Pascareformasi, perhatian terhadap pertanian padi sangat lemah. Banyak infrastruktur rusak dan rantai pasok tak jelas. Membereskan beras makin tak mudah. Laporan terbaru menyebut, total potensi produksi beras nasional pada Maret dan April 2024 mencapai 8,46 juta ton, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kendati begitu, Bapanas optimistis jumlah produksi itu akan menurunkan harga beras. BPS, Jumat (1/3) merilis, potensi produksi beras Maret dan April 2024 masing-masing 3,54 juta ton dan 4,92 juta ton. Perkiraan produksi ini dilakukan berdasarkan penghitungan kerangka sampel area pada panenan Desember 2023 dan Januari 2024 (Kompas, 2/3/2024).

Jika hanya melihat angkanya, laporan tersebut tidak banyak bermakna selain memberi tahu publik bahwa ada produksi beras sebanyak angka-angka yang tertera. Harapannya, harga turun ketika pasokan sebanyak itu masuk ke pasar. Tapi, sesungguhnya angka-angka itu membuat kita perlu bertanya lebih lanjut soal apa sebenarnya yang tengah terjadi dengan pertanian padi di Tanah Air. Angka produksi Maret-April tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu memberikan peringatan bahwa pasokan 2024 bermasalah. Gangguan cuaca membuat produksi turun, tapi pertanian padi sesungguhnya dalam masalah pelik. Kita bisa melihat di berbagai tempat sedang terjadi peralihan fungsi lahan. Pemda mudah memberikan izin penggunaan lahan untuk kegiatan nonpertanian.

Kota-kota di Jabar tengah berubah. Bekasi telah menjadi kota metropolitan padahal sekian tahun lalu masih menjadi penghasil beras. Karawang yang disebut sebagai lumbung beras kini mulai menjadi metropolitan. Di Subang, buruh tani makin sulit didapat karena mereka telah meninggalkan pertanian. Masalah lebih kompleks muncul pada sarana dan prasarana produksi pertanian, irigasi, penyuluh, penanganan pascapanen, perdagangan padi, hingga perdagangan beras di hilir. Semua memperlihatkan, kita makin kurang memperhatikan pertanian padi. Pendidikan bidang pertanian kurang diminati anak-anak muda. Kita perlu kembali berpaling ke pertanian padi. Petani perlu mandiri dengan membangun organisasi tani yang kuat. Tanpa organisasi tani yang kuat, pertanian padi lemah sehingga sendi negeri ini keropos karena tak mandiri pangan. (Yoga) 

Lonjakan harga pangan, khususnya komoditas beras yang terjadi hampir tiga tahun, menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam membangun kemandirian pangan masih karut-marut. Keberhasilan mencapai swasembada beras pada 2 tahun silam, tinggal cerita lalu. Kini, sepekan menjelang Ramadan, gejolak harga tidak hanya terjadi pada komoditas beras. Bahan kebutuhan pokok seperti cabai, telur, daging ayam, daging sapi, dan lainnya, mulai bergerak naik. Masyarakat pun harus mengeluarkan ongkos lebih tinggi. Sejatinya, beragam desain kebijkaan untuk membangun kemandirian pangan sudah dikemas dengan rapi. Namun, selalu terbentur di level implementasi.

Lonjakan harga beras belum sepenuhnya menguntungkan petani. Alih-alih menikmati cuan, mereka malah terancam kehabisan beras. Cadangan gabah petani mulai menipis, sedangkan masa panen masih berbulan- bulan lagi. Bahkan, sebagian petani harus mengantre beras murah. Rumsi (47) melangkahkan kakinya pelan saat antrean panjang mulai bergerak di halaman Balai Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jabar, Senin (26/2). Di bawah terik mentari, puluhan warga menanti giliran membeli beras medium dalam operasi pasar murah. Kegiatan yang digelar Pemkab Cirebon dan Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon itu menjajakan beras medium seharga Rp 52.000 per kemasan 5 kg, jauh lebih murah ketimbang harga beras di pasaran dengan jumlah dan kualitas sama yang lebih dari Rp 75.000. ”Harga beras (di pasaran) sekarang Rp 15.000-Rp 16.000 per kg. Kalau di sini murah, Rp 10.400 per kg,” kata Rumsi.

