Paradoks Ekonomi Biru
Baru-baru ini Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan kebijakan ekonomi biru Indonesia dalam forum The 2nd UN Oceans Conference (UNOC) di Portugal 27 Juni - 1 Juli 2022 (DetikNews 26/7/2022). Salah satu kebijakan polemiknya adalah penangkapan ikan terukur. Apakah ekonomi biru obat mujarab mengatasi paradoks antara pertumbuhan (growth) dan keberlanjutan (sustainability)? Indonesia pun bakal mengusungnya dalam pertemuan G20 akhir 2022 di Bali. Penulis berpandangan, mengapa pengambil kebijakan di negeri ini gampang sekali dihegemoni terminologi baru yang belum tentu menjadi solusi permasalahan kelautan dan perikanan kita. Ekonomi biru sejatinya hanyalah metamorfosis kapitalisme neoliberal. Di balik paradigma ekonomi biru bercokol lembaga keuangan internasional ala Bank Dunia dan NGO internasional yang ikut memengaruhi kebijakan dan regulasi kelautan suatu negara. Mereka getol mentransmisikan ideologi neoliberalnya dalam tata kelola kelautan lewat intervensi program “penyesuaian struktural” (structural adjustment) di berbagai negara. Contohnya, Seychelles. Lewat adopsi ekonomi biru Seychelles memosisikan laut sebagai ruang pembangunan demi mengejar pertumbuhan ekonomi.
Kisah ekonomi biru ini persis sama dengan awal pembangunan Orde Baru sekitar tahun 1970-an. Indonesia mengadopsi teori pertumbuhan ekonomi dalam kebijakan pembangunannya. Nantinya, pertumbuhan ekonomi bakal menciptakan tetesan ke bawah (trickle down effect) berbentuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kenyataannya, hingga tahun 1990-an justru sebaliknya. Di Indonesia selama dua dekade justru menjamur konglomerasi dan investasi asing yang mengeruk sumber daya alam termasuk kelautan dan perikanan.
Tags :
#OpiniPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023