Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bakal lebih tinggi. Sebab, krisis akibat pandemi Covid-19 diperkirakan segera berakhir. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, salah satu tanda krisis ekonomi akan berakhir adalah mulai meningkatnya laju inflasi. Hal ini didorong oleh konsumsi yang tertahan selama pandemi Covid-19. "Selama pandemi orang tidak belanja. Begitu pandemi mau selesai, orang mulai keliling untuk belanja," kata Suahasil, Selasa (25/1). Sebelumnya, BI memperkirakan inflasi bulan ini sebesar 0,58%, berdasarkan hasil survei pemantauan harga mingguan hingga pekan ketiga Januari 2021. Angka ini, sedikit lebih tinggi dibanding inflasi Desember yang sebesar 0,57%.

Dimasa pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, kita menyaksikan sebuah anomali perekonomian yang kembali menggeliat namun dengan inflasi yang rendah. Rendahnya inflasi Indonesia ini juga seolah bertabrakan dengan kenyataan sehari-hari yang ditemui masyarakat, di mana disepanjang masa pandemi ini begitu sering terdengar berita kenaikan harga-harga kebutuhan pokok secara signifikan. Kontraksi ekonomi yang cukup dalam pada 2020 tersebut mendorong  terjadinya penurunan yang cukup tajam disemua harga-harga komoditas penting dunia, seperti minyak, logam, dan bahan pangan. Untuk merespon kontraksi tersebut hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia melakukan kebijakan counter cyclical ala Keynesian dengan mendorong kenaikan defisit APBN. Karenanya masing-masing negara termasuk Indonesia melakukan pencetakan uang  untuk membiayai defisit  APBN, sesuatu yang dikenal sebagai quantitative easing. (Yetede)

Laporan yang dirilis Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Inggris, Jubilee Debt Campaign (JDC) menyampaikan bahwa kenaikan tingkat suku bunga The Fed dan bank-bank sentral lain kemungkinan bakal memperburuk  krisis utang global khususnya bagi negara-negara berkembang. Mengingat pasar yang sudah memperkirakan empat kali kenaikan sebanyak 0,25 poin presentase tahun ini, Ekonom Goldman Sach dan David Miracle mengatakan bahwa penyebaran Omicron bisa semakin memperburuk kenaikan  harga dan mendorong The Fed menuju ke tingkat kenaikan  suku bunga yang lebih cepat. Laporan JDC menambahkan, pembayaran utang yang naik tajam dapat menghambat pemulihan ekonomi negara-negara dari pandemi. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgivea menuturkan pada pekan lalu  bahwa kenaikan suku bunga The Fed  dapat meredam antusias pada pemulihan yang sudah lemah di negara-negara tertentu. (Yeteda)

Inflasi meningkat tajam di AS, Eropa, dan beberapa negara berkembang, dipicu pemulihan ekonomi yang kuat, kenaikan harga energi, harga pangan, hambatan rantai pasok, dan besarnya likuiditas pasar keuangan. Inflasi di AS mencapai 7 %, tertinggi selama 40 tahun, krena itu, The Fed harus menaikkan suku bunga sekitar 4 kali dimulai Maret 2022. The Fed juga mengurangi pembelian obligasi (tapering), mengendalikan neraca keuangannya yang demikian besar. Negara berkembang dengan inflasi tinggi antara lain Turki dan Brasil. Brasil telah menaikkan suku bunga beberapa kali. Turki atas desakan presidennya tidak menaikkan suku bunga karena menghambat pemulihan ekonomi.

Sementara itu penyebaran varian Omicron meningkat signifikan di banyak negara. Namun, dengan vaksinasi dan memperketat kembali prokes, tak harus lagi dilakukan lockdown. Bagaimanapun penyebaran Omicron menghambat pemulihan ekonomi. Karena itu, mencegah penyebaran Omicron menjadi bagian penting bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi.

