Kinerja investasi pada tahun depan, khususnya penanaman modal asing (PMA), berpotensi terhambat oleh momentum pemilihan umum (pemilu). Namun pemerintah bisa mendorong investasi domestik untuk mengompensasi tekanan pada investasi asing tersebut. Secara historis, pertumbuhan investasi melambat di tahun politik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, pertumbuhan penanaman modal tetap bruto (PMTB) pada tahun 2019 hanya 4,45% year on year (yoy). Padahal di tahun sebelumnya mampu tumbuh 6,67% yoy. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pemerintah bisa lebih mengutamakan investasi dari pemodal dalam negeri untuk menggenjot investasi pada tahun depan. Menurut dia, investor domestik cenderung lebih mengetahui kondisi politik dalam negeri yang sebenarnya relatif stabil. Hal itu yang membuat investor domestik lebih optimistis untuk menanamkan modalnya. Meski begitu, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk meyakinkan investor domestik. Misalnya, memastikan reformasi struktural sudah dilakukan pemerintah, memastikan Undang-Undang (UU) tentang UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah dilaksanakan. Pemerintah terus berupaya menggenjot proyek infrastruktur pada tahun depan. Pelaksana Tigas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan sebelumnya mengatakan, pemerintah akan mendorong pertumbuhan investasi di sektor bangunan. Utamanya bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal.

Pemerintah Indonesia masih rajin menghimpun utang baru. Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang pemerintah hingga Agustus tahun ini mencapai Rp 7.870,35 triliun. Angka itu lebih tinggi 0,19% dibandingkan posisi Juli 2023 yang sebesar Rp 7.855,53 triliun.Berdasarkan laporan APBN KITA, posisi utang Indonesia sedikit meningkat. Namun pemerintah memastikan utang Indonesia aman. Salah satunya tergambar dari rasio utang yang menurun menjadi 37,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan akhir tahun 2022. "Rasio utang ini juga masih berada di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara," tulis laporan Kementerian Keuangan, dikutip Minggu (24/9). Kendati demikian, pemerintah berencana membayar bunga utang lebih besar pada tahun 2024, yakni mencapai Rp 497,3 triliun. Pembayaran tersebut meningkat 12,7% dari alokasi pembayaran bunga utang tahun ini. Pemerintah memastikan pembayaran bunga utang yang sudah menjadi outstanding akan dibayarkan sesuai jadwal yang ditentukan. "Misalnya Januari akan bayar berapa, tanggal berapa saja, dan seterusnya sampai September," ucap Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto, belum lama ini. Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman mengingatkan agar pemerintah fokus pada produktivitas utang. Maksudnya, utang dibelanjakan untuk memproduksi nilai tambah atas pengelolaan sumber daya alam. Baik itu industri manufaktur yang padat modal maupun padat karya. Keduanya perlu menjadi fokus pemerintah dalam mengefektifkan utang agar menjadi stimulator pertumbuhan ekonomi. Sementara Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet memperkirakan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini akan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berharap, kabar baik ini akan mendukung penguatan faktor fundamental ekonomi Indonesia, yang muaranya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid. "Kenaikan utang pemerintah cenderung terbatas sehingga rasio utang terhadap PDB pada akhir Agustus 2023 menurun menjadi 37,84% dibandingkan akhir Agustus 2022," tutur Josua.

