Sejumlah tantangan membayangi APBN 2022. Hal itu antara lain berupa efek rambatan dari pemulihan di negara-negara maju dan fluktuasi harga komoditas yang bisa berdampak pada Indonesia. Perekonomian Indonesia tahun depan juga masih bergantung pada penanganan kesehatan dan vaksinasi Covid-19. ”Pemulihan negara-negara berpengaruh, seperti Amerika Serikat (AS) dan China, memiliki efek rambatan yang berimplikasi pada perekonomian global. Itu yang mungkin kita harus waspadai,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama anggota Komisi XI DPR RI, Selasa (8/6/2021). Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati pertumbuhan ekonomi 2022 berkisar 5,2 persen hingga 5,8 persen. Selain itu, inflasi diperkirakan berada kisaran 2 persen hingga 4 persen dengan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun di kisaran 6,32 persen sampai 7,27 persen.

Di hadapan anggota DPR, Sri Mulyani menekankan proyeksi soal kenaikan inflasi yang meningkat di AS. Ini berpotensi mengancam momentum pemulihan ekonomi apabila diikuti dengan pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Sentral AS.Sementara kurs rupiah ada di kisaran Rp 13.900-Rp 15.000 per dollar AS. Pengetatan kebijakan moneter di AS, lanjut Sri Mulyani, berpotensi menciptakan efek rambatan. Volatilitas dan ketidakpastian di sektor keuangan berpotensi terjadi akibat dinamika arus modal global seperti yang pernah terjadi pada 2013 dan disebut taper tantrum. Taper tantrum bisa diartikan berupa gejolak pasar ketika bank sentral mulai mengetatkan kebijakan. Kala itu, Bank Sentral AS mengurangi porsi pembelian surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah AS (US treasury) untuk menormalisasi kebijakan moneternya.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu juga mengatakan, Bank Sentral AS berpotensi mengerek suku bunga acuan jika inflasi AS meningkat. Kebijakan itu bisa berdampak pada suku bunga acuan di negara-negara lain, termasuk Indonesia. ”Inflasi di AS terus menguat dan ekspektasi pasar tentang inflasi di AS ini terus kami pantau karena sudah mulai menimbulkan kekhawatiran di pasar,” ucap Febrio.

Ekonom sekaligus Rektor Unika Atma Jaya, A Prasetyantoko, mengingatkan, perekonomian AS yang diperkirakan pulih lebih cepat punya implikasi jangka pendek. Itu antara lain berupa munculnya potensi gejolak di pasar keuangan, khususnya kurs rupiah. ”Pasar keuangan domestik yang selama beberapa bulan terakhir diuntungkan dengan aliran masuk valuta asing akan mengalami fase pembalikan. Situasi ini bisa mirip ketika Bank Sental AS pada 2013 mulai menormalkan kebijakan moneter sehingga memunculkan kepanikan,” ujarnya. Jika pasar keuangan bergejolak, menurut Prasetyantoko, Bank Indonesia juga harus merespons dengan menaikan suku bunga acuan. Saat ini, suku bunga acuan BI atau BI-7 Day Repo Rate 3,5 persen atau terendah dalam sejarah.

Sri Mulyani mengakui, sejumlah tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2022 berpotensi memengaruhi pendapatan negara. Meski demikian, potensi penerimaan negara tetap dibidik melalui ekstensifikasi perpajakan dengan mengoptimalkan data program pengampunan pajak atau tax amnesty 2016. Dalam Rancangan APBN 2022, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.499,3 triliun-Rp 1.528,7 triliun. Angka tersebut meningkat 8,37-8,42 persen dibandingkan target dalam APBN 2021 yang sebesar Rp 1.229,58 triliun. Untuk mendorong penerimaan pajak pada 2022, pemerintah mengajukan revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menurut rencana dibahas pemerintah dan parlemen pada tahun ini. Revisi UU KUP tersebut sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Pemerintah juga berencana menerapkan kebijakan multitarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk meningkatkan penerimaan negara.

