Jalan Berliku Mengerek Peringkat Utang Negara
Pemerintah Indonesia menginginkan rasio perpajakan alias tax ratio Indonesia terus meningkat. Tingginya tax ratio berarti penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah akan lebih besar. Alhasil, pemerintah bakal memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap Indonesia dapat segera mencapai peringkat kredit di level single A. Saat ini, peringkat utang yang disematkan beberapa lembaga internasional untuk Indonesia masih berada di level BBB. Namun menurut Menkeu, level tersebut masih relatif positif dan stabil meskipun ekonomi domestik sempat terhantam pandemi Covid-19, harga komoditas naik dan turun, hingga meningkatnya kebutuhan belanja untuk membangun infrastruktur. "Indonesia dengan triple B stable ini merupakan suatu capaian yang baik," kata Sri Mulyani. Sejumlah lembaga pemeringkat mengafirmasi peringkat utang Indonesia di tahun ini. Pertama, Moody's di level Baa2 dengan outlook stabil pada 16 April lalu. Kedua, Japan Credit Rating (JCR) Agency mengafirmasi peringkat utang RI di level BBB+ dengan outlook stabil pada 22 Maret. Ketiga, Fitch di level BBB dengan outlook stabil pada 15 Maret lalu.
Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan tax ratio pada kisaran 13% dari produk domestik bruto (PDB) agar peringkat kredit Indonesia meningkat menjadi single A. Namun yang menjadi masalahnya, selama ini posisi tax ratio Indonesia masih sulit untuk beranjak lebih tinggi. Berdasarkan catatan KONTAN, tax ratio Indonesia masih kalah dengan negara-negara anggota ASEAN, G20 serta The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga menilai, rasio pajak saat ini masih rendah. Padahal belanja pemerintah berpotensi meningkat ke depan. Kondisi ini akan mempengaruhi kesinambungan fiskal. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy juga mengingatkan pemerintah agar bisa memastikan pengelolaan fiskal memenuhi syarat-syarat keberlanjutan fiskal. Salah satunya, memastikan perkembangan belanja yang ingin diakomodasikan dalam APBN, bisa terpenuhi melalui pembiayaan utama, baik dari pajak maupun penerimaan non pajak.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023