Pemerintah dan parlemen kemarin mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Melihat ekonomi global yang masih tak pasti, pemerintah diminta mewaspadai sejumlah faktor yang bisa mengacaukan kalkulasi anggaran negara, terutama pergerakan harga minyak mentah global. Jika harga minyak terus menanjak, APBN bisa terbebani oleh pembengkakan anggaran subsidi energi pada 2024. Pada Kamis (21/9), harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman November 2023 di posisi US$ 89,29 per barel, sudah naik 12% dalam sebulan terakhir. Harga minyak Brent juga sudah menyentuh US$ 93,53 per barel. Masih ada potensi kenaikan harga minyak. Mengacu data Trading Economics, harga minyak mentah global jenis Brent diperkirakan terus menguat hingga US$ 99 per barel pada kuartal keempat tahun ini. Harga ini masih akan menanjak ke US$ 101,6 pada kuartal I-2024 dan menjadi US$ 104,2 di kuartal II-2024. Proyeksi itu tak lepas dari ketatnya pasokan minyak mentah global. Arab Saudi, salah satu produsen minyak terbesar dunia, berkomitmen memangkas produksi 1 juta barel per hari mulai pertengahan tahun ini hingga 2024. Pergerakan harga minyak selalu menampilkan dua sisi berlawanan. Mengacu analisis sensitivitas RAPBN 2024 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, setiap kenaikan ICP US$ 1 per barel akan menyumbang tambahan pendapatan negara Rp 3,6 triliun. Namun di saat bersamaan, belanja negara juga menanjak Rp 10,1 triliun. Alhasil, setiap kenaikan ICP berpotensi menyumbang defisit anggaran Rp 6,5 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, harga minyak dunia ke depan tidak bisa diprediksi. Dalam tiga pekan terakhir saja, harga minyak jenis Brent sudah naik hingga 11%. "Ke depan tidak ada yang tahu mengenai proyeksi (harga minyak)," kata Menkeu, Selasa (19/9). Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Wahyu Utomo  mengklaim, dampak kenaikan harga minyak global terhadap ICP masih terkendali. Hal itu tecermin dari realisasi APBN yang masih mencetak surplus hingga Agustus 2023. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyebut, asumsi ICP sebesar US$ 82 per barel pada 2024 sudah mempertimbangkan keputusan sejumlah negara OPEC yang akan mengurangi produksi minyak bumi karena faktor geopolitik dan dampak perlambatan ekonomi China. Ekonom Indef M Rizal Taufikurahman meramal, rerata ICP tahun depan US$ 85 per barel, lebih tinggi dari asumsi 2024. "(APBN) pastinya akan jebol karena ICP di atas target APBN 2024," estimasi dia. 

Instrumen moneter anyar yang ditawarkan Bank Indonesia berupa Sekuritas Rupiah BI (SRBI) belum mampu memperkuat pergerakan nilai tukar rupiah. Mata uang Garuda justru melemah saat lelang instrumen tersebut. Pada lelang perdana, Jumat (15/9) pekan lalu, BI mencatat total penawaran SRBI sebesar Rp 29,86 triliun. Ini terdiri dari tenor enam bulan, sembilan bulan, hingga 12 bulan. Sedangkan total yang dimenangkan dalam lelang tersebut mencapai Rp 24,45 triliun. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto sebelumnya bilang, hasil lelang tersebut sudah sesuai dengan harapan. Edi menyebut, 32 bank yang partisipasi dalam lelang SRBI ini. Pada Rabu (20/9) BI kembali menggelar lelang SRBI. Penawaran  yang masuk tercatat Rp 15,6 triliun, dengan total yang dimenangkan mencapai Rp 13,72 triliun. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengungkapkan, SRBI merupakan instrumen baru yang membawa hal positif bagi perkembangan pasar keuangan. Dengan kondisi ini, dia optimistis dana yang masuk akan berkontribusi terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Andry memperkirakan, nilai tukar rupiah pada akhir tahun 2023 akan bergerak di kisaran Rp 14.864 per dolar AS. Level ini menguat dibandingkan rupiah pada akhir tahun lalu yang berada di level Rp 15.568 per dolar AS.

Sejumlah asumsi dasar ekonomi makro tahun ini berpotensi meleset. Hal tersebut tentu akan berdampak terhadap kinerja APBN 2023 dan bisa merembet ke anggaran pada tahun depan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, dalam APBN 2023, pemerintah memasang target sebesar 5,3%. Sementara pada semester I-2023, realisasinya hanya 5,1%. Biasanya, pertumbuhan ekonomi melambat di kuartal III, meski masih bisa naik di kuartal IV. Kemudian nilai tukar rupiah yang ditargetkan Rp 14.800 per dolar Amerika Serikat (AS). Realisasinya, rerata secara year to date rupiah di level Rp 15.109 per dolar AS. Selanjutnya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang ditargetkan US$ 90 per barel, realisasi rerata secara ytd di level US$ 76,1 per barel. Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan 5,1%, nilai tukar Rp 15.100 per dolar AS dan ICP US$ 78 per barel.  Pemerintah juga telah memasang outlook penerimaan dan belanja negara hingga defisit anggaran 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi penerimaan pajak senilai Rp 1.246,97 triliun atau hanya tumbuh 6,4% yoy. Padahal, periode yang sama pada tahun lalu penerimaan pajak mampu tumbuh 58,1% yoy. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, target pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang paling berisiko meleset tahun ini. Perkiraan Bhima, pertumbuhan ekonomi 2023 hanya 4,95% hingga 5% lantaran konsumsi kelompok menengah tertahan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara kelas atas wait and see menuju pemilu. Bhima juga melihat, inflasi akan sangat tergantung pada pengendalian harga pangan. "El Nino bisa membuat asumsi inflasi meleset karena efek ke harga bisa sampai awal tahun," kata dia, kemarin.

