Daya beli petani berpotensi semakin tergerus pada masa panen raya Maret-April 2020. Belum memasuki masa panen raya tersebut, daya beli petani sudah turun. Harga produk gabah kering panen (GKP) ditingkat petani turun 1,84% dari bulan sebelumnya. Harga GKP ditingkat petani pada Februari 2020 adalan Rp 5.176 per kg. Penurunan harga gabah ditingkat petani disebabkan pelepasan cadangan stok beras oleh pedagang. Pelepasan ini merupakan persiapan untuk penyerapan pada masa panen Maret-April 2020.

Untuk menjamin kesejahteraan petani, menurut Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University yang juga ketua umum asosiasi bank benih dan teknologi tani Indonesia Dwi Andreas Santosa untuk menjamin kesejateraan petani, pemerintah perlu menaikkan harga pembelian gabah pemerintah (HPP) GKP menjadi Rp 4.500-Rp 5.000 per kg saat panen raya.

Dana pengadaan bibit bawang merah tahun anggaran 2018 di Kabupaten Malaka NTT sebesar Rp 9,6 miliar diduga dikorupsi hingga Rp 4,6 miliar dengan modus penggelembungan harga dan kolusi tender. Kasus ini membuat petani kesulitan menanam bawang merah. Kontraktor pelaksana dalam pengadaan benih bawang merah tahun 2018 tersebut adalah CV Timindo.

Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Indonesia Bayu Krisnamurthi meminta pemerintah mendorong investasi jalur baru untuk pengembangan industri tanaman hortikultura, seperti bunga, sayur, dan buah, mencapai Rp 200 triliun per tahun.

Menurut Bayu, produksi komoditas hortikultura tahun lalu sebesar Rp 153 triliun. Adapun nilai ekspor hortikultura sebesar Rp 20 triliun dan impornya Rp 60 triliun. Dia mengatakan peluang industri ini sangat besar karena konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia masih rendah, hanya 45 persen dari rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Investasi jalur baru yang bisa dikembangkan, kata Bayu, adalah konsolidasi kawasan dengan pendekatan intiplasma, konsep green house, bertani dalam gedung atau urban agriculture, dan investasi untuk produk baru. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengatakan produk hortikultura yang bisa dikembangkan adalah cabai. Menurut dia, selama ini pasokan cabai sering terganggu karena bersifat musiman. Harga cabai cenderung jatuh saat panen, tapi setelah musim panen berlalu harga bisa naik tajam. Adhi mengatakan pemerintah bisa menggerakkan badan usaha milik desa (bumdes) menjadi industri kecil untuk menghasilkan produk yang memenuhi kriteria industri pangan. Dia juga mengatakan bumdes bisa berkolaborasi dengan industri besar. Selain itu, kata Adhi, pemerintah perlu memberikan kebijakan fiskal untuk menggerakkan industri kecil.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan Bulog akan berfokus pada kegiatan usaha komersial dengan menyediakan beras premium. Pada Rabu lalu, Bulog baru saja membuka kanal dagang dalam jaringan (online) bernama Pangan.com. Platform e-commerce yang khusus disediakan oleh Shopee itu juga menggandeng PT Istoreisend Elogistic Indonesia dan PT JNE

Hingga 18 November lalu, Perum Bulog baru mengadakan 1,14 juta ton beras atau 63,6 persen dari target tahun ini yang sebesar 1,8 juta ton. Menurut Budi, Bulog mengalami kendala menyerap beras dalam negeri lantaran masalah utang. Dengan menyerap beras komersial yang juga leluasa diperdagangkan, menurut Budi, Bulog diharapkan tidak lagi terbebani utang hingga Rp 28 triliun seperti saat ini. Hingga akhir pekan lalu, Bulog mengklaim memiliki beras hingga 2,2 juta ton. Sedangkan stok beras komersial saat ini hanya di kisaran 100 ribu ton. Untuk jangka menengah, persentase beras komersial di Bulog ditargetkan menjadi 50 persen dari total stok beras bulog.

Demi mendongkrak harga ayam hidup tingkat peternak, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengurangi bibit ayam usia sehari untuk stok akhir sebanyak 8 juta butir selama bulan ini. Pengurangan itu dilakukan dengan menarik telur tertunas (hatching egg) umur 19 hari.

Berdasarkan rapat koordinasi pada 19 November lalu, Kementerian berencana mengurangi telur bertunas sebanya 7 juta butir per pekan mulai 1 Desember mendatang. Pengurangan itu ditargetkan mencapai 28 juta butir telur. Langkah itu, kata Sugiono, akan mengurangi penyediaan ayam hidup sebnayak 10.627 ton. Pengurangan populasi ini dilakukan menyusul anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak selama beberapa waktu terakhir. Saat ini harga ayam hidup berada di bawah harga acuan Rp 18 ribu per kilogram yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2018.

Pada 8 Agustus 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap praktik dugaan suap pengurusan izin kuota impor bawang putih pada 2019. Suap dialirkan untuk mengurus 20.000 ton kuota izin impor bawang putih dengan imbalan Rp1.700 sampai dengan Rp1.800 untuk setiap kg bawang putih yang diimpor. Salah satu faktor utama importasi bawang putih adalah karena bisnis yang sangat menggiurkan. Ditemukan juga adanya disparitas yang sangat tinggi antara biaya impor bawang putih (landed price) dengan harga jual eceran di pasar. Di mana selama periode 2014–2018, biaya impor (CIF) bawang putih rerata adalah Rp11.379/kg sementara harga jual di pasar adalah Rp31.359/kg atau dengan kata lain rerata harga jual bawang putih di pasar 2,7 kali lebih mahal dari harga impornya. Semakin besar selisih, makin besar pula keuntungan yang bisa dinikmati oleh importir bawang putih. 

