Sulit Lepas dari Jerat Kemiskinan
Dominasi beras sebagai bahan pangan pokok di Indonesia
membuat setiap kenaikan harganya menjadi isu sensitif. Ironisnya, petani
sebagai produsen utama tidak langsung menikmati buah dari kenaikan harga
tersebut. Publik pun menilai kesejahteraan petani masih menjadi persoalan laten
yang sulit diselesaikan pemerintah. Temuan ini terekam dari hasil jajak
pendapat Litbang Kompas pada 26-28 Februari 2024 di 38 provinsi dengan 512
responden. Sebanyak 64,2 % responden menganggap sebagian besar petani masih
tergolong miskin. Hanya satu dari tiga responden yang menilai sebagian besar
petani sudah hidup berkecukupan. Selain itu, hampir separuh responden menilai
kenaikan harga beras pada Januari-Februari 2024 disebabkan oleh faktor alam,
terutama iklim yang mengganggu panen padi. Sebanyak 22 % publik juga mengaitkan
kenaikan harga beras dengan faktor politik.
Maraknya bantuan sosial beberapa bulan terakhir dinilai turut
memengaruhi berkurangnya stok beras. Selebihnya, sebagian menganggap adanya
permainan harga dari pihak kedua atau tengkulak (10,9 %) dan para pedagang yang
sengaja menimbun pasokan beras (10,6 %). Tampaknya dampak dari perubahan iklim
beberapa tahun belakangan ini memengaruhi persepsi masyarakat terhadap nasib
petani. Faktor alam atau iklim yang tak menentu dinilai 26,5 % responden
sebagai masalah utama yang dihadapi petani. Sebagian lain (24 %) menilai petani
masih kurang memiliki modal sehingga kurang bisa mengoptimalkan lahan yang
digarapnya. Namun, sebagian masyarakat juga menyoroti kebijakan impor beras
yang dilakukan pemerintah yang menyebabkan harga gabah petani jadi anjlok.
Program-program Kementan selama ini perlu dievaluasi secara
menyeluruh dengan fokus tidak hanya pada ketersediaan bahan pangan, tetapi juga
turut memperhatikan nasib kesejahteraan petani beras lokal. Di samping sejumlah
program yang sedang diupayakan pemerintah, masyarakat menilai sejumlah tindakan
perlu diprioritaskan guna meningkatkan kesejahteraan petani beras. Hampir
setengah masyarakat menilai bahwa pemerintah perlu tetap memastikan
ketersediaan pupuk bersubsidi. Hal lain, seperti memberikan bantuan modal berupa
uang, pembatasan produk beras impor, dan memotong rantai penjualan gabah, menjadi
prioritas lainnya yang perlu dijalankan pemerintah. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023