Era suku bunga tinggi perlu diwaspadai, khususnya terhadap utang RI. Pasalnya, beban bunga utang pemerintah, juga pokok utang ke depan bisa lebih tinggi. Seperti diketahui, bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5%-5,25% dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC), Kamis (4/5). Tingkat bunga acuan ini merupakan yang tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Kenaikan ini berdampak terhadap pasar keuangan dalam negeri. Dari data Bank Indonesia (BI), premi credit default swap (CDS) lima tahun pada Kamis (4/5) lalu naik ke level 99,04 basis points (bps), dari level sebelumnya 92,08 pada 28 April lalu. Sementara itu, investor asing tercatat jual neto ( nett sell ) sebesar Rp 0,55 triliun di pasar surat berharga negara (SBN) pada periode 2 hingga 5 Mei 2023. Juga, tercatat nett sell sebesar Rp 0,4 triliun di pasar saham. Kondisi itu perlu diwaspadai karena kenaikan suku bunga The Fed bakal berdampak terhadap pembayaran bunga utang pemerintah. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan, pembayaran bunga utang pemerintah akan meningkat 5% hingga 7% dari target tahun ini yang sebesar Rp 441 triliun. Untuk itu, Bhima menghimbau, agar pemerintah waspada. Salah satu solusinya bisa dengan memperkecil porsi penerbitan surat berharga negara (SBN) ataupun melakukan negosiasi dengan kreditur melalui forum Debt Service Suspension Initiative (DSSI) bersama anggota G20. Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Sulistyo juga mengatakan, kenaikan suku bunga The Fed bakal mengerek imbal hasil penerbitan SBN pemerintah, baik rupiah maupun global bond. Hal itu untuk menarik minat investor asing masuk ke pasar SBN domestik. Akibatnya, beban utang pun bertambah.Sebab itu, efisiensi anggaran perlu dilakukan.

Muncul wacana pemungutan pajak terhadap wisatawan mancanegara alias turis asing di Indonesia. Hal ini sejalan dengan kondisi pariwisata di Indonesia yang semakin pulih. Terlebih, pajak turis juga telah mulai diberlakukan oleh negara lain. Misalnya, Malaysia, Belanda, Spanyol, Perancis dan Jerman yang menerapkannya mulai tahun ini. Di Indonesia sendiri, kondisi sektor pariwisata terus menunjukkan pemulihan. Data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan turis asing ke Indonesia sepanjang Januari hingga Maret 2023 mencapai 2,25 juta. Angka tersebut naik signifikan hingga 508,9% secara tahunan (year-on-year/yoy). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, pengenaan pajak turis ini berkaitan dengan aspek upaya konservasi, upaya menjaga destinasi, dan upaya untuk meningkatkan promosi. Namun, wacana ini masih dalam tahap pembicaraan lintas kementerian dan lembaga (K/L). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengaku bahwa dirinya belum menerima informasi terkait wacana itu. Makanya, belum diketahui juga setoran pajak tersebut akan masuk ke kantong negara atau pemerintah daerah. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar setuju dengan wacana pengenaan pajak turis tersebut. Hal ini bertujuan agar turis yang masuk ke Indonesia atau destinasi wisata tertentu adalah turis-turis yang berkualitas. Ia melihat, selama ini banyak turis-turis nakal yang masuk ke Indonesia karena beranggapan wisata di Indonesia termasuk murah. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa idealnya pajak turis ini langsung masuk ke penerimaan daerah sehingga adil bagi daerah. "Idealnya begitu, nanti hasilnya dikelola daerah. Tapi harus ada standar tarif antar daerah sehingga pemda tidak seenaknya menaikkan pungutan pajak," jelas Bhima.

Utang pemerintah bertambah banyak. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat: utang pemerintah per akhir Maret 2023 sebesar Rp 7.879,07 triliun. Jumlah tersebut melonjak Rp 17,39 triliun dari bulan sebelumnya sebesar Rp 7.861,68 triliun. Tambahan utang tersebut membuat rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) membesar menjadi 39,17%, dari rasio per akhir Februari 2023 yang sebesar 39,09%. "Berdasarkan batasan utang yang ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang sebesar 60% PDB, utang pemerintah berada di dalam batas aman dan terkendali," tulis Kemkeu dalam APBN KiTa yang dikutip Rabu (26/4). Secara rinci, utang pemerintah terdiri dari dua jenis, yakni berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 89,02% dari total utang, dan 10,98% sisanya dari pinjaman. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, peningkatan jumlah utang pemerintah menjadi hal yang sulit dihindari. Hal itu berdasarkan tren yang terjadi setidaknya dalam dua sampai tiga tahun ke belakang.

