Neraca jasa kembali mencatatkan defisit dan menjadi penghambat potensi surplus lebih besar pada transaksi berjalan tahun 2022. Bahkan, defisit neraca jasa tahun lalu naik signifikan sejalan dengan membaiknya aktivitas impor. Bank Indonesia (BI) melaporkan, defisit neraca jasa untuk tahun 2022 sebesar US$ 20 miliar. Angka itu melebar dari defisit pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$ 14,6 miliar. Dalam laporan Neraca Pembayaran Indonesia 2022, BI menyebut bahwa pelebaran defisit didorong oleh kenaikan defisit jasa transportasi. Hal ini disumbang oleh impor jasa pengangkutan alias freight dan jasa transportasi penumpang seiring dengan perbaikan aktivitas domestik serta meningkatnya mobilitas masyarakat. Sementara jasa transportasi secara keseluruhan tercatat defisit US$ 8,23 miliar. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding defisit di tahun sebelumnya yang senilai US$ 6,28 miliar. Di sisi lain, jasa perjalanan mulai menunjukkan tren pemulihan, sehingga mencatat surplus US$ 430,9 juta. Angka ini meroket 779,5% year on year (yoy) dibanding surplus pada tahun 2021 yang sebesar US$ 49 juta. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menilai, pelebaran defisit neraca jasa itu didorong peningkatan impor pada tahun 2022. "Dengan meningkatnya impor barang, di dalamnya ada jasa freight yang turut membengkak," ujar Faisal, Selasa (21/2).

Kondisi perekonomian yang makin positif membuat arus kas alias cash flow perusahaan turut membaik. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab pengembalian pajak alias restitusi pajak di awal tahun 2023, menurun signifikan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi restitusi pajak sampai dengan akhir Januari 2023 mencapai Rp 10,93 triliun. Angka itu turun 51,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 22,61 triliun. Restitusi pajak tersebut didominasi oleh restitusi pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) sebesar Rp 8,3 triliun, turun 54,19% year on year (yoy). Selain itu, restitusi pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 sebesar Rp 1,42 triliun, turun 59,35% yoy. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, penurunan restitusi di periode tersebut merupakan hal yang wajar. Hal ini dikarenakan bisnis para wajib pajak mulai membaik setelah masa pandemi Covid-19, sehingga tidak ada permasalahan cash flow. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Reasearch Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menjelaskan, penurunan restitusi PPN DN menandakan perekonomian Indonesia kian membaik. Alhasil, transaksi penjualan meningkat, sehingga pajak keluaran turut naik dan lebih besar dari pajak masukan.

Pemerintah terus berupaya mengurangi pembayaran beban utang. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pembelian kembali (buyback) surat utang negara atau SUN. Kebijakan tersebut ditempuh pemerintah dengan cara menggelar lelang kembali SUN lewat cara penukaran (debt switch). Deni Ridwan, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, dari aksi penukaran surat utang dengan mekanisme many to many tersebut, pemerintah sepanjang tahun lalu sudah berhasil menarik atau memenangkan lelang pembelian SUN sebanyak Rp 24,05 triliun. Lelang pembelian SUN senilai Rp 24,05 triliun itu diperoleh dari tiga kali lelang. Pertama, lelang pada 24 Maret 2022. Di tanggal tersebut, pemerintah telah melakukan lelang pembelian kembali SUN dengan cara penukaran via mekanisme many to many, dan menggunakan fasilitas platform perdagangan MOFiDS (Ministry of Finance Dealing System). Kedua , lelang pada 17 November 2022. Saat itu, pemerintah telah melakukan pelelangan dengan langkah serupa. Peserta lelang menawarkan tujuh seri obligasi negara dari 14 seri obligasi negara yang ditawarkan pemerintah. Ketiga, lelang pada 19 Desember 2022. Pemerintah melaksanakan transaksi pembelian kembali SUN dengan cara bilateral buyback dengan Bank Indonesia sebesar Rp 20 triliun, serta setelmen pada 21 Desember 2022.

Faktor musiman masih menjadi penentu aktivitas belanja masyarakat. Sesuai siklusnya, belanja masyarakat di awal tahun mengalami penurunan setelah sempat meningkat signifikan di akhir tahun lalu menyusul momen Natal dan tahun baru. Pola musiman ini tercermin dari dari hasil Survei Penjualan Eceran yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Dari hasil survei tersebut, Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2023 sebesar 213,2 atau lebih rendah 2,1 dari bulan Desember 2022 yang sebesar 217,8. Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, penurunan tersebut didorong oleh normalisasi permintaan masyarakat, pasca Natal dan libur tahun baru. Penurunan atau perlambatan terjadi pada seluruh kelompok, dengan penurunan terdalam pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 20,5% month on month (mom). Disusul subkelompok sandang yang turun 3,6% mom, serta kelompok barang budaya dan rekreasi yang turun 4,1% mom. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengungkapkan, memang terdapat normalisasi belanja masyarakat setelah ada peningkatan signifikan akibat momen Natal dan Tahun Baru. Menurut Yudo, perlu upaya pemerintah mengendalikan inflasi. Bila inflasi terkendali maka belanja masyarakat tetap bergulir. Kondisi ini akan bermuara pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB).

Bank Indonesia (BI) memperkirakan, sektor prioritas halal value chain (HVC) tumbuh 4,5% hingga 5,3% pada tahun ini. Sektor prioritas yang dimaksud, yakni sektor pertanian, makanan dan minuman halal, fesyen muslim, dan pariwisata ramah muslim. "Sementara pembiayaan perbankan syariah diperkirakan akan tumbuh sekitar 14% hingga 16% pada tahun ini," ujar Deputi Gubernur BI Juda Agung, Senin (6/2).

Pasar keuangan dalam negeri kembali menerima aliran modal asing pada pekan pertama bulan Februari tahun ini. Bank Indonesia (BI) mencatat: nonresiden di pasar keuangan domestik melakukan beli neto ( net buy ) Rp 4,96 triliun periode 30 Januari hingga 2 Februari 2023. Masuknya arus modal asing itu terutama terjadi di pasar surat berharga negara (SBN). Sementara di pasar saham, masih tercatat arus modal keluar. "Beli neto Rp 5,42 triliun di pasar surat berharga negara (SBN) dan jual neto Rp 0,46 triliun di pasar saham," terang Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Jumat (3/2). Seiring masuknya modal asing ke pasar keuangan domestik, risiko investasi di Indonesia terpantau menurun. Hal itu terlihat dari premi credit default swap (CDS) lima tahun yang turun ke 75,81 basis poin (bps) per 2 Februari 2023 dari sebelumnya 80,90 bps per 27 Januari 2023 lalu. Dengan demikian, selama tahun 2023, yakni sejak awal tahun hingga 2 Februari lalu, BI mencatat nonresiden beli neto sebesar Rp 44,47 triliun.

Ketidakpastian global tak hanya mempengaruhi laju ekonomi Indonesia, tapi juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terutama, dari sisi beban bunga utang. Beban bunga utang berisiko membengkak sejalan dengan peningkatan suku bunga global. Sementara pemerintah tak lagi punya bantalan, lantaran pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana oleh Bank Indonesia (BI) melalui mekanisme berbagi beban alias burden sharing berakhir tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (31/1) pekan lalu menyebut, estimasi penghematan bunga utang dari burden sharing selama tiga tahun sejak 2020 hingga 2022, sekitar Rp 29 triliun hingga Rp 30 triliun. Adapun selama periode tersebut, pembelian SBN di pasar perdana oleh BI mencapai kisaran Rp 1.104,85 triliun. Sepanjang tahun 2022, realisasi pembayaran bunga utang pemerintah mencapai Rp 386,34 triliun. Pembayaran bunga utang itu memang tak terealisasi sepenuhnya, melainkan 95,19% dari pagu. Sementara dalam APBN 2023, pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp 441,4 triliun. Jumlah itu naik 14,25% dibanding realisasi tahun 2022. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, bunga utang ke depan akan ditentukan oleh kebutuhan pembiayaan tahun-tahun mendatang setelah burden sharing selesai. Namun, berbagai faktor juga turut menentukan, terutama kondisi ekonomi global.

