Kelas Menengah Masih Rentan Terdegradasi
Salah satu tugas penting pemerintahan baru adalah mendorong warga kelompok menengah agar naik kelas dalam upaya mengungkit perekonomian nasional. Pasalnya, masyarakat kelas menengah saat ini sulit melompat maju menuju kelas atas, bahkan rentan jatuh ke jurang kemiskinan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, modus (nilai frekuensi paling tinggi) pengeluaran penduduk kelas menengah cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokan. BPS mencatat, batas atas pengelompokan kelas menengah pada 2024 adalah 17 kali dari garis kemiskinan, yaitu Rp 582.932 per bulan atau Rp 9,91 juta per bulan. Sementara batas atas kelompok menengah ke bawah adalah 3,5 kali Rp 582.932 menjadi Rp 2,04 juta per bulan. Sementara modus pengeluaran kelas menengah mencapai Rp 2,06 juta atau mendekati batas bawah pengelompokan yakni Rp 2,04 juta. BPS juga mencatat, jumlah kelas menengah terus menurun. Pada 2019, masyarakat kelas menengah mencapai 57,33 juta. Namun di 2024, jumlahnya hanya 47,85 juta. Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Raden Pardede mengakui jumlah masyarakat kelas menengah di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2024) mengalami penurunan.
Hal ini lantaran terdampak pandemi Covid-19. Sementara saat itu pemerintah paling banyak menggelontorkan bantuan untuk masyarakat bawah.
Mengacu data S&P Gloobal,
Purchasing Manager's Index
(PMI) Manufaktur Indonesia merosot ke level 49,3 atau berada di level kontraksi pada Juli 2024. Ini kontraksi kali pertama setelah Agustus 2021 sebesar 43,7. Tak hanya persoalan manufaktur, Raden juga melihat, persoalan kelas menengah juga disebabkan penciptaan lapangan kerja akhir-akhir ini lebih banyak di sektor informal dan yang minim produktivitas. Oleh sebab itu, penciptaan lapangan kerja ke depannya lebih banyak ada di sektor formal. Khususnya pada industri manufaktur. Ia juga berharap, pendapatan yang diterima masyarakat di sektor manufaktur bisa naik ke kisaran US$ 20.000 hingga US$ 30.000 per kapita.
Kepala Ekonom BCA David Sumual menyampaikan, agar bisa melindungi kelas menengah, pemerintah harus peka terhadap respons geopolitik. Sebab, perubahan geopolitik amat penting diperhatikan.
Permasalahannya, kata David, dari 37% lulusan sarjana di Indonesia, sebanyak 25% di antaranya bekerja sebagai guru honorer yang umumnya mendapat upah rendah. Sementara 12% sisanya bekerja di jasa pemerintahan.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023