Inflasi di Indonesia masih relatif rendah 1,87 % karena pemulihan ekonomi belum kuat benar, dan harga energi dikendalikan pemerintah. Sementara harga pangan mulai merangkak naik. Rantai pasok juga mengalami hambatan. Likuiditas yang besar di pasar keuangan dengan rendahnya suku bunga kebijakan rentan terhadap inflasi. BI harus menyesuaikan rencana The Fed menaikkan suku bunga, kemungkinan 4 kali di 2022. Sejarah kebijakan moneter memperlihatkan, kenaikan suku bunga The Fed berkait erat dengan kenaikan suku bunga kebijakan di Indonesia, selain karena inflasi, juga karena terjadinya aliran modal keluar dan tekanan terhadap rupiah.

Inflasi dan Omicron kali ini sama-sama sumbernya dari luar negeri. Keduanya juga punya sifat penularan yang tinggi (fenomena kuantum), berakibat besar pada masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah. Upaya mengendalikannya harus dilakukan secara antisipatif, dengan tindakan yang bertahap sesuai intensitasnya, dan siap melakukan tindakan yang lebih ketat jika keadaannya memburuk secara berarti. (Yoga)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per September 2021, ada 26,5 juta orang miskin di Indonesia atau 9,71 % total penduduk, berkurang 1,05 juta orang dibandingkan September 2020. Per September 2021 BPS mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang pengeluaran per kapita per bulannya di bawah angka garis kemiskinan, yaitu Rp 486.168 per kapita per bulan atau Rp 2.187.756 per rumah tangga miskin per bulan. Menurut Kepala BPS Margo Yuwono, jika tidak diiringi peningkatan upah atau pendapatan yang memadai, lonjakan harga komoditas pangan dan barang lainnya tahun ini dapat memicu kenaikan angka kemiskinan. ”Inflasi tidak serta-merta berpengaruh pada angka kemiskinan. Yang mengkhawatirkan itu kalau pendapatan masyarakat tak bertambah, sementara inflasinya semakin tinggi,” katanya. ”Kalau kenaikan pendapatan tetap melebihi inflasi, kemiskinan otomatis turun,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad berpendapat, angka kemiskinan yang menurun di tengah peningkatan garis kemiskinan per September 2021 menunjukkan indikator yang baik, dimana pendapatan dan daya beli masyarakat masih baik karena tidak tergerus kenaikan harga, tapi sulit dipertahankan di 2022, karena efek implementasi UU Cipta Kerja, rata-rata kenaikan UMR 2022 adalah 1,09 %, di bawah angka inflasi tahunan pada Desember 2021 sebesar 1,87 %. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan, inflasi adalah hal wajar yang sering terjadi di awal tahun akibat sejumlah komoditas pangan mengalami gagal panen di musim hujan. (Yoga)

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) optimistis tingkat inflasi  tahun ini terkendali sesuai asumsi makro 3% plus minus 1% meskipun ditengah naiknya harga komoditas unggulan Indonesia mulai dari kelapa sawit sampai batu bara. Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan, saat ini inflasi menjadi ancaman di negara maju seperti AS yang laju inflasinya sudah mencapai 6,8%, begitu pula dengan Eropa. Tetapi inflasi Indonesia hingga saat ini masih terjaga rendah di posisi 1,9%. Adapun kenaikan harga komoditas energi seperti migas dan batubara diproyeksikan masih berlanjut hingga pertengahan 2022. Sementara nikel, kelapa sawit, dan karet akan mengkuti tren perubahan ekonomi dunia. "Dampak komoditas yang naik ini terhadap APBN juga masih kita jaga sehingga tentunya kita lihat kepentingan keadaan sosial masyarakat bahwa kita fokus percepatan penguatan pemulihan ekonomi," tuturnya. (Yetede)

Kurs rupiah berpotensi kembali melemah pada perdagangan Kamis (13/1). Sentimen eksternal yang kurang mendukung rupiah akan jadi pemicu koreksi. Ekonom Samuel Sekuritas Fikri C. Permana mengatakan, pasar akan mencermati rilis data consumer price index Amerika Serikat (AS). Jika inflasi AS ternyata sesuai konsensus proyeksi analis atau lebih tinggi, rupiah bisa tertekan. "Desember adalah periode liburan, sehingga inflasi relatif lebih tinggi," ujarnya, Rabu (12/1).

