Pemerintah akan mengoptimalkan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah ada setelah ekonomi tumbuh minus 5,32 persen pada triwulan II-2020. Kepala Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan menyalurkan sejumlah program stimulus untuk memperkuat daya beli masyarakat. “Program PEN yang dilaksanakan oleh Pemerintah cukup banyak, saling berkesinambungan, seperti bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan, dan penyaluran kredit di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujarnya melalui siaran pers, Kamis (6/8/2020).

Menurut Erick yang juga Menteri BUMN, pemerintah akan menyalurkan bantuan bagi pekerja yang terdampak pemutusan lapangan kerja melaui kartu prakerja. Program ini akan dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020. Sasarannya adalah 13,8 juta pekerja nonpegawai negeri sipil dan non-BUMN yang aktif dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang gaji dibawah Rp 5 juta per bulan, “Nilai bantuan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Penyaluran akan diberikan per dua bulan ke rekening setiap pekerja,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengemukakan, pengembangan energi terbarukan bisa membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Caranya adalah dengan menggalangkan program pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap berkapasitas 1.000 megawatt peak (MWp) terhadap 500.000 rumah tangga penerima subsidi listrik. Setiap rumah mendapat kapasitas terpasang hingga 2.000 watt peak. Program ini bisa di mulai pada 2021 untuk mendukung capaian target nasional PLTS atap sebesar 6.500 MWp pada 2025. “Program ini dapat menyerap tenaga kerja baru sebanyak 30.000 orang dan mampu menurunkan belanja subsidi listrik dalam jangka Panjang,” ujar Fabby.

Pandemi Covid-19 sebenarnya membawa peluang pada sektor tertentu yang pertumbuhannya tetap positif sepanjang triwulan II-2020, seperti sektor pertanian, informasi dan komunikasi, serta kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor ini tumbuh sebesar 16,24 persen , pertumbuhan sektor ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II-2019 yang sebesar 13,77 persen. Ekonom Bidang Pangan dan Energi senior Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan, pertanian tampil sebagai salah satu sektor yang tidak terkontraksi. Pertanian tetap tumbuh karena merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat. Namun, lanjut Rusli, meski memainkan peran strategis, kesejahteraan petani masih tergerus. Hal ini terlihat dari sejumlah indicator, seperti nilai tukar petani (NTP) yang secara umum turun. Pada Januari 2020, NTP berada pada level 104,21 kemudian turun lagi menjadi 100,09 pada Juli 2020. “Ini tidak adil, harga komoditas mereka turun, tetapi kebutuhan meningkat. Padahal, inflasi sempat turun pada April-Juni 2020, tetapi Indeks Konsumsi Rumah Tangga petani meningkat. Ini menunjukkan, penurunan inflasi hanya dinikmati kelas menengah-atas, bukan petani,” ujarnya.

Kinerja industri pengolahan pada triwulan II-2020 tumbuh minus 6,19 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjadja Kamdani memperkirakan, pemulihan industri pengolahan memiliki prospek positif. Shinta memperkirakan, pada triwulan III-2020, industri di sektor primer dapat pulih dan bertahan, seperti makanan-minuman, obat-obatan, dan pengemasan. Sektor lainnya kemungkinan akan pulih pada triwulan IV-2020 atau triwulan I-2021.

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan, komoditas perkebunan menjadi salah satu penopang ekspor, baik sebelum maupun saat pandemi Covid-19 melanda. Namun, di tengah pandemi muncul tantangan, seperti proteksi terhadap pasar di negara tujuan ekspor. “Pelaku usaha dan industry nasional mesti memperkuat hubungan bisnis dengan importir karena mereka juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan sumber pasokannya,” ujarnya.  

Pemerintah berupaya mengembangkan kawasan lumbungan pangan (food estate) di Kalimantan Tengah, yang akan dimulai pada Oktober 2020 di lahan rawa seluas 30.000 ha. Menurut Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan (BBSDLP) Kementerian Pertanian (Kemtan) Husnain, “Pertanaman akan dimulai Oktober sehingga semua persiapan harus kami laksanakan sebelum Oktober ini,” ujarnya, Kamis (6/8).

