Anggaran negara untuk pengadaan lahan dalam mendukung proyek strategis nasional (PSN) mengucur deras selama tujuh tahun terakhir. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencatat kucuran dana untuk pengadaan lahan PSN mencapai Rp 123,87 triliun sejak 2017 hingga 2023. Realisasi tersebut terserap 77,52% dari alokasi anggaran yang disiapkan Rp 159,8 triliun. Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto menyampaikan, total realisasi pengadaan lahan  disalurkan untuk 117 PSN yang terbagi menjadi delapan sektor. 

Rata-rata nilai transaksi penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) terus bertambah. Bank Indonesia (BI) menyebutkan, di sepanjang tahun 2023, rata-rata nilai transaksi LCT mencapai ekuivalen US$ 6,3 miliar. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan, posisi tersebut meningkat dibandingkan dengan akhir tahun 2022. "Posisi di Desember 2023 naik sebesar 52,8% dibandingkan dengan tahun 2022," ujar dia, belum lama ini. Destry menambahkan, jumlah pelaku LCT juga meningkat. 

Penerapan pajak hiburan masih menuai penolakan pengusaha. Untuk meredam gejolak di lapangan, pemerintah berencana mengucurkan setidaknya dua insentif pajak kepada para pelaku usaha hiburan. Pemerintah akan memberikan insentif fiskal berupa pengurangan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) hiburan seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Tidak hanya itu, pemerintah menyiapkan insentif perpajakan berupa PPh Badan Ditanggung Pemerintah (DTP). 

Pada Edisi 10 Januari 2024, Harian Bisnis Indonesia memberitakan rasa khawatir para pengusaha Indonesia setelah ada berita ekonomi China diprediksi melemah pada 2024 ini. Para pengusaha menyatakan bahwa perkembangan negatif ekonomi China bisa memberi dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Alasannya adalah keterkaitan hubungan ekonomi Indonesi dan China sangat erat sehingga bisa memengaruhi ekonomi makro, khususnya kinerja ekspor, impor, dan investasi. Seperti diketahui, dunia internasional menyoroti terjadinya deflasi yang parah di China. Umumnya mereka menyatakan bahwa apa yang terjadi China adalah anomali alias tidak ‘lumrah’. Saat seluruh dunia sedang dilanda inflasi yang sangat parah, ternyata China malahan dilanda deflasi. Seperti diketahui, pascaterjadinya perang Rusia-Ukraina, dunia dikejutkan betapa rentannya ekonomi global saat terjadi krisis karena geopolitik. Dunia tidak menyangka bahwa komoditas gas dan gandum bisa mendadak langka. Akibatnya, harga energi dan pangan melonjak sangat tinggi dan di beberapa negara miskin menjadi ‘tak terbeli’. Inflasi global akhirnya meroket tajam.

Ironisnya, China saat ini sedang menghadapi deflasi yang sangat parah. Mengutip data dari Bank Sentral China, indeks harga barang keseluruhan (overall) pada Januari 2023 angkanya 100,4, tetapi pada November 2023 turun menjadi 97,9. Untuk produk pertanian, indeks turun dari 107,4 menjadi 93,8 yang berarti terjadi penurunan harga produk pertanian mencapai 14 poin. China yang dikenal sebagai pengguna energi terbesar di dunia, mengalami penurunan indeks harga energi yang cukup besar yaitu sebesar 9%. Ini berarti deflasi parah. Boleh dikatakan China mengalami tahun yang buruk pada 2023 dan prospek ekonominya pada 2024 juga tidak lebih baik. Ekspor 2023 secara keseluruhan turun untuk pertama kalinya sejak 2016 karena permintaan global untuk barang-barang buatan Cina menurun, kecuali ekspor mobil. Tahun 2023, surplus perdagangan China mencapai US$823 miliar atau terjadi penurunan dibandingkan 2022 karena penurunan harga sampai 20%.  Sinyal memburuknya ekonomi China juga dapat dilihat dari data pasar modal. Jika pada April 2023 indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Shanghai angkanya 3.385, pada awal Januari tinggal 2.886. Kalau dihitung secara tahunan, sudah terjadi penurunan nilai hampir 11%.

