Reserve Bank of India (RBI) memangkas suku bunga acuan untuk pertama kalinya dalam hampir lima tahun terakhir pada Jumat (07/02/2025). Bank sentral India tersebut berupaya mendorong perekonomian yang lesu, dan turunnya laju inflasi menuju target 4%. Monetary Policy Committee (MPC) atau Komite Kebijakan Moneter, yang terdiri atas tiga anggota RBI dan tiga anggota eksternal, memangkas suku bunga repo (repo rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25% setelah bertahan selama sebelas pertemuan kebijakan berturut-turut. Keputusan tersebut sejalan dengan jajak pendapat Reuters, dimana lebih dari 70% ekonom memperkirakan penurunan seperempat poin, sekaligus menandai penurunan suku bunga acuan India pertama sejak 20 Mei 2020. Sementara keenam anggota MPC memilih menurunkan suku bunga dan mempertahankan sikap netral atas kebijakan moneter. Dalam catatan MPC, meskipun diperkirakan pulih, pertumbuhan ekonomi India masih jauh dari rendah daripada 8,2% yang dicapai di periode 2023-2024. Selain itu, dinamika inflasi telah membuka ruang untuk pelonggaran suku bunga. Demikian diungkapkan Gubernur RBI Sanjay Malhota. (Yetede)

Tren inflasi yang rendah memberikan peluang bagi Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga, BI menghadapi dilema karena faktor-faktor eksternal, terutama pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang dipengaruhi oleh ketegangan perang dagang global. Meskipun Indonesia mencatatkan deflasi 0,76% pada Januari 2025, yang sebagian besar dipengaruhi oleh diskon tarif listrik, kondisi global yang tidak stabil membuat BI sulit untuk segera menurunkan suku bunga.

Ekonom seperti Hosianna Evalita Situmorang dan Josua Pardede memperkirakan bahwa BI akan mempertahankan suku bunga acuan 5,75% untuk saat ini, dengan fokus pada perbaikan nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi. Gubernur BI, Perry Warjiyo, sebelumnya menyatakan bahwa meskipun ruang untuk penurunan suku bunga masih terbuka, keputusan berikutnya akan sangat bergantung pada dinamika ekonomi global dan nasional.

Selain itu, kalangan pengusaha seperti Shinta Widjaja Kamdani dari Apindo menganggap deflasi pada Januari sebagai fenomena sementara yang disebabkan oleh intervensi pemerintah, dan memperkirakan inflasi akan kembali naik ke level target pemerintah 1,5%-3,5% pada Februari dan bulan-bulan berikutnya, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

Pada Januari 2025, Indonesia mencatat deflasi sebesar 0,76%, yang merupakan deflasi terdalam dalam 26 tahun terakhir sejak September 1999. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa deflasi ini didorong oleh diskon tarif listrik 50% yang diberikan pemerintah serta potongan harga tiket pesawat dan kereta api. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang melemah.

Inflasi di awal tahun 2025 diperkirakan tetap terkendali, meskipun ada faktor musiman seperti libur panjang akhir tahun dan perayaan Imlek. Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, memperkirakan inflasi Januari mencapai 0,3% month to month (mtm) dan 1,83% year on year (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Menurutnya, tren ini menunjukkan perbaikan daya beli masyarakat yang didukung kebijakan moneter proaktif Bank Indonesia.

Keputusan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN pada tahun 2025 berpotensi mengerek inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Meski sejumlah barang dan jasa dikecualikan dari pungutan PPN, kenaikan harga sulit dikontrol akibat adanya efek psikologis serta meningkatnya ekspektasi inflasi di pasaran. Kebijakan PPN 12 persen juga bakal berdampak besar terhadap rantai pasok industri dan distribusi pangan. Kendati ada stimulus 1 persen PPN yang ditanggung pemerintah, kebijakan itu tetap membebani pelaku usaha. Berdasarkan simulasi yang dibuat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 akan berpotensi menaikkan tingkat inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa. Namun, kenaikan inflasi itu diperkirakan masih terkendali, yakni sekitar 0,3 persen secara tahunan (year on year).

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, hal itu disebabkan komponen yang memiliki bobot besar terhadap inflasi, seperti bahan pangan pokok dan listrik, sudah dibebaskan dari pungutan PPN. ”Berhubung sebagian besar komponen yang bobotnya besar terhadap inflasi itu tidak di kenai PPN, sesuai hitungan kami, dengan melihat kebijakan PPN tahun sebelumnya, dampak kenaikan PPN terhadap inflasi mestinya tidak signifikan, masih terkendali,” kata Ferry Irawan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Selasa (17/12/2024). Meski demikian, jika berkaca pada pengalaman pemerintah menaikkan tarif PPN pada tahun 2022, efek dari kenaikan PPN terhadap inflasi sepanjang tahun sebenarnya sangat signifikan. (Yoga)