Hasil perhitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga survei mengindikasikan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung satu putaran. Hal ini memberikan angin segar bagi pasar keuangan di dalam negeri. Hasil quick count beberapa lembaga survei memperlihatkan, pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka meraih 57%-59% suara. Mengutip laman pemilu2024.kpu.go.id, data per 15 Februari 2024 pukul 20:30 WIB juga menunjukkan, pasangan Prabowo - Gibran unggul dengan perolehan suara 56,72% dari total suara yang masuk. Dengan keunggulan lebih dari separuh total suara, memperkecil kemungkinan Pemilu 2024 berlangsung dua putaran. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz melihat, pilpres satu putaran membantu meredam ketidakpastian di pasar keuangan Indonesia. "Ini akan membantu menekan ketidakpastian politik dan menjaga stabilitas rupiah," terang dia kepada KONTAN, Kamis (15/2). Kalkulasi Faiz, nilai tukar rupiah mungkin bergerak di kisaran Rp 14.901 per dolar Amerika Serikat (AS) di sepanjang 2024. Bahkan kombinasi situasi politik yang lebih pasti dan fundamental rupiah yang kuat bisa memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga acuan 50 basis poin (bps) pada semester II-2024.

Wajib pajak nakal tak bisa lagi berkelit. Melalui sistem pajak canggih bernama core tax system, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) bisa mengetahui keberadaan wajib pajak di mana pun mereka berada. Pasalnya, Ditjen Pajak akan melengkapi sistem pajak yang akan meluncur pada 1 Juli 2024 dengan fitur tag location dalam data wajib pajak. Selain data wajib pajak yang akan semakin akurat, fitur tersebut juga akan memudahkan komunikasi antara otoritas dan wajib pajak. "Jadi nanti ketika kami berkomunikasi dengan wajib pajak melalui surat, kunjungan langsung, akan langsung ketemu," ujar Penyuluh Pajak Ahli Madya Ditjen Pajak Banten Dedi Kusnadi, Senin (20/11). Tim Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan, fitur tag location akan menjadi instrumen yang mengonfirmasi dan memvalidasi basis data yang terbangun. "Sebagai contoh, seorang wajib pajak, tertulis sebagai karyawan biasa tetapi mempunyai aset di lokasi strategis. Bisa disimpulkan awal, wajib pajak tersebut mempunyai penghasilan lainnya yang belum dilaporkan," kata Ajib kepada KONTAN. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai kehadiran fitur dalam core tax system tersebut akan meningkatkan efektivitas pengawasan wajib pajak sehingga celah tax evasion menjadi semakin kecil. Ia menilai, fitur tag location sudah diterapkan pada objek pajak bumi dan bangunan (PBB) sehingga alamat wajib pajak dapat dengan mudah ditemukan. Apalagi, saat ini wajib pajak juga sering menggunakan aplikasi peta untuk mencari alamat dengan teknologi muktahir. Sementara Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar mengingatkan, fitur tag location dalam sistem pajak canggih tersebut tidak akan efektif lantaran masih bisa diakali oleh wajib pajak. 

Denyut perekonomian nasional belum berdetak kencang di tahun politik. Sejumlah indikator, seperti indeks keyakinan konsumen dan indeks ekspektasi konsumen menunjukkan kenaikan tipis pada Januari 2024. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) menunjukkan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2024 sebesar 125,0, naik tipis dari posisi Desember 2023 di level 123,8. Keyakinan konsumen tersebut didorong oleh menguatnya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Demikian pula dengan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dan Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja (enam bulan mendatang), yang juga meningkat. Hanya saja, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, data terbaru yang dirilis BI masih menyisakan sejumlah catatan. Dia berpendapat, meski konsumen cukup optimistis dengan kondisi perekonomian saat ini, jika dilihat berdasarkan proporsi pengeluaran responden, maka terjadi peningkatan proporsi konsumsi dan tabungan. Adapun porsi cicilan pinjaman cenderung menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dengan kata lain, sekalipun keyakinan konsumen meningkat, hanya kategori konsumen dengan pengeluaran kurang dari Rp 2 juta yang mengalami peningkatan keyakinan. Oleh karena itu, menurut Josua, dalam jangka pendek ini pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan, karena tren harga pangan terutama beras di pasar domestik cenderung meningkat, di sisi lain stok beras nasional menipis. Dalam setahun terakhir, harga rata-rata beras premium dan medium sudah menanjak masing-masing di atas 15%. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menyebutkan perekonomian saat ini masih ditopang konsumsi domestik. Salah satunya adanya momentum belanja Pemilu 2024. "Peningkatan kepercayaan konsumen lebih dipengaruhi aktivitas ekonomi yang cukup tinggi menjelang pemilu dan libur," ujar dia.

