Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan Proyek KCJB ini akan tuntas Juni 2023. Dia juga memastikan bahwa November 2022 saat penyelenggaraan G20, uji coba KCJB sudah bisa dilakukan dari Plered sampai Tegalluar.

Badan Pangan Nasional memperkirakan total impor komoditas gula Maret - Mei mencapai 772.900 ton. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas Risfaheri menyatakan, import komoditas gula konsumsi yang terealisasi mencapai 667.55 ton dari rencana alokasi sebanyak 1.088.555 ton. Selain gula beberapa komoditas impor lain seperti kedelai dan bawang putih hingga MeI 2022 tercatat masih surplus. "Bawang putih surplus 104.900 ton, kedelai surplus 142.300 ton," katanya.

Semakin banyak saja produk dan barang yang terkena pungutan pajak, seperti adanya tambahan pajak untuk produk impor. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK0.10/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, maksud dikeluarkan beleid revisi tersebut adalah lantaran adanya perubahan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor tahun 2022. Dalam beleid tersebut, Sri Mulyani menambah dan mangubah daftar barang impor yang terkena PPh dengan tarif mulai dari 0,5%, 7,5%, dan 10%. Adapun salah satu produk yang terkena PPh 22 ini yakni produk kecantikan dan perawatan kulit, peralatan teknologi hingga mobil mewah. 

Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kembali menyita aset pengemplang utang BLBI yakni Agus Anwar berupa tanah seluas 340 hektar di Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/3). Penyitaan tersebut Satgas BLBI lakukan karena Obligor Bank Pelita Istismarat tersebut belum membayar utang ke negara sebesar Rp 635,44 miliar. Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menegaskan penyitaan barang jaminan obligor Agus Anwar  tersebut dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang Nomor 6745/BIDKONS/1103 tanggal 21 November 2003 antara Agus Anwar dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), serta Surat Paksa Nomor SP-71/PUPNC.10/2009.

Direktorat Jendral (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Baru, per 23 Maret 2022, baru mencapai Rp 2,24 triliun. Jumlah itu baru mencapai 8,24% pagu anggaran Rp 27,2 triliun pada tahun ini. Direktorat Jendral (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kemkeu Astera Primanto Bhakti kepada KONTAN, Kamis (24/3) menjelaskan dari nilai tersebut, telah disalurkan kepada 2,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sebelumnya, Prima mengatakan bahwa proses penyaluran BLT Dana Desa masih banyak menemui tantangan. Sebab itu, Ia akan memastikan dan terus melakukan evaluasi, juga bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri untuk memonitor penyaluran bantuan sosial tersebut.

Penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam denominasi valuta asing (valas) masih akan diliputi risiko domestik maupun global. Hal ini menjadi pertimbangan pemerintah dalam menuntukan waktu penerbitan global bonds tersebut. Pada Rabu (23/3) kemarin, pemerintah telah menerbitkan SBN valas dalam mata uang dollar Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 1,75 miliar dengan format SEC-Registered Shelf Take-Down. Penerbitan ini terdiri dari dua sesi. Pertama seri RI0332 sebesar US$ 1 miliar, dengan tenor 10 tahun, kupon 3,55% dan imbal hasil (yield) 3,6%. Kedua, seri RI0352 sebesar US$ 750 juta, dengan tenor 30 tahun, kupon 4,3%, dan yield 4,35%.

Pemerintah kembali memutuskan memperpanjang periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar wilayah Jawa-Bali untuk periode 1-14 Maret 2022. Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus ketua KPCPEN dan Koordinator PPKM untuk wilayah luar Jawa-Bali Airlangga Hartanto menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil penilaian beberapa indikator tren lonjakan pandemi Covid-19 dan Level Asesmen Situasi Pandemi.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 5,3%-5,9% seiring membaiknya konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor. Beberapa sektor usaha akan menjadi andalan ekonomi tahun depan. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengungkapkan, pemerintah akan mengoptimalkan investasi terutama di industri manufaktur, dengan cara mendorong hilirisasi sumber daya alam hasil pertambangan. Tak hanya itu, pemerintah juga akan mendorong industri manufaktur sektor kesehatan khususnya obat-obatan, vaksin dan alat-alat kesehatan terkait Covid-19 dan penyakit lainnya.

Daya beli buruh perkotaan menurun pada bulan Januari 2022. Hal ini tercermin dari menurunnya upah rill buruh bangunan pada bulan lalu. Penyebabnya, inflasi nasional yang meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, upah nominal harian buruh bangunan Januari 2022 naik 0,38% dibandingkan dengan upah Desember 2021, yaitu dari Rp 91.335 per hari menjadi Rp 91.682 per hari. Namun, kenaikan ini belum mampu mengangkat daya beli buruh bangunan. 

Tingginya harga sejumlah komoditas energi, berdampak pada lonjakan harga jual energi, baik bahan bakar minyak (BBM), gas, maupun listrik. Padahal pemerintah harus mempertahankan harga energi agar tidak menyulut inflasi dan menggerus daya beli. Tapi hal ini membawa konsekuensi pada keuangan negara, yakni membengkaknya anggaran subsidi energi. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga berupaya untuk mengendalikan defisit anggaran menuju ke bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan.

Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2022 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, setiap kenaikan US$ 1 per barel belanja negara bertambah Rp 2,6 triliun. Artinya, selisih rerata ICP Januari dengan asumsi APBN, mencapai US$ 22,89 per barel. Dari perhitungan KONTAN, anggaran subsidi energi pada bulan Januari 2022 saja, bertambah Rp 59,91 triliun. Adapun target anggaran subsidi energi sepanjang 2022 mencapai Rp 134 triliun. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menegaskan pemerintah terus memantau selisih harga dengan harga keekonomian.