Husnain menjelaskan, sejak Agustus lalu, Kemtan sudan mengadakan sarana produksi mulai dari benih, dolomit, pupuk, alat mesin pertanian (alsintan) dan laiinya. Dia menambahkan rencana luas tanam Food Estate di Kabupaten Pulau Pisang seluas 10.000 hektare (ha), dan di Kabupaten Kapuas seluas 20.000 ha. Komoditas utama yang dikembangkan di kawasan ini adalah padi dan jagung. Sedangkan komoditas lain seperti hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, maupun peternakan itik. Adapun perkebunan sebagai pendukung.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, nanti nya produksi padi dari Food Estate ini ditargetkan bisa mencapai 5 ton per ha. Dalam pilot project yang dilakukan saat ini, produksi yang dihasilkan baru sekitar 2,5 ton. Untuk itu, perlu adanya solusi mekanisme pertanian agar produksi sesuai target.

Pengamat Pertanian Khudori mengatakan, pengembangan Food Estate ini merupakan salah satu strategi peningkatan produksi pangan dalam jangka menengah panjang. Meskipun pengembangan ini belum berhasil. Untuk itu, Food Estate harus didesain dengan hati-hati, yakni dengan pertimbangan lingkungan, iklim, dan teknologi yang aplikatif.

Harga Daging ayam di pasaran anjlok dan memukul UMKM menjadi Rp 12.500 / kg. Padahal tepat sebulan lalu, harga livebird di tingkat peternak mandiri ini masih Rp. 21.000 – Rp. 22.000 per ekor. Menyikapi Hal ini, menurut Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kemtan I Ketut Diarmita, langkah pertama Kemtan adalah menghimbau perusahaan skala besar menyerap livebird ditingkat peternak UMKM. Saat ini, sudah ada 22 perusahaan perunggasan yang berkomitmen menyerap livebird dari peternak UMKM dengan targer 4.11 juta ekor.

Kedua, mengendalikan produksi day old chicken (DOC) final stack (FS) agar menyesuaikan dengan kebutuhan. Berdasarkan data setting Hatching Record (SHR), produksi DOC bulan Juni sebanyak 186.082.424 ekor dan berpotensi menjadi daging ayam pada juli sebanyak 205.178 ton. Kebutuhan daging ayam ras bulan juli 2020 sebanyak 162.465 ton dan begitu di perkirakan akan terjadi surplus sebanyak 42.173 ton atau 26,29%. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kemtan Sugiono tahapan – tahapan ini akan membantu sebagai tindakan antisipatif.

Sekjen Gopan Sugeng Wahyudi mengatakan harga saat ini mengalami kenaikan sebagai dampak dari imbauan dan dialog antara peternak dan pemerintah untuk mencari solusi. Namun, harga saat ini masih di bawah harga pokok produksi pada tingkat peternak yang mencapai sekitar Rp. 18.000 per kg.

Sekretaris Jendral Gabungan Asosiasi Pengusaha Peternak Ayam Nasional (Gopan) Sugeng Wahyudi mengatakan, harga ayam saat ini hanya sekitar Rp 12.500 hingga Rp 13.000 per kilogram (kg). Sementara biaya produksi bisa mencapai Rp 18.000 per kg. Permintaan daging ayam ras sudah menurun 30% sejak Maret lalu. Menurut Sugeng, peternak sudah menurunkan produksi ayam dari 60 juta/65 juta ekor per minggu menjadi 47 juta ekor per minggu. Namun permintaan ayam hidup hanya 43 juta-45 juta ekor per minggu. Bulan juni 2020 lalu, harga ayam tingkat peternak sempat menyentuh Rp 22.000 per kg, sementara Maret lalu harga ayam sempat anjlok sampai menyentuk Rp 10.000 per kg, kemungkinan harga ayam di bulan juli bisa menurun hingga Rp. 10.000 per kg.

Sejumlah anggota Komisi IV  DPR, dalam rapat Selasa (7/7/2020), menilai, Stimulus dan bantuan yang digulirkan pemerintah belum mengangkat kesejahteraan produsen pangan. Jaminan penyerapan hasil panen dengan harga layak jadi insentif terbaik, hal ini dirasakan di sektor pertanian serta perikanan dan kelautan dinilai belum berdampak signifikan. Para pelaku utama seperti petani dan nelayan, justru makin terimpit di tengah pandemi Covid-19. Dari data BPS Nilai tukar petani (NTP), salah satu indikator untukmengukur kesejahteraan petani, termasuk pekebun, pembudidaya ikan, dan nelayan turun di bawah 100 pada Mei dan Juni 2020.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menggulirkan anggaran percepatan pemulihan ekonomi mulai April hingga akhir tahun, meliputi 23 jenis program. Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan, berpendapat, survei KNTI di lima wilayah, yakni Semarang, Gresik, Lombok Timur, Medan, dan Aceh, menunjukkan,bantuan bahan kebutuhan pokok tidak optimal. Penyaluran bantuan tidak merata, terutama karena problem pendataan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyebutkan, sejumlah upaya antara lain, penyaluran bahan pokok, produk ikan olahan, alat kesehatan,sarana prasarana produksi, penyaluran kredit, serta pendidikan dan pelatihan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah juga memfasilitasi digitalisasi pemasaran ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim penyaluran beberapa program bantuan telah selesai, pendanaan 269 nelayan senilai Rp 9,67 miliar serta akad kredit 74 debitor senilai Rp 9,52 miliar. Sementara program safari gemar ikan dari Rp8,62 miliar telah terealisasi Rp 5,56 miliar (64,47 persen). Adapun di sektor perikanan budidaya, baru tersalur 41 ton atau Rp 950 juta (13 persen). Sementara stimulus perlindungan usaha pembudidaya kecil, berupa Asuransi senilai Rp 3,5 miliar baru terealisasi Rp 93,98 juta atau 2,6 persen. Program pengembangan usaha garam rakyat baru terealisasi Rp 5,24 miliar atau 22,83 persen dari target Rp 22miliar.

Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, realisasi anggaran mencapai 42,72 persen dari Rp 2,65 triliun. Pemerintah juga berencana memberikan bantuan langsung tunai untuk petani mulai Mei 2020. Rencana ini belum jelas hingga kini. Namun, menurut Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia Guntur Subagja, bantuan langsung tunai hanya berdampak sesaat. Ia mengharapkan bantuan yang berkesinambungan bagi petani yang berorientasi pada daya produksi dan daya beli petani. Bisa berupa pembelian produk pertanian dengan harga layak. Hal senada juga disampaikan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan, Winarno Tohir dan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia Agus Ruli Ardiansyah,

Setelah khawatir impor sejak awal tahun, kini petani tebu didalam negeri memperoleh angin segar. Sebab, 12 importir gula sepakat membeli seluruh gula yang dihasilkan dari tebu petani pada musim giling tahun ini. Dalam dokumen yang dikirimkan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), harga pembelian gula petani disepakati Rp 11.200 per kilogram (kg). kedua belas perusahaan itu adalah PT Sugar Labinta, PT Dharmapala Usaha Sukses, PT Makasar Tene, PT Berkah Manis Makmur, PT Permata Dunia sukses Utama, PT Sentra Usahatama Jaya, PT Medan Sugar Industry, PT Andalan Furnindo, PT Angels Products, PT Kebun Tebu Mas, PT Adhikarya Gemilang, dan PT Priscolin.

Sekretaris Jendral APTRI M Nur Khabsyin menyatakan, kesepakatan antara APTRI dan 12 Importir tersebut menjadi sentiment positif bagi harga gula di tingkat petani tebu. “Petani tebu diminta untuk tidak menjual gulanya dibawah Rp 11.200 per kg,” katanya. Per 10 Juli 2020, harga gula di tingkat petani tebu telah mencapai Rp 10.975 per kg. “Saat menyaksikan kesepakatan itu, ke-12 perusahaan importir tersebut menyatakan kesiapan penyerapannya,” ujarnya.

Di tengah pandemi Covid-19, pasar ekspor rempah diprediksi prospektif. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat, pada Januari-April
2020, saat tren perdagangan dunia turun akibat Covid-19, nilai ekspor rempah Indonesia senilai 218,69 juta dollar AS atau tumbuh 19,28 persen dibandingkan periode sama 2019. Dalam periode itu, komoditas ekspor rempah utama yang naik daun antara lain lada piper utuh yang nilai ekspornya tumbuh 18,7 persen, cengkeh utuh (17,04 persen), pala utuh (12,11 persen), dan bubuk kayu manis (11,61 persen).

Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Kasan Muhri, Senin (29/6/2020) mengatakan tren peningkatan itu akan terus menerus naik di tengah kondisi negara-negara yang membutuhkan rempah-rempah untuk menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi. “Indikasinya, selama empat bulan pertama tahun ini saja, ekspor rempah-rempah meningkat hamper 20 persen ketika komoditas lain anjlok. Artinya, permintaan akan terus ada, prospeknya besar,” katanya. Meski nilai ekspor rempah relatif kecil dibandingkan ekspor nonmigas lainnya, prospek selama pandemi menunjukkan ekspor rempah akan terus meningkat selama Covid-19.

Anggota Dewan Rempah Indonesia Lukman Basri menuturkan meski pasar ekspor rempah prospektif daya saing rempah Indonesia di pasar global masih rendah. “Ekspor rempah Indonesia terhambat daya saing mutu yang rendah. Rempah Indonesia kerap ditolak karena kadar alfatoksin dan bakteri salmonella yang masih ditemukan di sejumlah jenis rempah, seperti pala dan lada, dua produk rempah andalan Indonesia,” tuturnya. 

