Aliran modal asing tercatat masuk ke pasar keuangan dalam negeri pada pekan kelima Januari 2024. Berdasarkan data transaksi dari Bank Indonesia (BI) periode 29 Januari hingga 1 Februari 2024, nonresiden membeli neto Rp 8,51 triliun di pasar keuangan domestik. Asisten Gubernur BI Erwin Haryono bilang, dana asing masuk ke pasar surat berharga negara (SBN), pasar saham, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). "Nonresiden beli neto Rp 5,51 triliun di pasar SBN, beli neto Rp 2,46 triliun di pasar SBN, dan beli neto Rp 540 miliar di SRBI," terang Erwin dalam keterangannya, Jumat (2/2). Meski ada aliran dana asing yang masuk ke pasar keuangan dalam negeri, premi risiko investasi di Indonesia tampak naik tipis. Tercatat, premi credit default swap (CDS) Indonesia lima tahun per 1 Februari 2024 sebesar 75,15 basis poin (bps), atau naik tipis dari 75,12 bps pada 26 Januari 2024. Dengan perkembangan tersebut, data setelmen dari awal 2024 hingga 1 Februari 2024 menunjukkan, arus modal asing yang masuk secara neto ke pasar SBN, pasar saham, maupun SRBI.

Pemerintah kembali memblokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L). Langkah ini melalui kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja K/L. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023. Dalam surat kepada seluruh pimpinan K/L tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan kebijakan automatic adjustment belanja K/L  tahun anggaran 2024 sebesar Rp 50,14 triliun. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Deni Surjantoro menyatakan, kebijakan itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024, sejalan dengan kondisi geopolitik global yang dinamis dan berpotensi memengaruhi perekonomian dunia. Ia menjelaskan, kebijakan automatic adjustment adalah salah satu metode untuk merespons dinamika global dan terbukti ampuh menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 serta APBN 2023. Dan, kebijakan ini, menurutnya, ditujukan untuk semua K/L. Besaran pencadangan atau anggaran yang diblokir sementara sekitar 5% dari total pagu belanja K/L. Berdasarkan catatan KONTAN, kebijakan automatic adjustment telah Sri Mulyani lakukan sejak 2021 lalu. Saat itu, dalam rangka menyiapkan anggaran mendesak dalam rangka menangani pandemi Covid-19, khususnya pembelian vaksin. Menteri keuangan memblokir anggaran K/L mencapai Rp 58 triliun. Pada awal 2023 lalu, Sri Mulyani mengatakan, pencadangan anggaran sebesar 5% tersebut tidak akan mengganggu perekonomian. Sebab, biasanya belanja K/L sampai akhir tahun tidak mencapai 100%. Untuk itu, anggaran yang bukan menjadi prioritas K/L akan diblokir sementara. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menyebutkan, kebijakan pemblokiran anggaran K/L itu bertujuan untuk memupuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Wajar saja, di tengah ketidakpastian ekonomi yang tinggi akibat resesi global saat ini, maka kemampuan menjaga likuiditas anggaran menjadi krusial. Hanya saja, Yusuf menyesalkan, di tengah keterbatasan APBN yang memaksa K/L untuk berhemat, justru pemerintah terus menjalankan program-program besar yang tak mendesak hingga insidental. Misalnya, subsidi kendaraan listrik saat pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara hingga bantuan sosial (bansos) yang baru-baru ini diumumkan pemerintah. Ada juga pemberian penyertaan modal negara (PMN) ke badan usaha milik negara (BUMN) dalam rangka penugasan Program Strategis Nasional (PSN).

Penurunan kinerja ekspor RI berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diramal melambat dibandingkan dengan angka pertumbuhan di 2022. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu sebesar 5,04% year on year (yoy), atau melambat dari pertumbuhan di tahun sebelumnya mencapai 5,31%. Penyebabnya,  "Net ekspor pada sepanjang 2023 akan cenderung menurun, sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan normalisasi harga komoditas ekspor," ujar Josua kepada KONTAN, Jumat (2/2). Sedangkan pertumbuhan konsumsi rumahtangga pada tahun lalu, Josua perkirakan, sebesar 4,99% yoy, naik tipis dari capaian di tahun sebelumnya 4,93% yoy. Pun pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga lebih tinggi, mencapai 4,94% yoy, setelah pada 2022 lalu hanya tumbuh 4,51% yoy. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro juga memprediksi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 sebesar 5,04% yoy. Namun, ia meyakini, pertumbuhan konsumsi rumahtangga akan lebih tinggi, yakni 5% yoy. Senada, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual meramalkan pertumbuhan ekonomi 2023 akan melambat dari pencapaian di 2022. Dari perhitungannya, pertumbuhan ekonomi 2023 di kisaran 5,03% yoy. Begitu juga Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Kurniawati Yuli Ashari memperkirakan, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 akan tumbuh di kisaran 5,04% yoy. Sementara Ekonom Bank Danamon Irman Faiz memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu berada di kisaran 5,10% yoy.