Dedolarisasi atau proses mengganti dollar Amerika Serikat (AS) sebagai mata uang untuk perdagangan dan investasi lintas negara tengah diupayakan oleh sejumlah negara di dunia. Langkah ini ditempuh guna mengurangi ketergantungan pada mata uang utama tersebut. Dedolarisasi baru-baru ini tengah dibicarakan organisasi dagang BRICS. Aliansi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan tersebut mengutarakan niatnya untuk mengurangi transaksi yang menggunakan dollar AS. Selain untuk menekan biaya, juga untuk mengurangi ketergantungan dengan mata uang tersebut. Salah satu langkah yang ditempuh dalah melalui kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan, investasi dan sistem pembayaran atau local currency transaction (LCT) yang sebelumnya dikenal sebagai local currency settlement (LCS) dengan sejumlah negara. Teranyar, Indonesia bakal meneken kerja sama LCT dengan Korea Selatan bulan depan. "Sebentar lagi, pada awal bulan Mei 2023 kami akan menandatangani kerja sama LCS dengan Korea Selatan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo belum lama ini. Sejauh ini, transaksi penggunaan LCT Indonesia dengan keempat negara mitra itu meningkat cukup signifikan. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan, dalam dua bulan pertama tahun 2023, total nilai transaksi LCT sebesar ekuivalen US$ 957 juta. Artinya, rerata penggunaan LCT per bulan pada dua bulan pertama tahun ini sekitar US$ 450 juta. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, upaya dedolarisasi yang dilakukan Indonesia dan sejumlah negara maju lainnya bakal berdampak positif. Terutama terhadap stabilitas rupiah.

Korporasi rupanya belum berani jor-joran menambah utang luar negeri (ULN). Efeknya, ULN swasta berada dalam tren penurunan sejak pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020 lalu. Merujuk data Bank Indonesia (BI) posisi ULN swasta per akhir Februari 2023 sebesar US$ 198,58 miliar, turun 1,49% dibanding bulan sebelumnya dan turun 3,4% secara tahunan ( year-on-year (yoy). Bahkan, ini menjadi ULN swasta terendah sejak tahun 2018 lalu. Menurut catatan BI, ULN swasta masih didominasi oleh perusahaan di sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik, serta jasa keuangan dan asuransi. ULN dari empat sektor tersebut juga menurun, di tengah kondisi bisnis mulai pulih setelah dihantam pandemi Covid-19. Pun dengan ULN swasta berdasarkan tujuan penggunaan, yakni modal kerja dan investasi yang dalam tren penurunan. ULN kredit modal kerja swasta cenderung menurun sejak 2020, yang saat itu berada di level US$ 104,183 miliar, dari akhir tahun sebelumnya sebesar US$ 107,47 miliar. Pada tahun 2021 dan 2022 ULN untuk modal kerja kembali turun masing-masing menjadi US$ 101,53 miliar dan US$ 98,11 miliar. Sementara per akhir Februari 2023 turun menjadi US$ 97,07 miliar. Kepala Ekonom BNI Sekuritas Damhuri Nasution menganalisa, penurunan posisi ULN swasta, baik untuk modal kerja dan investasi lantaran berkaitan dengan kebijakan kenaikan suku bunga yang agresif yang ditempuh The Federal Reserve (The Fed) untuk mengendalikan inflasi di Amerika Serikat (AS). Sebab, kenaikan suku bunga tersebut menyebabkan bunga pinjaman dalam dollar AS juga semakin meningkat.

Momentum Ramadan dan Lebaran membuat kegiatan ekonomi di kuartal II tahun ini makin menggeliat. Namun, masih banyak risiko yang menghantui dunia usaha ke depan. Terutama, daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia (BI) menunjukkan, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha pada kuartal II-2023 sebesar 21,44%, lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 11,05%. Hal ini tecermin dari naiknya kinerja berbagai lapangan usaha. Beberapa di antaranya, pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diperkirakan mencatat SBT 2,87%, setelah pada kuartal I-2023 tercatat 0,93%. "Peningkatan ini seiring dengan masih berlanjutnya panen raya pada kuartal II-2023," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Jumat (14/4). Juga, industri pengolahan diperkirakan mencatat SBT sebesar 2,52%. Setelah pada kuartal sebelumnya mencatat SBT 1,54%. "Ini karena permintaan masyarakat meningkat, didukung ketersediaan sarana produksi, dan kapasitas penyimpanan yang mencukupi," tambahnya. Sedangkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan motor diperkirakan mencatat SBT 2,33% dari bulan sebelumnya 1,41%. Sementara penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan mencatat SBT 0,90%, sejalan dengan permintaan dalam negeri yang meningkat menjelang Idul Fitri. Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani juga meyakini, makin kuatnya geliat dunia usaha di kuartal II-2023. Salah satunya adalah kinerja manufaktur Indonesia yang terus meningkat.

