Laju inflasi September melonjak signifikan pasca pemerintah mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, solar, hingga Pertamax. Sebab, kenaikan harga BBM juga menyeret kenaikan harga barang lainnya. Dari Survei Pemantauan Harga yang dilakukan Bank Indonesia (BI) pada pekan ketiga September 2022, inflasi bulanan pada September diperkirakan mencapai 1,09%.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah akan mengimplementasikan beleid tersebut secara bertahap. Tahap awal, kebijakan ini akan diberlakukan di kota-kota besar. "Prioritas pertama adalah pegawai pemerintahan di kota besar, khususnya Jakarta dan juga Bali. Baru kemudian daerah-daerah lain," kata Ma'ruf Amin di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/9). Namun, Wapres menekankan, pembelian kendaraan sesuai kebutuhan pemerintah. Ia mencontohkan seperti kendaraan listrik yang akan digunakan oleh delegasi G20 di Bali, nantinya bisa digunakan oleh pejabat pemerintahan.

Lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor's (S&P) merekomendasikan Bank Indonesia (BI) untuk lebih agresif dalam mengerek suku bunga acuannya. Lembaga ini melihat ada potensi risiko inflasi naik setelah pemerintah mengerek harga bahan bakar minyak (BBM). Senior Director, Southeast Asia Corporate Ratings S&P Xavier Jean memperkirakan: BI akan mengerek suku bunga BI akan hingga 100 basis pon ke level 4,75% pada akhir 2023. S&P melihat ada peluang BI untuk kembali menaikkan suku bunga acuan beberapa kali, setelah kenaikan pada Agustus 2022 sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75%. Saat ini masalah yang dihadapi korporasi adalah bukan seberapa besar suku bunga akan naik, tetapi apakah perusahaan bisa meneruskan beban kenaikan kepada nasabah dan masyarakat. Dalam artian, menaikkan harga tapi tetap terjangkau konsumen. Kenaikan harga ini juga turut mendorong inflasi. Pada akhirnya daya beli dan konsumsi masyarakat juga akan menurun. Padahal, konsumsi masyarakat menjadi kontributor terbesar produk domestik bruto (PDB).

European Investment Bank (EIB) alias Bank Investasi Eropa berencana membiayai berbagai proyek hijau dan berkelanjutan di Indonesia. Nilainya fantastis, mencapai € 1 miliar atau setara Rp 14,9 triliun (dengan kurs Rp 14.978 per euro). Kris Peeters, Vice President EIB yang juga bertanggungjawab atas EIB Asia Tenggara, mengatakan, pihaknya mengajak sektor publik dan swasta lokal untuk bermitra dengan EIB dalam pembiayaan berbagai proyek hijau dan berkelanjutan di Indonesia.

Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdampak pada lonjakan harga barang dan jasa sekaligus menyulut laju inflasi. Hal ini akan menggerus daya beli masyarakat. Efeknya, jumlah penduduk miskin melonjak. Pemerintah kemarin (4/9), mengerek harga BBM jenis Pertalite sebesar 30,72% menjadi Rp 10.000 per liter; solar sebesar 32,04% menjadi Rp 6.800 per liter; dan Pertamax sebesar 16% menjadi Rp 14.500 per liter. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu menyebut kebijakan ini akan menambah inflasi tahun ini hingga sebesar 1,9%. Di sisi lain, sebelum pengumuman kenaikan harga BBM, pemerintah juga mengumumkan tambahan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin. Nilai tambahan anggaran bansos ini sebesar Rp 24,17 triliun. Perinciannya; Pertama, sebesar Rp 12,4 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada sekitar 20 juta keluarga; Kedua, Rp 9,6 triliun untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan; Ketiga, sebesar Rp 2,17 triliun dari alokasi 2% dana transfer umum dan dana bagi hasil ke daerah dialokasikan untuk subsidi transportasi termasuk bantuan buat pengemudi ojek online. Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara BLT yang diberikan kepada 20,65 juta rumah tangga atau setara dengan 30% dari penduduk yang hidup di garis kemiskinan atau rawan miskin. Di sisi lain, saat ini, ada sekitar 6,5 juta rumah tangga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. "Berarti penerima BLT sekitar tiga kali lipat dari 6,5 juta rumah tangga miskin," ujar Suahasil, Senin (5/9).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menawarkan 15 proyek infrastruktur kepada para investor. Total nilai proyeknya mencapai Rp 280 triliun. Proyek infrastruktur bernilai jumbo tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tawarkan dua bulan menjelang masa jabatannya berakhir. Masa jabatan Anies sebagai orang nomor satu di Ibu Kota RI bakal berakhir pada 16 Oktober 2022. Ada tujuh badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemprov DKI yang menawarkan 15 proyek itu. Yakni, MRT Jakarta, TransJakarta, Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Jakarta Experience Board (JXB), dan Perumda Sarana Jaya. Ke-15 proyek tersebut di antaranya: Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, LRT Jakarta Fase 2A (Jakarta International Stadium-Rajawali), serta LRT Jakarta Fase 3A (Jakarta International Stadium-Rajawali). Kemudian, MRT Fase 3 (Timur-Barat), MRT Fase 4 (Fatmawati-TMII), South Jakarta Mix-Used Development, bus listrik TransJakarta, dan stasiun pengisian baterai. Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menyebutkan, masa jabatan Anies yang akan berakhir takkan memengaruhi investor untuk menunda menanamkan modal. Pasalnya, akan ada pengganti sementara Gubernur DKI. Selain itu, investor akan mengeluarkan modal kalau tawaran investasi menguntungkan secara bisnis. "Tawaran itu adalah tawaran investasi dari Pemerintah Provinsi DKI, bukan dari Anies pribadi. Jadi, tidak ada hubungannya dengan masa jabatan Anies yang akan segera berakhir," tegas Piter.

