Inflasi Indonesia pada November 2024 mengalami kenaikan sedikit menjadi 0,30% month-to-month (mtm), namun secara tahunan, tingkat inflasi mencatatkan angka terendah dalam tiga tahun, yakni 1,55% year-on-year (yoy). Inflasi ini didorong oleh harga-harga bergejolak, seperti bawang merah, tomat, dan daging ayam. Namun, inflasi inti dan yang diatur pemerintah tetap rendah. Amelia Adininggar Widyasanti, Plt Kepala BPS, menjelaskan bahwa rendahnya inflasi tahunan disebabkan oleh tidak adanya lonjakan permintaan besar dan harga-harga yang stabil di komponen harga bergejolak.

Inflasi di Indonesia diperkirakan akan meningkat pada bulan November 2024, terutama didorong oleh kenaikan harga bahan pangan menjelang akhir tahun. Para ekonom memproyeksikan inflasi bulanan November berkisar antara 0,22% hingga 0,36% month-to-month (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Oktober yang hanya 0,08% mtm. Secara tahunan, inflasi diperkirakan berada pada angka 1,46% hingga 1,77% year-on-year (yoy).

Rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 diprediksi akan berdampak terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun masih pada level yang moderat. Pasalnya, harga-harga sejumlah komoditas akan ikut terkerek naik. Sejumlah emiten, khususnya sektor ritel diprediksi akan terkena dampak dari kebijakan tersebut. Senior Technical Analyst Mirea Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menilai, kenaikan PPN menjadi salah satu sentimen yang akan  dicermati pelaku pasar saham. Sebab, kebijakan itu akan berdampak ke daya beli masyarakat. "Kebijakan menaikkan PPN menjadi 12% pada tahun depan jika tanpa diimbangi dengan adanya program stimulus dari pemerintah, itu akan membuat kemampuan daya beli masyarakat relatif stagnan. Masyarakat akan meningkatkan saving yang tentu otomotis akan menghambat kinerja pertumbuhan dari sisi topline (pendapatan) emiten-emiten (sektor) retail terkait," ungkap Nafan  Aji kepada Investor Daily. Namun demikian, kata dia, semua emiten terutama sektor retail akan melakukan mitigasi guna menghadapi konsekuensi dan kebaijakan kenaikan PPN tersebut. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) memberikan sinyal penurunan suku bunga acuan (BI Rate) sebagai langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa kebijakan moneter akan tetap seimbang, dengan fokus pada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan hingga 2025. Perry juga mengungkapkan adanya ruang untuk penurunan suku bunga, meskipun belum ada waktu pasti kapan langkah ini akan diambil.

Inflasi di Indonesia pada Oktober 2024 mencapai 0,08% (mtm) setelah mengalami deflasi selama lima bulan. Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), menyatakan bahwa komoditas emas perhiasan menjadi pendorong utama inflasi bulan ini dengan kontribusi sebesar 0,06%. Secara tahunan, inflasi emas perhiasan mencapai 35,82% (yoy), seiring meningkatnya harga emas global akibat ketidakpastian geopolitik, seperti konflik di Timur Tengah dan Ukraina-Rusia, serta kebijakan moneter The Fed yang menurunkan suku bunga, mendorong investor untuk beralih ke emas sebagai aset aman.

Selain emas, inflasi juga disumbang oleh komoditas lain, seperti daging ayam ras, bawang merah, dan tomat. Meski inflasi inti naik menjadi 0,22% (mtm) dan 2,21% (yoy), komponen harga bergejolak tetap mencatat deflasi 0,11% (mtm).

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menilai kenaikan inflasi ini belum menunjukkan perbaikan daya beli masyarakat. Menurutnya, inflasi tahunan yang rendah sejak 2021 dan tren PMI Manufaktur di bawah 50 menunjukkan lemahnya konsumsi rumah tangga. Bhima memperkirakan inflasi akan meningkat pada awal 2025 dengan penerapan tarif PPN 12%, yang bisa menekan permintaan lebih lanjut. Ia menyarankan pemerintah segera meluncurkan stimulus berupa peningkatan upah minimum dan perluasan bantuan sosial bagi masyarakat kelas menengah yang rentan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan inflasi pada Oktober 2024 mencapai 0.08%, inflasi tahunan mencapai 1,71% secara tahunan (yoy) dan inflasi tahun kalender 0,82% dari awal tahun (year-to-date/YTD). Jika dilihat berdasarkan komoditas pendorong tercatat emas memberikan andil yang besar pada inflasi Oktober 2024. "Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan dengan andil  inflasi 0,06%," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalan konferensi pers di Kantor BPS. Amalia mengatakan, kenaikan harga emas ini terjadi karena di pasar global  karena dipengaruhi ketidakpastian geopolitik seperti konflik di Timur Tengah dan konflik Rusia-Ukraina.

