Pemerintahan Joko Widodo harus mengubur mimpi untuk mencetak rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7% per tahun. Fakta memperlihatkan, mengacu data Badan Pusat Statistik, rerata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dipimpin Jokowi (2015-2023) hanya 4,13% per tahun (lihat tabel). Data teranyar BPS, ekonomi nasional pada kuartal III-2023 hanya tumbuh 4,94% dan secara kumulatif sejak Januari hingga September 2023 ekonomi tumbuh 5,05%. Angka ini melambat dibandingkan pertumbuhan di sepanjang 2022 yang sebesar 5,3%. Misalnya, di masa Presiden Soeharto berkuasa (data BPS periode 1974-1998), rerata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,68% per tahun. Pencapaian Jokowi juga masih di bawah realisasi pertumbuhan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dengan rata-rata pertumbuhan 5,7% per tahun. Laju ekonomi di era pemerintahan Jokowi salah satunya disokong booming harga komoditas yang kemudian mendongkrak konsumsi rumah tangga hingga ekspor. Meski memang pada tahun 2020 ekonomi Indonesia dihantam krisis akibat pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya karena konsumsi rumah tangga lebih rendah dan tidak sesuai ekspektasi. Awalnya pemerintah melihat kepercayaan konsumen masih tetap tinggi, namun konsumsinya tidak setinggi harapan. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat, lembeknya pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi lantaran target pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) alias investasi meleset. Kalkulasi Yusuf, rerata pertumbuhan investasi 2015-2019 hanya 5,53% dari target 10%. Sementara pertumbuhan investasi periode 2020-2022 hanya 1,79% dari target 6,6%-7%. Tak hanya itu, target pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga meleset. Sementara. "Realisasi pertumbuhan industri pengolahan juga di bawah target 7,4%," kata Yusuf kepada KONTAN. Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, jika transformasi struktural terus dikerek, maka potensi ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5% per tahun bisa terwujud. Namun, transformasi struktural tak bisa dikebut dalam jangka pendek, karena harus menjadi fondasi agar ekonomi ke depan terangkat.

Defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perlu menjadi perhatian pemerintah. Kondisi ini harus diantisipasi agar defisit tak semakin melebar sehingga membebani daerah, bahkan bisa berdampak terhadap perekonomian. Belum lama ini, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin melaporkan bahwa keuangan pemerintah provinsi mengalami defisit Rp 1,5 triliun. Bahkan diambang kebangkrutan. Hal itu mendorong pemprov menghemat anggaran Rp 1,2 triliun di semua organisasi perangkat daerahnya. Mengacu data Portal APBD Kementerian Keuangan (Kemkeu), Provinsi Jawa Barat pada awal bulan ini mencatat defisit APBD sebesar Rp 1,8 triliun dari target defisit Rp 4,6 triliun pada akhir 2023. Pada tahun 2024, kabarnya Rancangan APBD Jawa Barat juga masih menargetkan defisit sebesar Rp 1,2 triliun. Adapun target defisit APBD terbesar pada tahun ini dialami Provinsi Jawa Timur yang sebesar Rp 10,8 triliun. Namun hingga awal November, APBD-nya masih mencatat surplus Rp 6,2 triliun. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Yudia Ramli mengatakan, defisit APBD seperti yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur serta daerah lainnya terjadi akibat target penerimaan, terutama pendapatan asli daerah (PAD) diperkirakan tak tercapai pada akhir tahun. Konsekuensinya, daerah tak mampu menutup belanja yang telah ditetapkan. Bahkan pemda sampai harus berutang karena dana tidak tersedia di kas daerah sampai akhir 2023. Selain berutang, jalan yang bisa dilakukan pemda adalah menjual aset milik daerah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun hal ini juga akan sulit dilakukan. Sejauh ini, pihaknya bersama tim yang melibatkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memanggil pemda yang mengalami defisit anggaran. Pemda telah diberikan arahan, asistensi dan fasilitasi untuk segera mengambil langkah antisipatif agar defisit tak semakin lebar. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengatakan, jika defisit APBD tidak segera diantisipasi, maka belanja pemda akan menurun. Hal ini bisa berefek pada tersendatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, jika APBD defisit, maka beban APBD akan bertambah karena pemda terpaksa harus berutang untuk menutup anggaran belanja yang kurang.