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan memberikan relaksasi kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar dapat memperkuat daya saingnya di pasar internasional. Kepala Sub Direktorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Ditjen Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengatakan, pemerintah akan memberikan dukungan kepada Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPAK) berupa pembebasan cukai atas etil alkohol. Pembebasan diberikan atas etil alkohol yang digunakan untuk bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai (BKC) melalui proses produksi terpadu dan tanpa melalui proses produksi terpadu.

Masa-masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 belum signifikan mendongkrak konsumsi masyarakat. Sebab, konsumsi masyarakat justru menunjukkan tanda pelemahan di awal tahun ini. Data Mandiri Spending Index (MSI) per 28 Januari 2024 memperlihatkan, Indeks Nilai Belanja pada akhir Januari 2024 sebesar 196,2, turun dibandingkan akhir kuartal tahun 2023 yang tercatat sebesar 199,1. Pun Indeks Frekuensi Belanja pada akhir Januari 2024 tercatat sebesar 507,7, setelah di Desember 2023 menyentuh puncaknya sebesar 550. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono melihat ada penurunan belanja  cukup signifikan di kelompok masyarakat berpendapatan menengah. Adapun Indeks Belanja Masyarakat Berpendapatan Menengah pada akhir Januari 2024 tercatat 227,8, setelah indeks pada akhir Desember 2023 melampaui 250. Ia bilang, salah satu penyebab penurunan belanja masyarakat kelas menengah adalah harga bahan pokok yang masih naik pada awal tahun ini. Hasil survei yang dilakukan Bank Central Asia (BCA) juga menunjukkan bahwa Intrabiz (indeks bisnis) Desember Januari 2024 tercatat 188,9, naik dari posisi Desember 2023 di level 165. Sebaliknya, Intrabel (indeks belanja) Januari 2024 di level 127,2, turun dari bulan sebelumnya di posisi 141,6. Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai, kondisi itu dipengaruhi faktor musiman setelah akhir tahun. "Mungkin normalisasi saja usai liburan Nataru. Mungkin kalau tidak ada kampanye, bisa lebih rendah lagi," kata David. Direktur Center of Eco­nomic and Law Studies, Bhima Yudhistira menilai, sejumlah hal cukup menekan belanja masyarakat kelas menengah. Pertama, kenaikan harga beras dan pembatasan stok beras. Kedua, pendapatan pekerja di sektor berbasis komoditas yang melambat, akibat harga komoditas. Ketiga, penurunan suku bunga yang belum jelas. Era bunga tinggi akan memengaruhi kemampuan membayar pinjaman, baik untuk konsumsi maupun pinjaman modal kerja. 

Cadangan devisa berpeluang meningkat pada akhir tahun 2024. Diprediksi, cadangan devisa bisa menyentuh level US$ 155 miliar, jauh lebih tinggi dibanding akhir tahun 2023 yang sebesar US$ 146,4 miliar. Ekonom Bank UOB Enrico Tanuwidjaja memperkirakan, cadangan devisa Indonesia pada tahun ini akan berada di kisaran US$ 145 miliar hingga US$ 155 miliar. Kenaikan tersebut, didorong oleh potensi penguatan permintaan dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia yang mendorong ekspor Indonesia. Selain penguatan kinerja ekspor, Enrico juga melihat dampak stabilitas politik pasca pemilu dan kelanjutan program pembangunan infrastruktur serta hilirisasi dari pemerintah akan mendorong investasi asing langsung alias foreign direct investment (FDI). Ini juga sebenarnya sejalan dengan target pertumbuhan investasi pemerintah yang sebesar 18% tahunan atau year on year (yoy) tahun 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin mengirim kabar baik!  Ekonom Indonesia 2023 tumbuh 5,05% year-on-year (yoy). Capaian mengesankan di tengah ekonomi global yang tak baik-baik saja. Tak urung Menteri Keuangan Sri Mulyani  senang dengan capaian ini. "Ini cerita positif dari ekonomi Indonesia di 2023. Meski ekonomi dunia melambat, Alhamdulillah ekonomi masih tetap tumbuh positif," tulis Menkeu di instagram, Senin (5/2). Meski begitu, ada baiknya jika kita menelisik lebih dalam capaian ekonomi kita. Produk domestik bruto (PDB) per kapita semisal. Capaiannya oke dengan naik menjadi ke Rp 75 juta setahun atau Rp 6,25 juta per bulan. Sebelumnya di 2022, PDB per kapita tercatat Rp 71,03 juta atau setara Rp 5,92 juta per bulan. Di atas kertas, ini kabar baik yakni secara rata-rata PDB masyarakat membaik. Hanya saja, membandingkan dengan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia tidak sampai dengan PDB per kapita per bulan. Capaian PDB ini bisa jadi lantaran kualitas ekonomi Indonesia belum mampu menunjukkan kualitas yang mumpuni. Selain ketimpangan yang makin melebar, guyuran bantuan sosial (bansos) juga jadi tanda bahwa ekonomi ketimpangan makin lebar. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita menilai, rasio gini tahun ini berpeluang stagnan di 0,388, atau sama seperti Maret 2023. Meski, rasio gini tahun lalu sudah melampaui masa pandemi Covid-19 di level 0,385 (September 2020). Masifnya bansos tak lantas menekan rasio gini. Bahkan ketimpangan bisa saja semakin memburuk. "Bansos tak sustainable,  tidak meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, hanya menahan daya beli dalam jangka waktu tertentu," kata dia. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, kenaikan pendapatan per kapita tak bisa mendorong konsumsi rumah tangga.