Dan tekanan geopolitik ini membuat orang memilih emas sebagai instrumen investasi. "Selain kondisi geopolitik, tentunya kenaikan harga emas terjadi karena kebijakan moneter yang ditetapkan The Fed, dimana ada tren penurunan suku bunga The Fed dan ini juga memacu para investor untuk beralih ke komoditas emas," tutur Amalia. Dia menyatakan inflasi emas secara year on year di bulan Oktober ini sebesar 35,82%. Pergerakan harga emas mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir. Jika melihat kondisi emas pada tahun 2020 sampai 2024 harga emas tertinggi terjadi pada Agustus 2020. Perkembangan inflasi komoditas emas sejalan dengan perekonomian dunia. (Yetede)

Inflasi pada Oktober 2024 mengakhiri deflasi lima bulan beruntun sejak Mei 2024. Inflasi tersebut terutama dipicu kenaikan harga emas perhiasan, nasi lauk, dan kopi yang juga menjadi bagian dari inflasi inti. Inflasi inti mencerminkan hubungan antara harga barang dan jasa dengan tingkat pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen tidak berubah, konsumen akan memiliki daya beli yang lebih rendah. Begitu pula sebaliknya. BPS, Jumat (1/11) merilis tingkat inflasi nasional pada Oktober 2024 sebesar 0,08 % secara bulanan dan 1,71 % secara tahunan. Sebelumnya pada Mei-September 2024, Indonesia mengalami deflasi beruntun sebesar 0,03 %, 0,08 %, 0,18 %, 0,03 %, dan 0,12 %.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, inflasi bulanan pada Oktober 2024 didorong inflasi komponen inti sebesar 0,22 %. Untuk komponen harga yang diatur pemerintah dan yang bergejolak, masih deflasi masing-masing 0,25 % dan 0,11 %. Komoditas yang dominan mengalami dan memberikan andil inflasi pada komponen inti adalah emas perhiasan, nasi lauk, dan kopi bubuk. Secara bulanan, tingkat inflasi emas perhiasan sebesar 4,44 %, nasi lauk 0,67 % dan kopi bubuk 2,31 %. ”Secara tahunan, emas perhiasan mengalami inflasi 35,28 %, kopi 17,53 %, dan nasi lauk 2,54 %,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. Menurut Amalia, kenaikan harga emas di dalam negeri dipengaruhi kenaikan harga emas dunia. Begitu harga emas dunia naik, harga emas di Indonesia naik secara otomatis. (Yoga)

Kenaikan inflasi Agustus 2024 akibat biaya pendidikan yang dilaporkan BPS perlu menjadi perhatian pemangku kebijakan. Komersialisasi pendidikan belum dibarengi kebijakan berkeadilan. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, di Jakarta, Rabu (4/9) menegaskan, biaya pendidikan dasar masyarakat mestinya ditanggung negara sesuai amanat Pasal 31 UUD 1945. Konstitusi menjamin tiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ”Ini kenyataan aneh. Bagaimana bisa pendidikan dasar yang mestinya wajib dibiayai dan ditanggung oleh pemerintah, kok, malah jadi penyumbang inflasi terbesar,” kata Ubaid.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/9), Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengumumkan inflasi Agustus 2024 sebesar 2,12 % secara tahunan atau 0,87 % secara kalender berjalan. Secara bulanan terjadi deflasi 0,03 %. Pada bulan Agustus 2024, kelompok pendidikan mengalami inflasi 0,65 %, lebih rendah dibanding tingkat inflasi Juli 2024, tetapi kelompok ini memberi andil inflasi 0,04 % terhadap inflasi umum. Tren inflasi tertinggi terjadi pada biaya SD, di 1,59 %, diikuti biaya SMP 0,78 %, biaya SMA 0,36 %, serta biaya akademi atau perguruan tinggi 0,46 %. Menurut Pudji, inflasi pada kelompok pendidikan disebabkan kenaikan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan uang kuliah tunggal (UKT) pada sejumlah perguruan tinggi.

Bahkan, kenaikan UKT menjadi faktor utama dalam kenaikan inflasi karena naik 0,46 %. ”Jadi, ini kami mencatat kalau untuk uang sekolah itu, khususnya di sekolah swasta, dan kalau perguruan tinggi, ya, kalau memang menerapkan UKT, berarti ini karena kenaikan UKT,” ujarnya. Data BPS ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih menjadi sesuatu yang mewah dan berdampak pada keberlanjutan sekolah anak. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 menunjukkan hanya 10,15 % penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. (Yoga)