Gejolak cuaca menyebabkan kalender tanam yang biasanya mengikuti perhitungan tradisional pranata mangsa tak bisa diterapkan lagi. Para petani di pusat produksi padi di Pulau Jawa harus berjuang menghadapi ketidakpastian cuaca, nyaris tanpa pendampingan. ”Saat ini mangsa bodho (musim bodoh). Musim kemarau dan panas, tiba-tiba hujan. Musim hujan, bisa panas kering. Jadinya petani sering tertipu musim,” kata Wardiono (58), Ketua Kelompok Tani Manunggal Roso, Desa Sumber, Klaten, Jateng. Ditemui di sanggarnya, bersama belasan petani lain, Jumat (14/6) sore, Wardiono, yang dikenal sebagai penggerak petani alami, menyampaikan kian beratnya beban petani saat ini. ”Petani saat ini semakin terimpit keadaan. Harga jual pa nen tidak pasti, demikian juga cuaca. Sementara hama semakin banyak dan harga-harga kebutuhan semakin meningkat,” katanya.

Menurut Wardiono, perhitungan tradisional ini tak bisa lagi jadi patokan dalam pertanian. Situasi lebih sulit dihadapi para petani yang lahannya tak didukung irigasi dan bergantung pada tadah hujan. Bahkan, prediksi BMKG, menurut Tri Joko (52), petani di lahan tadah hujan dari Temu Wangi, Klaten, sudah tak dapat diandalkan. ”Lima tahun lalu prediksi BMKG soal kemarau panjang ternyata malah hujan. Petani tembakau di Klaten bangkrut, jagung juga hancur,” ucapnya. ”Belakangan, BMKG mulai tepat, tetapi masih sulit juga jadi pegangan karena belum rinci,” ujarnya. Menurut Tri, petani di lahan tadah hujan lebih rentan terhadap gejolak cuaca. ”Tanam padi di sawah kalau dua minggu saja tidak ada hujan bisa kekeringan. Di lahan kering juga gulmanya lebih banyak,” katanya.

Tamrin Khamidi, petani dari Desa Jembayati, Tegal, Jateng, mengatakan, cuaca tak menentu menjadi penyebab petani di wilayahnya gagal tanam padi. ”Tahun lalu hanya 50 % petani di Tegal yang bisa tanam saat MT 2 (musim tanam kedua),” ucap anggota Gerakan Petani Nusantara ini. Semakin sulitnya memprediksi cuaca dan banyaknya serangan hama menyebabkan banyak petani padi beralih menanam hortikultura. Pergeseran komoditas ini juga dipicu perubahan suhu yang kian panas. Fitriawati (45), petani dari Jembayat, Tegal, juga mengungkapkan, daerah tempatnya bertani menyerupai Bumijawa. ”Tanam padi lebih sering ruginya. Selain biaya mahal, cuaca juga tidak menentu. Akhirnya lebih banyak tanam mentimun dan kacang panjang,” katanya. (Yoga)

Tak ada yang lebih tabah dari petani padi seperti Yana (53) dan Warsitem (49). Terpuruk saat paceklik, tetapi tak dapat untung ketika panen. Saat harga beras melambung, hidup mereka justru limbung. Kisah Yana dan Warsitem adalah cerminan miris petani yang hidup di negara agraris. Hampir sepanjang hidupnya Yana dan Warsitem bergelut dengan padi. Dia mengenal padi melebihi keluarganya dan menganggap sawah menjadi rumah kedua. Sejak tiga tahun lalu, mereka menggarap sawah seluas 3.500 meter persegi di Desa Kalensari, Indramayu, medio Maret 2024, yang disewa Rp 10 juta per tahun atau dua kali masa panen dari salah satu petani pemilik lahan di desa mereka. ”Bayar sewanya setiap kali panen pakai gabah. Biaya beli pupuk atau obat-obatan saya pinjam dulu,” kata Warsitem.