Sejumlah indikator perekonomian domestik menunjukkan tanda perbaikan. Kendati masih terlalu dini, indikator tersebut telah menumbuhkan optimisme pemerintah dalam melihat prospek perekonomian dalam negeri. Optimisme pemerintah ini sekaligus menjawab nada pesimisme yang datang dari sejumlah lembaga asing. Salah satunya International Monetary Fund (IMF). Lembaga ini turut memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, menyusul beberapa lembaga asing lainnya. Dalam laporan bertajuk World Eckonomic Outlook (WEO) Edisi Januari 2023, IMF merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8%, dari proyeksi Oktober 2022 yang sebesar 5%. Meski tak merinci alasannya, IMF melihat ketidakpastian perekonomian global masih akan terasa tahun ini. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan, pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini masih kuat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, optimisme tersebut semakin kuat sejalan dengan penghapusan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir tahun lalu.

Indonesia perlu menggenjot produk dan pasar ekspor non-tradisional. Hal ini diharapkan bisa menopang kinerja ekspor di tengah ancaman penurunan akibat perlambatan ekonomi global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia ke sejumlah negara non-tradisional mengalami peningkatan signifikan. Pertama, ekspor Indonesia ke Bhutan pada tahun 2022 naik US$ 67,39 juta dibanding tahun sebelumnya. Komoditas yang diekspor ke negara tersebut antara lain mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85), dan kendaraan serta bagiannya (HS 87). Kedua, ekspor Indonesia ke Botswana pada tahun 2022 naik US$ 3,72 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas yang dikirim adalah kendaraan dan bagiannya (HS 87), juga mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 87). Ketiga, ekspor Indonesia ke Chad yang pada tahun lalu naik US$ 1,4 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas utama yang dikirim adalah produk farmasi (HS 30) serta kelompok kendaraan dan bagiannya (HS 87). Kepala BPS Margo Yuwono berharap, perluasan ekspor ini terus berlanjut sehingga bisa meningkatkan produksi dalam negeri dan juga memperkuat nilai ekspor. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kuat lantaran ekspor juga memegang peranan terhadap produk domestik bruto (PDB).

Moncernya setoran pajak korporasi berupa pajak penghasilan (PPh) badan tahun lalu, bisa jadi tidak berlanjut pada tahun ini. Penyebabnya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) diprediksi kembali berlanjut di tahun ini. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, kontribusi penerimaan PPh badan 2022 sebesar 19,9% dari realisasi total penerimaan pajak yang mencapai Rp 1.716,8 triliun. Artinya, realisasi setoran PPh badan tahun lalu mencapai Rp 341,64 triliun, tumbuh 71,72% year on year (yoy). Bahkan, pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibanding 2021 yang hanya 25,58% yoy. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi tersebut menggambarkan korporasi mulai bangkit dan bahkan menyumbangkan penerimaan pajak lebih besar. Hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik. Kondisi itu berpotensi kembali berlanjut tahun ini menyusul perlambatan ekonomi hingga ancaman resesi global. Sektor-sektor yang berorientasi ekspor pasti terdampak, sehingga dapat memicu gelombang PHK lanjutan di tahun ini. Pengamat Pajak Center for Indoensia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, gelombang PHK akan berdampak negatif terhadap setoran PPh badan. Sebaliknya, PPh 21 bisa jadi meningkat karena pemotongan pajak atas pembayaran pesangon. Di sisi lain, Fajry melihat, dampak positif PHK terhadap PPh 21, hanya terjadi beberapa bulan saja. Tapi secara keseluruhan dalam setahun, PHK akan berdampak negatif terhadap setoran PPh 21. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto mengatakan, peningkatkan penerimaan PPh badan tidak hanya dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi, tetapi juga kenaikan harga komoditas.