Untuk meningkatkan nilai tambah, Indonesia akan mulai memangkas ekspor rempah mentah. Pemerintah juga membantu pengusaha menerbitkan sertifikasi Indikasi Geografis (IG). Ada beberapa daerah yang sudah mendapatkan sertifikasi IG, di antaranya, cengkeh minahasa (Sulawesi Utara), cengkeh moloku kie raha (Maluku Utara), lada putih muntok (Babel), lada hitam lampung, lada luwu timur (Sulawesi Selatan), pala tomandin fakfak (Papua Barat) dan pala kepulauan banda (Maluku).

Sektor pertanian menjadi topik perbincangan hangat di Pulau Dewata lantaran berhasil memberi harapan ekonomi bagi masyarakat selama wabah virus corona, menggantikan sektor pariwisata yang tak berdaya.

Putu Suamba kaget penjualan hasil pertaniannya melonjak luar biasa. Sepanjang kariernya sebagai petani, baru kali ini warga asal Desa Payangan Kabupaten Gianyar, Bali, tersebut merasakan hasil penjualan sayur meningkat 50% per bulan. Omzetnya pun tembus Rp60 juta. 

Petani muda ini mengatakan pembibitan di kalangan petani juga meningkat, dari industri hilir atau penjualan sayuran sedang melonjak drastis. Dampaknya, petani yang bekerja di industri hulu memerlukan bibit dalam jumlah yang lebih banyak. 

Meskipun demikian, dampak positif yang dirasakan petani ini tidak sejalan dengan nilai tukar petani (NTP) yang masih berada di bawah 100, atau belum menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani. 

Pantauan Bisnis, harga-harga produk pertanian turun meskipun permintaan naik. Kendati demikian, inilah fakta yang kini menggelayuti Pulau Dewata. 

Sejak pandemi Covid-19, penjualan produk pertanian mengalami peningkatan drastis. Peningkatan dipicu oleh banyaknya warga yang beralih profesi jadi petani. Sebagian besar menjual produk sayur mayur melalui aplikasi virtual. Di sejumlah ruas jalan, warga menggunakan kendaraan pribadi menjajakan produk pertanian. Pemandangan yang jarang bisa ditemukan ketika sektor pariwisata masih berjaya. 

Pada kuartal I/2020, perekonomian Bali mengalami konstraksi terdalam sepanjang sejarah. Pertumbuhan ekonomi daerah ini minus 1,14%. Terendah sejak krisis ekonomi 1998 silam. Penyebabnya adalah sektor pariwisata terlalu mendominasi perekonomian. Sektor ini dan turunannya seperti akomodasi, makan minum, hingga transportasi, berdasarkan data BPS berkontribusi hingga 60% terhadap perekonomian daerah. 

Pengamat ekonomi dari Universitas Pendidikan Nasional Bali Gede Sri Darma menilai sekarang ini adalah saat yang tepat menjadi momentum bagi Bali sebagai produsen pangan. 

Menurutnya, selama ini Pulau Dewata masih bergantung pada produk impor untuk memenuhi kebutuhan sektor pariwisata. Namun, adanya Covid-19 merupakan kesempatan bagi generasi muda untuk melakukan shifting dari sektor pariwisata yang memiliki risiko tinggi terhadap isu-isu global. 

Dia mengungkapkan harapan besarnya kepada generasi muda agar mau bergelut dalam bidang pertanian dengan memanfaatkan teknologi modern yang dapat menciptakan pertanian indoor atau di dalam ruangan. 

Di sisi lain, dia berharap sektor industri kreatif seperti kain tenun dan rangrang di Bali bisa mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Sementara dalam sektor pariwisata dapat memanfaatkan adanya virtual tourism di suatu kawasan pariwisata sehingga wisatawan asing tetap bisa menyaksikan pertunjukan tanpa perlu datang ke Bali. 

Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Udayana I Made Sarjana menuturkan pandemi Covid-19 ini memang dapat mendorong masyarakat untuk kreatif dan inovatif termasuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada seperti menjadi supplier produk-produk pertanian. 

Dinas Pertanian dan Tanaman Bali mencatat rerata mencapai 700 hektare (ha) per tahun akibat maraknya nilai jual di sektor pariwisata. Cakupan itu terbilang luas, yakni sekitar 14% dari total luasan wilayah Bali. Dengan kata lain sebenarnya tidak ada masalah untuk mengembangkan pertanian di Bali. 

Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Trisno Nugroho menilai problem terbesar sekarang adalah nilai jual yang diberikan industri pariwisata lebih menjanjikan dibandingkan dengan produk pertanian. 

Menurutnya, daerah ini bisa belajar banyak dengan Singapura. Kota negara tersebut sukses mengembangkan pertanian sekaligus mencukupi kebutuhan produk pertanian dalam skala terbatas memanfaatkan teknologi. 

Teknologi dapat menjadi solusi untuk mendapatkan efisiensi dalam pengelolaan sekaligus meningkatkan produktivitas. Pemanfaatan teknologi juga dipandang sebagai solusi akan rendahnya harga jual produk pertanian. 

Daerah tidak perlu bingung karena pasar besar bagi komoditas pertanian sudah terbentuk di daerah ini. Selama ini kebutuhannya masih banyak mengandalkan pasokan dari Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan pembentukan 350 korporasi petani hingga 2024 mendatang. Korporasi petani ditujukan untuk bisa meningkatkan skala usaha pertanian para petani yang berdampak pada membaiknya kesejahteraan.

Kepala Bagian Perencana Wilayah Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan, sejauh ini terdapat lima proyek percontohan korporasi petani yang sudah dilakukan dan menunjukkan perkembangan positif. Pada era new normal, korporasi petani harus dilakukan agar pengelolaan kegiatan pertanian bertransformasi menjadi suatu ekosistem bisnis. Petani pun menjadi memiliki jiwa kewirausahaan dan benar-benar menjadi pebisnis. Hermanto menjelaskan, secara umum korporasi petani merupakan satu kesatuan badan usaha yang dibentuk oleh dan untuk petani. Konsep korporasi yang diusung juga merestorasi jiwa gotong royong petani yang saat ini mulai pudar. Kementan telah menyusun proses bisnis korporasi petani dimulai dari hulu ke hilir. Dimulai dari petani yang berkumpul menjadi kelompok petani dan gabungan kelompok petani yang memiliki basis budi daya komoditas pertanian. Hanya saja, Hermanto tak memungkiri terdapat hambatan yang dihadapi untuk bisa membentuk korporasi petani secara masif. Utamanya yakni soal pembiayaan dari perbankan.

Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Anang Noegroho Setyo Moeljono menambahkan, korporasi petani menjadi kegiatan prioritas dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2021. Sektor pertanian yang menjadi basis ekonomi di perdesaan perlu ditingkatkan untuk menjadi kegiatan usaha modern agar bisa menopang perekonomian. Korporasi petani pun dinilainya dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok komoditas yang selama ini kerap menjadi masalah.

Bencana pandemi Covid-19 yang menelan biaya pemulihan hingga ribuan triliun harus dijadikan momentum untuk menghasilkan desain baru perekonomian Indonesia yang lebih kokoh dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pengalihan fokus atau refocusing pengembangan ekonomi nasional ke industri sumber daya terbarukan (renewable resources) sebagai pilar ekonomi nasional, dinilai menjadi kunci bagi masa depan Indonesia.

Chief Strategy Consultant Arrbey Handito Joewono mengatakan Hasil riset pihaknya merekomendasi kan agar perekonomian nasional ke depan menjadikan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan sebagai sektor prioritas dengan penekanan pada industrialisasi produk pertanian dan perkebunan. Menurut Handito, perubahan drastis perekonomian dunia sedang terjadi dan Indonesia pun perlu menyesuaikan diri bila ingin tetap bertahan. Temuan penting lainnya dari riset Arrbey adalah dampak pandemi virus corona baru yang ditandai oleh anjloknya omzet penjualan dalam rentang waktu yang lama.

Diakui Handito bahwa temuan dari hasil riset ini agak bertentangan dengan harapan banyak pihak terutama penganut aliran revolusi modernisasi yang menginginkan Indonesia segera melompat menjadi negara maju dengan mengoptimalkan teknologi digital dan service-based economy. Pandangan yang senada dengan hasil riset ini sempat disampaikan oleh pengamat ekonomi kebijakan publik Benny Pasaribu. Menurutnya, transformasi ekonomi itu harus diarahkan untuk memberikan perhatian pada sektor-sektor industri dimana rakyat banyak bergelut mencari penghidupan. Beberapa sektor itu paling tidak meliputi agroindustri, maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif. “Sektor-sektor ini yang di harapkan nantinya bisa mengembang produk unggulan daerah seperti sagu di Papua, Pala di Maluku, cokelat di Sulawesi, singkong di Lampung, serta CPO dan karet di Sumatera,” papar dia