Pergerakan nilai tukar rupiah pada akhir tahun nanti berpotensi menguat. Hal ini sejalan dengan prediksi meredanya tekanan di pasar global, yang tecermin dari penurunan probabilitas kenaikan bunga acuan The Fed. Bank Indonesia (BI) melihat masih ada peluang kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat pada Desember 2023, setelah memutuskan untuk menahannya pada bulan ini. Probabilitas peningkatan suku bunga acuan Paman Sam pada akhir tahun sudah di bawah 50%. "Masih terlihat ada kemungkinan kenaikan di Desember 2023. Namun, probabilitasnya hanya sekitar 40%," terang Gubernur BI Perry Warjiyo, Jumat (3/11). Salah satu pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell bahwa pengendalian inflasi tak akan hanya bertumpu pada kebijakan moneter saja. Pejabat The Fed tersebut bilang, memang The Fed bakal tetap hawkish, tetapi akan ada upaya dari sisi fiskal untuk membantu otoritas moneter mengendalikan inflasi. Perry bilang, BI dan pemerintah akan memperkuat kerja sama untuk menjaga rupiah. Selain itu, kedua otoritas ini akan terus menjaga pasar keuangan secara keseluruhan, termasuk terkait penerbitan surat berharga negara (SBN). Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro melihat, peluang kenaikan suku bunga The Fed pada akhir tahun sebesar 25 basis poin (bps). "Sehingga suku bunga AS menuju terminal rate 5,50% hingga 5,75% pada akhir tahun," kata dia. Dengan perkembangan tersebut, Andry memperkirakan suku bunga acuan BI masih akan dipertahankan di level 6% hingga akhir 2023. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan, tren kenaikan harga minyak global akan mempengaruhi harga energi di dalam negeri. Kondisi ini bisa mengerek angka inflasi. Harga minyak mentah global sempat meyentuh level US$ 90 per barel pada Oktober 2023. Hal ini membuat pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di bulan yang sama. Misalnya, harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, sempat naik di kisaran 4% hingga 6%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini juga mengingatkan, tren kenaikan harga energi dunia ini perlu diwaspadai, terkait dengan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK). Menurut dia, imbas harga minyak yang mendidih akan terlihat dari pergerakan inflasi selama beberapa waktu ke depan. Namun, seberapa besar dampaknya terhadap inflasi, Pudji menegaskan ini akan bergantung dari langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencegahnya. Kabar baiknya, per 1 November 2023, Pertamina kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi atau Pertamax Series dan Dex Series. Harga Pertamax turun menjadi Rp 13.400 per liter dari bulan Oktober 2023 yang sebesar Rp 14.000 per liter. Di sisi lain, pada awal perdagangan Kamis (2/11), harga minyak mentah Brent naik 1,1% menjadi US$ 82,52 per barel. Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 1,1% menjadi US$ 81,3 per barel. Maklumlah, serangan Israel ke Palestina tak kunjung mereda. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengingatkan, risiko kenaikan harga minyak belum berhenti sampai di sini. Berdasarkan skenario terburuk Andry, eskalasi perang terus meningkat dan melibatkan negara besar produsen minyak. "Hal ini akan berpotensi menaikkan harga minyak dunia hingga di atas asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2023," terang Andry. APBN 2023 mematok asumsi harga minyak mentah sebesar US$ 90 per barel. Senada, Ekonom Bank Danamon Irman Faiz mengatakan, bila konflik memanas dan menyebabkan harga minyak dunia melambung tinggi, mau tak mau pemerintah harus kembali melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Lagi-lagi, penyerapan anggaran belanja pemerintah seret. Padahal, realisasi anggaran belanja pemerintah seharusnya lebih cepat, bahkan sejak awal tahun sehingga menjadi roda penggerak perekonomian di tengah tekanan global dan domestik. Mengacu