Pemerintah akhirnya mengguyur insentif untuk petani dan nelayan di masa pagebluk virus korona (Covid-19). Ada empat insentif yang disiapkan pemerintah untuk menjaga kebutuhan bahan pangan pokok dalam negeri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program ini untuk meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga kurang mampu termasuk di dalamnya petani dan nelayan miskin serta program – program lainnya demi kelancaran supply chain.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, menyampaikan usulan insentif kepada nelayan terdampak Covid-19. Ia meminta tambahan anggaran stimulus penguatan sektor tangkap dan budidaya Rp 1,02 triliun juga Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN perikanan Perinus dan Perindo. Edhy juga meminta agar perbankan memberikan kelonggaran jaminan kepada pembudidaya seperti petambak udang agar menerima tambak udang sebagai jaminan. Sebab sat ini bank hanya mau jaminan aset pribadi.

Kementerian Pertanian (Kemtan) mencatat ekspor komoditas pertanian selama Januari 2020 sampai April 2020 mencapai Rp 134,63 triliun tumbuh sebesar 16,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemtan, Ketut Kariyasa mengklaim sepanjang Januari -April lalu ekspor produk pertanian belum terkendala oleh Covid-19. Surplus perdagangan produk pertanian selama Januari-April 2020 meningkat 32,96% menjadi Rp 44,70 triliun. Sedangkan penurunan impor produk pertanian karena negara asal mengalami kendala pengiriman akibat kebijakan lockdown. Indonesia saat ini masih mengimpor beberapa produk pertanian hortikultura, sayuran dan buah-buahan. terutama bawang putih yang masih mencapai Rp 7,75 triliun, kentang olahan Rp 1,77 triliun, bawang bombai Rp 1,06 triliun, bunga kol, brokoli dan kubis hanya Rp 110,96 miliar.

Krisis pangan diprediksi akan melanda banyak negara setelah pandemi berakhir. Hal itu disampaikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) serta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan tidak tertutup kemungkinan hal ini terjadi pada Indonesia.

Syahrul mengatakan, Kementerian tengah mengejar percepatan tanam pada musim hujan yang tersisa Juni-Juli. Setidaknya, Kementerian menargetkan 5,6 juta hektare percepatan tanam padi pada musim tanam kedua tahun ini. Pemerintah juga akan mengembangkan lahan rawa di Kalimantan Tengah seluas 164.598 hektare.

Pada musim tanam pertama, yaitu Januari-Juni, tersisa stok beras sebesar 7,49 juta ton. Percepatan tanam padi diperkirakan akan menghasilkan beras minimal 12,5 juta ton. Strategi lainnya adalah diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, hingga pengembangan pertanian modern.

Kepala Distribusi Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Pertanian, Inti Pertiwi, mengatakan Kementerian akan memastikan kelancaran distribusi pangan pada saat memasuki era normal baru. Apalagi, fase normal baru harus mampu memberi harapan terhadap kenaikan permintaan produk pertanian.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Suhanto, mengatakan secara umum harga rata-rata nasional barang kebutuhan pokok per Senin lalu relatif stabil dibanding pada bulan lalu. Bahkan, ada beberapa komoditas yang sudah turun harganya.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sudin mengatakan pembatasan sosial selama hampir tiga bulan mengancam risiko pasokan pangan dan berdampak terhadap 29,5 persen jumlah total tenaga kerja nasional. Padahal, sektor ini menyerap tenaga kerja yang besar.

Kementerian Pertanian mendorong peningkatan jaminan usaha pertanian agar petani terlindung dari kerugian. Realisasi penyaluran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kementerian Pertanian hingga April 2020 tercatat mencapai 333.505 hektare (ha). Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan realisasi AUTP hingga akhir Mei mencapai 430 ribu ha.

Salah satu daerah tertinggi dalam penyaluran AUTP yakni Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menuturkan, sektor pertanian juga dihadapkan pada sejumlah masalah seperti gagal panen akibat perubahan iklim, banjir, serta serangan hama penyakit.

