Polemik soal impor garam sebesar 3 juta ton pada tahun ini masih berbuntut panjang. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkirakan kebijakan ini menyebabkan sekitar 1,8 juta ton garam lokal tidak terserap pada tahun ini.

Dari kebutuhan garam itu alokasi impor mencapai 3 juta ton. Sementara perkiraan jumlah produksi dalam negeri sebesar 2,1 juta ton pada tahun ini. Selain itu masih ada stok garam yang merupakan dan produksi 2020 sebanyak 1,3 juta ton sehingga total dalam negeri ada 3,4 juta ton.

Pemerintah menerbitkan izin impor berkisar 680.000 ton dalam bentuk gula mentah (raw sugar) dan gula kristal putih atau gula konsumsi 150.000 ton. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mengantisipasi lonjakan harga karena musim giling tebu setelah Idul Fitri. Padahal, kebutuhan gula biasanya meningkat saat Ramadhan (Kompas, 16/3/2021).

Mae Azhar (38), petani lainnya, menilai pemerintah mempermudah impor gula saat biaya produksi petani meningkat. Padahal, banyak petani muda mulai menanam tebu. Luas lahan tebu tahun ini di PG Tersana Baru bertambah dari 4.100 hektar menjadi 4.500 hektar.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengimpor 1 juta ton beras. Setelah menimbulkan polemik, Presiden Joko Widodo memastikan tidak ada impor beras, setidaknya hingga Juni 2021 dan menjamin hasil panen petani terserap. Faktanya, harga gabah Mamat masih saja ditawar rendah.

Sekitar 9 km dari kebun tebu, petani garam di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, juga galau karena hasil panennya belum terjual. Garam yang dibungkus karung itu itu menumpuk di tambak, gudang, bahkan pinggir jalan raya. Hanya terpal dan spanduk bekas yang melindunginya dari hujan.

Kala itu belum ada UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja yang mendefinisikan ketersediaan pangan berasal dari dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan. Sebelumnya, ketersediaan pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama itu tidak memenuhi kebutuhan.

Para petani yang seharusnya menjadi pelaku utama ekonomi hingga kini masih saja terpinggirkan. Di tengah kebijakan pemerintah yang mengejutkan, sekedar untuk bertahan saja tampaknya tidak mudah mereka dapatkan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong pengembangan komoditas hortikultura berorientasi ekspor yang dilakukan melalui kerja sama kemitraan dengan beberapa pemerintah daerah.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, “Terdapat lima negara tujuan utama ekspor utama produk buah-buahan Indonesia, yaitu China, Hong Kong, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Pakistan,” katanya di Jakarta, Sabtu (3/4).

BPS mencatat sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 13,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional atau terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan atau 19,88 persen.

Pada periode Januari-Februari 2021, ekspor sektor pertanian adalah sebesar 0,65 miliar dolar AS atau naik 10,17 persen dari periode Januari-Februari 2020 yang sebesar 0,59 miliar dolar AS.

Ekspor produk olahan nanas memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 70,30 persen dari total ekspor olahan pada 2020, sedangkan ekspor pisang memberikan kontribusi sebesar enam persen terhadap total ekspor buah-buahan segar.

Menurutnya, kondisi itu menunjukkan produk buah-buahan Indonesia diminati oleh pasar global sehingga perlu dikembangkan untuk meningkatkan daya saing produk serta meningkatkan kontribusi ekspor buah-buahan terhadap devisa negara.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengikuti panen raya di Desa Bedingin Kabupaten Ponorogo, Selasa (6/4). Gubernur mengatakan bahwa produktivitas beras di Kabupaten Ponorogo ini merupakan peningkatan produktivitas tertinggi di Jawa Timur.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan bahwa Ponorogo memiliki keunggulan dengan Inovasi padi Kreasi Insan Petani (KIP) menyebutkan bahwa ini menjadi harapan baru dimana petani lain di Jatim nantinya bisa mengakses bibit padi unggul tersebut.

la menyebut bahwa saat ini yang menjadi kebutuhan bagi petani adalah alat-alat pertanian. Mulai dari mesin pengering hingga mesin combi. Oleh sebab itu pemprov Jatim akan memetakan secara detail kebutuhan itu.

Wakil Bupati Sumenep, Dewi Khalifah menyebutkan jelang puasa Ramadan dan ari Raya Idul Fitri Sumenep mengalami Surplus (Kelebihan beras). Potensi pertanian di Kabupaten Sumenep sangatlah luar biasa. Karena lahan pertanian luasnya mencapai 168.673 hektare.

Bisnis.com, SUBANG - Pemerintah Kabupaten Subang berencana memanfaatkan lahan tidur seluas 6.000 hektare untuk keperluan sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan rencana Kabupaten Subang ke depannya yang akan melakukan pengembangan kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian. Bupati Subang Ruhimat atau akrab disapa Kang Jimat mengatakan saat ini Subang bersama 14 wilayah lainnya menjadi daerah yang akan menjalankan program YESS atau youth entrepeneurship and employment support service. Untuk mendukung program ini, maka perlu upaya penunjang salah satunya penyediaan lahan.

