Insentif pajak yang diberikan pemerintah khusus untuk penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) tak hanya menyasar usaha besar, tetapi juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sektor ini bakal mendapatkan insentif berupa pajak penghasilan (PPh) final. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12/2023 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berlaku mulai 6 Maret 2023. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak dalam negeri tidak termasuk bentuk usaha tetap yang melakukan penanaman modal di IKN dengan nilai kurang dari Rp 10 miliar dan memenuhi persyaratan tertentu dapat dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 0%. Fasilitas ini diberikan terhitung sejak persetujuan pemberian fasilitas sampai dengan tahun 2035. Apabila pelaku UMKM memiliki lebih dari satu tempat usaha atau cabang yang berada di wilayah IKN, penentuan batasan nilai penanaman modal di IKN ditentukan berdasarkan jumlah dari seluruh lokasi tempat usaha atau cabang wajib pajak yang berada di wilayah IKN. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan itu menunjukan keberpihakan pemerintah pada sektor UMKM sebagai penggerak utama roda perekonomian. "PP itu mengatur fasilitas PPh final 0% atas penghasilan dari peredaran bruto usaha. Sementara di luar IKN dikenakan 0,5% dari omzet," kata Bahlil, Kamis (8/3).

Dugaan korupsi yang dilakukan oknum pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus bermunculan bak fenomena gunung es. Setelah dihebohkan dugaan korupsi oknum pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, kini publik dihebohkan lagi dengan munculnya kasus serupa yang melibatkan puluhan pegawai Kemkeu. Kasus ini pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang juga Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ia menyebut ada 69 pegawai Kemkeu memiliki harta tak wajar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Paling banyak berasal dari Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 pegawai yang hartanya tidak sesuai pada LHKPN 2019, dan 36 pegawai yang hartanya tidak sesuai dengan LHKPN 2020. Menurut Mahfud, total nilai kekayaan tak wajar itu berkisar ratusan miliar rupiah. Menariknya lagi, di luar itu temuan harta tak wajar itu, Tim Pengendalian TPPU juga menemukan adanya pergerakan uang mencurigakan di lingkungan Kemkeu bernilai jauh lebih besar, yakni mencapai Rp 300 triliun. Namun, sementara yang sedang ditindaklanjuti masih data laporan terkait 69 pegawai tersebut. Awan Nurmawan Nuh, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemkeu mengakui, adanya laporan harta tak wajar milik puluhan pegawai tersebut.

Optimisme konsumen di bulan Februari kembali tergerus. Hal ini terindikasi dari hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2023 sebesar 122,4. Angka ini turun tipis 0,6 poin dibanding posisi bulan sebelumnya yang berada di level 123. Menurunnya optimisme konsumen lebih disebabkan penurunan pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang sebesar 1,4 poin ke level 132,5. Hal ini lantaran menurunnya optimisme konsumen terhadap ekspektasi ketersediaan lapangan kerja dan kegiatan usaha. Di sisi lain, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) tercatat naik tipis 0,3 poin ke level 112,4. Kenaikan ini didorong oleh naiknya opitimisme konsumen terhadap penghasilan saat ini dan ketersediaan lapangan kerja. Sayangnya, optimisme konsumen terhadap pembelian barang tahan lama alias durable goods, malah menurun. Sementara proporsi pembayaran cicilan atau debt to income ratio tercatat 8,6%, turun dari bulan sebelumnya yang 9,7%. Selain itu, rerata porsi pendapatan konsumen yang ditabung atau saving to income ratio juga turun tipis menjadi 16,4%, dari bulan sebelumnya sebesar 16,7%. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy menyebut, susutnya optimisme konsumen sejalan dengan lonjakan harga sejumlah komoditas pangan. Bahkan, terjadi penurunan keyakinan konsumen pada kategori penghasilan Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Kelas penghasilan ini merupakan kelas dengan penurunan keyakinan konsumen paling besar.

Pemerintah menjamin alokasi anggaran untuk program bantuan subsidi motor listrik sudah disiapkan. Anggaran tersebut salah satunya bisa berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). "Masalah dananya (anggaran motor listrik) ada atau tidak, dananya ada kok dari bulan lalu, kita masih ada SiLPA," kata Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Isa Rachmatarwata dalam Media Briefing: PP Nomor 6/2023, Dorong Penganggaran Optimal Untuk Pembangunan Nasional, Selasa (7/3). Kendati bisa bersumber dari SiLPA, tapi Kemkeu tetap harus harus berhati-hati karena prinsipnya tak boleh menyediakan dana tanpa ada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Nantinya, anggaran tersebut akan disiapkan dan ditambahkan pada pagu Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Tentunya tidak asal menambahkan, Kemkeu akan membuat perkiraan estimasi anggaran yang pas. Jangan sampai anggarannya terlampau besar, sehingga tidak termanfaatkan karena itu bentuk inefisiensi. Yang jelas, menurutnya, anggaran motor listrik yang akan disalurkan pada dua kementerian tersebut akan berasal dari anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), dalam hal ini Menteri Keuangan.

Pemerintah bakal menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan selama periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Namun, bansos pangan tersebut diperkirakan tak akan signifikan mengerek daya beli masyarakat. Akhir pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bansos pangan dalam bentuk beras, telur dan ayam akan diberikan kepada masyarakat selama tiga bulan, yakni Maret, April dan Mei. Rencananya, bansos pangan tersebut akan diberikan kepada masyarakat penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Yang helas menurut Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, bansos tersebut digelontorkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat menjelang puasa dan Lebaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun ini. "Apalagi momentumnya Maret sudah Ramadan dan April pada Idul Fitri, sehingga dampak multiplier-nya sangat besar terhadap peningkatan kegiatan ekonomi," tandas Iskandar kepada KONTAN, Senin (6/3). Namun, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, bansos pangan tidak mampu menekan harga pangan selama momen perayaan puasa dan Lebaran. Sebab, tekanan kenaikan harga bersumber dari masalah pasokan, distribusi hingga kenaikan permintaan pasca pelonggaran mobilitas. Bhima juga bilang, bansos pangan tersebut belum mampu mengkaver potensi lonjakan inflasi periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini yang diramal bisa mencapai 5,8% year on year (yoy) hingga 6,7% yoy. Alhasil, bansos tidak akan signifikan mendongrak daya beli masyarakat.

Pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 1.400 triliun pada tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengandalkan realisasi investasi dari program hilirisasi. "Sektor yang mendominasi lebih besar (investasi di 2023) adalah sektor di hilirisasi," kata Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Yuliot kepada KONTAN, Minggu (5/3). Yuliot menambahkan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur juga akan menjadi proyek yang didorong investasinya oleh pemerintah. Sebab dalam proses pembangunannya, pemerintah membutuhkan banyak investor yang masuk. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan, investor yang bergerak di sektor hilirisasi akan mencari negara penghasil EBT. Sebab itu, Indonesia terus berupaya melakukan transisi energi dari fosil menuju EBT.

Meski ketidakpastian membayangi, perekonomian Indonesia diyakini masih akan berada pada jalur aman. Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan hanya akan tumbuh melambat di tengah risiko resesi yang dialami banyak negara lain. JP Morgan Indonesia optimistis, ekonomi Indonesia tahun ini kemungkinan sangat kecil untuk jatuh ke jurang resesi. Head of Indonesia Research and Strategy JP Morgan Indonesia Henry Wibowo mengatakan, kekuatan ekonomi Indonesia ditopang permintaan domestik yang masih kuat. "Konsumsi Indonesia masih kuat, meski ada hantaman ketidakpastian global," ujar Henry, Rabu (1/3). Selain itu, nominal produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2022 telah mencapai US$ 1,2 triliun. Sekitar 50% di antaranya disumbang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa ekonomi Amerika Serikat (AS) kemungkinan besar tidak akan mengalami resesi, tapi hanya mengalami soft landing. Tak hanya itu, perekonomian Eropa juga cukup resilien. Tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang, pemerintah akan memacu konsumsi dan investasi untuk mendorong perekonomian tahun ini.

Kasus pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo kini menjelma bola liar. Ketidaksesuaian harta yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan profil jabatannya, memicu kekecewaan masyarakat. Di sosial media, banyak masyarakat yang menumpahkan kekecewaannya terhadap institusi pajak. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang menggaungkan gerakan menolak membayar pajak. Salah satu tokoh yang mencetuskan ajakan menolak membayar pajak ini adalah mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj. Ia mengancam mogok bayar pajak jika Rafael Alun Trisambodo terbukti menyelewengkan uang pajak. Hal serupa juga pernah diserukannya saat mantan pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan terbukti melakukan penyelewengan dana pajak. Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mengatakan, pernyataan tersebut merupakan teguran keras kepada petugas pajak. Menurutnya, pernyataan Said Aqil merupakan pendapat positif, sehingga petugas pajak harus meresponnya dengan melakukan pembenahan. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, seruan tolak bayar pajak merupakan bentuk kekecewaan publik. Sehingga, seruan tersebut secara sosiologis cukup absah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap gerakan tolak bayar pajak itu dihentikan karena bisa membuat penerimaan pajak tidak maksimal. Dampak lanjutannya bisa membuat perekonomian Indonesia menurun drastis.

Aliran modal asing tercatat keluar dari pasar keuangan domestik ( capital outflow ) pada akhir Februari lalu. Berdasarkan data transaksi yang dihimpun Bank Indonesia (BI) periode 20 Februari 2023 hingga 23 Februari 2023, non-residen di pasar keuangan domestik tercatat jual neto ( net sell ) sebesar Rp 640 miliar. Capital outflow tersebut, terutama terjadi di pasar surat berharga negara (SBN), yakni sebesar Rp 860 miliar. Di sisi lain, terdapat aliran masuk modal asing alias capital inflow di pasar saham mencapai sebesar Rp 230 miliar selama periode tersebut.

Penerima fasilitas insentif pengurangan pajak atau tax allowance, dan fasilitas pengurangan hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan dalam jangka waktu tertentu, atau tax holiday, mengalami kenaikan sejak kedua insentif tersebut diberikan pemerintah. Namun, kebijakan ini tetap perlu digodok ulang karena realisasi investasinya masih minim. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), penerima fasilitas tax holiday sejak 2018 hingga 2022 sebanyak 143 wajib pajak. Sepanjang periode itu, pemerintah menerbitkan 150 surat keputusan (SK) persetujuan dan 42 SK pemanfaatan. Adapun rencana investasi tahun 2018 hingga 2022 senilai Rp 1.639,89 triliun. Dari jumlah itu, realisasi investasi oleh wajib pajak penerima fasilitas mencapai Rp 158,54 triliun. Angka itu juga jauh lebih tinggi dari rencana investasi pada tahun 2012 hingga 2015 yang sebesar Rp 32,25 triliun dan US$ 500.000, dengan realisasi investasi penerima fasilitas hanya Rp 56,05 triliun dan US$ 127.000. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara beralasan, minimnya realisasi investasi penerima fasilitas pajak ini karena investor membutuhkan waktu cukup lama untuk beroperasi secara komersial.