Kinerja penjualan ritel bulan Maret-April pada tahun ini diperkirakan bakal lebih moncer. Ini sejalan dengan adanya momentum Ramadan dan Lebaran. Hasil Survei Penjualan Eceran yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) menunjukkan, bahwa Indeks Penjualan Riil (IPR) Maret 2023 sebesar 215,2. Indeks tersebut naik 6,95% dibanding bulan sebelumnya dan tumbuh 4,82% year on year (yoy). Capaian ini jauh lebih baik. Lantaran pada periode Ramadan tahun lalu yang jatuh di bulan April 2022, IPR tercatat 219,3, turun 0,5% yoy, meski secara bulanan tumbuh 6,8% month on month (mom). Dari laporan BI, naiknya penjualan eceran terjadi pada seluruh kelompok. Terutama pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi yang naik 7,2% mom, disusul kenaikan pada kelompok barang budaya dan rekreasi sebesar 4,1% mom, dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,5% mom. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono bilang, peningkatan penjualan kelompok-kelompok itu seiring periode Ramadan tahun ini. Sementara secara tahunan, pertumbuhan IPR didorong oleh pertumbuhan penjualan beberapa kelompok, seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang tumbuh 8,5% yoy, disusul barang budaya dan rekreasi sebesar 0,5% yoy, serta subkelompok sandang sebesar 17,3% yoy. "Tren kenaikan belanja berlangsung sejak akhir Februari 2023 dan mengalami akselerasi seiring dimulainya bulan Ramadan di akhir Maret 2023," terang Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono kepada KONTAN, kemarin.

Usulan pemisahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemkeu) kembali mencuat buntut dari terbongkarnya dugaan gratifikasi pejabat pajak dan transaksi mencurigakan di kementerian tersebut. Komisi XI DPR RI bahkan tengah menggali lebih lanjut terkait usulan pemisahan Ditjen Pajak dari Kemkeu. Namun demikian, Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Amien Sunaryadi menolak, usulan pemisahan Ditjen Pajak dari kemkeu. Menurutnya, akan terjadi bencana besar bila keduanya dipisahkan. Selain itu, Amien menilai, bahwa pemisahan Ditjen Pajak dari Kemkeu akan sangat berisiko tinggi lantaran nantinya, tak akan ada yang melindungi Ditjen Pajak. Bahkan, Ditjen Pajak akan semakin tidak mempunyai kekuatan.

Momentum Ramadan dan Lebaran menjadi pendorong utama naiknya belanja masyarakat. Harapannya, konsumsi rumah tangga pun meningkat sehingga roda ekonomi berputar lebih kencang di kuartal kedua tahun ini. Sejauh ini meningkatnya belanja masyarakat terindikasi dari data Mandiri Spending Index (MSI) yang dirilis Mandiri Institute. Indeks Nilai Belanja masyarakat per 26 Maret 2023 tercatat 136,4. Angka tersebut meningkat dari akhir bulan sebelumnya yang di kisaran 125. Indeks tersebut juga tumbuh 4,2% secara tahunan (year-on-year/yoy). Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengungkapkan, kenaikan indeks belanja masyarakat menggambarkan konsumsi rumah tangga yang akan melaju kencang pada kuartal II-2023. Bahkan, ada kemungkinan pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal II-2023 lebih tinggi dibanding periode yang sama pada tahun lalu, yang pada saat itu tercatat tumbuh 5,51% yoy. Sejalan dengan MSI, berdasarkan Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia (BI) pada bulan Maret lalu, konsumen lebih optimistis terhadap kondisi ekonomi saat ini. Hal itu terindikasi dari naiknya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 0,3 poin ke level 112,4, terutama opitimisme terhadap penghasilan saat ini dan ketersediaan lapangan kerja. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz optimistis, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal II-2023 lebih tinggi dari periode sama tahun sebelumnya. Hal tersebut kata dia, salah satunya didorong oleh momen Ramadan yang mengungkit aktivitas belanja.

Laju inflasi nasional makin melandai. Bahkan, inflasi pada bulan Maret yang menjadi periode awal Ramadan tahun ini, jauh lebih rendah daripada inflasi di periode Ramadan tahun-tahun lalu. Namun, pemerintah tidak perlu cepat berpuas hati. Sebab, masih ada sejumlah tantangan yang akan mempengaruhi inflasi ke depan. "Kita memang bersyukur inflasi sudah melandai, tetapi tetap ada tiga tantangan inflasi yang harus dihadapi agar rakyat sejahtera," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam  Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa 2023, Rabu (5/4). Pertama, inflasi global masih tinggi dan memberi dampak pada Indonesia. Inflasi global tahun 2023 berpotensi melandai ke kisaran 5% hingga 6%. Kedua, kecukupan pasokan pangan. Dalam hal ini, perlunya koordinasi antardaerah. Sehingga, bila ada daerah surplus komoditas pangan, bisa menyuplai daerah yang defisit komoditas pangan. Ketiga, adanya faktor musiman, yakni Hari Raya Idul Fitri. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menilai, upaya pemerintah menjaga inflasi pangan cukup efektif melalui Gerakan Nasional Inflasi Pangan (GNPIP). Makanya, pada Maret 2023, angka inflasi pangan hanya 5,83% year on year (yoy). Padahal, pada Juli 2022 inflasi kelompok ini menyentuh 11,47% yoy.