Kinerja manufaktur Indonesia pada awal tahun kembali mencatatkan ekspansi. Hal ini tecermin dari angka Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Januari 2024 yang bertengger di level 52,9. Angka ini meningkat 0,7 poin dibandingkan pencapaian PMI Desember 2023 yang berada di level 52,2. Bahkan, indeks ekspansi manufaktur Indonesia di awal tahun ini merupakan yang tertinggi sejak Agustus 2023. Pencapaian tersebut sekaligus memperpanjang periode ekspansi sektor manufaktur di dalam negeri selama 29 bulan berturut-turut. Jingyi Pan, Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence menyampaikan, data PMI Januari menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan, karena kondisi sektor manufaktur Indonesia yang membaik. Hanya saja, optimisme bisnis di sektor manufaktur sedikit menurun pada Januari 2024. Beberapa perusahaan masih khawatir dengan prospek pertumbuhan. Akan tetapi, perusahaan manufaktur terus mendapatkan input pada laju tercepat dan berupaya menaikkan kapasitas tenaga kerjanya, serta menunjukkan kepercayaan bahwa output akan meningkat dalam waktu dekat. Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman menyampaikan, PMI Manufaktur Indonesia yang meningkat pada Januari seiring persiapan bagi industri makanan dan minuman menjelang Ramadan dan Idulfitri. Ia menyebutkan persediaan makanan dan minuman kurang lebih sama seperti tahun sebelumnya meski kali ini berbarengan dengan momentum pemilu. Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo juga mengatakan, meningkatnya PMI Manufaktur sejalan dengan stok untuk persiapan puasa dan Lebaran. Bukan hanya itu, pada 21 Januari lalu juga berbarengan dengan momentum masa kampanye terbuka pemilihan presiden (pilpres) sehingga permintaan seperti minuman meningkat. Meski demikian, dia memprediksi ekspektasi di industri minuman setelah hari pencoblosan pilpres pada 14 Februari 2024 akan mengalami penurunan. Pun dengan kinerja penjualannya. Akan tetapi, pada awal Maret hingga April berpotensi meningkat lagi seiring dengan momentum puasa berlangsung hingga Lebaran.

Pendanaan ke perusahaan rintisan atau start-up pada 2023 terjun bebas. Selain terpengaruh ekonomi global yang melambat, situasi internal yang dihadapi oleh start-up dirasa cukup berat karena tidak bisa tumbuh sesuai dengan harapan.Lembaran baru bagi perusahaan rintisan dibuka lagi pada tahun ini. Sejumlah sektor yang terkait dengan energi baru terbarukan dan kesehatan, diperkirakan menjadi incaran para venture capital.Peluang bagi start-up mendulang pendanaan cukup terbuka. Namun, tantangannya seberapa mampu mereka menjaga tata kelola bisnis agar tak terjerembab dalam kerugian atau justru berujung masalah hukum.

Perusahaan rintisan atau start-up bak cendawan di musim hujan sejak 2020, tatkala dunia dihadapkan pada situasi krisis akibat pandemi Covid-19. Terbatasnya aktivitas masyarakat, melahirkan ide-ide bisnis baru untuk memberikan layanan kepada konsumen berbasis digital. Sekitar pertengahan Juni 2020, Fabelio mengumumkan per olehan putaran pendanaan Seri C senilai US$9 juta yang dipimpin oleh perusahaan ventura asal Taiwan, AppWorks, Endeavour Catalyst, dan MDI Ventures. Dengan kucuran modal itu, perusahaan peritel berbasis online tersebut secara total meraup dana hingga US$20 juta atau sekitar Rp300 miliar sejak berdiri. Fabelio pun percaya diri dengan rencana bisnis yang dijalankan untuk memacu ekspansi ke beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Bali.  Menurut CEO & Co-Founder Fabelio Marshall Tegar Utoyo, fokus perusahaan yakni meningkatkan kategori produk dan waktu pengiriman, termasuk memperluas bisnis ke seluruh Indonesia. Selang 2 tahun kemudian, Fabelio dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 5 Oktober 2022. Adalah PT Harta Djaya Karya yang membawa PT Kayu Raya Indonesia (Fabelio) ke meja hijau. Beberapa pihak yang mengetahui perkara tersebut menyatakan nilai kewajiban yang mesti dipenuhi oleh Fabelio sekitar Rp100 miliar. Kasus pailit dialami pula oleh start-up penyedia jasa working-space, Co-Hive atau PT Evi Asia Tenggara. Awal 2023, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan Evi Asia Tenggara (Co-Hive) dalam keadaan pailit menyusul gugatan yang diajukan oleh PT Bisnis Bersama Berkah. Rontoknya sejumlah perusahaan rintisan seolah menandai berakhirnya pesta ‘bakar uang’. 