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pada April 2021 sebesar 0,13% secara month-to-month (mtm), naik dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi 0,08% (mtm). Adapun tingkat inflasi tahun kalender (Januari–April) 2021 sebesar 0,58% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2021 terhadap April 2020) sebesar 1,42%.

Setelah selama periode Januari – Maret 2021 tingkat inflasi terus mengalami penurun, kenaikan inflasi pada April 2021 dinilai sebagai sinyal bahwa pemulihan ekonomi mulai terjadi. Secara month-to-month, pada Januari 2021 inflasi tercatat 0,26%, sebesar 0,10% pada Februari 2021, dan pada Maret 2021 sebesar 0,08%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto me ngatakan, kelompok pengeluaran yang berkontribusi besar ke inflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 0,20% dengan andil ke inflasi 0,05%. “Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi untuk makanan minuman dan tembakau ini adalah daging ayam ras dengan andil sebesar 0,06%,” ucap dia dalam telekonferensi pers, di Kantor Pusat BPS Jakarta, Senin (3/5).

Dari 90 kota yang yang dipantau oleh BPS, ada 72 kota yang mengalami inflasi, inflasi tertinggi terjadi di Kotamobagu dengan inflasi sebesar 1,31%. Komoditas yang menyebabkan inflasi yaitu ikan cakalang dan cabai rawit. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Yogjakarta 0,01%. Sementara itu 18 kota mengalami deflasi, di mana deflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 1,26% dan deflasi terendah terjadi di Tanjung Pandan sebesar -0,02%. “Kota yang mengalami deflasi tertinggi adalah Jayapura (1,26%), komoditas penyumbangnya ikan ekor kuning, ikan cakalang, tomat, dan kangkung,” ucap Setianto.

Inflasi Inti 0,14% 

Selanjutnya Setianto mengatakan, inflasi inti pada April 2021 mencapai 0,14% dan memberikan andil ke inflasi secara keseluruhan 0,09%. Komoditas yang berperan terhadap inflasi inti adalah emas. Kenaikan harga emas terjadi di 60 kota, kota dengan kenaikan tertinggi yaitu Pare-Pare, Medan, dan Bukittinggi yang masing-masing peningkatannya sebesar 3%.

Sedangkan komoditas minyak goreng mengalami kenaikan har ga karena kenaikan harga mi nyak sawit mentah atau CPO yang terjadi secara global yang mempengaruhi kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. “Ke naikan harga minyak goreng di 76 kota IHK dari 90 kota yang yang kita pantau kenaikan tertinggi terjadi di Meulaboh, Sampit, dan Bogor,” ucap Setianto

(Oleh - HR1)

Tingkat belanja dan konsumsi masyarakat pada saat Ramadan dan menjelang Lebaran mulai terlihat meningkat. Masyarakat menengah atas juga mulai membelanjakan uang mereka, sehingga mengggerakkan permintaan dan mendongkrak laju inflasi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pekan lalu menyampaikan pemerintahan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan dengan total anggaran mencapai Rp 30,8 triliun. THR ini akan dicarikan pekan ini. Pemerintah juga telah menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) sehingga mengerek daya beli masyarakat berpenghasilan kecil. Sementara program vaksinasi yang terus berlangsung mulai meningkatkan kepercayaan masyarakat kelas menengah atas, untuk berbelanja. Sri Mulyani berharap dengan adanya dorongan THR dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021, ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 7% yoy pada kuartal II-2021. "Kebijakan pemerintah dalam memberikan THR jadi salah satu faktor untuk mendorong konsumsi masyarakat kelas menegah dan membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional, " ujar Menkeu

Geliat konsumsi masyarakat ini mulai tergambar dari kenaikan harga barang pada April 2021. Bank Indonesia (Bl) memprediksi inflasi April lebih dibandingkan dengan Maret 2021. Berdasarkan survei pemantauan harga Bank Indonesia pada minggu kelima April 2021, BI memprediksi inflasi April sebesar 0,18% secara bulanan, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Maret 2021 sebesar 0,08%. Inflasi berasal dari lonjakan harga daging ayam ras, jeruk, minyak goreng, daging sapi, dan emas perhiasan. Sementara komoditas yang turun harga (deflasi) diantaranya adalah cabai rawit, bawang merah, kangkung, bayam, beras, dan tomat.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Edhi Rahmanto Hidayat mengatakan, Pematangsiantar pada periode November 2020 mengalami inflasi 0,64 persen (mtm) atau secara tahunan inflasi 1,66 persen (yoy).

Tekanan inflasi pada periode November, lebih tinggi dibandingkan periode Oktober yang mengalami inflasi 0,46 persen (mtm), serta lebih tinggi dibanding historis inflasi November selama 5 tahun terakhir yang secara rata-rata mengalami inflasi 0,26 persen (mtm), katanya kepada SIB melalui telepon seluler, Rabu (2/12).

Sementara itu, Provinsi Sumatera Utara mencatat inflasi 0.33 persen (rntm) atau secara tahunan inflasi 1,41 (yoy), sementara itu nasional tercatat inflasi 0.28 persen (mtm) atau secara tahunan inflasi 1,59 persen (yoy).

Tekanan inflasi pada periode November , lanjutnya disebabkan peningkatan harga daging ayam ras, daging babi, bawang merah dan cabai merah, sepanjang bulan November 2020. Komoditas lain yang memberikan andil inflasi adalah ayam hidup, minyak goreng, telur ayam ras, sawi hijau, kepiting dan petai.

Asisten Analis Kelompok Perumusan KEKDA Wilayah & Provinsi KPw BI Kalsel, Annisa Elma Nabila mengatakan, perbaikan kredit konsumsi tumbuh stabil di seluruh Indonesia kecuali di Pulau Jawa, yakni penjualan bermotor yang terus meningkat serta tertahannya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di berbagai kota besar.

Pada Oktober 2020, Kalsel mengalami inflasi sebesar 0,22 persen (mtm), berbeda arah dengan bulan lalu yang mengalami deflasi sebesar 0,30 persen (mtm).

Inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan bergejolak didorong oleh kenaikan harga daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga gas LPG bersubsidi dan komoditas ikan gabus.

“Selain itu Konsumsi Pemerintah dan Investasi diprakirakan meningkat seiring berlanjutnya pengerjaan beberapa proyek investasi. Dari sisi produksi, sektor pertambangan dan Industri Pengolahan diprakirakan meningkat sejalan dengan outlook harga komoditas global yang membaik,” pungkas Annisa Elma.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Edhi Rahmanto Hidayat mengungkapkan, Pematangsiantar pada periode Oktober 2020, mengalami inflasi sebesar 0,46 persen (mtm) atau secara inflasi tahunan sebesar 1,21 persen (yoy).

Sementara itu, tekanan inflasi pada periode Oktober berlanjut setelah pada periode September 2020 mengalami inflasi sebesar 0,29 persen (mtm) serta lebih tinggi dibanding historis inflasi bulan Oktober selama 5 tahun terakhir, yang secara rata-rata mengalami inflasi sebesar 0,40 persen (mtm). Adapun pada periode laporan, Provinsi Sumatera Utara mencatat inflasi sebesar 0,47 persen (mtm) atau secara tahunan inflasi sebesar 0,69 persen (yoy).

Tekanan inflasi pada periode Oktober disebabkan, peningkatan harga cabai merah, daging ayam ras, bawang merah dan udang basah. Komoditas cabai merah naik sebesar 42,43 persen (mtm), dengan inflasi andil sebesar 0,28 persen, disusul kenaikan daging ayam ras sebesar 10,20 persen (mtm), dengan andil inflasi sebesar 0,09 persen. Komoditas bawang merah memberikan tekanan inflasi sebesar 13.49 persen (mtm), dengan andil inflasi sebesar 0.08 persen dan udang basah memberikan tekanan inflasi sebesar 9.10 persen (mtm), dengan andil inflasi sebesar 0.04 persen.

Peningkatan tekanan inflasi dari komoditas cabai merah juga terjadi di 5 kota IHK di Provinsi Surnatera Utara. Andil peningkatan cabai merah tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli dan Kota Sibolga, dengan inflasi masing-masing sebesar 0,52 persen dan 0,51 persen, disusul Kota Padangsidimpuan dengan inflasi 0,32 persen.

