktober 2022 disebutkan, bahwa BI telah melakukan penjajakan dengan negara Singapura dan Korea Selatan. Namun, BI belum memastikan kapan kerja sama dengan kedua negara tersebut akan dimulai.

Pemerintah pusat perlu lebih gencar melakukan sosialisasi terkait penyaluran belanja wajib pemerintah daerah sebesar 2% dari dana transfer umum untuk meredam lonjakan inflasi tahun ini. Sebab, realisasinya hingga saat ini masih sangat mini. Kementerian Keuangan mencatat, per 20 Oktober 2022, realisasi anggaran tersebut baru mencapai Rp 277,6 miliar dari total 128 daerah. Angka itu hanya 7,9% dari pagu Rp 3,5 triliun. Dari realisasi anggaran Rp 277,6 miliar itu sebesar Rp 105,3 miliar dibelanjakan untuk bantuan sosial atau 6,1% dari pagu Rp 1,71 triliun.

Tekanan ekonomi global membuat pemerintah memutar otak untuk menyusun strategi pembiayaan anggaran pada tahun depan. Sebab, penerbitan surat utang di tengah tekanan global, justru bisa semakin memberatkan pemerintah. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Luky Alfirman mengakui, pembiayaan utang tahun depan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Terutama, tingginya tingkat bunga dan volatilitas pasar keuangan akibat tekanan global. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran tahun depan, pemerintah memilih untuk memaksimalkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Perlu diketahui, penggunaan SAL oleh pemerintah gencar dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam dokumen Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, penggunaan SAL tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp 144 triliun.

Bank Indonesia (BI) berpeluang mengerek lagi suku bunga acuannya di bulan ini. Proyeksi itu sejalan dengan upaya bank sentral menjangkar inflasi dan menjaga pergerakan kurs rupiah. Para ekonom yang dihubungi KONTAN memperkirakan, BI bakal mengerek suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin (bps) pada bulan ini. Jika prediksi itu terealisasi, BI 7- Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) bakal naik ke level 4,75%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede meyakini, kenaikan suku bunga acuan pada bulan ini merupakan langkah BI untuk menjangkar ekspektasi inflasi, dan merupakan langkah pre-emptive mengantisipasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed). Ia berharap, kenaikan suku bunga acuan BI bisa menjaga daya tarik investasi dalam aset keuangan Indonesia.

Empat negara kreditur akan menghapus utang Indonesia melalui skema konversi atau debt swap. Nilainya mencapai US$ 334,94 juta atau setara Rp 5 triliun. Empat negara tersebut adalah Jerman, Italia, Australia dan Amerika Serikat (AS). Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo mengatakan, utang tersebut akan dikonversi dalam bentuk program atau proyek yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Misalnya, konversi utang dari Jerman berupa proyek pendidikan, edukasi, kesehatan dan global fund. Adapun utang dari Italia dikonversi menjadi proyek housing and settlement. Sementara utang Australia akan diubah menjadi proyek kesehatan, dan utang AS dikonversi untuk konservasi hutan tropis.

Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran subsidi pajak buat dunia usaha di tahun 2023. Saat ini, pemerintah tengah menimbang sektor usaha apa saja yang akan mendapat insentif perpajakan tahun depan. Prioritas insentif akan diberikan ke sektor usaha yang bisa memberikan multiplier effect bagi perekonomian. Asal tahu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran insentif pajak sebesar Rp 41,5 triliun. Namun hingga saat ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) belum memerinci sektor yang akan mendapatkan insentif tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan, bahwa alokasi insentif perpajakan 2023 akan diberikan pada kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier effect kuat bagi perekonomian. "Untuk saat ini sektor yang akan diberikan insentif masih dalam pembahasan internal Kementerian Keuangan dengan tetap mempertimbangkan perkembangan ekonomi dunia dan Indonesia," ujar Neilmaldrin kepada KONTAN, Selasa (17/10).