Pergerakan harga minyak mentah di pasar global mulai merangkak, meski masih dalam batas wajar. Pemerintah pun optimistis subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak akan membengkak pada tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kapasitas fiskal pada awal tahun ini masih cukup luas sehingga belum terbebani kenaikan harga minyak. Oleh karena itu, dia memastikan pemerintah belum akan menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. "Pertama ini masih Januari, jadi ruang fiskalnya masih cukup luas. Jadi tidak ada kenaikan dalam waktu dekat," ujar dia, kemarin. Airlangga menyadari harga minyak mentah dunia memang sedang berada dalam tren kenaikan. Hanya saja, kenaikan itu belum bisa menjadi acuan lantaran baru terjadi pada satu bulan pertama di 2024. Dalam sebulan terakhir, harga minyak WTI dan Brent naik masing-masing sebesar 3,66% dan 3,16% menjadi US$ 73 dan US$ 78 per barel. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak mentah. Airlangga bilang, evaluasi terhadap anggaran subsidi BBM baru dilakukan dalam kurun waktu enam bulan pertama di 2024.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia optimistis target investasi di tahun ini senilai Rp 1.650 triliun, bakal tercapai meski banyak tantangan. Saat menggelar Rapat Koordinasi Terbatas Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Tahun 2024, ia menyampaikan salah satu upaya yang dilakukan untuk menarik investasi, terutama dari luar negeri, adalah mengerahkan para Pejabat Promosi Investasi (PPI) dan Pembantu Pejabat Promosi Investasi (PPPI) untuk melakukan promosi di berbagai negara. Adapun beberapa pasar potensial yang bakal disasar untuk promosi investasi di antaranya, Singapura, Jepang, Inggris (Eropa), Amerika Serikat, Kanada, kawasan Amerika Tengah dan Selatan, China dan Hong Kong, Australia, Uni Emirat Arab, Korea Selatan dan Taipei. "Dengan kerja sama yang baik kita bisa mencapai target investasi Rp 1.650 triliun pada tahun 2024 dan menjadi pemain kunci dalam perekonomian global," tambah Bahlil.

Polemik program perlindungan sosial (perlinsos) di masa terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo terus bergulir. Tak hanya alokasi anggaran yang jumbo, urgensi hingga data penerima bantuan sosial (bansos) pun turut dipersoalkan. Mengacu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah mengalokasikan Rp 496,8 triliun, naik lebih dari Rp 50 triliun dibandingkan 2023. Belum lama ini, pemerintah mengumumkan beberapa program bansos dadakan, yang semula tak tercantum di dokumen APBN 2024. Alhasil, anggaran perlinsos tahun ini berpotensi membengkak. Sementara data penerima bansos turut disoal di tengah tingkat kemiskinan yang dalam tren menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan pada 2023 sebesar 9,36%, turun dari tahun sebelumnya 9,57%. Sejatinya penurunan tingkat kemiskinan diikuti dengan penurunan anggaran bansos. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beralasan, lonjakan anggaran perlinsos dalam APBN 2024 untuk menekan lebih lanjut angka kemiskinan. "Ini dikaitkan upaya pemerintah dalam mengakselerasi penyelesaian kemiskinan ekstrem tahun 2024," kata Menkeu, belum lama ini. Namun, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menduga pembagian bansos rentan disalahgunakan bagi kepentingan elektoral. Pasalnya, pemerintah lebih banyak membagikan bansos, baik berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) pangan maupun bansos beras di wilayah Jawa Tengah.