Hasil panen berupa gabah kering panen (GKP) yang diperoleh dari lahan mungil itu kerap habis untuk membayar sewa lahan. Setiap panen, ibu tiga anak itu lebih dahulu membayar biaya sewa yang dilunasi dengan gabah.  ”Setiap kali bayar utang, gabah masih lebih 2 kuintal buat makan,” ucap Warsitem. Hasil panen sawah mungil Warsitem hanya bertahan dua bulan. Pada 2023, misalnya, seusai panen di Oktober 2023, stok gabah tersisa untuk makan sehari-hari hanya bertahan dua bulan. ”Setelah habis, mau enggak mau, harus nempur (beli) beras,” ucapnya. Keluarga Yana atau Warsitem biasanya membeli beras minimal 10 kg, untuk kebutuhan makan keluarga selama 10 hari. Saat masa paceklik tiga bulan terakhir, mereka membeli beras Rp 15.000 sampai Rp 16.000 per kg.

Anjloknya harga gabah saat panen raya padi tak dapat dihindari. Petani tak berdaya saat gabahnya dibeli tengkulak dengan harga di bawah Rp 6.000 per kg. Saat panen raya atau musim hujan, misalnya, tengkulak bisa menekan harga gabah di tingkat petani. Biasanya petani memilih melepas gabah karena tak punya penyimpanan gabah. Sedang harga pembelian gabah Bulog jauh kalah dengan harga yang ditawarkan para tengkulak. Padahal, biaya produksi petani tidak sedikit. Beberapa petani mengurangi beban biaya produksi dengan membuat pupuk alami dari kotoran ternak, kotoran unggas, hingga sampah organik sisa dapur. Jika tak mengatur strategi, petani bisa semakin boncos. (Yoga)

Penelusuran Kompas di sejumlah sentra padi di Jabar, Jateng, Jatim dan Banten, April hingga Juni 2024, menemukan bahwa jaringan perantara menguasai distribusi gabah. Setidaknya distribusi gabah melalui empat hingga lima pihak sebelum masuk ke penggilingan padi. Kompas menyaksikan tawar-menawar perantara pabrik besar dan petani di Kabupaten Ngawi, Jatim, Senin (1/4). Perantara berinisial SR menawar Rp 5.300 per kg gabah kering panen (GKP) ke petani. Untuk memperlancar upayanya, ia mengatakan, harga GKP di penggilingan besar-sedang Rp 5.600 per kg. Padahal, harga sebenarnya Rp 5.700-Rp 5.800 per kg, merujuk aplikasi produsen beras yang menjadi mitra SR. SR beralasan butuh alokasi Rp 400 per kg dari harga GKP untuk biaya transportasi, tenaga, dan risiko penyusutan serta penolakan GKP. Dalam sehari, SR mendapat keuntungan bersih Rp 619.220 sekali pengiriman GKP ke penggilingan. Ia mengaku sehari bisa mengirim 10 kali. Artinya, keuntungannya Rp 6.192.200 per hari.

Kompas juga menemui DN, yang disebut SR sebagai makelar atau calo. DN berperan sebagai pihak yang menghubungkan SR dengan petani yang sawahnya siap panen. Biasanya, DN mendapat komisi Rp 50 per kg dari SR. Meski demikian, DN juga mengambil keuntungan dari petani Rp 100 per kg. Saat harga GKP di tingkat petani Rp 5.300 per kg, SR membeli gabah dari DN senilai Rp 5.350 per kg. Sementara uang yang diterima petani hanya Rp 5.200 per kg. ”Petani inginnya terima beres. Jadi saya yang mondar-mandir. Masalah harga tak jadi patokan, dari sini saya sampaikan ke petani,” ujar DN. Umumnya, rantai pasok gabah di Ngawi dimulai dari petani, makelar, tengkulak, hingga penggilingan padi skala besar. Namun, jalur distribusi seperti ini belum tentu berlaku untuk semua petani. Semakin banyak perantara yang terlibat membuat harga gabah di tingkat petani kian ditekan hingga keuntungan petani makin tipis.