Komponen inflasi inti menjadi penyumbang terbesar Indeks Harga Konsumen (IHK) Agustus 2022. Bahkan, meski pada Agustus IHK terjadi deflasi, inflasi komponen inti masih naik baik secara bulanan maupun tahunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus 2022 terjadi deflasi sebesar 0,21% secara bulanan atau month on month (mom). Alhasil, secara tahunan tercatat inflasi 4,96% year on year (yoy). Dengan andil sebesar 0,24%, komponen inti mencatatkan inflasi 0,38% secara bulanan dan 3,04% yoy. Angka itu lebih tinggi ketimbang Juli 2022 yang tercatat inflasi 0,28% mom dan 2,86% yoy. Menurut Kepala BPS Margo Yuwono naiknya inflasi inti Agustus 2022, sejalan naiknya harga beberapa barang seperti sewa rumah, dan mobil. "Inflasi inti ini mencakup 711 komoditas, dan dengan meningkatnya inflasi inti, menunjukkan permintaan bagus karena daya beli masih baik. Cakupan komoditas komponen ini cukup besar," kata Margo, Kamis (1/9). Apalagi, tingkat inflasi umum tahun 2022 sudah melampaui batas atas target BI dan pemerintah yang sebesar 4% yoy. "Tentu saja, dengan mengontrol harga barang dan jasa ini bisa membantu pemerintah menekan inflasi yang juga bisa memengaruhi daya beli masyarakat," tambahnya.

Pemerintah memprediksi laju inflasi tahun depan lebih tinggi. Tak hanya soal sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tingginya inflasi tahun depan juga disulut oleh melemahnya nilai tukar rupiah. Dalam rapat kerja (raker) Rabu (31/8) kemarin, pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati asumsi inflasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar 3,6%. Angka ini lebih tinggi dari usulan pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2023 yang sebesar 3,3%.  Tak hanya itu, asumsi rerata nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat disepakati Rp 14.800 per dollar Amerika Serikat (AS). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Nota Keuangan dan RAPBN 2023 sebesar Rp 14.750 per dollar AS. Meski meningkat, inflasi 2023 prediksi lebih rendah ketimbang outlook inflasi 2022 yang ada di kisaran 4%-4,8%. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meramal, inflasi tahun ini bisa menembus 5%. Inilah yang menjadi dasar keputusan peningkatan suku bunga acuan alias BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI-7DRR) dari 3,5% menjadi 3,75% pada Agustus 2022. Sementara itu, pihaknya melihat inflasi tahun depan bisa melebihi angka 4%. "Nanti akan sangat dipengaruhi bagaimana kebijakan fiskal berkaitan dengan penyediaan subsidi untuk berbagai hal," tandas Perry.

Pemerintah menyiapkan bantuan sosial (bansos) baru bagi masyarakat. Total bansos senilai Rp 24,17 triliun tersebut disiapkan berbarengan dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (29/8), menjelaskan, dana bansos ini sebagai respon meningkatnya sejumlah harga akibat gejolak ekonomi global. Harapannya, daya beli masyarakat tidak tergerus menghadapi kenaikan harga. Ada tiga jenis bansos yang disiapkan pemerintah. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp 12,4 triliun. Kedua, bantuan subsidi upah bagi 16 juta pekerja bergaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Nilainya Rp 600.000, total anggaran Rp 9,6 triliun. Ketiga, bantuan untuk masyarakat melalui transfer ke daerah. Dana ini berasal dari 2% dari dana transfer umum yakni dana alokasi umum (DAU) juga dana bagi hasil (DBH). Dana diberikan dalam bentuk subsidi langsung.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus berupaya memberikan kemudahan perizinan usaha mikro dan kecil (UMK). Menurut Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Riyatno upaya memfasilitasi UMKM ini diantaranya menjalin kerjasama dengan alumni perguruan tinggi. Salah satunya kerja sama dengan ikatan alumni Universitas Indonesia (Iluni UI). BKPM meneken Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengembangan Inovasi Kebijakan Investasi dan Peningkatan Skala Usaha di kalangan alumni UI.