Badan Pusat Statistika (BPS) menyebut bahwa Jawa Timur mengalami deflasi 0,02 persen pada Oktober 2020, Dari 103,96 pada September lalu menjadi 103,94 pada Oktober.

Kepala BPS Jatim Dadang Hardiawan mengatakan, faktor deflasi dipengaruhi adanya penurunan harga sebagian indeks kelompok pengeluaran. “K?moditas yang mengalami penurunan harga pada Oktober 2020 antara lain angkutan udara, mangga, emas perhiasan, apel, semangka, tariflistrik, alpukat, daging sapi, daging ayam ras, dan wortel,” ujarnya, Senin (2/11).

Dadang menambahkan, “Tingkat inflasi tahun kalender Jatim hingga Oktober 2020 sebesar 0,72 persen, dan tingkat inflasi tahun ke tahun 1,39 persen, “ katanya.

Berdasarkan angka inflasi di delapan kota, indeks harga konsumen (IHK) di Jatim sepanjang Oktober 2020, empat kota mengalami inflasi dan empat kota mengalami deflasi. Kota yang mengalami inflasi yaitu Probolinggo, Madiun, Banyuwangi, dan Jember. “Sedangkan kota yang mengalami deflasi yaitu Sumenep sebesar, Malang, Kediri, dan Surabaya,” terangnya.

Lebih lanjut Dadang mengungkapkan, dibandingkan tingkat inflasi tahun kalender Januari hingga Oktober 2020 di delapan kota IHK Jatim, Jember merupakan kota dengan inflasi tahun kalender tertinggi. Yakni mencapai 1,27 persen. “Sedangkan kota yang mengalami inflasi tahun kalender terendah adalah Surabaya yang mengalami inflasi sebesar 0,62 persen,” pungkasnya.

Kenaikan harga cabai merah dan bawang merah dalam beberapa tahun lalu memicu terjadinya inflasi di Sumatera Utara selama Oktober 2020 sebesar 0,47%. Lima kota IHK (Indeks Harga Konsumen) di Sumut menempatkan cabai merah dan bawang merah di urutan teratas sebagai komoditi yang memberikan andil inflasi terbesar.

“Jadi selama Oktober 2020, seluruh kota IHK di Sumatera Utara inflasi, yaitu Sibolga sebesar 1,04 % Pematangsiantar sebesar 0,46%, Medan sebesar 0,45%, Padangsidimpuan sebesar 0,52%; dan Gunung Siantar sebesar 0,71% Dengan demikian, gabungan 5 kota IHK di Sumatera Utara pada inflasi Oktober 2020 0, 47%,” ungkap Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara Dinar Butarbutar didampingi Kabid Statistik Produksi BPS Sumut Dwi Pranoto dalam live streaming, Senin (2/11).

Disebutnya, komoditas utama penyumbang inflasi selama Oktober 2020 di Sumatera Utara juga daging ayam ras, cabai hijau, ikan dencis, minyak goreng, dan jeruk. Bulan Oktober 2020, inflasi tercatat 0,45% atau peningkatan IHK dari 102,71 pada September 2020 menjadi 103,17 pada Oktober 2020.

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,32%, kelompok perlengkapan, peralatan, pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01%, kelompok kesehatan sebesar 0,31%, kelompok transportasi sebesar 0,15% kelompok penyediaan makanan dan minuman / restoran sebesar 0,02% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,41%. Sedangkan kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami penurunan indeks 0,04%.

Dari 24 kota IHK di Pulau Sumatera, 23 kota inflasi dan hanya 1 kota yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi di Sibolga sebesar 1,04% dengan IHK sebesar 104,43 dan terendah di Bengkulu sebesar 0,02% dengan IHK 103,82.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto menyebutkan, pada September lalu terjadi deflasi 0,05%, melanjutkan deflasi dua bulan sebelumnya yaitu Juli yang mengalami deflasi 0,10% dan Agustus yang juga 0,05%. Tanda bahwa daya beli masyarakat masih rendah itu, kata Suhariyanto, dipertegas oleh inflasi inti yang kembali menurun pada bulan September 2020 yaitu menjadi 0,13% yang sudah berlangsung sejak maret.