JH (48), pemilik penggilingan padi skala kecil di Ngawi, kadang dirugikan, tetapi juga membutuhkan calo pada kondisi tertentu. Sebelum gabah petani masuk penggilingannya, ia harus melewati pencari lahan, makelar, dan penebas. Saking banyaknya calo, sesame calo bisa saling jual beli gabah petani. Ini yang membuatnya harus membeli gabah dengan harga lebih tinggi daripada ke petani langsung. Pencari lahan sawah berperan menginformasikan ke makelar di mana sawah yang siap panen. Makelar mencari penebas yang mau membeli hasil panen di lahan tersebut. Dari penebas, gabah akan ditawarkan kepada makelar lain atau langsung ke penggilingan padi. JH pernah membeli gabah basah ke perantara Rp 5.600 per kg, perantara itu membeli gabah dari petani Rp 5.000 per kg. Keuntungan perantara Rp 600 per kg tanpa modal apa pun. Dominannya peran perantara dalam rantai pasok gabah juga terjadi di Subang dan Indramayu, Jabar.

Setelah panen padi, perantara terlibat dalam penjualan gabah secara berjenjang, dari bandar (tengkulak), kemudian coordinator lapangan, dan calo lokasi. Adang, perantara gabah di Kecamatan Compreng, Subang, menjelaskan peran perantara yang menentukan perjalanan gabah dari petani hingga ke penggilingan padi. Bandar, manajer, dan supplier merupakan tangan pertama yang dijangkau pabrik. Istilah bandar untuk menyebut pengusaha penyalur gabah yang dengan modal sendiri terlebih dahulu menyerap gabah petani, lalu menjualnya ke penggilingan. Tanpa bergantung pada perantara, petani sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Hal ini tercermin dari pendapatan sejumlah petani yang bermitra langsung dengan penggilingan padi besar. CH, petani asal Ngawi, menjual gabahnya Rp 5.600 per kg saat penggilingan padi menetapkan plafon GKP Rp 5.800 per kg. Selisih Rp 200 per kg digunakan untuk membayar jasa angkut dan transportasi. (Yoga)

Adakah yang bisa diharapkan dari pertanian padi pada masa depan? Berbagai sendi pertanian padi mulai menunjukkan sejumlah masalah. Harga beras cenderung turun meski di sejumlah daerah masih di atas harga eceran tertinggi. Tapi harga beras berpotensi naik akibat penurunan produksi padi setelah puncak panen raya padi pada April-Mei 2024 berakhir. Berdasarkan data BPS, harga rerata nasional berbagai jenis beras di tingkat eceran pekan I-Juni 2024 sebesar Rp 15.125 per kg, turun 0,91 % dibanding harga rerata Mei 2024 di Rp 15.263 per kg (Kompas, 11/6/2024). Fenomena naik-turun harga ini tak menguntungkan petani, yang tak lagi memiliki daya tawar ketika panen berlangsung.

Mereka cenderung langsung menjual gabah karena kebutuhan yang mendesak. Di sisi lain, upaya pemerintah menjaga harga, dengan menahan harga ketika harga beras di pasar jatuh atau menekan harga ketika harga melonjak tinggi, tak lagi efektif. Pedagang besar lebih menentukan dibanding instrumen pemerintah. Pedagang besar bisa membeli lebih mahal. Pengendalian harga hanyalah satu di antara indikator pertanian tanaman padi sudah rusak. Akibatnya, perputaran uang tidak terjadi di desa. Begitu petani menyerahkan gabah ke pedagang besar, nilai tambah usaha tani padi tak lagi beredar di desa, malah dinikmati para calo, pedagang perantara, pedagang besar, dan seterusnya. Kenyataannya penggilingan padi banyak yang tak beroperasi.