Merujuk data BPS, harga beras di tingkat perdagangan besar pada Februari 2024 rata-rata Rp 14.397 per kilogram, naik 5,95 % dari bulan sebelumnya. Pada kurun yang sama, NTP tanaman pangan juga meningkat, tetapi lebih kecil, yakni 3,56 %. Saat harga beras naik, tak lantas diikuti naiknya NTP. NTP tanaman pangan pun relatif lebih rendah dari subsektor pertanian lain, sebut saja hortikultura dan perkebunan. Kondisi ini makin menambah sesak hidup para petani yang selama ini tidak berdaya. Di antara semua lapangan pekerjaan, mereka yang mengabdi di dunia pertanian selalu pada posisi tertinggal. BPS mencatat, rata-rata pendapatan bersih mereka yang memiliki usaha pertanian adalah Rp 1,59 juta per bulan pada Agustus 2023. Sementara itu, penghasilan sektor industri dan jasa sebesar Rp 1,79 juta dan Rp 2,25 juta per bulan. Upah para pekerja pertanian pada periode yang sama tercatat Rp 2,37 juta per bulan. Terendah kedua setelah sektor jasa lainnya, dan di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp 3,18 juta per bulan.

Secara harian, nominal upah buruh tani tercatat terus meningkat. Sayangnya, upah riil yang diterima, yang sudah disesuaikan tingkat konsumsi petani, justru kian turun dari waktu ke waktu. Hal ini menjadi ironi lantaran para petani sejatinya bagian dari penyumbang terbesar perekonomian nasional. Dari Rp 11.763 triliun PDB pada 2023, sekitar 12,4 % dari sektor pertanian. Seperlima bagian disumbang subsektor tanaman pangan yang memproduksi padi. Tampak para petani berperan besar terhadap perekonomian makro. Naasnya, posisi mereka justru tidak diuntungkan. Malah sebaliknya, terjebak dalam kemiskinan. Data BPS menunjukkan, 48,86 % penduduk miskin pada Maret 2023 merupakan rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian. (Yoga) 

Kendati berstatus sebagai produsen, sebagian petani padi kesulitan menjangkau beras yang harganya melonjak tinggi belakangan ini. Sebagian di antara mereka mesti berebut beras murah dalam operasi pasar serta menjadi sasaran program bantuan pangan dari pemerintah. BPS mencatat, harga rata-rata beras nasional di tingkat pedagang grosir mencapai Rp 14.397 per kg pada Februari 2024, tertinggi sejak periode pencatatan Januari 2013. Sementara pada Jumat (1/3) harga rata-rata nasional beras medium menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mencapai Rp 15.950 per kg, jauh di atas harga eceran tertinggi beras medium yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 10.900 per kg hingga Rp 11.800 per kg sesuai zonasi. Situasi itu amat tidak menguntungkan masyarakat kelas menengah bawah. Mereka menanggung dampak lebih besar dibandingkan kelompok menengah atas akibat kenaikan harga beras tersebut.

Di antara mereka yang menanggung dampak terbesar itu adalah petani, buruh tani padi dan pekerja sektor pertanian. Ini karena mayoritas dari mereka adalah konsumen bersih (nett consumer) beras. Dengan pengeluaran yang sebagian besar untuk pangan, kenaikan harga beras makin menyulitkan mereka. Untuk mendapatkan beras dengan harga lebih terjangkau, mereka turut mengincar operasi pasar beras bersama warga lainnya. Ini membuat beras yang disediakan pemerintah lewat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) habis dalam hitungan jam, seperti terlihat di Pasar Larangan, Sidoarjo, Jatim, Minggu (3/3). Di pasar itu ada dua agen yang ditunjuk menjual beras SPHP. ”Sekitar pukul 09.30, stok untuk masyarakat umum sudah terjual habis di dua agen,” kata Koordinator Pasar Tradisional Wilayah Sidoarjo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo Askud Hari. Di Pasar Larangan setiap agen dijatah menjual 2.000 kg beras setiap hari dengan harga Rp 10.900 per kg untuk beras kualitas medium.

