Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mengharapkan penggunaan mata yang lokal atau local currency transaction (LCT) antar negara terus meningkat demi melepas ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Targetnya, rasio penggunaan LCT sebesar 10% pada 2024 dan 2025. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemko) Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan, rasio transaksi LCT sejak penandatanganan nota kesepahaman (NK) antara pemerintah dan BI pada 5 September 2023 telah meningkat signifikan. Hingga semester I-2024, rasio transaksi LCT mencapai 7,89% dari total transaksi perdagangan dengan empat negara mitra utama. "Ke depannya, pemerintah berharap untuk terus memperluas implementasi LCT, baik dengan negara mitra yang sudah berjalan seperti Thailand, Malaysia, Jepang dan Tiongkok, maupun dengan empat mitra baru seperti Singapura, Korea Selatan, India dan Uni Emirat Arab," tutur Ferry kepada KONTAN, Jumat (30/8). Pada Jumat pekan lalu, pemerintah melalui sembilan kementerian dan lembaga (K/L) dan BI juga telah meneken perjanjian kerja sama dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Nasional Transaksi Mata Uang Lokal. 

Penandatanganan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (NK) awal September 2023. Adapun sembilan K/L tersebut antara lain Kemko Perekonomian, Kemko Marves, Kementerian Keuangan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Analis Senior Departemen Internasional BI Veny Tamarind menyampaikan, langkah pertama yang akan dilakukan Satgas untuk memperkuat mata uang lokal dalam transaksi ekonomi dan keuangan dengan negara mitra adalah menyusun rencana strategis (Strategic Business Plan/SBP), program kerja dan quick wins yang akan dimulai dari masing-masing komite kerja. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menilai, target rasio 10% bisa mengurangi volatilitas rupiah, juga menahan pelemahan tajam rupiah. Dia menyebut, sebenarnya ide adanya penggunaan mata uang lokal bukan untuk mengurangi ketergantungan rupiah terhadap dolar AS. Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets Maybank Indonesia Myrdal Gunarto bilang, target penggunaan mata uang lokal sebesar 10% belum berdampak signifikan terhadap rupiah.

Peta kandidat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di wilayah strategis seperi Pulau Jawa sudah terlihat jelas. Sebagian besar partai politik sudah mengajukan jagonya untuk pemiliihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub). Di Jawa Timur, tiga calon pemimpin perempuan bakal bertarung. Ada Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang terdiri 15 partai. Ini minus partai parlemen yakni PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Sejahtera (PKB). PDIP bersama Partai Hanura dan Partai Ummat mengusung Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Zahrul Azhar Asad (Gus Hans). Sedangkan PKB mengusung kader partainya, yakni Luluk Nurhamidah dan Lukmanul Khakim. Sedangkan di Jawa Tengah, KIM Plus mengajukan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen. Kemudian PDIP menjagokan kadernya yakni mantan panglima TNI Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Di Jakarta, jagoan KIM Plus, Ridwan Kamil-Suswono akan bersaing dengan calon dari PDIP, Pramono Anung-Rano Karno, serta pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebutkan, beragamnya pilihan kandidat kepala daerah tersebut menunjukkan anggota KIM Plus tidak semuanya berjalan beriringan di setiap daerah. Pasalnya parpol-parpol di KIM Plus yang punya keunggulan di daerah tertentu mengusung jagoannya masing-masing. Presiden Joko Widodo yang tengah mendapatkan sorotan, berharap ajang pilkada serentak bisa berjalan demokratis karena banyaknya pilihan yang disodorkan parpol.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meresmikan bendungan ke-45 selama 10 tahun pemerintahannya. Bendungan tersebut adalah Bendungan Leuwikeris di Tasikmalaya Jawa Barat. Jokowi berharap bendungan ini bermanfaat secara multifungsi, baik untuk air baku, irigasi, pengendalian banjir hingga pembangkit listrik. "Ini adalah bendungan yang menelan biaya paling besar, yakni Rp 3,5 triliun," ucap Jokowi, Kamis (29/8). Berikutnya, di sisa masa pemerintahannya yang tinggal dua bulan, Presiden Jokowi masih akan meresmikan delapan proyek bendungan lagi. Berarti Jokowi bakal meresmikan hingga 53 bendungan lagi selama kepemimpinannya. Adapun target pemerintah adalah membangun 61 bendungan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan bisa membangun 61 bendungan di Tanah Air. Anggaran proyek pun telah disiapkan. Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan bendungan Rp 21,56 triliun. Jumlah tersebut meningkat 54% dari 2023 sebesar Rp 13, 99 triliun.