Dalam perdagangan awal 2024 saja, indeks sudah merosot 1,61%. Jika dihitung sejak 2021, nilai kapitalisasi pasar modal China sudah turun 40%. Kondisi lebih buruk di­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­alami sektor properti. Banyak developer yang gulung tikar karena penjualan properti merosot cukup drastis. Pengembang besar seperti Evergrande, Country Garden, dan Zhongzhi Enterprice Group menjadi korban krisis sektor properti dan mengalami kebangkrutan. Ini memicu krisis pada perekonomian China. Mencermati kondisi yang terjadi di China wajar jika para pengusaha khawatir. Seperti diketahui, deflasi menyebabkan perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan besar dengan stok barang yang banyak akan mengalami kerugian. Dampak penurunan ekonomi China ke Indonesia mulai tampak. Laporan BPS menyatakan, dalam sebulan, pangsa ekspor ke China turun 6% dari 36,55% pada Oktober 2023 menjadi 26,11% pada November 2023. Untuk impor, China juga partner dagang penting. Selain sebagai tujuan ekspor utama, China juga merupakan negara suplai barang impor penting Indonesia, khususnya untuk bahan baku dan bahan penolong untuk industri. Artinya, ketergantungan kita terhadap barang impor dari China juga berpotensi menimbulkan pro­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­blem pada industri manufaktur di Indonesia kalau sampai terjadi ‘shut down’ di China. Selain partner dagang penting, China adalah sumber penting investasi, khususnya untuk sektor pertambangan dan industri yang terkait dengan program penghiliran produk tambang. Berdasar Kata Data, total investasi China di Indonesia pada 2020 mencapai US$4,84 miliar, mencapai US$3,16 miliar pada 2021, dan pada 2022 meningkat drastis menjadi US$5,19 miliar.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) berhasil mengumpulkan pajak dari bisnis teknologi finansial (tekfin) peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) dan pajak kripto sebesar Rp 1,11 triliun sampai akhir tahun 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemkeu, Dwi Astuti melaporkan, sejak diberlakukan mulai Mei 2022, total penerimaan pajak pinjol mencapai Rp 647,52 miliar hingga akhir tahun 2023. Sementara, realisasi penerimaan khusus untuk tahun 2023 senilai Rp 437,47 miliar. Seperti diketahui, aturan pajak pinjol merupakan jenis pajak baru yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2022. Kebijakan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggara Teknologi Finansial. Nah, PPh Pasal 23 ini dikenakan pada subjek pajak atau wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan tarif sebesar 15% dari jumlah bruto atas bunga. Sedangkan PPh Pasal 26 dikenakan pada subjek pajak atau wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dengan tarif 20% dari jumlah bruto atas bunga. Sementara itu, Dwi melaporkan, pemerintah juga mengantongi pajak kripto dengan nilai mencapai Rp 467,27 miliar hingga akhir tahun 2023.

Hanya saja, setoran khusus di tahun 2023 sedikit lebih rendah, yakni hanya terkumpul Rp 127,66 miliar saja. Sama halnya dengan pajak tekfin, pajak kripto juga mulai berlaku pada 1 Mei 2022 dan mulai dibayarkan dan dilaporkan pada Juni 2022. Aturan mengenai pajak kripto, tertuang dalam PMK No. 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan kenaikan penerimaan pajak tekfin sejalan dengan perkembangan industrinya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akumulasi penyaluran pinjaman dari September 2022 hingga September 2023 meningkat 53% year on year (yoy). Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat meminta pemerintah untuk menindak tegas pelaku tekfin ilegal yang tidak hanya merugikan masyarakat, namun juga merugikan penerimaan negara. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga mengingatkan, berkembangnya industri tekfin perlu diwaspadai lantaran penyaluran yang tumbuh pesat tidak disertai dengan peningkatan kualitas pinjaman. Terkait kripto, belum terjadi rebound kinerja dari beberapa aset kripto di 2023. Yang terjadi, justru penurunan transaksi yang cukup besar dari tahun 2022 ke 2023. "Akibatnya potensi penerimaan pajak dari keuntungan dan transaksi aset kripto menurun," tambah Huda.

