Data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi jagung nasional naik tajam dari 19 juta ton (2014) menjadi 30 juta ton (2018). Sementara itu, konsumsi menurun drastis dari 18,3 juta ton menjadi 15,5 juta ton/tahun. Dengan kondisi seperti itu, boleh dipastikan Indonesia sudah swasembada jagung. Namun, model swasembada di negeri ini terbilang ironis. Mengapa?
Realisasi produksi lebih besar dua kali lipat dari konsumsi tetapi harganya tetap tinggi. Padahal, negara penghasil lain seperti Argentina dan Brasil bisa menjual Rp 3.000 per kg. Jika harga jagung terus naik, akan berdampak pada kenaikan komoditas lainnya seperti daging ayam ras dan telur ayam. Tingginya harga jagung ditengarai karena faktor distribusi. Sebaran sentra produksi jagung, dan letak pabrik pakan ternak yang terpusat pada beberapa wilayah memicu tingginya biaya distribusi.
Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa beranggapan Indonesia sudah masuk perangkap impor. Penurunan impor jagung memicu kenaikan harga gandum sebagai bahan substitusi. Efek dominonya berimbas pada harga pakan, yang akhirnya mendorong naiknya harga telur dan daging ayam. Dwi mengusulkan agar upaya peningkatan produksi

CEPA untuk produk cokelat, manggis, salak dam kopi yang mengahasilkan komitmen ekspor senilai US$ 667,80 juta tahun ini. Perjanjian lainnya Cile CEPA untuk komoditas minyak sawit mentah dan jagung menghasilkan komitmen ekspor US$ 143,80 juta tahun ini. FTA untuk produk tepung, kelapa, mangga, sarang burung walet, kopi, madu, cokelat, teh dan reptil yang nilai ekspornya mencapai US$ 3 miliar tahun ini. Terakhir melalui Indonesia-european free trade area asociation dengan komoditas rempah-rempah, kakao, kopi, teh, produk kayu dan ikan menghasilkan komitmen ekspor US$ 1,2 miliar pada 2018.