Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan ekspansi moneter dalam rangka burden sharing pemerintah dan BI berpotensi mengerek inflasi karena bertambahnya uang yang beredar di masyarakat. Lonjakan akan bergantung pada peningkatan aktifitas ekonomi. Meski demikian Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai hal ini dapat juga memberikan stimulus bagi perekonomian termasuk pasar keuangan domestic.

Mengutip dokumen rapat Menteri Keuangan dan bank sentral bersama dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, BI mengkaji pembelian Surat Utang Negara (SUN) oleh BI untuk pemulihan ekonomi public goods, Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM dan korporasi tahun 2020 akan meningkatkan inflasi tahun 2021 menjadi ke kisaran 5,26%-8,25%.

Ekonom Indef BIma Yudhistira juga sependapat bahwa ada risiko peningkatan inflasi tahun 2021. Malah, ia memproyeksi laju Inflasi tahun depan bisa bergerak di kisaran 6%-10% sehingga bisa menguras daya beli masyarakat. ia menyarankan pemerintah menjaga pasokan pangan, menurunkan harga BBM dan Tarif Listrik sebagai langkah antisipasi.

Skema pembagian beban (burden sharing) pembiayaan utang untuk pemulihan ekonomi nasional antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memunculkan potensi risiko. Salah satunya, lonjakan inflasi nasional tahun ini. Skema burden sharing memuat beberapa ketentuan. Pertama, BI menanggung beban bunga utang hingga 100% dari beban public goods seperti anggaran kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral, kementerian dan lembaga (K/L), dan pemerintah daerah yang pembiayaannya diperkirakan mencapai Rp 397,60 triliun. BI akan melakukan pembelian surat berharga negara (SBN) secara private placement dengan referensi suku bunga reverse repo rate.

Kedua, BI menanggung beban utang belanja non public goods khusus UMKM dan korporasi non UMKM sebesar Rp 177,03 triliun. Dalam skema ini, pemerintah menerbitkan SBN lewat mekanisme pasar dengan BI sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada 16 April 2020 lalu.

Ekonom Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi melihat, skema burden sharing berpotensi mendongkrak inflasi ke 5%-6% tahun ini. Namun 2021, inflasi berangsur turun ke 3%-3,5%. Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengakui, langkah bank sentral dalam membeli SUN ini berpotensi menaikkan inflasi. Namun menurut Dody, hal ini hanya bersifat sementara.

Ekonom memperkirakan Inflasi pada Juni tahun ini mengalami kenaikan meskipun rendah. Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) ini sejalan dengan rendahnya harga bahan pangan. Bahkan, ada peluang IHK bulan ini mengalami turun harga alias deflasi.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memprediksi, inflasi mencapai 0,06% dan secara tahunan diperkirakan sebesar 1,84% yoy. Ekonom Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi memperkirakan di angka 0,04% atau 1,82% year on year (yoy). Ekonom Perbanas Piter Abdullah juga memperkirakan sebesar 0,04%. Sementara Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, lebih rendah lagi, yakni 0,02% dengan inflasi tahunan Juni mencapai 1,80% yoy. Sementara Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto memprediksi akan terjadi deflasi 0,05%. Adapun Bank Indonesia (BI) memperkirakan deflasi Juni sebesar 0,01% sejalan dengan perkembangan survei penjualan eceran hingga pekan keempat Juni 2020.

Adapun catatannya lainnya antara lain Rupiah bergerak menguat namun faktor pendorong inflasi Juni masih bersumber dari sisi pasokan akibat gangguan transportasi dan distribusi berkaitan dengan pembatasan mobilitas selama pandemi Covid-19. Adapun beberapa harga komoditas diprediksi mengalami deflasi karena sejumlah daerah memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tren penurunan ini dianggap menunjukkan koordinasi pengendalian inflasi di tingkat nasional dan daerah cenderung baik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks inflasi tahunan Januari-April 2020 sebesar 2,60 persen. Rendahnya inflasi tahunan tersebut disebabkan oleh angka inflasi April yang hanya 0,8 persen. 