Adapun untuk realisasi impor 2019 sampai data Juni, ICW menemukan adanya indikasi pemasukan bawang putih atau impor yang mendahului surat izin impornya. dan juga temuan ICW hingga akhir 2018 dari realisasi luas panen bawang putih ada indikasi importir yang tidak menjalankan kewajiban penanaman bawang putih seluas 1.767 hektare atau 38,1% dari keseluruhan kewajiban importir.

Banyak dari pelaku importir bawang putih merupakan perusahaan yang bermasalah, baik dari hasil keputusan KPPU maupun tersangkut perkara yang ditangani oleh APH lain seperti Kepolisian tetapi dalam praktiknya tetap saja mendapat izin untuk melakukan kegiatan impor bawang putih. Pengelolaan impor bawang putih yang tertutup serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menciptakan ruang rente atau praktik suap yang masif. Dan juga struktur pasar yang oligopoli, dikuasai sekelompok pemain. 

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan. Pertama, belum adanya desain kebijakan yang komprehensif dalam membangun swasembada komoditas bawang putih. Kedua, perbaikan pada aspek pelaksanaan meliputi belum optimalnya peran pemerintah dalam mengevaluasi kewajaran kenaikan harga bawang putih di pasar. Ketiga, pada aspek pengawasan yang dinilai belum optimalnya pengawasan Kemendag terhadap distribusi penjualan bawang putih impor.

Di akhir Sepetember lalu pemerintah India melarang ekspor bawang merah yang harganya melonjak 63,3 dollar AS per 100 kg (harga tertinggi 6 tahun terakhir). Pemerintah India juga menindak para penimbun bawang. Jumlah stok bawang milik pedagang pengecer dan grosir dibatasi ketat. Pos-pos perbatasan juga dijaga ketat agar tidak ada bawang yang diselundupkan keluar India.

Jika menilik situasi di akhir tahun 2018, situasi di India kali ini sebenarnya serba bertolak belakang. Pada 28 Desember 2018, Reuters melaporkan Pemerintah India menggandakan insentif bagi petani bawang menjadi sebesar 10% untuk mendorong ekspor. Langkah ini ditempuh untuk mendongkrak harga.

Berkaca pada krisis India, Indonesia perlu melakukan perbaikan teknologi pascapanen. Produksi bawang merah diyakini terus naik, terlihat dari impor yang turun dari rata-rata 97.744 ton per tahun pada 2012-2014 menjadi 5.283 ton per tahun pada 2015-2018. Perbaikan penanganan stok pascapanen perlu ditempuh untuk memastikan keberlanjutanya.

Pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Pemerintah dan DPR mengklaim UU itu untuk melindungu petani. Akan tetapi sejumlah organisasi dan lembaga petani serta akademisi berpendapat sebaliknya.

Sejumlah pasal yang dinilai kontroversial oleh koalisi kedaulatan benih petani dan pangan dalam RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan :

• Pasal 27 Ayat 3 
• Pasal 95 Ayat 2
• Bab XVIII mengenai sanksi administratif

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap izin impor bawang putih. Seperti kasus suap impor pangan sebelumnya, selain ada pihak swasta sebagai penyuap, kasus ini diduga melibatkan birokrat yang berwenang menerbitkan izin impor. Pertanyaannya, mengapa pengusaha atau swasta sebagai calon importir harus menyuap? Disparitas harga yang amat besar membuat bawang putih menjadi ajang bisnis dan perburuan para pemburu rente. Lebih dari itu, sebagai pengendali dan penguasa pasokan bawang putih di pasar, pemburu rente bisa memainkan harga seperti roller coaster. Disparitas harga yang eksesif dan volume yang besar tak hanya memberikan keuntungan luar biasa bagi penerima kuota impor tapi juga memberi insentif bagi calon penerima kuota untuk menyuap dalam jumlah yang amat besar agar bisnisnya mulus. Untuk memacu keuntungan, importir bahkan mempraktikkan kartel. Praktik kartel oleh 19 importir bawang putih ini pernah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 2014.

Ini menunjukkan, kartel pangan yang tumbuh subuh di negeri ini bukan hanya karena kue ekonomi dan peluang keuntungannya amat besar tetapi juga didorong oleh kecenderungan perilaku pelaku ekonomi untuk menjadi pemburu rente, lemahnya penegakan aturan main dan pengawasan, serta buruknya aransemen kelembagaan dan kualitas kebijakan. Tidak ada cara mudah untuk membalikkan keadaan: dari ketergantungan impor akut menjadi (kembali) swasembada. Oleh karena itu, pertama, Kementerian Pertanian harus memastikan pelbagai langkah untuk mewujudkan swasembada bawang putih 2021 harus bisa dieksekusi di lapangan. Kedua, perlu dilakukan perubahan sistem pengendalian impor bawang putih: dari rezim kuota seperti saat ini ke rezim tarif.

Kementerian Pertanian segera meninjau ulang rekomendasi izin impor hortikultura (RIPH) yang telah diterbitkan untuk bawang putih demi mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan wajib tanam dalam negeri. Menteri Pertanian sudah melakukan penindakan tegas terhadap para importir bawang putih yang tidak mematuhi aturan itu dengan menerapkan skema blacklist. Para importir yang sudah masuk daftar hitam tidak dapat kembali melakukan impor bawang putih meskipun nama perusahaannya sudah diganti. Sejauh ini, sudah 72 importir bawang putih yang masuk dalam daftar hitam itu, termasuk PT Cahaya Sakti Agro (PT CSA) yang diduga melakukan suap untuk pengurusan izin impor bawang putih periode 2019 yang melibatkan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra.