Indikasi konsumsi rumah tangga akan tumbuh melambat pasca Ramadan dan Idul Fitri, makin menguat. Hal ini tecermin dari menurunnya sejumlah indikator dini konsumsi masyarakat. Terbaru, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) berdasarkan Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) bulan Mei 2024 turun 2,5 poin ke level 125,2. Dari data tersebut pula, IKK hanya mencatat kenaikan pada bulan Maret dan April 2024, yang bertepatan dengan momentum puasa dan Lebaran. Penurunan IKK disebabkan oleh pelemahan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 4 poin ke level 115,4. Baik karena penurunan indeks penghasilan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama (durable goods). Dari survei itu, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi turun dari 73,6% menjadi 73,0%. Sementara proporsi pembayaran cicilan/utang naik dari 9,7% menjadi 10,3%. Sedangkan proporsi pendapatan konsumen yang disimpan relatif stabil, yaitu sebesar 16,6%.

Selain itu, indikator dini konsumsi masyarakat yang lain, yakni Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur RI pada bulan Mei juga tercatat turun dari 52,9 menjadi 52,1. Penurunan memang disebabkan oleh melemahnya permintaan luar negeri. Namun, pertumbuhan permintaan dalam negeri cenderung terbatas. Bahkan perusahaan khawatir dengan tanda-tanda penurunan permintaan pasar akan semakin intensif dalam 12 bulan ke depan. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, turunnya keyakinan konsumen sejalan dengan berakhirnya Lebaran dan mudik yang menjadi pendorong kenaikan belanja konsumen di April. Di saat bersamaan, biaya hidup masyarakat cenderung naik karena beberapa hal. Belum lagi, "(Rencana) potongan Tapera yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk menahan belanja terutama belanja barang tahan lama," kata Josua kepada KONTAN, Senin (10/6). Kondisi tersebut akan berdampak terhadap kinerja penjualan. Senada, Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo juga berharap pada semester II 2024 ini, pemerintah bisa mendorong realisasi belanjanya agar daya beli masyarakat kembali meningkat. 

Untuk pertama kalinya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan sasaran inflasi yang diproyeksikan sebesar 2,5% year-on-year (YoY) untuk 3 tahun beruntun. Hal ini diatur dalam Permenkeu 31/2024 yang diteken dan mulai berlaku pada 16 Mei 2024. Target 2,5% mulai berlaku pada 2025, 2026, dan 2027 dengan deviasi 1%. Kebijakan tersebut niatnya untuk membantu Bank Indonesia (BI) dalam mengendalikan inflasi melalui optimalisasi kebijakan anggaran negara, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat saat terjadi guncangan akibat kenaikan indeks harga konsumen. Namun, kebijakan itu tetap menimbulkan beberapa pertanyaan kritis. Salah satunya adalah potensi kontradiksi dengan proses penyusunan APBN 2025, yang masih dalam tahap pembahasan asumsi dasar ekonomi makro. Apabila target inflasi yang ditetapkan dalam APBN berbeda dengan Permenkeu 31/2024, pemerintah perlu melakukan penyesuaian yang berpotensi memicu kebingungan dan ketidakpastian di kalangan pelaku ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter seharusnya saling mendukung dan berjalan selaras untuk mencapai stabilitas ekonomi. 

Oleh karena itu, langkah ‘solo karier’ Kemenkeu dalam menetapkan target inflasi dikhawatirkan dapat mengganggu harmoni kebijakan yang selama ini terjalin antara BI dan Kemenkeu. Dalam konteks kebijakan belanja, penetapan target inflasi oleh Kemenkeu kemungkinan mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas harga melalui kontrol yang lebih ketat atas belanja pemerintah. Dengan target inflasi yang jelas, Kemenkeu dapat mengarahkan alokasi anggaran untuk mendukung sektor-sektor yang paling rentan terhadap inflasi. Misalnya, belanja subsidi pangan dan energi bisa ditingkatkan untuk mengurangi beban inflasi bagi masyarakat miskin. Selanjutnya, apakah BI akan mengikuti target inflasi yang ditetapkan oleh Kemenkeu dalam menentukan kebijakan moneter tahun depan juga menjadi isu yang patut diperhatikan. BI memiliki otonomi dalam menetapkan kebijakan moneter, termasuk target inflasi, berdasarkan analisis dan proyeksi makroekonomi yang komprehensif. 

Jika BI memutuskan untuk menetapkan target inflasi yang berbeda dari Kemenkeu, ini dapat menimbulkan disonansi kebijakan yang dapat memengaruhi kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi. Skenario terburuknya adalah apabila asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang sedang dibahas tidak sejalan dengan target inflasi yang ditetapkan Kemenkeu, pemerintah harus melakukan penyesuaian yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga politis. Potensi ketidakselarasan bisa menciptakan ketidakpastian di pasar, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Komite ini dapat berfungsi sebagai forum untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter, memastikan bahwa target inflasi yang ditetapkan konsisten dan didukung oleh kebijakan anggaran dan moneter yang sinergis. Selain itu, transparansi dan komunikasi yang efektif kepada publik juga menjadi kunci. Pemerintah dan BI perlu menjelaskan secara terbuka mengenai alasan dan dasar penetapan target inflasi, serta kebijakan ini bisa efektif diterapkan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil, serta untuk menghindari spekulasi yang tidak perlu.

Tantangan besar ekonomi pada tahun depan tak menyurutkan ambisi pemangku kebijakan untuk memasang target yang cukup ambisius dalam menentukan angka inflasi. Faktanya, berbagai dinamika terutama yang bersumber dari eksternal pun berisiko memunculkan tekanan dalam konteks perdagangan, manufaktur, hingga konsumsi masyarakat. Misalnya, perlambatan ekonomi global, gejolak harga komoditas sumber daya alam (SDA), tingginya suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed), pelemahan rupiah, hingga lambannya normalisasi infl asi global. Namun, pemerintah justru memasang target inflasi yang cukup ambisius sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 31/2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027. Dalam beleid yang diundangkan 3 Juni 2024 itu, inflasi pada 2025 dan 2026 ditargetkan 2,5% (year-on-year/YoY), sedangkan pada 2027 di angka 2,5% (YoY) dengan deviasi 1%. 

Tentu angka tersebut terbilang cukup muluk. Apalagi, dalam pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 di level panitia kerja (Panja) kemarin, Kamis (6/6), pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati target inflasi berkisar 1,5%—3,5%. Sekadar mengingatkan, rendahnya inflasi tidak sepenuhnya pertanda buruk, sepanjang kondisi itu juga ditopang oleh stabilitas harga dan inflasi inti yang memotret daya beli secara riil. Begitu pula inflasi tinggi, yang di satu sisi menggambarkan adanya geliat konsumsi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik situasi tersebut akan memicu gejolak perekonomian nasional. Dalam konteks inilah sasaran inflasi perlu disusun lebih realistis diiringi dengan kebijakan belanja yang berfokus pada penguatan daya beli. Persoalannya, pada saat bersamaan pemerintah justru membuka ruang pemangkasan belanja guna menekan defi sit lantaran DPR RI memandang target defi sit sebesar 2,45%—2,82% pada 2025 terlampau lebar. (Bisnis, 6/6). 

Merepsons dinamika ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, mengatakan sasaran infl asi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu merupakan hasil kesepakatan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Febrio menambahkan, nantinya angka sasaran inflasi akan mengacu pada asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPR RI. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad, menyampaikan bahwa menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah sangat penting dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, dinamika dan risiko dari sisi global serta potensi dampaknya ke Indonesia masih menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Sementara itu, kalangan pelaku usaha dan pakar ekonomi mengkritisi target inflasi yang dipandang kurang tajam. Di satu sisi, sasaran dalam PMK No. 31/2024 terlampau ambisius, sementara target dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 relatif moderat. 

Faktanya, potensi lesatan inflasi hingga melambung di atas sasaran PMK No. 31/2024 maupun Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 sangat besar. Selain faktor global, kebijakan domestik juga akan memengaruhi lonjakan inflasi, utamanya soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, mengatakan penaikan tarif PPN akan mengerek angka inflasi yang cukup signifikan. Menurutnya, solusi ideal untuk menekan inflasi adalah membatalkan atau menunda kenaikan PPN sekaligus menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate yang saat ini sebesar 6,25%. "Jika pemerintah membatalkan kenaikan tarif PPN dan BI menurunkan suku bunga acuan, maka inflasi dapat dikendalikan di level 2,5%," katanya. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, memprediksi arah kebijakan belanja masih akan berkutat pada sisi konsumsi masyarakat. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, menyarankan kepada pemerintah untuk mengkalkulasi ulang target inflasi pada tahun depan.

Berbagai upaya yang dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sukses menekan lonjakan harga pangan pada Mei 2024. Namun, sejumlah langkah pengendalian tak boleh berhenti lantaran adanya risiko cuaca ekstrem pada paruh kedua tahun ini yang berisiko mendorong laju inflasi ke level tinggi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) pun tetap masih mengetatkan kontrol terhadap harga komoditas di pasaran, meski telah sukses menekan lonjakan harga pangan pada Mei 2024 hingga terjadi deflasi bulanan 0,1%. Hal ini lantaran adanya ancaman kekeringan yang diproyeksi kembali melanda wilayah ini, yang diperkirakan dapat membuat harga komoditas pertanian kembali melambung tinggi. Penjabat (Pj.) Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa sebagai upaya pengendalian inflasi sepanjang tahun ini, pihaknya berencana akan memberikan subsidi langsung ke pedagang atau distributor. 

Upaya ini, imbuhnya, merupakan bentuk pengendalian harga secara langsung ke masyarakat, sehingga harga komoditas yang bisa saja melambung sewaktu-waktu, diharapkan tidak terjadi di tingkat pedagang apabila subsidi ini diterapkan. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHbun) Sulsel Imran Jausi menambahkan, pihaknya juga akan melakukan antisipasi pengendalian harga dari sisi hulunya dengan optimalisasi lahan. Hal tersebut, imbuhnya, dilakukan guna meningkatkan siklus penanaman pada tahun ini. Pihaknya juga telah menyiapkan lahan seluas 13.648 hektare (ha) berupa lahan rawa yang akan dioptimalisasi. 

Di sisi lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (KPw BI Sulsel) mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda wilayah ini pada kuartal III/2024 dan kuartal IV/2024 bisa menjadi tantangan utama infl asi Sulsel. Kepala KPwBI Sulsel Rizky Ernadi Wimanda menjelaskan bahwa apabila kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik, maka bisa memengaruhi produksi beberapa komoditas utama yang kerap menjadi penyumbang infl asi terbesar, seperti beras dan ikan bandeng. Selain itu, dia menilai bahwa perubahan suhu muka air secara ekstrem bisa memengaruhi produksi ikan bandeng. Padahal, ikan bandeng dan beras diketahui selalu menjadi penyumbang infl asi paling besar di wilayah ini. Artinya, jika produksi dua komoditas ini terhambat, maka infl asi Sulsel sulit terkendali. Oleh karena itu, Bank Indonesia merekomendasikan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret terkait dengan tantangan itu. Selain itu, KPwBI Sulsel juga merekomendasikan beberapa strategi terkait dengan keterjangkauan harga dengan pembentukan neraca pangan di seluruh kabupaten/kota, melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM), perluasan Mini Distribution Center (MDC), serta operasi pasar yang terstruktur, masif dan serentak.

Sejumlah kalangan memprediksi harga beras di pasar diperkirakan melonjak lagi, seiring dengan berakhirnya musim panen raya padi di sejumlah daerah. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan bahwa musim panen raya padi pertama telah berlalu. Saat ini, lanjutnya, petani tengah memasuki musim panen raya padi kedua yang produksinya tidak sebesar saat panen raya pertama. Berkurangnya volume panen padi, menurutnya, berpotensi membuat harga gabah cenderung pada level yang lebih tinggi. “Yang perlu diingat, panen raya sudah berlalu, menurut kami kemungkinan harga gabah turun itu tidak akan terjadi lagi secara drastis,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (3/5). Pada musim panen raya lalu, Henry melanjutkan petani tidak menikmati keuntungan besar. Alasannya, harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah masih dipatok pada kisaran Rp6.000 per kilogram (kg). Seharusnya, pemerintah menetapkan HPP gabah petani sebesar Rp7.000 per kg melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Keputusan Bapanas melanjutkan relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium menjadi sekitar Rp14.900 per kg-Rp15.800 per kg juga hanya memberikan peluang lebih lama bagi perusahaan beras besar mengeruk keuntungan. 

Alasannya, terdapat margin yang begitu besar antara HPP gabah petani dengan HET beras premium. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan memperpanjang relaksasi HET beras medium dan beras premium mulai 2 Juni 2024 setelah kebijakan relaksasi sebelumnya berakhir pada 31 Mei 2024. Perpanjangan relaksasi HET diterapkan hingga regulasi baru berupa Peraturan Badan (Perbadan) terbit, sebagai perubahan dari Perbadan No.7/2023 tentang HET Beras. Relaksasi HET beras premium masih ditetapkan pada kisaran Rp14.900 per kg-Rp15.800 per kg bergantung wilayah. Hal yang sama berlaku HET beras medium pada kisaran Rp12.500 per kg-Rp13.500 per kg bergantung wilayah. Data Panel Harga Pangan Bapanas, rata-rata harga beras pada Mei 2024 sebesar Rp15.560 per kg telah melonjak 14,49% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan dengan harga beras premium pada Mei 2023 sebesar Rp13.590 per kg. Menurutnya, Kepala Negara telah menyetujui bansos beras diteruskan kembali tepatnya pada Agustus, Oktober, dan Desember pada tahun ini dengan skema pemberian setiap 2 bulan sekali. Arief mengatakan bahwa pemberian bantuan tersebut telah membuktikan kehadiran dan perhatian pemerintah yang terus menyokong perekonomian 22 juta keluarga. Geliat harga pangan dunia ditunjukan pada indeks harga pangan yang dirilis Food and Agriculture Organization (FAO) atau The FAO Food Price Index (FFPI) pada awal Mei 2024. FFPI April tahun ini tercatat mulai mengalami kenaikan menjadi 119,1 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di 118,8 poin, sementara FFPI Januari 2024 tercatat 117,7 poin. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2024, inflasi beras secara bulanan berada cukup tinggi di angka 5,32%. Akan tetapi, tingkat inflasi beras tersebut melemah dengan di Maret 2024 menurun ke 2,06% dan April 2024 tercatat minus 2,72%. 

Terbaru, inflasi beras di Mei 2024 kembali mengalami pelemahan menjadi minus 3,59% dengan andil terhadap inflasi minus 0,15%. Kondisi itu dipengaruhi ketersediaan stok beras yang memadai disebabkan produksi beras dalam negeri 3 bulan terakhir cukup tinggi. Plt Kepala BPS Amalia A. Widyasanti juga menyampaikan harga beras di tingkat grosir terjadi defl asi sebesar 3,11% secara bulanan (month-to-month/MtM) menjadi Rp13.471 per kg, dari sebelumnya Rp13.902 per kg. Amalia mengungkapkan penurunan harga beras turut terjadi di tingkat eceran. Secara tahunan, harga GKP juga mengalami peningkatan sebesar 4,64% dari Mei 2023 yang tercatat Rp5.583 per kg. Selanjutnya, harga gabah kering giling (GKG) di tingkat petani mengalami penurunan pada Mei 2024. Namun secara tahunan, harga GKG mengalami peningkatan. BPS mencatat harga GKG turun sebesar 4,06% MtM menjadi Rp6.676 per kg dan naik 8,40% YoY, dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp6.158 per kg. Sementara itu, pemerhati pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebutkan bahwa harga gabah cenderung berisiko menanjak seiring surplus produksi yang tipis.

Perekonomian Indonesia pada Mei 2024 secara month to mont (mtm)  mencatatkan deflasi 0,03%, menambah catatan tren deflasi yang sering terjadi pada bulan-bulan pasca-Lebaran. Deflasi pada bulan lalu disumbang oleh penurunan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,29% dengan kontribusi ke deflasi 0,08% serta penurunan tarif kelompok transportasi sebesar 0,36% dengan kontribusi ke deflasi 0,04%. Dari kelompok pertama, komoditas yang dominan memberikan andil ke deflasi yaitu beras sebesar 0,15%, daging ayam ras dan ikan segar masing-masing sebesar 0,03%, serta tomat dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,02. Untuk kelompok transportasi, yang dominan memberikan andil ke deflasi adalah tarif angkutan antarkota 0,03%, tarif angkutan udara 0,02%, dan tarif kereta api 0,001%. Namun tingkat deflasi mtm pasca-Lebaran pada tiga tahun terakhir tergolong tiis bahkan sempat inflasi, yakni inflasi 0,4% pada Mei 2022. (Yetede)

Tugas bank sentral diantaranya mengendalikan inflasi. Untuk bank sentral AS (The Fed), target inflasi adalah 2 %. Kompleksitasnya, selain dari sisi permintaan, sumber tekanan inflasi juga bersumber dari fragmentasi globalisasi akibat ketegangan geopolitik. Apakah target inflasi The Fed masih realistis? Sebab, fungsi reaksi atau ekspektasi dari para pelaku ekonomi sangat mungkin sudah berubah sesuai perkembangan dunia saat ini. The Fed berhasil menurunkan inflasi dari tingkatnya yang tertinggi di 9,1 % per Juni 2022 ke 3,4 % per April 2024, melalui 11 kali kenaikan suku bunga sejak Maret 2022, dimulai dari 0,5 % sampai 5,25 % saat ini. Tapi, inflasi tidak kunjung turun sampai kisaran 2 % hingga suku bunga acuan tetap dipertahankan tinggi. Inflasi AS sempat turun mencapai 3,1 % pada Januari 2024, tetapi naik lagi mencapai 3,5 % pada Maret 2024, baru turun kembali ke 3,4 % pada April 2024.

Ini menimbulkan wacana bahwa The Fed perlu lebih pragmatis mengingat target 2 % mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi perekonomian. Dari tren 5 tahunan, keseimbangan baru inflasi tampaknya terjadi di kisaran 3 % sejak Juni 2023. Pada saat yang sama, pertumbuhan AS triwulan I-2024 turun drastis ke 1,6 %, dari 3,4 % pada triwulan sebelumnya. Situasi ini, oleh sebagian ekonom, juga diterjemahkan sebagai tanda-tanda stagflasi, situasi terburuk untuk perekonomian di mana inflasi dibarengi oleh kontraksi pertumbuhan. Timbul wacana agar The Fed lebih pragmatis, merevisi target ”inflasi ideal” ke kisaran 3 % sampai 3,5 %. Permasalahannya, guna menjaga kredibilitas dan reputasinya, The Fed harus konservatif, menunggu data inflasi, pertumbuhan, dan pengangguran yang akan datang.

Dengan kata lain, perancangan kebijakan bergeser ke ex-post information dibandingkan dengan melihat ke depan (ahead of the curve). Persistensi inflasi di AS terjadi dewasa ini bersumber pada ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di sektor perumahan. Imbas dari dollar yang terlalu kuat terlihat pada pergeseran konsumsi masyarakat AS, dari berwisata di dalam negeri ke luar negeri, yang berdampak pada penurunan pertumbuhan. Ini justru merupakan berkah bagi sektor jasa negara-negara lain seperti zona euro. Kombinasi dari berbagai hal di atas menimbulkan ekspektasi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga pada triwulan III-2024 (Goodkind, Mei 2024). Ini untuk mencegah agar trade-off antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak menjadi semakin buruk di mana inflasi tetap tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi semakin rendah. (Yoga)

Inflasi Thailand pada April naik untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan. Kenaikan ini didorong kebijakan pemerintah yang mengizinkan pengecer minyak menaikkan harga solar. Selain itu, inflasi terdorong oleh kenaikan harga makanan segar dan kemasan akibat gelombang panas yang meningkat di Thailand. Kementerian Perdagangan melaporkan, inflasi Thailand berdasar consumer price index (CPI) naik 0,2% di April. Sementara konsensus analis sebelumnya memprediksi CPI turun 0,2%. Kenaikan inflasi sejalan dengan target Bank of Thailand. Bank ini menargetkan inflasi akan kembali ke kisaran 1%- 3% pada akhir tahun.

Kolaborasi antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dinilai cukup berhasil mengendalikan tingkat inflasi di Indonesia. Bahkan, momok bagi perekonomian setiap negara itu bisa ditekan hingga level yang cukup rendah. Inflasi di Tanah Air yang pada Desember 2014 sempat berada di level 8,36% secara year on year (yoy), sukses dipangkas menjadi hanya 3% (yoy) pada April 2024. Saat ini, Indonesia pun masuk dalam kelompok negara-negara yang memiliki tingkat inflasi yang rendah, meski sebelum serendah China yang pada maret 2024 hanya mencatatkan inflasi 0,1% dan Malaysia 1,8%. Sementara sejumlah negara yang memiliki inflasi diatas Indonesia adalah Vietnam yaitu 4,4% (April 2024), Amerika Serikat, 3,5% (Maret 20024), dan India  4,45% (Maret 2024). Bahkan perekonomian Turki pada Maret 2024 membukukan inflasi hingga 68,5%. Namun demikian, kesuksesan serupa  belum bisa di toreh dalam pengelolaan nilai tukar rupiah terhadap dolar  AS. Faktanya, alih-alih seperti sebelum krisis tahun 1997 yang hanya Rp2,441 per dolar AS, stabilitas nilai rupiah pun hingga kini belum bisa kembali  seperti sebelum krisis keuangan global 2007-2008. (Yetede)

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi tahunan pada April 2024 mencapai 3%. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Maret 2024, sebesar 3,05% (YoY). Penurunan inflasi tahunan tersebut terkonfirmasi dengan angka bulanan. Sepanjang April 2024 inflasi yang dicatatkan BPS hanya 0,25% (month-to-moth/MtM). Meski pada Maret 2024 mencatatkan deflasi 0,97%, inflasi pada bulan lalu tergolong melandai. Bahkan, BPS mencatat bahwa inflasi pada April 2024 yang bertepatan dengan hari raya Idulfitri 1445 H, terendah dalam 3 tahun terakhir. Tercatat, inflasi saat Lebaran pada April 2023 sebesar 0,33% (MtM), Mei 2022 sebesar 0,40%, serta Mei 2023 0,32%. Tren inflasi yang makin melandai ini terjadi akibat komponen harga bergejolak, sehingga masyarakat cenderung menahan daya beli. 

Beberapa harga bahan pangan justru mencatatkan deflasi karena koreksi daya beli tersebut. Sementara itu, komponen yang memberikan andil inflasi besar pada masa mudik ini adalah transportasi, yakni 0,12%. Bahkan, BPS mencatat transportasi merupakan kelompok yang memberikan andil inflasi terbesar pada momen Lebaran dalam 5 tahun terakhir. Beberapa hari lalu, BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps ke posisi 6,25%. Alasan bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Namun, tujuan utama kenaikan BI Rate itu untuk meredam inflasi dari ketidakstabilan nilai tukar. Bank sentral sebelumnya pada 19 Oktober 2023 telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 6% setelah hampir 10 bulan bertahan di level 5,75%. BI secara persisten mengerek suku bunga acuan sejak 23 Agustus 2022 menjadi 3,75% setelah hampir 2 tahun bertahan di 3,50%. 

Terakhir The Fed mengerek bunga acuan pada Juli 2023. Terparah suku bunga dikerek sebesar 3,0% dalam tempo 6 bulan. Agresivitas bank sentral AS mengerek suku bunga itu membuat geger seluruh dunia. Dolar AS kembali ke negara Paman Sam. Akibatnya terjadi gejolak nilai tukar sangat dalam. Pun dengan Indonesia. Pasca-Lebaran, nilai tukar rupiah sempat terjerembab ke level Rp16.200, terendah dalam 4 tahun terakhir.Pelemahan nilai tukar disebabkan oleh bayang-bayang kebijakan The Fed yang disertai dengan perang Iran-Israel. Situasi politik dan kebijakan bank sentral AS saat ini dalam situasi dinamis. Buktinya, pascakenaikan suku bunga acuan, nilai tukar rupiah masih berkutat di level Rp16.100—Rp16.200 per dolar AS. Pemodal asing tidak tergiur dengan iming-iming imbal hasil yang ditawarkan BI.