Menurut Kepala BPS Suhariyanto, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah menekan daya beli masyarakat. BPS mencatat komoditas pangan, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, dan rokok, mengalami kenaikan harga karena kenaikan permintaan. Adapun sektor yang menunjang deflasi atau penurunan harga ialah transportasi, telekomunikasi, dan jasa keuangan.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh, mengatakan sepanjang April terjadi lonjakan permintaan pangan seperti beras. Tri mengatakan kenaikan harga komoditas pangan lain, seperti gula, tak terhindarkan karena pasokan kurang. Impor gula baru tiba pada pekan pertama-ketiga bulan ini.

Untuk menjaga inflasi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan tidak akan mengubah regulasi harga eceran tertinggi (HET) untuk gula. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto menyebutkan HET gula pasir sulit dicapai, khususnya di Indonesia bagian timur, HET gula saat ini sulit dicapai dengan biaya distribusi yang tinggi. Direktur Riset Center of Reform on Economics, Piter Abdullah, mengatakan pemerintah tak bisa berbuat banyak selain mengucurkan bantuan sosial untuk menjaga konsumsi masyarakat. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan sejumlah komoditas pangan,seperti harga gula dan telur, yang masuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau dalam indeks harga konsumen (IHK) penyumbang inflasi Maret 2020. Berdasarkan pengamatan di 90 kota, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan tingkat inflasi pada Maret 0,10. Adapun laju inflasi tahunan mencapai 2,96 persen.

Inflasi pada kelompok ini didominasi kenaikan harga telur ayam ras dan bawang bombai masing-masing sebesar 0,03 persen, serta gula pasir 0,02 persen. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan laju inflasi pada Maret 2020 sebesar 0,13 persen bulanan atau 3 persen year on year. Perry megatakan komoditas yang mendorong inflasi antara lain emas perhiasan dan bawang merah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Suhanto, menuturkan secara umum harga kebutuhan pokok sepanjang Maret relatif stabil dibanding bulan sebelumnya. Namun Suhanto mencatat masih ada kenaikan beberapa kebutuhan pokok, yaitu gula pasir naik 25,5 persen menjadiRp 18.200 per kilogram, bawang merah naik 15 persen menjadi Rp 41.400 per kg, serta cabai rawit merah naik 21,8 persen menjadi Rp 53.200 per kg.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi bulanan pada Februari 2020 sebesar 0,28 persen. Meski angka ini lebih rendah ketimbang bulan sebelumnya, BPS mencatat inflasi Februari naik dibanding periode yang sama tahun lau, yang mengalami defiasi 0.08 persen.

Meski begitu, BPS mencatat angka inflasi tahun ke tahun pada Februari 2020 menyentuh 2,98 persen. Angka ini lebih tinggi dari pada inflasi tahunan bulan sebelumnya sebesar 2,68 persen. Yunita mengatakan salah satu penyumbang terbesar inflasi Februari ini adalah kenaikan harga bawang putih. Meski harga bawang putih cenderung turun, konsumen sempat merasakan lonjakan harga bawang putih Rp 50 ribu per kilogram. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mengatakan kenaikan harga bawang putih dipicu oleh seretnya pasokan dari Cina karena merebaknya wabah virus corona atau Covid-19. Agung memperkirakan stok bawang putih saat ini sekitar 80 ribu ton per Februari. Adapun rata-rata kebutuhan konsumsi dalam sebulan sebesar 46 ribu ton. Ia memprediksi persediaan bawang putih akan habis pada akhir Maret mendatang. Menurut Agung, pasokan bawang putih yang menipis diwarnai oleh panic buying akibat merebaknya wabah corona. Untuk mengantisipasi pasokan, Kementerian Pertanian tengah mengusahakan pengalihan impor dari Cina ke India. Meski wabah Covid-19 merebak, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yakin tingkat inflasi hingga akhir tahun tetap terkendali pada angka 3 plus-minus 1 persen. Salah satu alasannya, ujar Perry, adalah permintaan dalam ekonomi masih lebih rendah daripada kapasitas produksi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga konsumen mengalami kenaikan atau terjadi inflasi sebesar 0,39 persen secara bulanan (month to month) pada Januari 2020. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan inflasi terjadi karena kenaikan harga makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,62 persen. Andilnya pada tingkat inflasi nasional sebesar 0,41 persen.

