Mencegat Banjir Mainan Anak Hingga Kosmetik
Pemerintah mulai menyisir dan menekan impor produk barang konsumsi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk menangani dan mengatasi banjir produk impor barang konsumsi, termasuk melalui penjualan di media sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus menempuh berbagai langkah. Salah satunya mengubah sistem lalu lintas barang dari post border menjadi border control terhadap produk tertentu. Di antaranya mainan anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lain, obat tradisional dan suplemen kesehatan, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, serta produk tas. Selain itu, pengawasan semakin diperketat untuk impor umum alias barang konsumsi, impor barang kiriman, impor melalui kawasan, impor melalui e-commerce, impor melalui barang penumpang atau jasa titipan (jastip), serta penindakan terhadap impor ilegal dan impor borongan. Agar kebijakan itu efektif, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) gabungan yang bertujuan meningkatkan pengawasan dan penindakan aktivitas ilegal serta pelanggaran. Satgas gabungan itu meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai, Kepolisian dan Ditjen Imigrasi. Mengacu data BPS, nilai impor barang konsumsi cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2018, nilai impor barang konsumsi mencapai US$ 17,18 miliar dan tumbuh 15,42% menjadi US$ 19,83 miliar pada 2022. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan pengetatan impor adalah salah satu solusi meningkatkan produksi barang dalam negeri. Hanya saja, hal itu tak berdampak signifikan jika tak ada formula tepat dari pemerintah untuk mengerek kualitas produk dalam negeri. Analisis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institutions, Ronny P Sasmita menilai, dampak pengetatan impor barang konsumsi kepada dunia usaha sebenarnya masih relatif lantaran bergantung pada jenis pengetatannya.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023