data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi belanja negara hingga akhir September 2023 hanya Rp 1.967,9  triliun. Angka itu baru 64,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp 3.061,2 triliun. Bahkan hanya tumbuh 2,8% year on year (yoy). Pertama, realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada periode tersebut tercatat Rp 669,6 triliun atau 66,9% dari target. Kedua, belanja non K/L yang terealisasi Rp 727,3 triliun. Bahkan angka ini hanya mencapai 58,4% dari target, meski tumbuh 5,9% yoy. Ketiga, realisasi transfer daerah per akhir September sebesar Rp 571,0 triliun, atau 70,1%. Angka ini tumbuh 3,3% yoy. Di sisi lain, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.035,6 triliun. Alhasil, APBN periode Januari hingga September 2023 masih mencetak surplus Rp 67,7 triliun atau 0,32% terhadap produk domestik bruto (PDB). "Sementara itu, keseimbangan primer juga masih mengalami surplus sebesar Rp 389,7 triliun," kata Sri Mulyani, Rabu (25/10). Belanja negara di akhir tahun akan direalisasikan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 901,3 triliun. Selain itu, untuk transfer ke daerah sebesar Rp 254,4 triliun. "Ini karena untuk belanja pemerintah pusat yang akan direalisasi baik K/L maupun oleh bendahara umum akan mengalami puncaknya. Semua kontrak dan tagihan mulai dibayarkan," tambah Menkeu. "(Rerata nilai tukar rupiah) kemungkinan akan lebih tinggi dari (asumsi) Rp 14.800 di APBN. Mungkin dari situ dampaknya akan ada. Mudah-mudahan tidak terlalu besar," kata Dirjen Anggaran Kemkeu, Isa Rachmatarwata. Sementara lonjakan harga minyak diperkirakan tak akan mempengaruhi anggaran subsidi dan kompensasi energi. Sebab, rerata Indonesian Crude Price (ICP) year to date masih di level US$ 77,69 per barel, lebih rendah dari asumsi ICP dalam APBN yang sebesar US$ 90 per barel.

Realisasi investasi di sektor hilirisasi sepanjang Januari hingga September 2023 mencapai Rp 266 triliun. Angka tersebut mencapai 25,3% dari total realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2023 sebesar Rp 1.053,2 triliun. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memerinci, realisasi investasi sektor hilirisasi tersebut  terdiri dari sektor mineral sebesar Rp 151,7 triliun. Di antaranya, realisasi investasi smelter nikel Rp 97 triliun, bauksit Rp 7,1 triliun, serta tembaga Rp 47,6 triliun. Kemudian, ada juga di sektor pertanian dengan komoditas minyak kelapa sawit (CPO) dan oleokimia sebesar Rp 39,5 triliun. Selanjutnya, investasi hilirisasi di sektor kehutanan yang mencakup pulp dan kertas senilai Rp 34,8 triliun. Bahlil menyoroti rendahnya realisasi investasi petrokimia. Menurutnya, sektor ini masih harus digenjot untuk menekan impor. "Kita harus dorong untuk metanol, etanol, elpiji karena kita masih impor 7 juta ton per tahun. Subsidi kita diperkirakan untuk gas elpiji tahun ini bisa menembus hampir Rp 100 triliun," ujar Bahlil, Jumat (20/10). "Target saya 25%-30%, kalau bisa 30% jauh lebih baik. Tapi kayanya tidak tercapai. Ini paling hanya 26%-27% dari target yang ada. Tapi 25% pun sudah bagus," tambah Bahlil. Namun yang jelas, pihaknya tetap berupaya menggenjot investasi hilirisasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Salah satunya, dilakukan lewat peta potensi hilirisasi di 21 komoditas dengan nilai mencapai US$ 545,3 miliar. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, hilirisasi masih belum terlalu berdampak kepada kinerja perekonomian yang inklusif. Meski terjadi kenaikan realisasi investasi, namun jumlah tenaga kerja yang terserap masih belum optimal. Sementara Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan asyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky optimistis, hilirisasi akan berdampak terhadap perekonomian, meski saat ini ia belum memiliki perhitungannya. "Kita akan lihat dampak lebih lanjut ke depannya," kata Riefky. 