Sebagian petani bertahan dengan stok beras sisa panen. Namun, Ma’ani (40), petani di Desa Jagapura Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jabar, mulai khawatir tak mampu membeli beras saat stok beras sisa panennya habis. Pada akhir tahun lalu ia menjual hampir seluruh hasil panennya yang mencapai 7 ton gabah kering giling (GKG). Ma’ani dan petani di desanya biasanya sudah bisa menanam padi pada Januari. Namun, hingga akhir Februari 2024, ia belum bisa menanam disebabkan faktor pengairan karena hujan masih jarang turun. Nasib serupa dialami sebagian petani di Kabupaten Malang, Jatim. Mundurnya masa tanam akibat fenomena El Nino tahun lalu berpengaruh terhadap masa panen padi. Hingga akhir Februari 2024 baru sebagian kecil petani yang panen. Mayoritas sawah masih menghijau, bahkan ada yang baru ditanami, diolah, atau bera, seperti di wilayah Kecamatan Singosari, Pakis, Pakisaji, Kepanjen, dan Pagelaran. (Yoga) 

MUHAIMIN, petani padi asal Desa Cangkring Rembang, Kabupaten Demak, Jateng, harus mengais sisa padi yang telah terendam banjir. Gabah yang masih bisa diselamatkan ia jemur. Setelah kadar air menyusut, gabah dipisahkan dari tangkainya, lalu dijual. Lahan pertanian milik pria 35 tahun itu terendam banjir yang melanda sejak 9 Februari 2024. Akibat banjir tersebut, padi yang telah menguning rusak. “Ada yang busuk, tukul cambah (tumbuh kecambah). Rusak pokoknya,” katanya, Rabu, 28 Februari 2024. Melihat kondisi tanamannya itu, Muhaimin memperkirakan harganya anjlok. Dia memprediksi nilai gabah yang terendam banjir tidak sampai separuh harga normal.

Kondisi itu diperparah dengan tidak semua gabah layak jual karena rusak. “Dalam kondisi normal satu bahu (setengah hektare lebih) hasilnya 3,5 ton. Ini paling-paling 1 ton.” Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, sawah seluas 9.368,5 hektare di provinsi tersebut terendam banjir selama dua bulan pertama 2024. Banjir juga menggenangi lahan pertanian komoditas lain, seperti jagung dan bawang merah. "Banjir berpotensi menurunkan hasil panen,” ujar Kepala Dinas Pertanian Jawa Tengah, Supriyanto, kemarin, 1 Maret 2024. (Yetede)

Pembahasan mengenai pembatasan subsidi perikanan dan isu ketahanan pangan berjalan alot dalam Konferensi Tingkat Menteri Ke-13 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Penyegaran fungsi-fungsi organisasiini, utamanya dalam penyelesaian sengketa, diperlukan di tengah kondisi perdagangan internasional yang penuh gejolak. WTO menggelar KTM ke-13 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), 26-29 Februari. Acara dibuka pada Senin (26/2) petang WIB. Pada hari kedua, Selasa, para menteri perdagangan dunia memasuki agenda pembahasan negosiasi terkait sector perikanan dan pertanian. Dilansir dari AFP, Selasa, pembicaraan tertutup akan berlangsung pada hari kedua konferensi yang dijadwalkan berlangsung hingga Kamis.

Namun, pembahasan bisa molor karena tak kunjung ada konsensus di antara 163 negara anggota dan anggota baru, yakni Komoros dan Timor Leste. Kesepakatan penghapusan subsidi yang mendorong penangkapan ikan berlebihan (overfishing) dan mengancam keberlanjutan stok ikan belum mencapai konsensus pada KTM ke-12, Juni 2022. Implementasi Kesepakatan Subsidi Perikanan (Fisheries Subsidies Agreement/FSA) baru dilakukan apabila sudah diratifikasi dua pertiga dari seluruh anggota WTO. Selain isu subsidi perikanan, isu pertanian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham publik untuk tujuan ketahanan pangan menjadi tema perundingan hari kedua.

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, terkait isu pertanian, Indonesia bersama negara anggota G33, kelompok negara Afrika, Karibia, dan Pasifik, kelompok negara Afrika, serta negara-negara kurang berkembang mendorong adanya kesepakatan mengenai Pemilikan Saham Publik untuk ketahanan pangan. Mengenai isu subsidi perikanan, lanjut Djatmiko, Indonesia akan memperjuangkan di fase perundingan tahap ke-2 ini agar tercipta kesepakatan yang seimbang dan efektif, khususnya, terkait permasalahan yang belum terselesaikan, yakni overfishing overcapacity (OFOC) serta perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment/SDT) di pilar OFOC.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan, moratorium menyebabkan hingga saat ini perusahaan luar negeri penyedia layanan streaming musik, video, dan komutasi awan di Indonesia tidak dibebankan tarif impor data untuk aktivitas layanan mereka. Dari sisi pendapatan negara, kebijakan itu merugikan sejumlah negara,termasuk Indonesia, karena menghilangkan potensi pendapatan. Secara rinci, kata Nailul, harga berlangganan layanan streaming digital, seperti Netflix, Spotify, dan Vidio, saat ini tak menghitung biaya impor jasa ”data” dari luar negeri. Penghentian moratorium akan menyebabkan biaya berlangganan Netflix lebih mahal karena ada biaya bea masuk layanan data dari luar negeri. (Yoga) 