Untuk menghindarkan petani dari keadaan tersebut, pemerintah memberikan Asuransi Usaha Tani Padi, yang memberikan perlindungan terhadap risiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk berusaha tani dari klaim asuransi. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, menegaskan AUTP menjamin petani mendapatkan perlindungan, dengan memperoleh ganti rugi jika mengalami gagal panen.

Berdasarkan ketentuan dalam polis, klaim akan diperoleh jika intensitas kerusakan mencapai 75 persen berdasarkan luas petak alami tanaman padi. Pembayaran klaim untuk luas lahan satu hektar sebesar enam juta rupiah. Program AUTP mewajibkan petani membayar Rp 36 ribu per hektare per musim tanam, sementara sisanya sebesar Rp 144 ribu ditanggung oleh pemerintah.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menjelaskan, insentif diperlukan untuk mendukung dan memotivasi petani dalam melakukan penanaman kembali.

Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya menggenjot ekspor komoditas pertanian di tengah pandemi Covid-19. Hal itu mengingat permintaan komoditas pertanian di pasar global saat ini tetap tinggi. Pekan lalu Kementan melepas ekspor 26 komoditas pertanian sebesar 117.700 ton senilai Rp 219 miliar ke 30 negara. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, sektor pertanian adalah solusi yang pasti untuk mencegah krisis darurat akibat Covid-19. Untuk itu, Mentan meminta pelaku usaha pertanian agar tetap berproduksi dan menjalankan kewajibannya yakni memenuhi pangan dalam negeri dan juga ekspor.

Kepala Karantina Pertanian Tanjung Priok Purwo Widiarto mengatakan, selama pandemi Covid-19 ini, produksi pertanian melimpah dan layak untuk ekspor. Sesuai persyaratan negara tujuan ekspor, semua produk wajib mendapatkan sertifikasi karantina dari otoritas karantina pertanian dan 26 komoditas pertanian tersebut telah mendapatkan sertifikasi karantina dan sudah memenuhi persyaratan teknis dan sudah layak baik pyhtosanitary certificate (PC) untuk komoditas tumbuhan maupun health certificate (HC) untuk komoditas hewan ekspor seperti dikonfirmasi Ali Jamil, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan). Ia menambahkan , sekarang barang yang diekspor tidak lagi dalam berbentuk barang mentah, akan tetapi sudah diolah menjadi makanan bermutu yang digemari masyarakat dunia, contohnya kelapa tidak hanya serabutnya, tapi sudah diolah terlebih dahulu memjadi produk berkualitas. Untuk itu saat ini kita dinilai sedang mengarah ke industri pengolahan

Badan Restorasi Gambut (BRG) tengah mencari lahan gambut potensial untuk dimanfaatkan sebagai tempat bertani, beternak, hingga budi daya ikan.
Kepala BRG Nazir Foead menuturkan pencarian difokuskan kepada lahan gambut rusak dan terbengkalai yang dapat dipulihkan kembali, baik milik masyarakat, perusahaan, maupun negara. Salah satunya kawasan gambut yang pernah terbakar. Dia memastikan program ini dilakukan tanpa membuka lahan gambut baru dan mengganggu zona lindung gambut.

Nazir menyebutkan proyek pemetaan ini diminta langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan karena ada kekhawatiran ketahanan pangan.

Sejauh ini, BRG telah membuka sawah seluas 86 ribu hektare di Kalimantan Tengah. Namun produktivitas di lahan tersebut belum mencapai 3 juta ton per hektare. Berbeda dengan padi, sejumlah program budi daya di lahan gambut untuk komoditas hortikultura dan ternak ikan terbilang sukses.

Untuk menghindari kerugian seperti pengalaman sebelumnya, BRG menyiapkan beberapa skema pengelolaan. Nazir menilai pengelolaan akan lebih menguntungkan jika lahan milik masyarakat yang hendak digunakan itu dimanfaatkan dengan skema bagi hasil. Petani juga tidak harus menanggung risiko gagal panen lantaran biaya ditanggung investor.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan terdapat potensi 400 ribu hektare lahan basah yang dapat digunakan untuk menambah produksi pasokan pangan.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Sarwo Edhy menambahkan, sekitar 19 juta hektare rawa bisa dimanfaatkan tak cuma untuk sawah, tapi juga untuk perkebunan dan tanaman hortikultura.

Pemerintah dinilai melanggar larangan perdagangan gula rafinasi di pasar eceran gula konsumsi. Realokasi dikhawatirkan makin menekan harga gula produksi petani. Sebanyak 99.000 ton gula konsumsi hasil realokasi gula rafinasi dijadwalkan mengalir ke ritel modern dan pasar tradisional mulai Rabu (29/4/2020). Akan tetapi, pemerintah dinilai melanggar sendiri Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi yang dilarang untuk dijual dipasar konsumsi, distributor, pedagang pengecer, ataupun kepada konsumen, tetapi langsung ke industry pengguna.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Ke menterian Perdagangan Suhanto, Selasa (28/4), menjelaskan bahwa pengalihan itu diambil demi mengisi kekurangan gula konsumsi di pasar serta menstabilkan harga gula yang telah melonjak hingga lebih dari Rp 18.000 perkilogram di pasaran.  Saat ini, produsen gula rafinasi sudah memproduksi 99.000 ton dari target 250.000 ton. Akan tetapi, jumlah itu dinilai belum cukup untuk mengisi kekurangan dan menstabilkan harga gula yang rencananya akan dijual dengan harga Rp 12.500 per kilogram (kg) ditingkat konsumen. Menurut Ketua Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) Bernardi Dharmawan, ada sembilan perusahaan anggota yang mendapat penugasan dari pemerintah. Produsen siap memacu realokasi gula rafinasi. Namun, AGRI tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan industri makanan dan minuman.

Di sisi lain, Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan, Khudori, berpendapat, langkah pemerintah itu akan semakin menekan petani gula. Gula hasil produksi petani berpotensi tidak terserap oleh pasar dalam 12 bulan ke depan karena gula impor akan menumpuk dan membuat pasokan melimpah. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M Nur Khabsyin, langkah pemerintah itu membuat kompetisi menjadi tidak seimbang. Gula kristal putih dari industri rafinasi yang berbahan baku impor lebih efisien 30 persen dibandingkan dengan gula dari tebu petani.

Pemerintah memberikan insentif berupa bantuan tunai dan sarana produksi untuk mendorong petani menanam seusai panen. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, seusai rapat terbatas, Selasa (28/4), menyebutkan, ada 2,44 juta petani berkategori miskin. Insentif Rp 600.000 per bulan akan diberikan dalam bentuk tunai Rp 300.000, separuhlainnya dalam bentuk sarana produksi, seperti bibit dan pupuk. Insentif diberikan selama tiga bulan dan ditangani oleh Kementerian Pertanian. Namun, menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan, insentif itu tidak akan bermanfaat signifikan bagi petani. Pemerintah semestinya segera menyerap gabah di tingkat petani agar tidak semakin turun. Dalam kondisi rugi, insentif tak akan membuat petani semangat kembali ke sawah di masa tanam berikut. Kalaupun tak memiliki anggaran untuk menyerap gabah dari petani, pemerintah bisa mencoret alokasi Rp 5,7 triliun untuk pelatihan di program prakerja. Anggaran ini akan sangat menyelamatkan pemerintah dalam mengantisipasi bahaya pangan.

Pemerintah Indonesia harus menghitung secara akurat stok pangan impor untuk 3-4 bulan ke depan, seiring dengan makin maraknya aksi restriksi ekspor bahan pangan yang dilakukan banyak negara untuk mengamankan kebutuhan domestik masing-masing. Tren restriksi ini mulai diperlihatkan oleh sejumlah negara Eropa Timur yang menjadi pemasok gandum utama global. Mengutip Bloomberg, Kazakhstan bakal menerapkan batas ekspor gandum pada April di angka 200.000 ton dan 70.000 ton untuk tepung terigu. Hal serupa dilakukan Rusia yang membatasi ekspor gandum sepanjang April sampai Juni di angka 7 juta ton. Ukraina pun berencana membatasi ekspor selama periode 2019-2020 di angka 20,2 juta ton, meski perkiraan awal Departemen Pertanian Amerika Serikat menyebutkan ekspor gandum Ukraina pada rentang tersebut bakal mencapai 20,5 juta ton.

Laporan analis pasar Fitch Solutions menyebutkan pasokan pangan global sejatinya aman untuk periode 2020—2021. Namun, jika pandemi COVID-19 makin meluas, sehingga kian banyak negara produsen pangan yang memberlakukan pembatasan dan penimbunan secara agresif, pasokan global dipastikan terganggu. Food and Agriculture Organization (FAO) pun memperkirakan pasokan global berpotensi terganggu pada April atau Mei. Hal ini akan dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah pekerja di sektor pertanian yang bekerja akibat kebijakan karantina, penurunan produksi ternak pun berpotensi terjadi akibat gangguan pada logistik pakan.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian memastikan ketersediaan 11 bahan pangan pokok untuk masyarakat. Komoditas yang wajib dipastikan ketersediaannya yakni beras, daging dan telur ayam ras, daging sapi, minyak goreng, gula pasir, cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, serta bawang putih. Ia pun meminta agar seluruh kepala dinas di setiap daerah bisa mengikuti kebijakan dan langkah pemerintah pusat dalam mengamankan distribusi pangan.

Untuk menjalankan instruksi ini sekaligus mendukung kebijakan social distancing selama penanganan wabah Covid-19, diadakan pembahasan yang turut menghadirkan beberapa tokoh dan instansi terkait antara lain Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), Agung Hendriadi (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan), Dyan Shinto Ekopuri (Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) serta pihak Gojek di Kantor Pusat Kementan, Jakarta Selatan, pada Jumat kemarin (4/3).

Pembahasan tersebut menyiapkan kerja sama Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Gojek untuk distribusi pangan secara gratis sekaligus menekankan perlunya menyikapi tantangan sekarang dengan cara-cara baru. Beberapa poin mengenai yang disampaikan oleh Agung Hendriadi (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan) terkait kerjasama ini antara lain:

1. Masyarakat yang membeli kebutuhan pangan di Toko Mitra Tani milik Kementerian Pertanian via aplikasi Gojek akan digratiskan biaya pengirimannya.
2. Biayanya akan dibebankan kepada Kementerian Pertanian
3. Sistemnya akan disediakan Gojek
4. Layanan ini tidak akan mempengaruhi harga pangan yang dibeli konsumen
5. Para pengemudi ojek online bisa memperoleh penghasilan tambahan
6. Diberlakukan secara bertahap di 3.500 Toko Mitra Tani yang tersebar di seluruh Indonesia
7. Diharapkan, masyarakat memanfaatkan fasilitas ini guna menjalankan arahan social distancing
8. Fasilitas ini diyakini bisa meminimalisasi rush buying karena masyarakat akan merasa tenang

Kementerian Pertanian memastikan tetap menerapkan syarat rekomendasi impor produk holtikiltura (RIPH) untuk bawang putih dan bawang bombai. Prosedur ini tetap dijalankan meskipun Kementerian Perdagangan melonggarkan impor kedua komoditas tersebut dengan meniadakan surat persetujuan impor (SPI) hingga Mei mendatang. Kebijakan itu tertuang dalam Permendag Nomor 27 tahun 2020.

Dirjen Holtikultura Kemendag, Prihasto Setyanto, mengatakan untuk menghadapi kelangkaan atau kenaikan harga, pemerintah juga dapat menugaskan BUMN demi mendapatkan fasilitas kemudahan jika melakukan impor dalam rangka menstabilkan pasokan dan harga. RIPH untuk bawang putih hingga 18 Maret tercatat 344.094 ton,sedangkan bawang bombai sebanyak 195.832 ton. Adapun konsumsi bawang putih nasional 47-48 ribu ton per bulan dan bawang bombai 10-11 ribu ton per bulan. Dalam kesempatan yang sama , Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana mengemukakan bahwa imporbawang putih telah mulai masuk pada Jumat, 13 Maret lalu, sebanyak 11.336 ton. Ia memperkirakan akan ada sekitar 400 kontainer bawang putih masuk ke tanah air setiap pekan. Adapun izin impor bawang bombai yang sudah keluar sebanyak 31 ribu ton. Wisnu mengatakan impor ini sudah masuk bertahap, sekarang sekitar 156 ton.