Pembayaran bunga utang pemerintah masih akan menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024. Pasalnya, pembayaran bunga utang tahun ini meningkat, meski realisasi di sepanjang 2023 lebih rendah dari target. Dokumen APBN Kita yang diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemkeu) pertengahan Januari 2024 memperlihatkan, realisasi pembayaran bunga utang pemerintah 2023 mencapai Rp 439,88 triliun. Angka ini setara 99,66% dari target APBN 2023 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023. Sementara dalam Perpres 76/2023 tentang APBN 2024, pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp 497,3 triliun, naik 11,55% dari realisasi tahun lalu. Jumlah tersebut meliputi pembayaran bunga utang dalam negeri Rp 456,8 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp 40,4 triliun. Namun dibandingkan total belanja negara tahun ini, alokasi pembayaran bunga utang itu setara 14,96%. Rasionya tertinggi dibandingkan lima tahun terakhir. Berdasarkan perhitungan KONTAN, rasio pembayaran bunga utang terhadap belanja negara tahun 2019 mencapai 11,93%, 2020 (12,1%), 2021 (12,32%), 2022 (12,48%), dan 2023 (14,09%). Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu, Suminto mengatakan, pembayaran bunga utang akan dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. Adapun pembayaran bunga utang mengalami tren peningkatan seiring penambahan outstanding utang pemerintah. Selain itu, pembayaran bunga utang juga didasarkan pada nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, tingkat bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun, referensi suku bunga pinjaman serta asumsi spread-nya, diskon penerbitan SBN, serta perkiraan biaya pengadaan utang baru. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, bunga utang pemerintah cukup membebani ruang fiskal yang semakin terbatas.

Perekonomian Indonesia masih rapuh karena lebih banyak bergantung pada faktor musiman, terutama momentum perayaan hari besar keagamaan. Investasi yang menjadi harapan belum unjuk gigi. Tahun ini, investor masih menantikan hasil pemilu umum. Kondisi ini pula yang menyebabkan ekonomi kita kembali melempem setelah momentum perayaan berlalu. Lihat saja, kuartal I-2024  bertepatan dengan perayaan Imlek, Ramadan dan Idulfitri, juga pemilihan umum (pemilu). Aktivitas dunia usaha diperkirakan lebih menggeliat dan berdampak positif terhadap perekonomian. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia (BI) menunjukkan, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) dunia usaha kuartal I-2024 sebesar 15,38%. Angka ini lebih tinggi setelah pada kuartal IV-2023 melambat ke level 13,17%. SBT dunia usaha mengindikasikan perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil secara kuartalan. Asisten Gubernur BI Erwin Haryono mengungkap, peningkatan itu seiring upaya pelaku usaha, khususnya menjelang Ramadan. Sejumlah sektor ekonomi diperkirakan ketiban berkah dari beberapa momentum tersebut.

Peningkatan juga tampak di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan SBT 1,46%, setelah pada kuartal sebelumnya mencatat SBT minus 0,81%. "Ini sejalan dengan musim panen komoditas pangan di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta sebagian Sumatra dan Sulawesi," kata Erwin dalam laporan BI, Kamis (18/1). Namun demikian, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita melihat, aktivitas usaha sebenarnya menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak beberapa kuartal lalu. Di sektor manufaktur nampak dari sisi impor, lantaran industri manufaktur Indonesia bergantung bahan penolong dan belanja modal dari impor. Sementara potensi kenaikan permintaan di masa Lebaran hanya bersifat sementara. Sebab itu, dia menduga ekonomi kuartal I-2024 berpeluang melanjutkan tren penurunan pada kuartal IV-2023 meski ada momen Lebaran. Meski begitu, Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) BSI Kurniawati Yuli Ashari optimistis, tren dunia usaha pada tahun ini masih sedikit meningkat. Peningkatan itu sejalan dengan ruang fiskal untuk memberi stimulus fiskal pada perekonomian yang masih besar, di tengah kenaikan tarif cukai.

Proyek-proyek infrastruktur pemerintah belum signifikan menyerap tenaga kerja. Padahal, alokasi dana infrastuktur yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu meningkat saban tahun. Pada tahun 2023, realisasi anggaran infrastruktur dalam APBN mencapai Rp 455,8 triliun. Angka itu tumbuh 22,2% dibandingkan realisasi di periode yang sama tahun 2022. Sayangnya, serapan tenaga kerja di bidang konstruksi belum sebanding. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penyerapan tenaga kerja konstruksi per Agustus 2023 hanya naik 770.000 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau naik 8,77% year on year (yoy). Dari data BPS pula, penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi per Agustus tahun lalu mencapai 9,25 juta orang. Sektor ini hanya berkontribusi 6% terhadap jumlah penduduk bekerja di Indonesia. Pada tahun 2022, anggaran infrastruktur melalui APBN memang rendah. Realisasinya hanya sebesar Rp 372,8 triliun, terkontraksi 7,6% yoy. Sementara per Agustus tahun 2021, penyerapan tenaga kerja di bidang konstruksi tercatat naik 2,73% yoy.  Adapun realisasi anggaran infrastruktur pada 2021 mencapai Rp 403,3 trilun, naik 31,2% yoy. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo beralasan, investasi pemerintah hanya berkontribusi 10% dari total investasi. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti proyek infrastruktur pemerintah yang lebih padat modal. Sebab, kebanyakan model proyek konstruksi yang sifatnya precast sehingga tidak butuh banyak tenaga kerja. Selain itu, kemajuan teknologi konstruksi juga mempengaruhi jumlah pekerja proyek infrastruktur. Bhima juga bilang, sebagian Proyek Strategis Nasional (PSN) memasuki fase akhir atau hampir selesai di 2023, sehingga jumlah tenaga kerja konstruksi terutama dari kontraktor berkurang. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita juga bilang, adanya disrupsi dari kemajuan teknologi di bidang konstruksi. Alhasil, teknologi ini mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia di sektor tersebut. Bukan hanya itu, kontribusi belanja infrastruktur pemerintah terhadap sektor konstruksi tidak terlalu besar. Ditambah, secara keseluruhan sektor konstruksi mengalami pertumbuhan yang lambat di tahun 2023 karena permintaan di sektor properti yang diperkirakan melambat.