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) pada bulan ini, akan berdampak terhadap mahalnya ongkos pembiayaan. Kinerja investasi pun berpotensi terhambat dan mempengaruhi laju ekonomi RI. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pekan lalu, BI menaikkan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin (bps). Sehingga, suku bunga acuan kini berada di level 6%. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, salah satu konsekuensi dari naiknya suku bunga acuan adalah akan mempengaruhi lebih mahalnya ongkos pembiayaan. Hal ini bisa berdampak terhadap keputusan investasi para pelaku usaha maupun industri. Selama ini, investasi alias pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berkontribusi sekitar 30% terhadap PDB. Namun, kontribusi komponen ini berpotensi tertahan. Tak hanya kenaikan suku bunga, tetapi juga karena adanya momentum pemilu yang membuat investor wait and see. Ia memperkirakan, dampak kenaikan suku bunga acuan BI, baru akan terasa pada awal tahun depan. Utamanya, terkait kondisi inflasi. Ekonom Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indrastomo melihat, kenaikan suku bunga acuan akan berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi. Terutama, periode kuartal IV-2023 dan kuartal I-2024 mendatang.

Devisa hasil ekspor (DHE) yang masuk ke dalam negeri nyatanya belum mampu memperkuat otot rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melanjutkan tren pelemahan. Bank Indonesia (BI) mencatat, transaksi term deposit valuta asing (TD Valas) devisa hasil ekspor (DHE) telah mencapai US$ 1,85 miliar per akhir September 2023. Jumlah itu naik tipis bila dibanding posisi per akhir Agustus yang sebesar US$ 1,3 miliar. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyiratkan, penyerapan DHE pada instrumen tersebut belum maksimal. Mengingat kenaikan yang masih tipis. Namun, "slowly but sure (perlahan tapi pasti), akan meningkat. Jadi kami akan mengoptimalkan," tegas Destry dalam konferensi pers, Kamis (19/10). Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan, angka yang disebutkan Destry merupakan DHE SDA yang diteruskan oleh perbankan ke BI. Dengan demikian, angka itu belum mencakup DHE SDA yang ditempatkan oleh para eksportir ke rekening khusus maupun rekening lain. Pada Kamis (19/10), nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup pada level Rp 15.815 per dolar Amerika Serikat (AS). Level itu melemah 85 poin atau 0,54% dari penutupan sebelumnya. Sementara cadangan devisa per akhir September 2023, di level US$ 134,9 miliar. Dibanding posisi tertinggi tahun ini yang sebesar US$ 145,2 miliar pada akhir Maret, berarti cadangan devisa akhir telah tergerus US$ 10,3 miliar. Kepala Ekonom BCA David Sumual melihat, tekanan  nilai tukar rupiah lantaran DHE yang masuk masih di bawah ekspektasi sejak kebijakan baru DHE diluncurkan 1 Agustus 2023. Sementara, arus modal asing telah keluar sejak Agustus 2023. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, evaluasi atas aturan DHE SDA tersebut akan dilakukan dalam waktu tiga bulan setelah berlaku.