Ditambah hasil investigasi yang memperlihatkan subsidi pupuk banyak yang tak sampai ke petani. Sejak perencanaan hingga pengucuran pupuk bersubsidi kemungkinan sudah bermasalah. Elite-elite di daerah tak sedikit yang ikut campur tangan sehingga pupuk bersubsidi lari ke tangan yang belum tentu tepat. Usaha tani padi memang rentan dan sulit diandalkan untuk masa depan. Peruntukan tanah untuk pertanian yang makin sempit, irigasi yang rusak, dukungan riset yang mumpuni untuk usaha tani yang berkurang, dan kredit usaha tani yang makin tak jelas adalah indikator lain yang memperlihatkan pertanian padi membutuhkan perbaikan total secara radikal agar menjadi kokoh dan bisa menopang kebutuhan pangan masa depan, selain melakukan diversifikasi pangan. (Yoga)

Penelusuran Kompas menemukan, instrumen pemerintah mengintervensi harga gabah maupun beras di tingkat petani belum berjalan efektif. Sebagian petani belum tahu ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) Rp 6.000 per kg per awal April 2024. BPS mencatat, masih ada kasus pembelian gabah petani di bawah HPP. HPP tersebut mengacu SK Kepala Bapanas No 167 Tahun 2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Surat itu berisi ketetapan HPP untuk GKP di tingkat petani yang sebelumnya Rp 5.000 per kg menjadi Rp 6.000 per kg. HPP untuk gabah kering giling (GKG) di gudang Perum Bulog yang sebelumnya Rp 6.300 per kg menjadi Rp 7.400 per kg. Aturan ini berlaku per 3 April sampai 30 Juni 2024.

Sebelum SK itu berakhir, Bapanas menetapkan HPP gabah kering panen Rp 6.000 per kg diberlakukan seterusnya. Hal itu tertuang dalam Peraturan Bapanas No 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bapanas No 6 Tahun 2023 tentang HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Kendati demikian, masih banyak petani yang belum tahu. Rafaksi adalah pengurangan harga beli gabah ataupun beras petani yang memiliki kualitas di bawah standar mutu pemerintah. Tugiyo (56), petani di Kelurahan Tawangsari Kapanewon Pengasih, Kulon Progo, DI Yogyakarta, terkejut HPP untuk GKP Rp 6.000 per kg (selama memenuhi syarat mutu). Pada pertengahan Mei 2024, di Tawangsari, harga pasaran GKP yang dipanen secara manual Rp 4.500 per kg. ”Harga beras saya tahu Rp 12.000 dari TV (televisi). Harga gabah, di TV tidak disebutkan,” ucap petani dengan 5.000-an meter persegi sawah itu. Pemerintah melalui Bapanas menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras. Di Pulau Jawa, beras medium dijual hingga Rp 12.500 per kg, sebelumnya harganya maksimal Rp 10.900 per kg.

Harga pasaran GKP sebesar Rp 4.000-Rp 4.500 per kg di Tawangsari, menurut petani lain, Rubino, hanya mengembalikan modal operasional bertani dan belum dapat laba. Adapun Rp 6.000 per kg di daerah itu merupakan harga pasaran GKG di tingkat petani. Padahal, di SK Bapanas No 167/2024, nilai HPP untuk GKP sudah mencapai Rp 6.000 per kg. Petani di Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten, Masli (63), bahkan tidak tahu jika di Pandeglang ada gudang Bulog. Dengan harga pasaran GKP di Desa Citeureup Rp 5.000 per kg, Masli yang mengelola total 2 hektar sawah memperkirakan dirinya masih bisa mendapat untung. Ia juga yakin standar mutu GKP dengan kadar air maksimal 25 % dan kadar hampa 10 % bisa dipenuhi, dengan mengacu pada hasil panen. BPS mencatat, pada Mei 2024, secara nasional terdapat 11,89 % harga GKP di bawah HPP dari 159 titik observasi. Kasus itu naik dibanding  April 2024 yang sebesar 10,35 % dari 180 titik observasi. (Yoga)

Fenomena kekeringan ekstrem El-Nino pada 2023 tidak hanya meng hantam sistem produksi beras, tapi juga sistem pro duksi jagung Indonesia. El-Nino berdampak pada penurunan produksi padi “hanya” 1 juta ton (1,41%) dari 54,75 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2022 menjadi 53,98 juta ton pada 2023. Penurunan produksi telah meningkatkan harga rata-rata beras sangat signifikan atau lebih dari Rp2.300/kg dalam setahun. Harga beras masih tercatat Rp12.788/kg pada Maret 2022, kemudian naik sangat tinggi setiap bulan dan menjadi 15.517/kg pada Maret 2023, atau terjadi kenaikan 21,3% dalam 1 tahun. Dampak El-Nino pada penurunan produksi jagung Indonesia jauh lebih dahsyat. Luas panen Jagung turun 290.000 hektare (10,43%) dari 2,76 juta hektare pada 2022 menjadi 2,47 juta hektare pada 2023. Akibatnya, produksi jagung pada 2023 turun menjadi 14,77 juta ton jagung pipilan kering dengan kadar air 14% (JPK 14%) atau mengalami penurunan 1,75 juta ton (10,61%) dibandingkan dengan produksi 16,53 juta ton JPK 14% pada 2022. Pada 2024 ini banyak lembaga internasional memprakirakan terjadi musim kemarau basah (La Nina), yang ekspektasinya mampu meningkatkan produksi jagung kembali di atas 16 juta ton JPK 14%. Kinerja produksi jagung pada 10 provinsi sentra produksi dapat diikhtisarkan berikut: Jawa Timur menghasilkan produksi jagung 1,27 juta ton JPK 14%, Jawa Tengah 0,81 juta ton, Nusa Tunggara Barat (NTB) 0,56 juta ton, Sulawesi Selatan 0,51 juta ton, Lampung 0,47 juta ton, Sumatra Utara 0,34 juta ton, Jawa Barat 0,30 juta ton, Gorontalo 0,29 juta ton, Sumatra Barat 0,19 juta ton dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 0,16 juta ton. Sebagian besar jagung ini digunakan sebagai bahan baku industri pakan ternak, kecuali di NTT, yang lebih banyak digunakan untuk jagung pangan. 

Pulau Madura yang pernah dikenal sebagai penghasil jagung, kini makin sulit dijumpai masyarakat yang makan jagung. Pada 2024, BPS memprakirakan produksi jagung meningkat signifikan, karena faktor curah hujan yang membaik. Kecenderungan terjadi musim kemarau basah cukup tinggi (La Nina), yang menjadi faktor positif untuk peningkatan produksi pertanian, utamanya padi dan jagung. Potensi atau estimasi produksi jagung Indonesia menggunakan metode KSA pada Maret dan April 2024 mencapai 3,86 juta ton JPK 14%, jauh sangat tinggi dibandingkan produksi pada Maret dan April 2022. Jika kondisi cuaca atau iklim ini cukup konsisten hingga akhir 2024, tidak mustahil bahwa produksi jagung Indonesia kembali mencapai 16 juta ton JPK 14%. Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga membuat estimasi neraca jagung 2024, yaitu produksi dalam negeri 14,6 juta ton, impor 1,2 juta ton, stok awal 3,5 juta ton, sehingga total ketersediaan 19,3 juta ton. Total konsumsi atau kebutuhan jagung domestik 15,1 juta ton, utamanya untuk pakan ternak dan sedikit untuk pangan manusia langsung. Dengan kondisi itu, maka stok akhir 2024 adalah 4,26 juta ton, yang akan menjadi stok awal 2025. 

Jagung adalah komponen utama pakan ternak (50%—60%), sekitar 10 juta ton untuk industri pakan. Peternak ayam petelur dan ayam pedaging (broiler) mandiri melakukan pencampuran pakan sendiri (self-mixing), jika harga jagung tinggi dan tidak terjangkau. Ada tiga rekomendasi perubahan kebijakan. Pertama, peningkatan produksi dan produktivitas jagung melalui efektivitas sistem kemitraan dengan industri pakan ternak, misalnya dengan dukungan akses pada sumber pembiayaan, baik melalui kredit usaha rakyat (KUR), skema pembiayaan sektor swasta atau modal ventura untuk meningkatkan inklusivitas perbankan. Kedua, perbaikan akses dan penggunaan teknologi baru, seperti benih unggul, pupuk tunggal dan pupuk majemuk, beserta kegiatan panen dan pascapanen yang mampu memperbaiki kualitas jagung yang dihasilkan, termasuk jagung rendah Aflatoxin (JRA). Ketiga, penguatan sistem cadangan jagung nasional untuk mengurangi dampak buruk dari ketidakmerataan panen jagung, yang umumnya terjadi pada triwulan I—triwulan 3. Kebutuhan jagung oleh pabrik pakan yang terjadi pada triwulan 4 dapat dipenuhi dari cadangan jagung nasional tersebut.

Aktivitas para pengupas bawang merah terlihat di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (3/6/2024). Para pengupas bawang di Pasar Induk Kramat Jati ini, dibayar Rp 3.000 per kilogram dan Rp 1.000 per kilogram untuk memotong bawang merah. Adapun upah mengupas bawang putih sebesar Rp 15.000 per satu karung yang bisa berisi lebih dari 15 kilogram bawang. (Yoga)

BPS menilai nilai tukar petani atau NTP dan nilai tukar nelayan atau NTN bukan ukuran yang tepat untuk menggambarkan kesejahteraan petani dan nelayan. Karena itu, BPS akan memberi alternatif pengukuran kesejahteraan petani dengan membuat Indeks Kesejahteraan Petani. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Rabu (5/6) mengatakan, pada dasarnya, NTP dan NTN bukan ukuran yang tepat untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan petani dan nelayan. NTP dan NTN hanya mengukur perubahan harga yang diterima dan yang dibayar oleh petani. Dengan kata lain, NTP dan NTN tidak mencerminkan kualitas hidup petani yang dipengaruhi berbagai dimensi kehidupan, bukan hanya harga. Karena itu, BPS akan memberikan alternatif pengukuran dengan pendekatan multidimensi melalui Indeks Kesejahteraan Petani (IKP).

”Saat ini, kami tengah mengkaji IKP tersebut. IKP akan menunjukkan kesejahteraan petani di tiap subsektor, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, serta perikanan budidaya dan tangkap,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah di Jakarta. Tahun lalu, BPS telah memulai Survei Kesejahteraan Petani (SKP) 2023, yang digelar untuk mendapatkan indikator kesejahteraan petani dengan memperlihatkan aspek multidimensi yang mencakup pendapatan dan sumber daya, pendidikan, kesehatan, standar hidup layak, ketahanan pangan dan gizi, serta mitigasi risiko. Merujuk pada definisi NTP yang disarikan dari laman BPS, NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi ataupun untuk biaya produksi. (Yoga)

Kementan meminta petani champion atau unggulan bawang merah dan cabai menjadi investor di daerah yang kerap mengalami defisit stok kedua komoditas tersebut, guna mengatasi problem tahunan kenaikan harga kedua komoditas yang rutin menyumbang inflasi. Direktur Perbenihan Hortikultura Ditjen Hortikultura Kementan Inti Pertiwi Nashwari, Selasa (4/6) mengatakan, Kementan telah menggelar rapat koordinasi dengan para petani champion bawang merah pada 30 Mei 2024. Dalam rapat itu, mereka bersedia berinvestasi membudidayakan bawang merah di daerah-daerah yang kerap mengalami defisit stok komoditas tersebut. Mereka siap mengelola lahan milik pemda atau menyewa lahan di daerah tersebut untuk membudidayakan dan menjadi offtaker bawang merah.

Namun, status hokum lahan itu harus jelas serta memenuhi persyaratan teknis dan geografis untuk budidaya bawang merah. Kementan dan para champion, telah menyiapkan persyaratan penggunaan dan karakteristik lahan beserta varietas bawang merah yang sesuai dengan karakter lahan tersebut. Ada varietas bawang merah yang adaptif di dataran rendah-menengah, yakni bima brebes, super philips, dan biru lancor. Ada juga varietas yang adaptif di dataran menengah-tinggi, seperti tajuk, batu ijo, dan SS sekato. Selain itu, petani champion bawang merah juga siap memasok benih dan sarana-sarana produksi yang dibutuhkan serta mentransfer teknologi budidaya bawang merah. Mereka bahkan berkomitmen menjadi pemasok bawang merah melalui skema kerja sama antar daerah. (Yoga)