Ketahanan eksternal Indonesia dinilai masih dalam kondisi baik. Hanya saja, pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan cadangan devisa Indonesia perlu diwaspadai. Kondisi ketahanan eksternal yang baik terindikasi dari menurunnya kewajiban neto dalam Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia. Pada kuartal II-2023, kewajiban neto tercatat US$ 253,3 miliar, menurun dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 254,0 miliar. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menuturkan, penurunan kewajiban neto tersebut berasal dari penurunan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN). "Posisi KFLN Indonesia menurun seiring dengan penurunan utang luar negeri di tengah surplus investasi langsung yang berlanjut," kata Erwin dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/9). Posisi KFLN Indonesia pada akhir kuartal II-2023 turun 0,6% quarter to quarter (qtq) menjadi US$ 716,0 miliar dari US$ 720,1 miliar pada akhir kuartal I-2023. Sementara itu, posisi AFLN akhir kuartal II-2023 tercatat sebesar US$ 462,7 miliar, turun 0,7% qtq dari US$ 466,1 miliar pada akhir kuartal sebelumnya. Penurunan itu disebabkan oleh menyusutnya posisi aset cadangan devisa karena kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan antisipasi kebutuhan likuiditas valas perbankan. Ekonom Bank Syariah Indonesia, Banjaran Surya Indrastomo menilai, membaiknya ketahanan eksternal RI sejalan dengan naiknya investasi asing langsung di tengah penurunan kewajiban neto. Namun, ia mewanti-wanti pelemahan nilai tukar yang membuat cadangan devisa menurun di tengah surplus neraca perdagangan RI.

Pemerintah menyalurkan dana bagi hasil (DBH) sawit kepada 350 daerah mulai September hingga paling lambat 27 Desember 2023. Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit. DBH sawit digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan hingga pemeliharaan infrastruktur jalan. Pasal 17 PMK itu mengatur bahwa penggunaan DBH sawit untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan minimal 80% dari alokasi DBH sawit per daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sementara 20% sisanya digunakan untuk kegiatan lainnya. Dari total nilai transfer sebesar Rp 3,4 triliun yang akan disalurkan, Provinsi Riau menjadi daerah penerima terbesar DBH sawit pada tahun ini. Nilainya mencapai Rp 83,13 miliar. Disusul Sumatera Utara Rp 74,86 miliar dan Kalimantan Barat Rp 65,66 miliar (lihat boks). Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, pihaknya mendukung adanya pemberian DBH kepada daerah penghasil sawit. Hal tersebut dapat membantu pemerintah daerah (pemda) dalam perbaikan atau peningkatan infrastruktur daerah penghasil. Namun Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menyarankan agar alokasi DBH sawit juga untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Misalnya, bantuan sosial dan pelatihan vokasi. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky berharap penyaluran DBH sawit bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur di area perkebunan sawit. Kendati begitu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan bahwa nilai DBH yang didapatkan tersebut belum memuaskan. Sebab nilai DBH belum sebanding dengan hasil produksi sawit di Riau yang melimpah sekaligus menjadi penyumbang devisa negara.

Kinerja impor Indonesia masih rentan. Kondisi tersebut perlu diwaspadai lantaran menjadi tanda bahwa ekonomi negeri ini belum sekuat yang diperkirakan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor pada bulan laporan sebesar US$ 18,88 miliar atau turun 3,53% month to month (mtm) dan terkontraksi cukup dalam sebesar 14,77% year on year (yoy). Penurunan terjadi pada dua kelompok penyumbang impor terbesar. Pertama, impor bahan baku atau penolong yang tercatat sebesar sebesar US$ 13,34 miliar, turun 4,13% mtm dan turun 20,39% yoy. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar menyebut, penurunannya dipicu komoditas minyak mentah, kondensat dan bagian dari sirkuit terpadu elektronik. Adapun penurunan terbesar terjadi pada impor bahan bakar mineral (HS 27) dan impor besi dan baja (HS 72). Kedua, impor barang modal tercatat US$ 3,40 miliar, turun 4,56% mtm dan terkontraksi 3,97% yoy. Penurunan ini disebabkan penyusutan impor smartphone, peralatan mesin, mesin diverging, serta unit pemrosesan lain untuk komputer pribadi. Sementara itu, nilai impor barang konsumsi tercatat US$ 2,14 miliar. Angka ini naik tipis 2,19% mtm dan tumbuh 15,47% yoy. Namun kontribusinya terhadap total impor sangat rendah. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz mengungkapkan, penurunan impor pada Agustus 2023 bukan momok yang perlu diwaspadai. Menurut dia, penurunan ini hanya faktor yang datang dari tren yang terjadi di luar negeri, yaitu perekonomian global yang sedang sulit, sehingga permintaan dari negara mitra dagang Indonesia yang berkurang. Faiz masih optimistis bahwa aktivitas dalam negeri masih bergeliat dan menunjukkan permintaan dalam negeri Indonesia masih kuat. Ini terlihat dari data BPS, yang menyebutkan, meski impor bahan baku dan barang modal turun, nilai impor barang konsumsi tetap mencatatkan peningkatan. "Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat masih kokoh. PMI Manufaktur juga masih ekspansi," tambah dia.

Belum genap dua bulan berjalan, aturan kewajiban memarkir devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri menuai keberatan dari kalangan pengusaha dan eksportir. Hal ini menjadi alasan pemerintah untuk mengkaji ulang beleid anyar tersebut. Kewajiban memarkirkan devisa ekspor di dalam negeri berlaku untuk ekspor hasil pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, dengan nilai per ekspor minimal sebesar US$ 250.000 atau ekuivalen. Besaran yang diparkir minimal 30% selama tiga bulan. Aturan ini berlaku sejak 1 Agustus 2023. Vice President Government Relations and Smelter Technical Support PT Freeport Indonesia Harry Pancasakti menyatakan, Freeport memiliki kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan sesuai ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Jika skalanya Freeport sekitar US$ 380 juta," terang Harry di Jakarta, Jumat (15/9). Di sisi lain, Freeport harus mengikuti ketentuan bea keluar ekspor konsentrat tembaga dari Kementerian Keuangan. Meski bertujuan mendorong hilirisasi minerba, dua kebijakan itu dinilai menimbulkan dampak finansial bagi pelaku usaha, termasuk Freeport. Ditambah lagi, kewajiban penempatan DHE sebesar 30% selama tiga bulan. "Freeport sekitar US$ 700 juta nilai yang harus kami tahan di dalam negeri," tambah dia. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi setelah melihat penerapan selama tiga bulan pertama kebijakan devisa hasil ekspor ini. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, saat ini pemerintah sedang melakukan evaluasi. Evaluasi akan dilakukan hingga akhir Oktober 2023. Namun, "Dari catatan evaluasi, masih belum ada substansi yang akan dilakukan perubahan," kata dia kepada KONTAN, Minggu (17/9).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) untuk cadangan investasi bagi sejumlah perusahaan pelat merah untuk tahun 2024. Nilai PMN yang diajukan mencapai Rp 12,8 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, ada enam perusahaan yang bisa mendapat suntikan modal tersebut. Pertama, PT KAI (Persero) sebesar Rp 2 triliun. Anggaran cadangan investasi untuk KAI tersebut diberikan untuk penguatan permodalan. Kedua, Indonesia RE sebesar Rp 1 triliun untuk penguatan permodalan perusahaan. Ketiga, PT Pelni (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk pembelian kapal angkutan perintis. Keempat, PT INKA (Persero) sebesar Rp 1 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kelima, PT PLN (Persero) Rp 5,86 triliun untuk elektrifikasi desa. Keenam, ID Food sebesar Rp 832 miliar untuk pembelian permodalan perusahaan. Adapun cadangan investasi untuk PLN diajukan kembali setelah Komisi XI DPR menolak usulan suntikan PMN sebesar Rp 10 triliun dalam rapat kerja bersama dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu), pada Rabu (13/9). Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengusulkan untuk memanggil keenam perusahaan BUMN. Tujuannya, untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana pengajuan PMN tahun depan. "Usulan ini kita sepakati dalam rapat ini untuk pembahasan. Nanti kita telepon satu-satu, KAI, Indonesia RE, Pelni, INKA, PLN, ID Food akan kita panggil lagi," ungkap Aria.