UTANG luar negeri (ULN) Indonesia kembali turun. Bank Indonesia (BI) mencatat, ULN per akhir kuartal III-2022 sebesar US$ 394,6 miliar, turun US$ 9 miliar dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 403,6 miliar. Secara tahunan, ULN per akhir September turun 7% year on year (yoy). Penurunan itu lebih dalam dibandingkan penurunan pada kuartal sebelumnya, yaitu 2,9% yoy. Secara terperinci, ULN pemerintah kuartal III-2022 sebesar US$ 182,3 miliar, turun 11,3% yoy. Penurunan terjadi karena perpindahan investasi pada surat berharga negara (SBN) domestik ke instrumen lain, dan mengurangi porsi kepemilikan investor non-residen pada SBN domestik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Askawa resmi meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM). Ini adalah platform kerjasama pendanaan untuk proyek energi bersih. Pemerintah akan memanfaatkan skema ETM ini dengan memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas dua gigawatt (GW). Langkah ini merupakan tahap awal dari total 15 GW yang akan dipensiunkan hingga tahun 2060. "Kami akan menarik US$ 500 juta untuk komitmen pembiayaan," tegas Menkeu Sri mulyani dalam acara peluncuran Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform di Bali, Senin (14/11).

Surplus neraca perdagangan bisa menyusut lantaran nilai ekspor yang melandai seiring menurunnya harga komoditas. Ditambah lagi, nilai impor mulai meningkat menjelang akhir tahun. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, surplus neraca perdagangan Oktober 2022 sebesar US$ 4,47 miliar. Angka ini menyusut dari surplus bulan sebelumnya yang sebesar US$ 4,99 miliar. David melihat, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2022 didorong oleh kinerja ekspor, terutama sektor komoditas yang masih mengalami kenaikan, seperti crude palm oil (CPO) dan batubara. Ia memperkirakan, nilai ekspor Oktober 2022 mencapai US$ 24 miliar. Chief Economist Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastomo memperkirakan, neraca perdagangan ke depan masih akan mencetak surplus. Namun, nilainya makin landai seiring tren penurunan harga komoditas ekspor utama Indonesia, seperti CPO dan batubara.

KALANGAN pengusaha harap-harap cemas dalam menatap prospek bisnis tahun depan. Sebab, gelombang resesi global bakal berdampak terhadap turunnya permintaan di pasar ekspor. Jika itu berlangsung dalam waktu lama, kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat. Situasi ini mendorong pengusaha mengusulkan agar pemerintah menerbitkan aturan tentang fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay alias tidak kerja tidak dibayar. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto bilang, saat ini UU Cipta Kerja mengatur jam kerja sebanyak 40 jam per pekan. Melalui usulan fleksibilitas jam kerja, maka jam kerja bisa diturunkan menjadi minimal 30 jam kerja per minggu. Upah disesuaikan jam kerja dan tidak ada PHK. "Usulan ini salah satunya karena berkurangnya permintaan pasar," ujarnya, Kamis (10/11).

Komisi XI DPR RI menyetujui penyertaan modal negara (PMN) non-tunai sebesar Rp 2,51 triliun kepada Perum Lembaga Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atawa Airnav Indonesia. PMN non-tunai itu berupa barang milik negara (BMN) Kementerian Perhubungan, yakni fasilitas navigasi penerbangan, alat bantu pendaratan visual dan fasilitas komunikasi penerbangan pada bandar udara. Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Rionald Silaban mengatakan, pemberian penyertaan modal pemerintah pusat (PMPP) bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan, serta optimalisasi BMN. Diharapkan pemberian PMPP ini dapat meningkatkan kualitas keselamatan dan standarisasi fasilitas yang digunakan untuk pelayanan navigasi penerbangan dan meningkatkan penerimaan negara.

Ekonomi Indonesia tumbuh tinggi di saat ketidakpastian menyelimuti dunia. Pertumbuhan ekonomi secara rerata di tahun ini, bahkan, melampaui capaian di masa sebelum pandemi. Namun jangan terlalu cepat berpuas diri. Ketidakpastian masih membayangi dunia, juga Indonesia di tahun depan. Agar tak tersandung ke resesi global, memperkuat pasar domestik adalah prioritas. Sejauh ini performa ekonomi memang masih cukup menjanjikan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2022 mencapai 5,72% year on year (yoy). Sektor utama penggerak ekonomi mengalami tren pemulihan. Sebut saja, sektor industri yang tumbuh 4,83%, sektor pertambangan 3,22%, dan pertanian tumbuh 1,65%.

Pemerintah berupaya menciptakan stabilitas di masyarakat, terutama menjelang datangnya tahun pemilu 2024. Hal ini tercermin dari beberapa kebijakan pemerintah yang terkesan ingin menciptakan suasana kondusif di masyarakat. Soal cukai rokok, misalnya, di luar kelaziman pemerintah langsung mengumumkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau alias cukai rokok untuk dua tahun ke depan. Rerata kenaikan tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 10%. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Made Arya Wijaya mengatakan, pemerintah menyediakan anggaran kompensasi dan subsidi energi Rp 339,6 triliun pada 2023. Memang, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun depan lebih kecil dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp 502 triliun. Hal ini lantaran pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga BBM agar anggaran tahun depan tidak tambah bengkak. "Arahannya Presiden (Jokow Widodo), kalau bisa sampai tahun 2024 ini tidak gaduh," tambah Arya.

Stabilitas sistem keuangan pada kuartal III-2022 tetap terjaga, meski di tengah ombang-ambing badai ketidakpastian global. Namun demikian, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memilih untuk tetap memasang kuda-kuda untuk meminimalkan dampak ketidakpastian global tersebut. "Menteri keuangan, Gubernur BI, Ketua OJK dan Ketua LPS terus berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memperkuat koordinasi dan mewaspadai perkembangan risiko global, termasuk menyiapkan respon kebijakan," kata Menkeu Sri Mulyani, Kamis (3/11).

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyita atas aset tanah dan/atau bangunan senilai Rp 210 miliar di Karawaci, Tangerang, Banten dari pemilik Bank Bira Atang Latief. Penyitaan aset ditandai dengan pemasangan plang dilakukan oleh Ketua Sekretariat BLBI Purnama T Sianturi pada Kamis (3/11). Aset yang disita adalah Plaza Shinta Tangerang seluas 34.753 meter persegi (m²) yang terletak di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Bank Indonesia (BI) melihat harga energi dalam beberapa bulan ke depan makin mahal, terutama harga minyak dan gas (migas). Selain pangan, lonjakan harga migas ini akan mendorong inflasi di banyak negara. Kondisi ini bakal menambah ketidakpastian ekonomi global. Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, beberapa negera seperti Eropa akan menghadapi musim dingin. Padahal, saat ini, pasokan gas masih dibatasi oleh Rusia. "Kita akan melihat potensi harga energi, minyak dan gas akan naik dalam bulan-bulan ke depan," kata Dody, Senin (31/10).