Salah satu tugas penting pemerintahan baru adalah mendorong warga kelompok menengah agar naik kelas dalam upaya mengungkit perekonomian nasional. Pasalnya, masyarakat kelas menengah saat ini sulit melompat maju menuju kelas atas, bahkan rentan jatuh ke jurang kemiskinan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, modus (nilai frekuensi paling tinggi) pengeluaran penduduk kelas menengah cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokan. BPS mencatat, batas atas pengelompokan kelas menengah pada 2024 adalah 17 kali dari garis kemiskinan, yaitu Rp 582.932 per bulan atau Rp 9,91 juta per bulan. Sementara batas atas kelompok menengah ke bawah adalah 3,5 kali Rp 582.932 menjadi Rp 2,04 juta per bulan. Sementara modus pengeluaran kelas menengah mencapai Rp 2,06 juta atau mendekati batas bawah pengelompokan yakni Rp 2,04 juta. BPS juga mencatat, jumlah kelas menengah terus menurun. Pada 2019, masyarakat kelas menengah mencapai 57,33 juta. Namun di 2024, jumlahnya hanya 47,85 juta. Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Raden Pardede mengakui jumlah masyarakat kelas menengah di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2024) mengalami penurunan. 

Hal ini lantaran terdampak pandemi Covid-19. Sementara saat itu pemerintah paling banyak menggelontorkan bantuan untuk masyarakat bawah. Mengacu data S&P Gloobal, Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia merosot ke level 49,3 atau berada di level kontraksi pada Juli 2024. Ini kontraksi kali pertama setelah Agustus 2021 sebesar 43,7. Tak hanya persoalan manufaktur, Raden juga melihat, persoalan kelas menengah juga disebabkan penciptaan lapangan kerja akhir-akhir ini lebih banyak di sektor informal dan yang minim produktivitas. Oleh sebab itu, penciptaan lapangan kerja ke depannya lebih banyak ada di sektor formal. Khususnya pada industri manufaktur. Ia juga berharap, pendapatan yang diterima masyarakat di sektor manufaktur bisa naik ke kisaran US$ 20.000 hingga US$ 30.000 per kapita. Kepala Ekonom BCA David Sumual menyampaikan, agar bisa melindungi kelas menengah, pemerintah harus peka terhadap respons geopolitik. Sebab, perubahan geopolitik amat penting diperhatikan. Permasalahannya, kata David, dari 37% lulusan sarjana di Indonesia, sebanyak 25% di antaranya bekerja sebagai guru honorer yang umumnya mendapat upah rendah. Sementara 12% sisanya bekerja di jasa pemerintahan.

Industri sawit masih akan menghadapi sejumlah tantangan. Oleh sebab itu, devisa yang dihasilkan dari komoditas ini masih rentan, meski menjadi penyumbang utama devisa Indonesia. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan, hingga Mei 2024, industri sawit telah berkontribusi US$ 9,78 miliar terhadap devisa negara. "Atau 10,01% dari ekspor nonmigas kita," kata Ketua Umum Gapki, Eddy Martono di Belitung, Selasa (27/8). Dia bilang, kinerja ekspor beberapa tahun terakhir cenderung menurun. Pada 2021, industri sawit sempat menyumbang devisa US$ 34,9 miliar dan naik menjadi US$ 37,7 miliar pada 2022. Namun kontribusi sawit menurun di 2023 menjadi US$ 29,54 miliar. "Dalam lima tahun terakhir ini, produksi kita memang stagnan dan produktivitasnya tidak begitu menggembirakan," ujar Eddy. 

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda melihat, komoditas perkebunan termasuk sawit, masih menjadi penyumbang utama ekspor nasional dan penyumbang devisa negara. Namun, "Sumbangan devisa itu tidak terlalu menggembirakan mengingat tahun kemarin terjadi penurunan devisa sawit," kata dia, Rabu (28/8). Menurut Huda, salah satu program yang cukup gagal dilakukan adalah replanting sawit. Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menambahkan, prospek industri sawit masih relatif atraktif. Dari sisi global, permintaan produk ini terus meningkat dan harga secara global masih stabil.

Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Komisi XI DPR menyepakati asumsi rerata nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS) dan tingkat bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun sebesar 7% pada tahun depan. Angka ini berbeda dari target yang dipatok dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Di RAPBN 2025, pemerintah menargetkan rerata kurs rupiah sebesar Rp 16.100 per dolar AS, melemah dibandingkan outlook 2024 yang sebesar Rp 16.000 per dolar AS. Sementara tingkat bunga SBN 10 tahun ditargetkan 7,1%, lebih tinggi dari outlook tahun ini yang sebesar 6,9%. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Eddy Susetyo menilai, asumsi rerata rupiah Rp 16.100 per dolar AS di RAPBN 2025 jauh dari estimasi Bank Indonesia (BI). Bank sentral melihat rupiah bergerak di rentang lebih kuat, yakni Rp 15.300 hingga Rp 15.700 per dolar AS pada tahun depan. Pemerintah memang bakal membayar utang jatuh tempo jumbo pada tahun depan, yakni mencapai Rp 800,33 triliun. 

Dari jumlah itu, Rp 705,5 triliun adalah SBN jatuh tempo. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, rupiah yang dipatok Rp 16.100 dan tingkat bunga SBN 7,1% pada tahun depan adalah bentuk kehati-hatian pemerintah yang akan berefek pada postur penerimaan, belanja, hingga pembiayaan. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, rerata rupiah yang disepakati masih logis. Namun, ia melihat bunga SBN 10 tahun di 2025 berpotensi meleset dari target yang disepakati.

Pemerintah memberikan insentif bagi masyarakat melalui sektor properti. Hal ini juga menjadi salah satu upaya yang pemerintah lakukan untuk mengangkat konsumsi kelas menengah. Ada dua bentuk bantuan yang akan pemerintah berikan. Pertama, memperpanjang pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk pembelian properti atas bagian dasar pengenaan pajak sampai Rp 2 miliar dari harga jual rumah paling tinggi Rp 5 miliar, hingga Desember 2024. Kedua, menambah kuota rumah subsidi lewat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 200.000 unit di tahun ini dari semula 166.000 unit. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tambahan kuota ini berlaku mulai September 2024. Harapannya, kebijakan ini bisa menjaga daya beli kelas menengah. Sementara dari catatan KONTAN, sebanyak 22.449 pembeli rumah sudah memanfaatkan insentif PPN DTP perumahan hingga semester I 2024. "Tahun ini, sekitar 40 ribuan kita prediksi akan dimanfaatkan untuk membeli rumah komersial," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemkeu Febrio Kacaribu. Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip memperkirakan, penjualan rumah tahun ini tumbuh sekitar 5% hingga 10% pada tahun ini, terdorong oleh kebijakan tersebut.

Likuiditas dan perebutan dana global masih akan ketat pada tahun depan. Satu indikasinya, pemerintah mengerek suku bunga surat berharga negara (SBN) acuan 10 tahun pada 2025. Hanya saja, kebijakan itu justru ditempuh di tengah ekspektasi penurunan suku bunga global terutama Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), yang semestinya membuka peluang melandainya tingkat bunga surat utang pemerintah. Mengacu dokumen Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mematok tingkat bunga SBN 10 tahun sebesar 7,1%. Angka ini naik dibandingkan outlook 2024 yang sebesar 6,9%. Di dokumen itu dijelaskan bahwa pelonggaran kebijakan moneter The Fed berpotensi mendorong masuknya aliran modal asing ke dalam pasar SBN, sehingga mendorong penurunan imbal hasil ( yield ). Nah tahun depan, pemerintah memang akan merilis SBN lebih besar untuk menutup defisit anggaran. Dengan defisit Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari produk domestik bruto (PDB), pemerintah akan menerbitkan surat utang hingga Rp 642,6 triliun, naik signifikan sebesar 42,2% dari outlook penerbitan SBN tahun ini. Itu belum termasuk penerbitan SBN untuk pembayaran utang jatuh tempo. 

Dari data Kementerian Keuangan (Kemkeu) per Mei 2024, posisi SBN jatuh tempo tahun 2025 mencapai Rp 705,5 triliun. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, bunga SBN 10 tahun meningkat pada tahun depan lantaran risiko SBN yang tinggi akibat kondisi fiskal yang buruk. Salah satunya tecermin dari tingginya rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara alias debt service ratio (DSR). Meski demikian, ia menilai, tingkat bunga SBN sebesar 7,1% pada tahun depan juga dinilai tinggi. Bahkan lebih tinggi ketimbang negara tetangga seperti Malaysia dengan tingkat bunga surat utang 10 tahun hanya 3,75%. Dampaknya, kata Wijayanto, APBN semakin terbebani dengan pembayaran bunga yang terus melejit. Padahal bunga utang sebesar Rp 552,85 triliun tadi, juga naik 10,8% dibandingkan outlook 2024. Meski demikian, para ekonom bank sepakat, imbal hasil SBN pada tahun depan bisa menurun. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksi, bunga SBN 2025 bisa tetap di bawah 7%. Ekonom Maybank Myrdal Gunarto memproyeksikan imbal hasil SBN 10 tahun di 2025 di level 6,32%.