Koreksi harga komoditas turut menciutkan surplus neraca perdagangan Indonesia di sepanjang 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca dagang pada tahun lalu senilai US$ 36,93 miliar, atau turun 33,46% year-on-year (yoy). Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan, penurunan surplus neraca perdagangan tidak terlepas dari pelemahan kinerja ekspor maupun impor. Nilai ekspor selama Januari-Desember 2023 sebesar US$ 258,82 miliar atau turun 11,33% yoy. Ini dipicu penurunan ekspor migas maupun nonmigas. Perinciannya, ekspor nonmigas mencapai US$ 242,90 miliar atau turun 11,96%. Sedangkan ekspor migas US$ 15,92 miliar, turun 0,47% yoy. Secara sektoral, penurunan nilai ekspor nonmigas terutama dipicu koreksi ekspor industri pengolahan sebesar 9,26% yoy, akibat penurunan bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan atau nabati dan berbagai produk kimia. "Industri pengolahan ini memegang pangsa sebesar 76,98% terhadap total ekspor nonmigas," kata Pudji. Di sisi lain, impor sepanjang 2023 sebesar US$ 221,89 miliar, turun 6,55%. Impor migas US$ 126,96 miliar, terkontraksi 5,57% yoy dan impor nonmigas US$ 35,83 miliar, turun 11,35% yoy. Berdasarkan sektornya, penurunan impor terbesar terjadi pada kelompok bahan baku atau penolong sebesar 11,09% menjadi US$ 161,16 miliar, terutama kontraksi pada komoditas bahan bakar mineral, besi dan baja, dan barang dari plastik. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz mengatakan, pihaknya mempertahankan perkiraan defisit transaksi berjalan alias current account deficit (CAD) sebesar 0,4% dari produk domestik bruto (PDB) 2023. Bahkan CAD bakal semakin lebar di tahun ini, dengan perkiraan naik menjadi 1,0% dari PDB pada 2024. Faiz bilang, seiring melemahnya perekonomian global, permintaan ekspor akan terus melambat dan diperburuk oleh penurunan harga komoditas ekspor. "Kami memperkirakan defisit transaksi berjalan akan semakin melebar ke depan," kata Faiz dalam keterangannya, Senin (15/1). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memprediksi, transaksi berjalan defisit di 2023, dan melebar pada tahun 2024. Hitungan Josua, CAD 2023 akan berada di kisaran 0,14% dari PDB dan 2024 sebesar 0,7% PDB. Meski demikian, Josua menegaskan CAD masih di bawah 1% PDB. Ini seiring upaya pemerintah dalam mendorong percepatan hilirisasi. Upaya itu diharapkan mampu membatasi risiko penurunan surplus neraca perdagangan saat permintaan global melemah dan harga komoditas susut. Jadi, nilai tukar rupiah pada akhir 2024 berpotensi bergerak di kisaran Rp 15.000 hingga Rp 15.300 per dolar AS.

Sejumlah pemerintah daerah bergerak cepat, mengerek tarif pajak dengan penerbitan peraturan daerah (perda). Ini adalah buntut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintah Daerah (HKPD) yang berlaku Januari 2024. Kenaikan tarif pajak terutama terkait pajak hiburan. Ini mengacu pasal 58 Ayat 2 UU HKPD. Dalam UU itu,  tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Sejalan amanat UU HKPD itu, sejumlah pemda menetapkan perda yang merupakan aturan turunan   pasal 58 ayat 2 itu. Penelusuran KONTAN, banyak daerah yang sudah mengenakan tarif pajak hiburan hingga 40% atau tarif minimal, sesuai pasal 58 itu. Namun, ada beberapa daerah yang mengerek tarif pajak hiburan lebih dari 40%. Pertama, Kota Surabaya, dalam Perda Kota Surabaya No. 7/2023 khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke keluarga ditetapkan sebesar 40%. Kedua, Kota Malang yang menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 50% dalam Perda No. 4 Tahun 2023. Ketiga, Kabupaten Bogor juga menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 50% di Perda Nomor 11 Tahun 2023. Beberapa daerah lainnya seperti DKI Jakarta juga telah menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40% dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024. Tarif ini naik dari aturan sebelumnya, yang  cuma 25%. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai,  tingginya tarif pajak hiburan, bisa membuat pelaku usaha di bisnis ini mengambil dua opsi. Yakni, melakukan efisiensi bahkan tutup atau membebankan pajak tersebut kepada konsumen, dalam hal ini wisatawan. Pengamat Pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga meramal, tingginya tarif pajak yang ditetapkan bisa berdampak negatif terhadap penerimaan daerah. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi menilai, perda tersebut kurang tepat jika  diterapkan saat ini, mengingat kondisi masyarakat maupun dunia usaha yang belum stabil.