Pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam waktu dekat. Pos penerimaan negara ini semakin tertekan oleh penurunan harga komoditas di pasar global belakangan ini. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, negara telah mengantongi PNBP sebesar Rp 260,5 triliun selama Januari-Mei 2023. Kabar baiknya, realisasi PNBP telah melampaui separuh target 2023, tepatnya 59%. Bukan hanya itu, realisasi PNBP juga masih mencatatkan pertumbuhan dua digit, yakni 16,2% year-on-year (yoy). Namun pertumbuhannya paling rendah dibanding dua tahun terakhir. Di periode Januari-Mei 2022, realisasi PNBP tumbuh 33,7% yoy, sementara di periode sama tahun 2021 tumbuh 22,4% yoy. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah perlu berhati-hati terhadap PNBP hingga akhir 2023 di sektor pertambangan dan migas. Sebab, sektor ini mengalami koreksi harga yang cukup dalam. Terutama harga minyak yang turun 36,7% yoy dan batubara yang turun 68% yoy. Terlebih, negara tujuan ekspor seperti AS, Jepang dan China akan mengalami perlambatan ekonomi. "Jadi kita harus bersiap ada koreksi PNBP yang cukup tajam dibandingkan 2022," kata dia kepada KONTAN, kemarin. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, setoran PNBP akan bertumpu pada pendapatan nonmigas. Hal ini mengingat PNBP migas terus menyusut. "Jika pendapatan SDA terus memburuk, saya rasa bisa membuat kinerja PNBP kita negatif," kata dia.

Pemerintah diminta terus mempercepat penyerapan anggaran belanja negara tahun ini. Sebab, belanja negara akan menjadi salah satu tumpuan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Berbagai lembaga internasional meramal, ekonomi global pada tahun ini akan melemah. World Bank memperkirakan, ekonomi global 2023 hanya akan tumbuh 2,1%. Sementara International Monetary Fund (IMF) dan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2,7%. Melemahnya ekonomi global tentu akan berdampak terhadap perekonomian RI. Terutama, dari sisi ekspor yang merupakan salah satu kontributor produk domestik bruto (PDB). Pemerintah harus menyiapkan strategi agar tekanan global tak berdampak signifikan terhadap ekonomi domestik. Caranya, memperkuat kontribusi domestik, berupa belanja pemerintah selain dari konsumsi rumah tangga. Sebenarnya ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menggenjot belanja. Sebab, selama lima bulan berturut-turut di tahun ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu mencetak surplus. Dari data Kementerian Keuangan (Kemkeu), surplus APBN periode Januari-Mei 2023 mencapai Rp 204,3 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi belanja negara tersebut menandakan adanya percepatan penyerapan. Sebab, pada Januari hingga Mei tahun lalu, realisasi belanja justru terkontraksi 0,8% yoy. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menambahkan, biasanya siklus belanja negara akan meningkat tajam pada semester kedua, tepatnya pada Setember, Oktober dan November. "Jadi ini memang belum pada siklus yang menanjam tajam karena nanti akan menanjak tajam itu di semester kedua," kata Astera. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, persentase serapan belanja negara cenderung lebih tinggi dibandingkan serapan pada bulan-bulan sebelumnya. Namun, tidak sebesar laju penerimaan APBN. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan laju belanjanya, terutama pada awal tahun sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terfokus di paruh kedua tahun berjalan.

Satu lagi tantangan yang bakal dihadapi negeri kita. Pertumbuhan China tak setinggi perkiraan awal, meski ekonomi negeri tembok raksasa telah kembali dibuka pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi China pada kuartal I 2023 hanya 4,55%. Angka ini memang lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya yang hanya tumbuh 2,9%. Namun, angka pertumbuhan ekonomi ini, tak setinggi perkiraan semula. Lembaga internasional bahkan memperkirakan ekonomi China bakal tumbuh di rentang 5,2% sampai 5,6% pada 2023 dan melemah ke kisaran 4,5% hingga 4,9% di 2024. "Ternyata, pola pertumbuhan ekonomi di China tidak seperti perkiraan. Awalnya, kami memperkirakan pembukaan kembali mobilitas akan cepat mendorong pertumbuhannya," ungkap Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kamis (22/6) lalu. Akibatnya, ekspor China pun melambat. Berhubung ekonomi China juga bergantung pada luar negeri, maka perlambatan ekspor bisa menjadi batu sandungan pertumbuhan ekonomi mereka. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, pelemahan ekonomi China akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun investasi. "Ekspor pun akan tetap dijaga pertumbuhannya melalui diversifikasi, tidak hanya negara tujuan ekspor, tapi juga komoditas unggulan yang bernilai tambah tinggi," kata Ferry, Jumat (23/6). Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebutkan, perlambatan ekonomi China akan menjadi pengaruh utama yang menyebabkan perekonomian Indonesia dari sisi eksternal terguncang. "Karena, setiap 1% perlambatan ekonomi China menurun akan berpengaruh hingga 0,1% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," sebutnya.