Sekitar 200 hektar sawah di Desa Jagapura Wetan, Kabupaten Cirebon, Jabar, masih menganggur karena kesulitan air. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya produksi dan memperlambat masa panen padi di tengah lonjakan harga beras. Sawah yang belum ditanami padi itu, tampak di dekat Balai Desa Jagapura Wetan, Senin (26/2) siang. Lahannya masih berupa tanah kering yang belum diolah. Bahkan,traktor tidak bisa berfungsi maksimal karena minimnya air. Saluran irigasi tampak kering. Sejumlah sawah sudah tergenang air sisa hujan pada Minggu (25/2). Beberapa petak sawah juga menjadi tempat persemaian benih padi. Air itu dipasok dari kali setempat menggunakan mesin pompa. Namun, benih itu belum dipindahkan.

”Petani belum berani menanam karena air belum mengalir ke sawah. Di sini, kalau airnya enggak banyak, padinya habis dimakan tikus,” ujar Ma’ani (40), petani setempat. Menurut dia, sudah sekitar tiga minggu saluran irigasi Kedongdong belum memasok air ke sawah Jagapura Wetan. Padahal, katanya, petani biasanya mulai menanam padi pada Januari seiring musim hujan. Namun, hingga akhir Februari, hujan masih jarang turun. Sebagian besar petani pun baru menyiapkan lahan dan benih padi. ”Kalau enggak segera ditanam, benih padinya nanti tambah tua. Kalau begitu, padinya kurang bagus. Anakannya kurang dan butuh banyak pupuk,” kata Ma’ani. Saat ini, benihnya sudah berusia 23 hari. Benih itu harus ditanam pada umur maksimal 25 hari sampai 30 hari.

Oleh karena itu, penggarap sawah 1 hektar ini berencana menggunakan mesin pompa untuk memasok air ke sawah. Para petani, lanjutnya, akan bertemu aparat desa   hari ini untuk menyepakati harga sewa mesin pompa dan biaya solarnya. ”Kalau musim gadu (masa tanam kedua), harga sewa pompa sekitar Rp 2 juta per hektar. Biaya itu untuk mengolah lahan sampai panen. Bayarnya tiga kali,” ujar Ma’ani. Menurut dia, baru kali ini petani menggunakan sistem pompa saat musim tanam pertama. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Desa Jagapura Wetan, Khumeidi mengatakan, sekitar 200 hektar dari total 498 hektar sawah di desanya kesulitan mendapatkan air. Pihaknya akan memfasilitasi petani menyewa mesin pompa dan surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi. (Yoga) 

Hilirisasi nikel mengubah lanskap kehidupan warga Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Daerah yang semula bergantung pada perkebunan kelapa, rempah-rempah, dan hasil laut kini berkembang menjadi sentra hilirisasi nikel. Namun, pertanian dan kelautan tetaplah sektor menjanjikan bagi masa depan warga Pulau Obi yang harus dipertahankan. Jejak-jejak kejayaan komoditas kelapa di pulau itu nyata terlihat di Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Di sepanjang jalan, barisan pohon kelapa mendominasi. Umumnya, pohon-pohonnya sudah tua, tak terawat, daunnya banyak yang kering, dan buahnya dibiarkan jatuh berserakan. Dulunya, kelapa menjadi tumpuan kehidupan warga Desa Buton. Daging kelapa dikeringkan menjadi kopra dikirim ke Makassar, Sulsel, sebelum diekspor ke berbagai negara tujuan.

Sayang, harga kopra jatuh dalam dua tahun terakhir dari Rp 7.000 per kg menjadi Rp 5.000-Rp 6.500 per kg. Situasi ini, menurut Ketua BUMDes Batu Putih, Mahfud Lohor (42), membuat banyak warga tidak lagi bergantung pada kopra. Anjloknya harga kopra dari Rp 7.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 5.000-Rp 6.500 per Pada 2022, keadaan mulai berubah saat ia dan beberapa petani lain diajak Harita Nickel mengembangkan komoditas pertanian, seperti semangka dan padi lewat program Sentra Ketahanan Pangan Obi (Sentani). Kelapa yang berserakan di bawah pohon dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk organik, khususnya untuk semangka. Mahfud tidak menyangka, air kelapa yang selama ini untuk melepas dahaga bisa pula menyuburkan tanaman.