Prospek penjualan ritel pada tahun ini diprediksikan lebih cerah sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi. Namun, dua hal berpotensi menghambat perbaikan penjualan eceran, yakni kembali merebaknya Covid-19 yang bisa berimbas terhadap mobilitas masyarakat hingga tekanan inflasi. Hasil Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa Indeks Penjualan Riil (IPR) Desember 2021 sebesar 206,9, naik 3% dari bulan sebelumnya yang sebesar 201 poin. Tak hanya itu, IPR Desember 2021 mencatatkan pertumbuhan 8,9% ketimbang periode yang sama pada tahun lalu.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy menilai, perbaikan penjualan eceran akhir tahun tak terlepas dari terkendalinya penyebaran Covid-19. Sebab pada saat yang bersamaan, sejumlah indikator dini ekonomi juga terpantau membaik. "Misalnya, Indeks Keyakinan Konsumen, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur, dan inflasi yang menunjukkan perbaikan," kata Yusuf, Selasa (11/1). Namun, beberapa hal masih akan menjadi hambatan penjualan eceran tahun ini. Pertama, risiko penyebaran Covid-19 varian omicron yang berdampak pada pembatasan mobilitas masyarakat. Kedua, tekanan inflasi yang menggerus daya beli.

Inflasi di Indonesia tergolong rendah, hanya 1,87 %, sementara negara berkembang Asia lainnya rata-rata 2,5 % (ADB, 2021) dan di AS lebih dari 6 %. Ada 4 hipotesis yang menjelaskan inflasi di Indonesia rendah, khususnya tahun 2021. Pertama, permintaan agregat belum sepenuhnya pulih. Lemahnya permintaan domestik menyebabkan kapasitas perekonomian banyak yang tak terpakai sehingga harga cenderung turun atau bertahan. Kedua, pasokan pangan 2020 dan 2021 tidak terganggu dan tumbuh positif. Produksi beras 2021 lebih tinggi 1,2 %  dari sebelum pandemic Covid-19, sehingga impor beras tidak dibutuhkan dan menambah stok, baik di Bulog maupun masyarakat. Akibatnya, harga beras bertahan, stabilnya harga pangan ini menyebabkan rendahnya inflasi tahun 2021. Ketiga, inflasi barang administrasi yang harganya ditentukan pemerintah, antara lain BBM, elpiji, tarif listrik, dan angkutan umum. Keempat, setelah krisis 1998, Indonesia terlepas dari rantai pasok global. Rasio ekspor plus  impor terhadap PDB menurun dari tahun ke tahun. Transmisi inflasi impor kurang berpengaruh pada harga domestik, kecuali komoditas yang kita produksi, seperti minyak goreng, karena produsen bisa menjual di pasar ekspor dengan harga lebih tinggi atau menjualnya di pasar domestik. (Yoga)

Badan Pusat Statistik (BPS) (3/1/22), merilis tingkat inflasi Desember 2021 mencapai 0,57 % dan 1,87 % sepanjang 2021. Kontribusi inflasi terbesar dari kenaikan harga komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 1,61 % dengan andil 0,41 %. Komoditas yang dominan adalah cabai rawit, minyak goreng, dan telur ayam ras. Juga daging ayam ras dan cabai merah, tercermin dari inflasi bahan makanan 2,15 %. ”Meningkatnya inflasi komponen inti mengindikasikan daya beli masyarakat menggeliat,” kata Kepala BPS Margo Yuwono. 

Kepala Departemen Riset Industri dan Regional Kantor Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, mengatakan perbaikan daya beli semakin tertekan jika  pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan di sektor perpajakan dan energi, antara lain kenaikan tarif listrik dan elpiji nonsubsidi, pengalihan penggunaan bahan bakar minyak lebih ramah lingkungan, serta pengenaan pajak karbon dan kenaikan PPN. Menurut Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi, kenaikan harga komoditas hortikultura pada akhir tahun dinikmati petani meski berarti terjadi inflasi, namun musiman,misalnya beberapa bulan lalu harga cabai anjlok. (Yoga)