Realisasi Belanja Daerah Masih Minim
Realisasi belanja daerah tercatat masih minim di sisa akhir tahun 2023. Hingga 26 Desember 2023, tercatat baru terealisasi Rp 976,22 triliun atau baru 75,97% dari target Rp 1.285,08 triliun.
Mengutip data sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai yang sudah tersalurkan sebesar Rp 350,05 triliun atau 81,89% dari target.
Kemudian, penyerapan belanja barang dan jasa baru tersalurkan Rp 272,7 triliun atau 73% dari target. Lalu, realisasi belanja modal tersalurkan senilai Rp 133,8 triliun atau 62,7% dari target. Terakhir belanja lainnya baru tersalurkan Rp 219,57 triliun atau 79,89% dari target.
Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyayangkan, pemerintah daerah (pemda) sering kali melakukan belanja namun pembayaran atas belanja itu ditumpuk dan baru dibayarkan di akhir tahun. Ia menilai, meski ada transaksi belanja, dampak ke perekonomian atas belanja tersebut akan berbeda, antara dibayarkan sesuai dengan tenggat kontrak dan di luar waktu kontrak.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar percepatan belanja pemerintah pusat dan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 bisa langsung dieksekusi pada awal tahun. Ia juga mengimbau agar kebiasaan ini tidak diterapkan tahun depan. Khususnya untuk daerah yang realisasi belanjanya yang hingga Oktober 2023 baru mencapai 63%.
Tags :
#MakroPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023