Start-up yang gagal bersaing, tidak mampu menemukan model bisnis yang tepat, atau salah dalam tata kelola, pada akhirnya terpaksa gulung tikar. Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDIEC) M. Tesar Sandikapura menyatakan fenomena tutupnya sejumlah start-up pada tahun lalu, justru terjadi kepada perusahaan yang disuntik dana besar dengan jumlah besar. Menurutnya, fenomena itu mesti menjadi perhatian pemerintah. Apabila fenomena start-up yang disuntik dana jumbo kemudian mati, dampaknya bisa memengaruhi pergerakan ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tingkat kepercayaan investor terhadap aktivitas investasi di dalam negeri. Fenomena itu mirip dengan kondisi para perusahaan rintisan yang melakukan penawaran saham perdana di pasar modal, tapi justru harga sahamnya rontok. Para pemilik modal atau venture capital terlihat mencermati dalam kurun sekitar 5 tahun sebagai fase krusial untuk melihat perkembangan perusahaan rintisan semenjak pertama kali mendapat kucuran pendanaan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bain & Company dan AC Ventures pada pengujung 2023, total pendanaan oleh venture capital sekitar US$700 juta. Jumlah itu melorot tajam dibandingkan dengan periode 2022 yang mencapai US$3,6 miliar. Menurut Co-Founder & Managing Partner at Ideosource VC Edward Ismawan Chamdani, sepanjang 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi para start-up dengan situasi pasar yang sedang terkoreksi. Sisi baiknya, katanya, kondisi riil start-up sekarang ini menjadi lebih transparan dan tidak bisa menutup diri dengan berbagai macam dinamika di internal masing-masing. Ketua Umum Asosiasi Tech Startup Indonesia Handito Joewono menilai fenomena tutupnya perusahaan start-up merupakan sesuatu yang normal. Justru menjadi tidak normal ketika semua perusahaan start-up tumbuh pesat. Terlebih, dia menyebut, selama ini memang hanya kurang dari 5% start-up yang mampu melewati tantangan menjadi perusahaan yang stabil.

Pemerintah Indonesia berupaya memperluas pasar ekspor. Langkah ini sejalan dengan kinerja ekspor yang diramal semakin melemah, sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan moderasi harga komoditas. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah tengah memetakan negara tujuan ekspor di luar negara tradisional. Saat ini, pihaknya telah berdiskusi dengan dunia usaha dan mendapatkan setidaknya 12 negara yang potensial, seperti negara-negara di Amerika Latin, Afrika, Asia Selatan juga Timur Tengah. 

Puluhan juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mesti bersiap merogoh kantong lebih dalam. Jika selama ini UMKM menikmati skema tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5%, mulai tahun 2025 mereka harus membayar pajak sesuai aturan Undang-Undang Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dengan kata lain, tarif pajak UMKM bakal naik tahun depan. Sebagai gambaran, tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 55/2022 dapat digunakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki nilai peredaran bruto dari usaha di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Namun tarif PPh final 0,5% tersebut paling lama tujuh tahun bagi wajib pajak (WP) orang pribadi, empat tahun untuk WP badan berbentuk koperasi dan CV, serta tiga tahun untuk WP badan berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu itu terhitung sejak wajib pajak yang terdaftar sebelum maupun setelah tahun 2018. 

Pemerintah ingin melanjutkan tren positif penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) membidik penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.988,9 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 6,4% dari realisasi 2023 yang mencapai Rp 1.869,23 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kemkeu, Suryo Utomo optimistis penerimaan pajak tahun ini mencetak quattrick atau meraih prestasi selama empat tahun berturut-turut. Pada tahun lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemkeu berhasil mengumpulkan penerimaan pajak Rp 1.869,23 triliun. Realisasi ini melampaui target 108,8% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dan 102,8% dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023. 

Bank Indonesia (BI) terus memelototi eskalasi geopolitik global. Ketegangan di Timur Tengah hingga Laut China Selatan juga masuk radar bank sentral. "Konflik geopolitik sudah masuk radar kami. Tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di Laut China Selatan,” tegas Gubernur BI Perry Warjiyo, belum lama ini. Dia mengungkapkan, ketegangan di sejumlah kawasan bisa berdampak kepada rantai pasok global. Meski demikian, BI belum menemukan efek yang dirasakan Indonesia dalam waktu dekat, terutama dari sisi perdagangan.