Menanggapi hal tersebut, secara terpisah Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kecaribu mengatakan, kondisi deflasi tiga bulan berturut turut menunjukkan bahwa jumlah permintaan belum tumbuh optimal. Ini disebabkan oleh per tumbuhan ekonomi yang masih berada di jalur negatif. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah akan terus meningkatkan sisi permintaan. Sejumlah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus dijalankan secara optimal, di antaranya program perlindungan sosial yang telah dialokasikan dana sebesar Rp 203,9 triliun. Program ini diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko mengatakan, inflasi inti yang tetap rendah tidak semata dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat.

Suhariyanto melanjutkan, untuk inflasi tahun kalender (Ja nuari-September) 2020 adalah sebesar 0,89%. Sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2020 terhadap September 2019) adalah sebesar 1,42%. Sementara itu, deflasi 0,05% pada September 2020 terjadi karena penurunan harga pangan dan tarif transportasi. Komoditas yang dominan berkontribusi pada deflasi untuk kelompok ini adalah penurunan tarif angkutan udara yang memberikan andil kepada deflasi sebesar 0,04%. Ia menambahkan, untuk tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari-September) 2020 sebesar 1,46% dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (September 2020 terhadap September 2019) sebesar 1,86%.

Dampak pandemi Covid-19 membuat pendapatan dan daya beli masyarakat semakin menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terjadi deflasi 0,1 persen pada Juli 2020. Ini mengindikasikan adanya pelemahan daya beli masyarakat, baik produsen maupun konsumen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi 0,79 persen dan memberikan andil terhadap deflasi 0,19 persen. Bahan pangan yang menyumbang deflasi di antaranya bawang merah, daging ayam ras, beras, bawang putih, cabai rawit, dan gula pasir.

Deflasi di sektor kelompok ini menunjukkan turunnya permintaan bahan pangan. Penurunan terkorelasi dengan penurunan nilai tukar petani tanaman pangan (NTPP) dan nilai tukar petani hortikultura (NTPH) pada Juli 2020, NTPP turun 0,25 persen menjadi 110,17 dan NTPH turun 0,74 persen menjadi 99,77 persen secara bulanan. Indeks konsumsi rumah tangga petani juga mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.  

Peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam, Senin, (3/8/2020), mengatakan, masyarakat baik konsumen maupun produsen, terkena pukulan ganda dari sisi pendapatan dan daya beli. “Tabungan masyarakat kian tergerus pengeluaran untuk konsumsi, terutama yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan pengurangan pendapatan. Akibatnya, bantalan sumber dana rumah tangga, masyarakat semakin menipis,” ujarnya. Menurut Latif, rumah tangga petani merupakan konsumen sekaligus produsen mengalami pukulan lebih parah. Permintaan terhadap sejumlah produk pangan tengah melemah. Akibatnya petani sebagai produsen pangan menjual hasil panennya dengan harga rendah. Hal itu tercermin dari NTTP dan NTPH yang turun.

Kepala BPS Suharyanto mengatakan, laju inflasi ini pada Juli 2020 sebesar 0,16 persen. Berdasarkan tren tahunan, laju inflasi ini cenderung melambat, terutama sepanjang April-Juli 2020. “Laju inflasi inti ini masih tergolong lemah. Artinya, perlu upaya lebih dalam meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya. Selain itu, Suhariyanto juga menyatakan, deflasi pada Juli 2020 tidak wajar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dua bulan setelah masa Ramadhan-Lebaran masih mengalami inflasi.

Nielsen menyebutkan, indeks keyakinan konsumen pada triwulan II-2020 turun 25 poin dibandingkan dengan triwulan I-2020 sebelumnya ke posisi 102 poin. Penurunan tejadi pada indikator penurunan indeks, yaitu persepsi terhadap prospek lapangan kerja (turun dari 70 persen ke 48 persen), keadaan keuangan pribadi (turun dari 78 persen ke 57 persen), dan keinginan untuk berbelanja dalam 12 bulan ke depan (turun dari 60 persen ke 35 persen).