PEMBANGUNAN Ibu Kota Nusantara (IKN) menambah tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya air di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Tanpa IKN, kawasan ini sebetulnya rentan mengalami kekeringan. Secara tren, jumlah hari hujan di kabupaten ini makin menurun. Curah hujan juga kian berkurang. Di Kecamatan Penajam dan Sepaku pada 2019 masing-masing sebesar 116 dan 122 milimeter per tahun. Ini jauh menurun dibanding curah hujan pada 2010 sebesar 239,5 dan 177,2 milimeter per tahun.

Selain itu, ada risiko kebutuhan air yang lebih besar di Penajam Paser Utara dibanding kapasitas produksinya. Dengan proyeksi pertambahan penduduk di kawasan Penajam Paser Utara sebesar 2,45 persen, kebutuhan air yang diperlukan mencapai 257,61 liter per detik. Sementara itu, kapasitas produksi air bersih di kawasan ini hanya 76,09 liter per detik. Kota terdekat selain IKN yang mengalami peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan air adalah Balikpapan.

Dengan adanya IKN, jumlah penduduk yang bermukim di wilayah tersebut akan makin banyak. Pun dengan kebutuhan airnya. Pemerintah perlu merancang berbagai upaya pengelolaan air berkelanjutan agar ibu kota baru tidak makin menyulitkan masyarakat sekitar berikut penduduk IKN nantinya.Bibit-bibit persoalan air di IKN sudah mulai terlihat. Proyek Bendungan Sepaku Semoi untuk kebutuhan penduduk ibu kota baru, misalnya, menahan akses masyarakat terhadap air Sungai Sepaku dari hulu untuk keperluan irigasi. Biasanya, meskipun kemarau, warga masih bisa memanfaatkan air dari Sungai Sepaku.  (Yetede)

PADA pengujung periode kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan yang sangat ironis mengenai bau-bau kolonialisme (reek of colonialism) yang ada di Istana Merdeka Jakarta dan Istana Bogor. Pernyataan ini dikemukakan Jokowi beberapa hari menjelang peringatan 17 Agustus 2024 yang diperingati di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Istilah "bau-bau kolonialisme" yang keluar dari mulut Jokowi penting untuk dikritik secara serius. Pasalnya, di balik nama Jakarta, sebagai kota pelabuhan terpenting di Asia Tenggara pada masa lampau, tersimpan aroma harum para pejuang yang telah mengorbankan harta, jiwa, dan raga mereka untuk merebut kemerdekaan. Karena itu, penamaan Jakarta, yang diambil dari kata "jaya" dan "karta", menggambarkan spirit kemerdekaan melawan kolonialisme.

Tak hanya itu, untuk menggenapi makna dan perjuangan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, dicetuskanlah ide pembangunan masjid yang menjadi simbol perjuangan rakyat Indonesia. Pencetusnya adalah Menteri Agama pertama, yaitu KH Wahid Hasyim. Ide ini kemudian direalisasi dengan membangun Masjid Istiqlal. Secara kebahasaan, Istiqlal bermakna kemerdekaan.

Pembangunan Masjid Istiqlal bermakna bahwa kemerdekaan Republik Indonesia diraih bukan karena keberhasilan aspek materiel semata, seperti senjata. Lebih jauh, pembangunannya menggambarkan keberhasilan para pendiri Indonesia menaklukkan ambisi pribadi dan hawa nafsu mereka sehingga mampu melawan kolonialisme serta mendirikan negara yang didesain untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. (Yetede)

MASYARAKAT adat sesungguhnya punya kemampuan menghasilkan produk dengan nilai keekonomian mencapai miliaran rupiah bahkan ratusan miliar dalam setahun. Hebatnya, hal ini dilakukan dari tempat mereka hidup di dekat kawasan hutan yang jauh dari hiruk-pikuk investasi korporasi besar. Pernyataan itu bukan asal omong atau klaim membabi buta. Sebab, hal ini merupakan salah satu kesimpulan dari Konsolidasi Hasil Studi (Nilai) Ekonomi Sumber Daya Alam dalam Pengelolaan Lanskap yang Berkelanjutan Kasus 6 Wilayah Masyarakat Adat yang disusun tim bidang ekonomi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Namun potensi itu belum tergali secara optimal. Persoalannya, para penentu kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang memiliki pengaruh kuat dalam menentukan arah serta orientasi pengelolaan hutan kurang paham secara menyeluruh tentang nilai hutan yang sesungguhnya. Mereka juga kurang paham adanya pilihan?pilihan ekonomi yang tersedia di lanskap hutan di mana masyarakat adat hidup sehari-hari.

Masyarakat adat lebih sering dipandang sebagai penghambat pembangunan di Indonesia. Pandangan ini muncul terutama ketika penentu kebijakan bicara soal pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan lingkungan. Mereka lebih melihat investasi korporasi besar sebagai solusi utama, mengabaikan opsi ekonomi lebih berkelanjutan yang dihasilkan masyarakat adat. Situasi dan pandangan tersebut berkontribusi pada lambatnya proses pengakuan dan pelindungan hak-hak masyarakat adat. Hal ini juga terlihat dari Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) yang masih terus tertunda. (Yetede)

Tradisi Taman Budaya sebagai ruang publik, berakar kuat pada peradaban Nusantara semula jadi. Prasasti Tulang Tuo bertajuk 23 Maret 684M, mengisahkan pembangunan Taman Ksetra oleh Sri Jayanasa, sebagai tempat terbuka bagi para pejalan yang kehausan badan dan pengetahuan. Tempat untuk penyegaran diri dan berdialog saling mengingatkan bagi pemuliaan budi. Bentuk paling monumental Taman Budaya adalah pendirian Borobudur sebagai Kamulan Bumi Sambara. Yakni tempat untuk menyemai dan memetik kebajikan, keindahan dan pengetahuan (prasasti Kayumwungan 824M). Dari generasi ke generasi, rasa rindu akan taman budaya ini, terekam pada arkatipe kolektif; hingga kita memperoleh bayangannya pada lanskap IKN ibu kota Nusantara.

Sejak Kongres Kebudayaan Magelang 1948, "Taman Kebudayaan" untuk pengajaran, selalu dibicarakan bersamaan dengan "Taman Siswa" untuk pendidikan. Namun baru pada Dirjen Kebudayaan Prof Ida Bagus Mantra, keinginan terpendam ini dihidupkan. Setelah mewakafkan tanah keluarganya, dibangunlah Taman Budaya Bali (salah kaprah diterjemahkan sebagai Bali Art Centre) dan diselenggarakan Pesta Kesenian Bali pertama kali pada tahun 1978, yang semarak dan berkelanjutan hingga saat ini. Bali kemudian menjadi model dan rujukan pendirian Taman Budaya di berbagai propinsi, yang dikelola secara langsung oleh Dirjen Kebudayaan. Untuk kegiatan kesenian, pengaruh dari Taman Ismail Marzuki, yang lebih dahulu berdiri 1968, tak terelakan. Meskipun awal tujuan pendirian Taman Budaya, arahan Prof Mantra;"... akan berfungsi sebagai laboratorium dan etalase, sekaligus juga sebagai tempat pendidikan dan pelatihan seni." (Yetede)