Eksportir kemungkinan belum mau memarkir devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri dalam tempo lama. Kondisi global sekaligus belum adanya kepastian kebijakan, menjadi penyebabnya. Sebagai catatan, harga komoditas utama ekspor Indonesia bergerak dalam tren menurun. Harga batubara, minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), hingga nikel di pasar global masih melemah. Hal ini membuat kinerja ekspor Indonesia terus melandai dan menekan surplus neraca perdagangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor sepanjang Januari-Mei 2023 sebesar US$ 108,06 miliar, turun 6,01% dibandingkan periode yang sama 2022 ( year on year /yoy). Nilai impor juga turun, namun angkanya tak sedalam ekspor, yakni hanya 3,78% yoy menjadi US$ 91,58 miliar. Alhasil, neraca perdagangan hanya mencatat surplus US$ 16,48 miliar, juga lebih rendah ketimbang surplus pada periode yang sama pada tahun lalu sebesar US$ 19,8 miliar. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman melihat surplus neraca perdagangan dalam jangka pendek akan menyusut dan berefek terhadap penerimaan DHE. Kondisi ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Muhammad Nawir Messi menilai Indonesia harus memperluas basis ekspor sehingga tak hanya bergantung komoditas. Terutama, mendorong ekspor dari sektor manufaktur sehingga bisa menambah DHE.

Pengelolaan dana negara berupa penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah perusahaan pelat merah perlu diawasi ketat. Jangan sampai suntikan dana puluhan triliun rupiah itu hanya menyedot APBN tanpa berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, ada sejumlah proyek di 13 BUMN yang didanai melalui PMN 2015 dan 2016 sebesar Rp 10,49 triliun belum diselesaikan hingga semester I-2022. Temuan itu termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2022. Menurut laporan BPK, nilai tersebut terdiri atas total nilai aset yang belum produktif karena belum selesai dikerjakan sebesar Rp 10,07 triliun dan belanja operasional yang belum dimanfaatkan sebesar Rp 424,11 miliar. Atas masalah tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengkaji kembali penggunaan dana PMN. Pertama, jika sisa pekerjaan masih akan dilaksanakan sesuai tujuan awal, maka pemerintah harus memerintahkan BUMN terkait untuk melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan. Kedua, apabila diputuskan berbeda dengan tujuan awal pemberian PMN, maka pemerintah juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu) terkait langkah-langkah untuk menindaklanjuti perubahan penggunaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga tak menjawab saat dikonfirmasi KONTAN terkait hal ini. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan penggunaan dana PMN secara akuntabel dan transparan melalui key performance indicator (KPI). KPI tersebut telah diwajibkan sejak tahun 2021, yang dituangkan pada Kontrak Kinerja antara BUMN atau lembaga penerima PMN dan kementerian terkait yang menaunginya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pekerjaan yang belum selesai tersebut menunjukkan pemberian PMN yang kurang efektif. "Ini karena program belum diselesaikan padahal penggunaan PMN perlu spesifik mengacu pada proyek yang menjadi program pemerintah," kata dia kepada KONTAN, Selasa (20/6).

Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah sepakat mengerek volume subsidi tahun depan. Hal itu terekam dalam pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Bukan hanya terdongkrak konsumsi masyarakat, volume BBM naik untuk menghadapi tahun politik. Dalam kesepakatan itu, volume bahan bakar minyak (BBM) subsidi dipatok sebesar 18,74 juta kiloliter (kl) hingga 19,58 juta kl untuk tahun 2024. Besarannya naik dibanding tahun 2023 yang sebesar 17,50 juta kl. Sementara volume elpiji 3 kg disepakati 8,20 hingga 8,30 juta metrik ton, naik dibanding tahun 2023 yang sebesar 8 juta metrik ton. Subsidi tetap minyak solar dipatok Rp 1.000 hingga Rp 3.000 per liter dan subsidi listrik sebesar Rp 70,73 triliun hingga Rp 75,70 triliun (lihat tabel). Ketua Banggar DPR, Said Abdullah mengatakan, kenaikan volume subsidi tahun depan sebagai antisipasi kerawanan gejolak sosial di tahun pelaksanaan pemilu. Selain itu, konsumsi energi, baik itu bahan bakar minyak (BBM), solar, minyak tanah, elpiji tabung 3 kg maupun listrik diperkirakan naik karena pemulihan ekonomi semakin baik. Artinya, konsumsi masyarakat juga naik ketimbang saat pandemi Covid-19. "Permintaan akan semakin besar karena makin kuatnya ekonomi dan mengantisipasi kerawanan gejolak sosial di tahun pemilu," kata Said dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat (16/6) pekan lalu. Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemkeu) Wahyu Utomo enggan menyebutkan besaran anggaran subsidi termasuk kompensasi untuk RAPBN 2024. "Nilai persisnya akan disampaikan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2024," kata dia, kemarin.

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat mengerek target penerimaan dan belanja negara dalam postur makro fiskal tahun 2024. Target ini akan menjadi bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Dalam postur makro fiskal, penerimaan negara ditargetkan 11,88% hingga 12,38% terhadap produk domestik bruto (PDB). Batas bawah target ini naik dibandingkan usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 yang sebesar 11,81% terhadap PDB. Meningkatnya batas bawah target itu sejalan dengan kenaikan proyeksi dua pos penerimaan. Pertama, penerimaan perpajakan yang dipatok berkisar 9,95%-10,2% terhadap PDB, naik dari usulan sebelumnya sebesar 9,91%-10,18% terhadap PDB. Kedua, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar 1,92% hingga 2,16% terhadap PDB. Batas bawahnya naik dibandingkan usulan sebesar 1,9% terhadap PDB. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan perubahan target penerimaan negara, khususnya PNBP, sejalan dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP). Adapun kesepakatan antara pemerintah dan Komisi VII DPR, rerata ICP 2024 sebesar US$ 70-US$ 80 per barel. Angka itu lebih rendah dari asumsi ICP pada tahun ini di level US$ 90-US$ 95 per barel. Tak hanya itu, Banggar DPR dan pemerintah menyepakati target belanja negara dalam postur makro fiskal 2024 sebesar 14,03%-15,01% terhadap PDB. Batas bawah target tersebut naik ketimbang usulan awal dalam KEM PPKF yang sebesar 13,97%-15,01%.