Posisi keuangan Indonesia menghadapi tekanan akibat defisit kembar. Daya tahan Indonesia dalam menghadapi efek gejolak global pun bakal menurun. Sebagai gambaran, pada kuartal II-2024, Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD), serta defisit neraca pembayaran Indonesia (NPI). Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), posisi CAD pada kuartal kedua tahun ini mencapai US$ 3,02 miliar atau setara 0,9% dari produk domestik bruto (PDB). Padahal di kuartal sebelumnya posisi CAD Indonesia sebesar US$ 2,4 miliar atau 0,7% dari PDB. Masih menurut laporan BI, surplus neraca perdagangan barang pada kuartal II-2024 tercatat US$ 9,96 miliar, naik dari kuartal sebelumnya sebesar US$ 9,28 miliar. Pun dengan surplus pendapatan sekunder yang naik dari US$ 1,32 miliar menjadi US$ 1,47 miliar. Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, peningkatan defisit neraca jasa dipengaruhi oleh defisit jasa perjalanan (travel) seiring pelaksanaan ibadah haji 2024. Adapun kenaikan defisit neraca pendapatan primer dipengaruhi pembayaran dividen dan bunga atau kupon obligasi. "Ini sesuai dengan pola triwulanan," kata Erwin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/8). 

Kinerja positif ini terutama ditopang oleh aliran masuk modal asing ke sejumlah instrumen portofolio investasi di pasar keuangan. Selain itu kata Erwin, surplus transaksi modal dan finansial juga ditopang oleh arus masuk investasi langsung. Namun secara umum, posisi surplus transaksi modal dan finansial belum mampu menutup defisit transaksi berjalan. Alhasil, neraca pembayaran Indonesia masih mencatatkan defisit sebesar US$ 557 juta, meski membaik dibanding defisit pada kuartal I-2024 yang senilai US$ 5,97 miliar. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, CAD pada tahun ini berada pada kisaran 1% dari PDB, lebih lebar dibanding tahun 2023 yang sebesar 0,16% dari PDB. "Ekspor komoditas juga masih cenderung lemah dalam jangka pendek," kata David, kemarin. Makanya, surplus neraca perdagangan pada awal semester II tahun ini pun menyusut. Ekonom Bank Danamon Hosianna Situmoriang menilai, CAD tersebut masih terkendali dan sesuai dengan perkiraan BI. Alhasil, nilai tukar rupiah berpotensi menguat dan posisi cadangan devisa bisa optimal.

Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan Agustus 2024. Di saat yang sama, nilai tukar rupiah bergerak dalam tren menurun. Rupiah kemarin di posisi Rp 15.456 per dolar AS, atau menguat 0,16% dibandingkan sehari sebelumnya. Dalam dua bulan terakhir, rupiah sudah menguat 6%. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, keputusan menahan BI Rate dalam upaya memperkuat rupiah. "Kebijakan ini [menahan bunga acuan] untuk penguatan lebih lanjut rupiah," tutur dia dalam konferensi pers, Kamis (20/6). Perry mencatat, rupiah selama tiga pekan terakhir menguat menguat 5,34%. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan penguatan mata uang regional seperti baht Thailand, yen Jepang, peso Filipina dan won Korea, yang masing-masing sebesar 4,22%, 3,25%, 3,20% dan 3,04%. 

Meski rupiah belakangan ini berotot, kondisi itu tak sejalan dengan target yang dipatok pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yang sebesar Rp 16.100 per dolar AS. Angka ini lebih rendah daripada outlook 2024 yang senilai Rp 16.000. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, target nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2025 mencerminkan antisipasi pemerintah. Ia mengatakan pemerintah juga masih terus memantau kondisi global. Ekonom Senior Bank Permata Faisal Rachman meramal, Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga dengan total 50 basis poin (bps) pada 2024 menjadi 5,75%, dan 75 bps pada 2025 menjadi 5%. Tahun depan inflasi diharapkan terjaga meskipun ada potensi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dan penerapan bea cukai untuk Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Sejalan dengan ekspektasi pasar saat ini terhadap penurunan suku bunga The Fed dan daya tarik negara berkembang, menurut Faisal, investor asing berpotensi mengalihkan aset mereka ke negara-negara tersebut, termasuk Indonesia.