Sementara itu, Kepala BP4D Kabupaten Subang Hari Rubiyanto mengatakan program YESS merupakan program yang dapat memacu anak muda untuk berperan serta menjadi petani milenial. Para anak muda ini diharapkan menjadi SDM yang mumpuni, profesional, mandiri, berdaya saing dan memiliki jiwa wirausaha.

Secara terpisah, Direktur Polibangtan sekaligus penanggung jawab program YESS Jawa Barat Siswoyo mengatakan program YESS merupakan program kementerian pertanian berskala nasional yang dilaksanakan di 4 provinsi dan 15 Kabupaten di Indonesia. Adapun di Jabar dilaksanakan di Kabupaten Subang, Tasikmalaya, Cianjur dan Sukabumi.

(Oleh - HR1)

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, tanaman vanili dapat mendatangkan keuntungan karena harganya bisa mencapai Rp 2 juta per kilogram. Hal ini disampaikan saat mengunjungi sentra petani vanili di Salatiga, Jawa Tengah.

“Kebutuhan vanili dunia besar. Harapannya petani Salatiga bisa serius menanamnya karena sekilo vanili mencapai Rp 2 juta,” jelas Mentan, ditemui di sentra petani vanili Salatiga, Sidomukti, Rabu (31/3).

Ia mengatakan Salatiga cocok dijadikan tempat menanam vanili karena suhu dan kelembaban udaranya. Suhu udara di Salatiga dinilai cukup sejuk untuk tanaman vanili.

Sementara Wali Kota Salatiga Yuliyanto mengatakan saat ini budidaya tanaman vanili di Kota Salatiga mencapai 3,7 hektar. Pemkot Salatiga juga mengupayakan penambahan budidaya tanaman vanili di Salatiga.

“Kami mengupayakan penambahan tanaman vanili di Salatiga. Di antaranya pemberian 3 ribu batang tanaman vanili dan 12 ribu kilogram pupuk organik kepada para petani,” jelas Yuliyanto.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto mengatakan, hebohnya konsumsi jahe di Indonesia menyebabkan stok jahe habis terjual. Bahkan, jahe-jahe yang digunakan sebagai bibit juga dijual untuk konsumsi masyarakat.

Ia mengatakan, hal ini menyebabkan stok benih jahe menipis untuk ditanam kembali di tahun 2020 kemarin. “Jadi agak sulit juga kami mencari untuk perbanyakan benihnya dalam skala yang luas di 2020,” imbuh Prihasto.

Oleh sebab itu, pihaknya akan fokus menggenjot produksi bibit jahe di tahun 2021 ini untuk memulihkan kembali produksi jahe dalam negeri. Pada tahun 2019 Kementan mencatat adanya produksi 174.000 ton. Kemudian, di tahun 2020 sebanyak 183.000 ton.

Akibat anjloknya harga sayur kol Rp 500 per kilogram, petani di Karo memilih membiarkannya membusuk di lahan. Dua bulan harga kubis mencapai Rp 4.000 per kilo gram, tapi saat ini harga di tingkat petani hanya Rp 500 per kilogram di lahan pertanian . Harga Rp 4.000 per kilogram hanya bertahan beberapa bulan saja.

Ia menjelaskan untuk biaya perawatan hingga masa panen membutuhkan biaya Rp10 juta. Dengan harga kubis Rp 500 sudah dipastikan akan mengalami kerugian yang cukup besar.

Bisnis, Jakarta - Pemerintah Jawa Barat menetapkan komoditas unggulan yang akan diterapkan bagi peserta program Petani Milenial agar risiko gagal panen dan gagal bayar bisa dihindari. Perdebatan soal komoditas yang akan dikembangkan oleh peserta Program Petani Milenial mewarnai rapat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Risiko gagal panen menjadi salah satu materi rapat yang dibahas secara intens. Selain urusan lahan yang dipastikan sudah siap. Komoditas yang ditanam pun disesusikan dengan kebutuhan pasar dan kondisi lahan. Hal itu dilakukan agar komoditas hasil petani muda dapat terserap pasar atau bahkan masuk pasar global. Ini menjadi landasan bagi OPD terkait untuk menajamkan komoditas. 

(Oleh - IDS)

Perum Bulog meminta pemerintah memberikan dukungan kepada Bulog untuk menyalurkan beras cadangan pemerintah. Salah satunya dengan menyalurkan beras kepada aparatur sipil negara (ASN), juga anggota TNI dan Polri.

Rencana penyaluran beras ke aparat negara merupakan gagasan Presiden Joko Widodo. “Bulog masih sanggup menyerap beras tapi persoalannya di hilir,” katanya Budi Waseso, Senin (29/3).

Penyaluran beras kepada ASN, TNI dan Polri ini berupa tunjangan pembelian beras bagi para TNI, Polri dan ASN Jika saat ini tunjangan sebesar Rp 7.400 per kg, dinaikkan menjadi Rp 10.769 per kg. Dengan nilai ini Bulog bisa menyalurkan beras premium dengan nilai Rp 10.769 per kg kepada ASN, TNI dan Polri.

Tak hanya berdampak pada penyaluran beras Bulog yang meningkat, Buwas sebut penyaluran beras ke TNI, Polri dan ASN ini akan meningkatkan kemampuan penyerapan gabah/beras dalam negeri dari petani.