Pemerintah perlu mewaspadai tren peningkatan inflasi nasional ke depan. Belum selesai persoalan pangan, kini laju inflasi dibayangi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kondisi tersebut juga berisiko mengerek inflasi yang berasal dari barang-barang impor alias imported inflation. Nilai tukar rupiah masih bergerak di atas Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Bahkan, bila menilik data sejak awal pekan hingga kemarin (14/9), nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau melemah 0,23%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan bahwa imported inflastion merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai. Mengingat, harga barang-barang impor cenderung meningkat. Dia memperkirakan, sektor-sektor yang akan terdampak dari adanya pelemahan rupiah, yaitu sektor yang mengandalkan bahan baku impor. Misalnya, gandum, gula dan kedelai. Sektor farmasi, elektronik dan barang elektrikal, serta tekstil juga berisiko terdampak pelemahan nilai tukar rupiah. "Pelemahan rupiah akan mendorong peningkatan harga dari produk manufaktur tersebut, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan inflasi impor," jelas Josua kepada KONTAN, kemarin. Kabar baiknya, nilai tukar rupiah menguat. Kurs rupiah mengacu Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) kemarin di level Rp 15.357 per dolar AS atau menguat tipis 0,07% dari posisi Rabu (13/9). Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengingatkan, pelemahan nilai tukar rupiah bisa menjadi ancaman bagi pergerakan inflasi. Apalagi di tengah harga minyak di pasar global yang terus meningkat. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz juga menilai, pelemahan nilai tukar rupiah kali ini tidak akan membawa dampak signifikan berupa membengkaknya inflasi. Kalkulasi Faiz, setiap pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 1% akan memberikan tambahan inflasi sekitar 0,008%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Agustus mencatatkan deflasi sebesar 0,02%, setelah inflasi 0,21% pada bulan sebelumnya. Namun, laju inflasi secara tahunan pada Agustus tercatat 3,27%, atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya.

Jumlah hari libur nasional akan bertambah banyak pada tahun depan. Ibarat dua sisi mata uang, kondisi ini bisa bermanfaat bagi sederet sektor usaha, sekaligus memicu mudarat bagi sektor bisnis lainnya. Pemerintah telah memutuskan jumlah hari libur nasional sebanyak 27 hari pada 2024. Jumlah itu terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama. Jumlah hari libur tahun depan, belum termasuk pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024. Jika pemerintah menetapkan hari pemilu sebagai hari libur, maka tahun depan merupakan jumlah hari libur terbanyak, setidaknya dibandingkan lima tahun terakhir. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro melihat ada peluang peningkatan produktivitas pada momen liburan, terutama pengusaha ritel dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Khususnya, "Terkait komoditas makanan dan minuman, serta turunannya," tutur dia kepada KONTAN, Rabu (13/9). Hal ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi domestik. Sebab, ada potensi konsumsi rumah tangga akan bergulir. Sementara komponen ini adalah penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB), yang mencapai hampir 52% pada tahun lalu. Terlebih, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 2024 di level yang tak rendah, yakni 5,2%. "Jadi, jangan kehilangan momentum. Karena tahun 2024 akan didorong belanja rumah tangga dan belanja pemerintah, di tengah tahun politik," kata dia. Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamad Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandara Wahjudi menilai, adanya hari libur yang lebih banyak bisa berdampak positif bagi sektor ritel dan pariwisata. Adapun sektor akomodasi dan makanan-minuman berkontribusi sebesar 2,49% terhadap PDB di tahun 2022. Namun bagi sektor seperti industri manufaktur dan sejenisnya, banyaknya libur panjang justru membuat sektor ini tidak produktif. Padahal manufaktur merupakan sektor penyumbang PDB terbesar, yakni mencapai 18,32% di sepanjang tahun lalu.

Partai politik berancang-ancang mencari pendanaan jumbo. Maklumlah, parpol membutuhkan pendanaan besar untuk memenangi pertarungan politik pada Pemilu 2024. Sumber pendanaan yang sudah pasti adalah Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN). Pada tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyiapkan total anggaran bantuan bagi parpol sebesar Rp 126,4 miliar. Bantuan paling besar diterima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai peraih kursi terbanyak di DPR berdasakan Pemilu 2019. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benny Irwan menyampaikan, pihak yang mendapatkan bantuan adalah parpol yang meraih kursi di DPR hasil Pemilu 2019. PDIP mendapatkan dana bantuan paling besar, yakni Rp 27,05 miliar. Bukan cuma itu, Kemdagri juga akan mengusulkan kenaikan anggaran untuk parpol pada tahun depan. Sebagai gambaran, UU Nomor 2/2011 dan PP Nomor 1/2018 mengatur jumlah nilai pemberian bantuan keuangan tahunan kepada parpol yakni sebesar Rp 1.000 per perolehan suara sah di DPR. Dalam hal ini, sumbangan yang dimaksudkan bisa berupa uang, barang atau jasa. Namun Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan beberapa catatan kritis soal bantuan dana kepada parpol.

Laju konsumsi masyarakat berpotensi melambat kuartal ketiga tahun ini. Hal itu seiring berlalunya masa puncak konsumsi di perayaan Ramadan dan Idul Fitri pada kuartal kedua lalu. Hasil Survei Penjualan Eceran yang dilakukan Bank Indonesia (BI) memperlihatkan bahwa Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Agustus di level 204,4. Indeks ini tumbuh 0,5% month on month (mom). Pencapaian ini membaik, setelah pada Juli 2023 mencatat kontraksi 8,9% mom. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, kenaikan IPR sejalan dengan kenaikan permintaan karena pola musiman, yakni Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Selain itu, adanya cuaca yang mendukung dan kelancaran distribusi turut mendongkrak penjualan ritel pada bulan tersebut. Peningkatan IPR terutama terlihat pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang meningkat 0,7% mom. Juga kelompok suku cadang dan aksesoris yang tumbuh 0,8% mom. Adapun kelompok yang tercatat masih tumbuh meski melambat, yaitu makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,3%, yoy dan subkelompok sandang 6,9% yoy. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menilai, pertumbuhan belanja kebutuhan konsumsi cukup mendominasi. Dengan porsi sekitar 56,1%, belanja mengenai kebutuhan konsumsi menunjukkan prospek pertumbuhan yang gemilang. "Sejak pertengahan kuartal II-2023, nilai belanja berkaitan rumah tangga meningkat cukup signifikan, dan saat ini menunjukkan tren meningkat," terang Andry kepada KONTAN, Senin (11/9). Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto pesimistis, pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa menembus angka 5% pada kuartal III 2023. Hitungannya, konsumsi rumah tangga hanya akan tumbuh 4,75% yoy, setelah pada kuartal II tercatat tumbuh 5,23% yoy. Sebab, tak ada lagi stimulus yang mendongrak konsumsi masyarakat.

Wacana memajaki praktik judi online yang digulirkan pemerintah menuai pro kontra. Di satu sisi, praktik judi online masih menjamur. Di sisi lain, wacana itu dinilai sama saja dengan melegalkan judi online. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun mengatakan, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (UU). Sementara saat ini tidak ada rencana pemerintah untuk membuat usulan UU bahwa judi online sebagai objek pajak baru di Indonesia. Bukan hanya itu, jika pemerintah mau memungut pajak atas judi online, maka harus dilakukan legalisasi judi terlebih dulu. Sebab, "Tidak mungkin negara memungut pajak dari objek yang masih ilegal dari sisi hukum positif di Indonesia," tambah dia. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga menilai, pungutan pajak atas judi online bukan solusi. Wacana tersebut justru akan menimbulkan permasalahan baru lantaran seolah pemerintah memberikan legalitas pada praktik judi online. Dari sisi teknis, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyampaikan bahwa pungutan pajak judi online bisa dilakukan melalui pajak pertambahan nilai (PPN) atas konsumsi jasa, dalam hal ini bisa melalui mekanisme PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti mengaku pihaknya belum melakukan pembahasan terkait wacana tersebut. "Sampai saat ini belum ada pembahasan terkait wacana pengenaan pajak atas judi online tersebut," ucap dia.

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat mengerek suntikan modal melalui penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) di tahun depan. Bahkan, angka tambahan anggaran PMN untuk perusahaan pelat merah cukup fantastis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, besar suntikan modal untuk BUMN pada 2024 mencapai Rp 30,7 triliun. Anggaran tersebut meningkat Rp 12,1 triliun dibanding usulan awal dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. "Untuk investasi BUMN dinaikkan dari Rp 18,6 triliun menjadi Rp 30,7 triliun. Ada kenaikan Rp 12,1 triliun," ujar dia saat rapat kerja bersama Banggar DPR, Kamis (7/9) pekan lalu. Sri Mulyani bilang, tambahan anggaran itu untuk dua perusahaan karya pelat merah, yakni PT Hutama Karya sebesar Rp 6,1 triliun dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar Rp 6 triliun. Selain itu, pemerintah akan memberi suntikan modal ke PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) senilai Rp 1,9 triliun. Duit itu untuk mendukung program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, penambahan modal untuk Hutama Karya masih wajar lantaran perusahaan tersebut juga memikul tanggung jawab yang besar. Salah satu pekerjaan rumah BUMN Karya tersebut adalah menyelamatkan perusahaan karya pelat merah lainnya yang memiliki rapor keuangan jeblok. Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P Sasmita juga menilai, menjadikan Hutama Karya sebagai induk usaha tidak akan menyelesaikan persoalan yang menimpa Waskita Karya. Apalagi, kondisi keuangan Hutama Karya juga tidak terlalu baik.

Konsumen semakin optimistis terhadap kondisi perekonomian saat ini dan ke depan. Namun, ada kekhawatiran konsumen terhadap penghasilannya dalam jangka pendek, terutama akibat inflasi alias lonjakan harga-harga. Peningkatan optimisme konsumen terindikasi dari hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia (BI). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2023 tercatat sebesar 125,2. Angka ini naik 1,4 poin dari bulan sebelumnya 123,5. Optimisme konsumen yang meningkat didorong oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang pada Agustus lalu di level 115,5. Indeks ini meningkat 1,7 poin dibandingkan dengan Juli lalu yang berada di posisi 113,8. Berdasarkan hasil survei bank sentral tersebut, semua indeks pembentuk IKE meningkat. Baik indeks penghasilan, indeks pembelian barang tahan lama ( durable goods ), maupun indeks ketersediaan lapangan kerja. Analisis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P, Sasmita menduga, penurunan ekspektasi konsumen terhadap penghasilan jangka pendek lantaran faktor kenaikan harga kebutuhan pokok terutama harga beras. Lalu, potensi pergantian bahan bakar minyak jenis Pertalite ke Pertamax Green dalam enam bulan ke depan, yang harganya juga terpaut jauh. Menurutnya, memang, pengaruh kenaikan harga komoditas pokok dan BBM terhadap inflasi tidak akan terlalu besar. Namun, akan berdampak langsung terhadap Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE-PI). Yakni, tekanan terhadap daya beli personal atas tingkat konsumsi konsumen. Tekanan ini yang tidak terhitung oleh Indeks Harga Konsumen (IHK) maupun inflasi inti. Senada, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky mengatakan, selama enam bulan ke depan, ketidakpastian masih tinggi. Salah satunya, dipengaruhi oleh lonjakan harga pangan.