Direktur jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto, mengatakan kenaikan harga produk hortikultura (sayur dan buah) terjadi karena petani di sejumlah sentra produksi menunda penanaman setelah musim kemarau panjang pada triwulan akhir 2019. Akibatnya, panen cabai dan bawang terlambat. Dia memperkirakan gejolak harga masih akan berlanjut hingga Februari. Prihasto memperkirakan petani sudah memanen tanamannya pada kahir Februari hingga Maret. Hasil panen tersebut bisa memenuhi kebutuhan April hingga Idul Fitri yang jatuh pada pertengahan Mei. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dipicu musim hujan sejak akhir tahun lalu. Dia pun menyebut cuaca buruk mempengaruhi distribusi pangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi sepanjang Januari hingga Desember 2019 sebesar 2,72 persen. Angka itu terendah sejak 2009 sebesar 2,78 persen. Berdasarkan komponen, inflasi tertinggi terjadi pada komponen harga barang bergejolak (volatile prices) yang mengalami inflasi sebesar 4,3 persen. Angka ini lebih tinggi ketimbang 2018, yaitu sebesar 3,39 persen. Adapun untuk inflasi inti pada Desember 2019 sebesar 3,02 persen, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 3,07 persen.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pengendalian inflasi sudah dilakukan secara koordinatif dari pusat ke daerah, tidak hanya menjadi tugas Bank Indonesia. Pasalnya, kata dia, fenomena gejolak inflasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh sisi suplai, terutama komoditas pangan. Selain itu, Susiwijono mengatakan inflasi rendah juga dipengaruhi oleh kelompok administered price (AP) yang dikendalikan. Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) telah menghitung risiko kenaikan inflasi dan menyusun berbagai strategi. Strategi itu adalah tiket angkutan, kenaikan tarif listrik, hari besar keagamaan, dan laiinya. Ketika harga kelompok administered price masih dapat dikendalikan, inflasi kelompok volatile food diupayak turun.

Badan Pusat Statistik menyatakan tingkat inflasi sepanjang November mengalami kenaikan 0,14 persen dari bulan sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan tren dua bulan terakhir menunjukkan kenaikan inflasi disebabkan oleh mulai naiknya harga barang yang memiliki andil besar terhadap indeks konsumsi masyarakat, yakni pangan.

Sepanjang November, kelompok bahan makanan menyumbang 0,07 persen terhadap inflasi November. Suhariyanto memprediksi angka inflasi akan semakin memburuk karena adanya perayaan hari Natal dan tahun baru. Melansir data BPS, komoditas yang memiliki andil besar terhadap inflasi, antara lain, adalah daging ayam yang harganya naik di tingkat eceran mencapai 7,9 persen. Adapun harga bawang merah melonjak hingga 16,5 persen dan telur ayam yang harganya naik 1,5 persen. Meski begitu, BPS optimis realisasi inflasi hingga akhir tahun memenuhi target pemerintah. Melansir APBN 2019, angka inflasi dipatok 2,5-4,5 persen dengan median 3,3 persen. Realisasi inflasi tahun berjalan hingga saat ini secara tahunan (yoy) mencapai 3 persen. Indeks inflasi tahun berjalan 2019 mencapai 2,37 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, langkah pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok akn berpengaruh terhadap inflasi, namun diharapkan dampaknya tidak besar. "Ada (pengaruhnya ke inflasi) tapi mudah-mudahan gak besar," ungkap Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (16/9). Pemerintah sendiri menetapkan tarif cukai rokok sebesar 23% dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, 13 September 2019. Penetapan kebijakan ini akan menjadikan harga jual rokok lebih tinggi 35% dari harga jual saat ini. Saat ditanya seberapa besar dampak menyeluruh kenaikan cukai rokok terhadap harga produk, Suhariyanto mengatakan belum melakukan kajian. Sebab untuk memperkirakan kenaikan harga harus ada kajian. Sementara itu, Badan Anggaran meminta pemerintah untuk memberantas rokok ilegal sebalum memutuskan untuk menaikkan cukai hasil tembaku (CHT) pada 2020 sebesar 23% dan harga jual rokok eceran sebesar 35%.