Penebalan Subsidi dan Bantalan Sosial di Masa Transisi

;

Penebalan Subsidi dan Bantalan Sosial di Masa Transisi

Ekonomi Hairul Rizal 19 Aug 2024 Kontan (H)

Kondisi perekonomian tahun depan masih diliputi ketidakpastian. Di masa transisi, pemerintah berjaga-jaga, salah satunya mempertebal anggaran bantalan sosial pada 2025. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 5,2%, naik dipis ketimbang outlook 2024 sebesar 5,1%. Belanja pemerintah dipatok Rp 3.613,1 triliun, naik 8,66% dari target APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun dan naik 5,89% dari outlook tahun ini senilai Rp 3.412,2 triliun. Di luar anggaran pendidikan, di masa transisi 2025, pemerintah memperbesar dua anggaran bantalan bagi masyarakat. Pertama, anggaran subsidi sebesar Rp 552,6 triliun. Kedua, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp 504,7 triliun.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyayangkan rancangan anggaran belanja pemerintah tahun depan yang mempertebal bantalan sosial. Ini menunjukkan pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja untuk mengangkat tarif hidup masyarakat. "Kalau ada lapangan kerja yang cukup, tak perlu ada perlinsos," kata dia, Minggu (18/8). Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti tingginya alokasi anggaran subsidi energi tahun depan. Padahal, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) 2025 US$ 82 per barel, sama dengan target APBN 2024. "Logikanya dengan rencana pembatasan subsidi energi harusnya turun ya, tapi ini malah naik," kata dia, kemarin. Ini artinya, tahun pertama di pemerintahan Prabowo-Gibran, subsidi mendominasi.