Mahfud dan petani lain membuka lahan semangka seluas 3 hektar. Dalam meracik pupuk organik, para petani menggunakan air kelapa sebagai bahan dasar, dicampur krimer kental manis, air tempe, dan gula pasir. Hasilnya, semangka terasa manis. Dari lahan 3 hektar, para petani di BUMDes Batu Putih bisa menghasilkan satu ton semangka. Hasilnya dijual ke Harita Nickel untuk dikonsumsi para karyawan. Selain semangka, Program Sentani Harita Nickel juga membina warga menanam padi, yang menghasilkan gabah kering panen (KGP) hingga 4,5 ton per hektar setiap musim panen dari 10 hektar sawah. Peningkatan produktivitas ini juga membuat jumlah petani di BUMDes Batu Putih bertambah, dari 10 petani menjadi 30 petani. Beras hasil panen nantinya juga dijual ke perusahaan sebagai konsumsi karyawan.

Di Desa Kawasi, yang berbatasan dengan kawasan pertambangan Harita Nickel, kelompok perempuan juga dibantu mengembangkan usaha keripik pisang dan umbi-umbian. Mereka juga memproduksi abon ikan tuna, minyak kelapa, dan sambal roa dalam kemasan. ”Produk yang paling dicari adalah keripik pisang. Kami awalnya tidak mengira kalau keripik pisang dikemas dan dipasarkan seperti ini,” ujar Suryani, yang akrab dipanggil Mama Cahya, penggerak kelompok perempuan di Kawasi. Anggota kelompoknya pun berkembang dari Sembilan orangmenjadi 19 orang. Usaha kelompok keripik ini beromzet hingga Rp 24 juta per bulan sehingga sangat membantu menambah penghasilan anggotanya, yang sebagian besar keluarga nelayan. Selain nikel, sektor pertanian dan perikanan yang menghidupi warga dapat kembali menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. (Yoga) 

Para peladang tangguh dari Kalbar menikmati jalan hidup dan kesetiaan mereka pada alam. Saat kini harga beras melambung tinggi, mereka masih dikaruniai cukup persediaan, bahkan hingga tahun depan. ”Kami tidak terlalu terdampak kenaikan harga beras. Kami punya ladang. Berasnya melimpah,” kata Igoh (59), warga adat Dayak Iban, di Rumah Panjang Sungai Utik di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, Selasa (20/2). Bahkan, saat stok panen tahun lalu belum habis, dia akan panen lagi dalam waktu dekat. Menurut Igoh, panennya diperkirakan 1 ton beras dari sebagian lahan seluas 2 hektar. Jumlah itu akan mencukupi kebutuhan tiga anggota keluarganya hingga lebih dari setahun. Kondisi ini, lanjut Igoh, juga dirasakan masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik lainnya. Saat ini komunitas adat itu berjumlah 281 orang Sebagian tinggal di rumah tunggal. Namun, ada juga yang masih bermukim di Rumah Panjang khas suku Dayak. Dibangun pada 1978, rumah sepanjang 168 meter, dimana warga tinggal di 28 bilik. Untuk hidup, mereka memiliki wilayah adat Sungai Utik seluas 10.048 hektar. Seluas 9.480 hektar di antaranya hutan adat.

Di sana, warga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Tidak hanya beras, juga sayur-mayur dan buah-buah lokal. ”Saya dan masyarakat di kampung bahkan mengirim beras kepada anak-anak kami yang sedang bersekolah di luar daerah. Biasanya 5 kg per setiap panen agar mereka juga ikut menikmati hasil panen,” kata Igoh. Hal serupa terjadi di salah satu wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Dusun Sontas, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Temenggung (pemimpin adat) Benua Desa Entikong, Kanisius Kartus (49), Rabu (21/2) mengatakan, dirinya memiliki ladang seluas 2 hektar. Pekan depan, ia akan panen hingga 300 kg beras. Kartus mengatakan, dari lebih kurang 1.000 warga adat, 80 % masih berladang. Dengan demikian, kebutuhan pangan warga tetap terpenuhi. Tahun lalu, panen ladang milik adiknya mencapai 1 ton beras dan masih ada stok untuk konsumsi. ”Kami bahkan bisa mengirim beras untuk kerabat di luar daerah melalui taksi (moda transportasi mobil) antar kabupaten,” ucapnya. (Yoga)