Sudah di Ujung Tahun, Belanja Negara Seret
Lagi-lagi, penyerapan anggaran belanja pemerintah seret. Padahal, realisasi anggaran belanja pemerintah seharusnya lebih cepat, bahkan sejak awal tahun sehingga menjadi roda penggerak perekonomian di tengah tekanan global dan domestik. Mengacu data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi belanja negara hingga akhir September 2023 hanya Rp 1.967,9 triliun. Angka itu baru 64,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp 3.061,2 triliun. Bahkan hanya tumbuh 2,8% year on year (yoy). Pertama, realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada periode tersebut tercatat Rp 669,6 triliun atau 66,9% dari target. Kedua, belanja non K/L yang terealisasi Rp 727,3 triliun. Bahkan angka ini hanya mencapai 58,4% dari target, meski tumbuh 5,9% yoy. Ketiga, realisasi transfer daerah per akhir September sebesar Rp 571,0 triliun, atau 70,1%. Angka ini tumbuh 3,3% yoy. Di sisi lain, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.035,6 triliun. Alhasil, APBN periode Januari hingga September 2023 masih mencetak surplus Rp 67,7 triliun atau 0,32% terhadap produk domestik bruto (PDB). "Sementara itu, keseimbangan primer juga masih mengalami surplus sebesar Rp 389,7 triliun," kata Sri Mulyani, Rabu (25/10). Belanja negara di akhir tahun akan direalisasikan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 901,3 triliun. Selain itu, untuk transfer ke daerah sebesar Rp 254,4 triliun. "Ini karena untuk belanja pemerintah pusat yang akan direalisasi baik K/L maupun oleh bendahara umum akan mengalami puncaknya. Semua kontrak dan tagihan mulai dibayarkan," tambah Menkeu. "(Rerata nilai tukar rupiah) kemungkinan akan lebih tinggi dari (asumsi) Rp 14.800 di APBN. Mungkin dari situ dampaknya akan ada. Mudah-mudahan tidak terlalu besar," kata Dirjen Anggaran Kemkeu, Isa Rachmatarwata. Sementara lonjakan harga minyak diperkirakan tak akan mempengaruhi anggaran subsidi dan kompensasi energi. Sebab, rerata Indonesian Crude Price (ICP) year to date masih di level US$ 77,69 per barel, lebih rendah dari asumsi ICP dalam APBN yang sebesar US$ 90 per barel.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023