Surplus neraca perdagangan tak berarti neraca transaksi berjalan mencetak surplus juga. Transaksi berjalan per kuartal ketiga terancam kembali membukukan defisit. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), akumulasi surplus neraca perdagangan barang pada kuartal III-2023 mencapai US$ 7,85 miliar, sedikit di atas surplus pada kuartal II-2023 yang mencapai US$ 7,82 miliar. Namun, itu jauh lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$ 17,08 miliar. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz tak melihat ada potensi neraca transaksi berjalan surplus pada kuartal III-2023. Dari hitungannya, neraca transaksi berjalan akan defisit sebesar 0,8% dari produk domestik bruto (PDB), atau melebar dari defisit di kuartal sebelumnya, yaitu 0,55% dari PDB. Bahkan, defisit transaksi berjalan kemungkinan berlanjut pada kuartal IV-2023. Dari perhitungan Faiz, defisit transaksi berjalan pada kuartal depan sebesar 0,3% PDB. Penyebabnya, defisit di neraca jasa yang kemungkinan naik. Jika itu terjadi, defisit transaksi berjalan alias current account deficit (CAD) 2023 bakal mencapai 0,4% PDB. Berbeda, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual masih optimistis, surplus neraca perdagangan barang akan membuka jalan bagi transaksi berjalan untuk mencetak surplus. Dari perhitungan David, surplus neraca transaksi berjalan di kuartal III sebesar 0,3% dari PDB. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro juga memperkirakan, defisit transaksi berjalan untuk tahun 2023 sebesar 0,65% PDB. Alasan dia, kinerja ekspor di sisa tahun ini akan sangat dipengaruhi performa ekonomi negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Indonesia.

Para pembuat konten (content creator) masuk dalam radar pengawasan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. Otoritas Pajak menempuh langkah ini dalam upaya memaksimalkan penerimaan negara melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Kabar terbaru, Ditjen Pajak dikabarkan menagih pajak salah satu pembuat konten, Soleh Solihun. Melalui akun media sosial pribadinya, Soleh Solihun mengaku terus ditagih oleh petugas pajak terkait penghasilannya yang berasal dari Youtube. Namun dia mengaku sudah tidak mendapatkan lagi penghasilan dari Youtube sejak tahun 2018. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemkeu, Dwi Astuti menyatakan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan kepada seluruh wajib pajak, termasuk wajib pajak influencer dan content creator. Namun Dwi menegaskan, tidak ada strategi pengawasan khusus yang dilakukan oleh Ditjen Pajak bagi wajib pajak content creator. Sebab, "Semua wajib pajak dilakukan pengawasan dengan cara yang sama," ungkap Dwi kepada KONTAN, kemarin. Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan, pada dasarnya penghasilan profesi digital dikenakan ketentuan perpajakan secara umum sebagaimana profesi lainnya. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan mereka, maka perlu melihat karakteristik aliran penghasilan yang diperoleh. "Untuk itu, akan sangat bermanfaat jika Ditjen Pajak memiliki akses terhadap data dan informasi dari platform tersebut untuk mengawasi penghasilan para content creator Indonesia," kata Bawono kepada KONTAN, kemarin. Namun tantangannya adalah bentuk pembayaran yang dilakukan tidak selalu berupa uang, melainkan bisa berupa natura dan kenikmatan. Misalnya, penginapan gratis, pemberian produk, potongan harga dan berbagai bentuk lainnya. Pengamat Pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, perhitungan pajak atas penghasilan content creator memiliki empat skenario. Yakni, sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai dan kegiatan usaha. Menilik data Ditjen Pajak, setoran pajak penghasilan (PPh) 21 per akhir Agustus 2023 mencapai Rp 141,09 triliun, masih jauh dari pencapaian di sepanjang 2022 yang mencapai Rp 174,38 triliun. Adapun setoran PPh 25/29 orang pribadi per akhir Agustus mencapai Rp 10,16 triliun, mendekati realisasi sepanjang 2022 yang mencapai Rp 11,58 triliun.