Konsumsi masyarakat cenderung menurun setelah Ramadan dan Idulfitri usai. Hal tersebut tergambar dari data Mandiri Spending Index (MSI) terkini. Estimasi data MSI pada Mei 2023, Indeks Nilai Belanja sebesar 175,1, atau menurun dari indeks April yang mencapai 210,8. Begitu pula dengan Indeks Frekuensi Belanja bulan lalu yang diperkirakan sebesar 361,6, turun dari April yang mencapai 366,9. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengungkapkan, penurunan tingkat belanja tersebut murni karena pola musiman. Sebab, saat Ramadan dan Idulfitri, pola belanja masyarakat meningkat. Namun demikian, Yudo tetap melihat adanya perbaikan konsumsi masyarakat dibandingkan momen setelah Ramadan dan Idulfitri tahun 2022. Asal tahu saja, Ramadan tahun lalu jatuh pada April dan Idulfitri pada awal bulan Mei 2022. Pasca Idulfitri tahun lalu, tepatnya Juni, Indeks Nilai Belanja tercatat sebesar 134,6 dan Indeks Frekuensi Belanja sebesar 188,8. Keduanya lebih rendah dibandingkan periode setelah hari raya di tahun ini. Namun, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat bahwa penurunan tingkat belanja masyarakat pada periode tersebut tidak murni karena normalisasi pasca Idulfitri. Menurut dia, ada kemungkinan masyarakat mulai menahan belanja dan bahkan ada pula lapisan masyarakat yang mulai mengalami pelemahan daya beli. Ia menyebutkan, ada sejumlah peristiwa yang mendasari hal ini. Pertama, tingkat inflasi yang masih tinggi. sehingga masyarakat memprioritaskan belanja kebutuhan pokok. Survei Penjualan Ritel Bank Indonesia (BI) menunjukkan, pembelian suku cadang kendaraan per April 2023 turun 6,6% secara tahunan atau year on year (yoy) dan pembelian perlengkapan rumah tangga turun 3,9% yoy. Kedua, pertumbuhan upah minimum yang mini menjadi hambatan pemulihan konsumsi masyarakat. Ketiga, ada faktor psikologis masyarakat yang mulai khawatir dengan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Cadangan devisa kembali menyusut di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2023 sebesar US$ 139,3 miliar. Angka tersebut turun 3,39% dari posisi akhir April 2023 yang US$ 144,2 miliar. Bahkan, cadangan devisa ini turun ke level terendah sejak akhir tahun 2022. Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono bilang, penurunan cadangan devisa akibat pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah. "Serta adanya antisipasi kebutuhan likuiditas valas perbankan, sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian," terang Erwin, Jumat (9/6). Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman melihat, penurunan cadangan devisa pada Mei lalu juga sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian global. Terutama, terkait arah kebijakan suku bunga global di tengah tren inflasi yang masih tinggi dan pasar tenaga kerja yang ketat. Akibatnya, arus modal asing yang masuk ke pasar keuangan Indonesia pun tersendat. Ini turut memengaruhi cadangan devisa. Catatan Faisal, pada Mei 2023, arus modal asing masuk ke Indonesia sebesar US$ 560 juta, melandai dari posisi April 2023 yang sebanyak US$ 1,12 miliar. Tak hanya itu, aliran modal berpotensi masuk ke Indonesia lewat penanaman modal asing (PMA) dari upaya hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang digalakkan pemerintah. Namun di sisi lain, akan ada tantangan arus masuk modal asing ke pasar keuangan baik di obligasi maupun saham. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual melihat ada kemungkinan cadangan devisa naik bulan ini. Sebab di bulan Juni tak ada siklus pembayaran utang seperti bulan sebelumnya. Sehingga potensi kenaikan cadangan devisa terbuka lebar. Secara keseluruhan, cadangan devisa diproyeksikan masih mampu mendukung posisi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global. "Lebih dari cukup untuk menjaga pergerakan rupiah," tegas David kepada KONTAN, Jumat (9/6).

Ikhtiar pemerintah Indonesia untuk mengerek pertumbuhan ekonomi lebih tinggi agaknya masih berat. Laju ekonomi pada tahun depan bisa melambat. Bahkan untuk menyentuh level 5% pun tampaknya masih sulit. Alhasil, pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati target pertumbuhan ekonomi untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 di rentang 5,1%-5,7%. Batas bawah target tersebut lebih rendah dibandingkan usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang sebesar 5,3%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, batas bawah target pertumbuhan ekonomi tersebut mencerminkan masih adanya risiko yang meningkat pada tahun depan. "Itu yang kami lihat. Jadi batas bawahnya diturunkan dari 5,3% ke 5,1%," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR, Kamis (8/6). Menkeu bilang akan terus mewaspadai dan mengantisipasi pelemahan ekonomi. Terutama, sejalan dengan melemahnya kinerja ekspor dan dampak kebijakan suku bunga dari negara maju. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai batas atas target itu masih terlalu tinggi, lantaran batas bawah dipangkas. Ia mengusulkan agar batas atas target pertumbuhan ekonomi diturunkan ke level 5,6%. Itu pun masih di atas estimasi pertumbuhan ekonomi 2024 oleh BI yang sebesar 4,7%-5,5%. Melambatnya perekonomian Indonesia juga sejalan dengan prediksi beberapa lembaga internasional. Bank Dunia, misalnya, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sulit mencapai angka 5%. Dalam laporan terbaru Global Economic Prospects edisi Juni 2023, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,9% pada tahun 2023 dan 2024. Selain itu, Organization for Cooperation and Development (OECD) juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di bawah 5%, tepatnya 4,7%. Namun pertumbuhan ekonomi berpotensi membaik di tahun depan ke level 5,1%.