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati kenaikan target pendapatan dan belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Kenaikan tersebut merupakan imbas dari terkereknya sejumlah asumsi makro dibandingkan usulan awal Presiden Joko Widodo pada Agustus 2023. Sejumlah asumsi makro yang mengalami perubahan antara lain harga minyak mentah Indonesia alias Indonesian Crude Price (ICP) 2024 menjadi US$ 82 per barel. Angka itu naik dari usulan dalam Nota Keuangan sebesar US$ 80 per barel. Bukan hanya itu, asumsi lifiting minyak disepakati 635.000 barel per hari, dari usulan Jokowi sebesar 625.000 barel per hari. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah dan Banggar DPR RI menyepakati untuk mengerek target pendapatan negara sebesar Rp 21 triliun, dari usulan awal Rp 2.781,3 triliun menjadi Rp 2.802,3 triliun. Meningkatnya proyeksi tersebut berasal dari kenaikan target penerimaan pajak sebesar Rp 2 triliun menjadi Rp 1.988,9 triliun. Sejalan dengan meningkatnya target tersebut, Menteri Sri Mulyani ingin Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus meningkatkan rasio pajak alias tax ratio dan  tax buoayancy. Adapun belanja negara juga meningkat sebesar Rp 21 triliun, dari usulan dalam Nota Keuangan yang sebesar Rp 3.304,1 triliun menjadi Rp 3.325,1 triliun. Tambahan belanja negara tersebut dialokasikan untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 3,8 triliun, tambahan subsidi energi Rp 3,2 triliun, kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik Rp 10,1 triliun, serta cadangan pendidikan Rp 3,9 triliun.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi cadangan devisa pada akhir Agustus senilai US$ 137,1 miliar. Jumlah tersebut menurun US$ 600 juta dibandingkan akhir Juli tahun ini yang tercatat US$ 137,7 miliar. Pemicu terkikisnya cadangan devisa, pertama, lantaran pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kedua, kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Di sisi lain, kewajiban eksportir untuk memarkir devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 dan berlaku mulai 1 Agustus 2023, tampaknya belum berdampak terhadap cadangan devisa. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, penurunan cadangan devisa kali ini didorong oleh keluarnya arus modal asing alias capital outflow, baik dari pasar saham maupun dari pasar obligasi. Catatan Josua, outflow dari pasar saham tercatat sebesar US$ 1,32 miliar pada bulan Agustus. Sementara outflow dari pasar obligasi senilai US$ 535 juta. Namun demikian, "Capital outflow dari pasar keuangan berdampak lebih terbatas terhadap cadangan devisa di bulan Agustus 2023," ucap Josua kepada KONTAN, Kamis (7/9). Hal tersebut, menurut dia, sejalan dengan mulai masuknya DHE pasca revisi aturan oleh pemerintah. Ekonom Senior Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan, meski ada capital outflow, hasil kebijakan anyar terkait DHE valas mulai tampak lantaran volume transaksi operasi pasar terbuka lewat instrumen term deposit valas meningkat signifikan selama Agustus 2023. Faisal mencatat, DHE TD valas Agustus mencapai US$ 535 juta, lebih dari dua kali lipat dibanding rerata volume transaksi bulanan pada periode Maret hingga Juli 2023 yang hanya US$ 228,45 juta.

Gonjang-ganjing pasar global belum reda. Kondisi ini juga memantik harga energi dan pangan dunia. Anggaran negara bisa goyang, sementara ancaman inflasi tinggi akibat kenaikan harga energi dan pangan terus mengintai. Harga minyak mentah WTI untuk kontrak Oktober 2023 di Bursa New York, pada Selasa (5/9), ditutup US$ 86,69 per barel, posisi tertingginya dalam setahun terakhir. Bahkan di perdagangan intraday, harga minyak WTI nyaris menyentuh level psikologis US$ 90 per barel. Sedangkan harga minyak mentah Brent sudah ditutup di level US$ 90,04 per barel di hari yang sama. Kondisi ini tak lepas dari langkah Arab Saudi, produsen minyak terbesar dunia, yang akan memangkas produksi 1 juta barel per hari hingga akhir tahun ini. Pemangkasan itu bakal mengurangi produksi minyak hingga 9 juta barel per hari pada Oktober, November dan Desember. Sebelumnya, Rusia dan OPEC+ juga sepakat memangkas produksi minyaknya. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengakui, tren kenaikan harga energi dan pangan bisa mengerek inflasi. Namun demikian, dia menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 masih berperan sebagai shock absorber, melalui subsidi dan kompensasi energi. "Pemerintah terus memonitor perkembangannya," kata Ferry, kemarin. Sejauh ini, pemerintah mulai mengantisipasi lonjakan harga minyak. Misalnya, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) di Rancangan APBN 2024 dinaikkan menjadi US$ 82 per barel dari sebelumnya US$ 80 per barel. "Namun tetap harus melihat bagaimana tren konsumsi BBM tahun ini karena mobilitas sudah normal, sehingga bisa saja permintaan naik di saat harga minyak mentah mahal. Ada potensi beban subsidi BBM meningkat," kata Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, Industry and Regional Analyst Bank Mandiri, kemarin. Peneliti Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Putra Adhiguna menyatakan, menurut Nota Keuangan RAPBN 2024, imbas anggaran bisa mencapai Rp 6,5 triliun setiap kenaikan minyak mentah US$ 1 per barel.