IKN Yang Semakin Ngawur
KENGAWURAN demi kengawuran di seputar proyek Ibu Kota Nusantara bermunculan tiada henti. Yang terbaru adalah rencana pemerintah memberikan insentif kepada aparatur sipil negara yang pindah ke IKN. Jika iming-iming ini diberikan, kenaikan anggaran jelas tak bisa dibendung. Dulu Presiden Joko Widodo sesumbar bahwa pembangunan IKN tak akan menggunakan duit negara. Belakangan dia mengalokasikan Rp 90,4 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sekitar 20 persen dari total kebutuhan pembangunan IKN yang mencapai Rp 466 triliun. Sisanya, antara lain, diklaim akan didanai oleh investasi swasta. Tapi dana swasta yang dinanti-nanti rupanya seret.
Hingga akhir tahun ini, Jokowi akan menghabiskan Rp 71,8 triliun dana APBN buat IKN. Angka itu tak termasuk insentif bagi ASN yang pindah ke sana. Bisa dipastikan, insentif tersebut akan menyedot anggaran dan menjadi beban baru. Pemerintah berencana memindahkan 32.937 pegawai. Tapi prioritas utama saat ini mengirim 11.916 pegawai dari 38 kementerian dan lembaga ke IKN, yang terdiri atas pejabat struktural eselon I, eselon II, dan pejabat fungsional. Untuk pejabat eselon I, misalnya, insentif diusulkan sebesar Rp 100 juta. Ini tak termasuk tunjangan pionir bagi ASN yang pindah pada tahap awal. Juga biaya pemindahan yang mencakup biaya transportasi, pengepakan, dan biaya tunggu, termasuk penginapan transit jika dibutuhkan. (Yetede)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023