Negara-negara yang tergabung dalam klub elite G20 secara umum mengalami pertumbuhan positif walau masih menyisakan banyak persoalan ekonomi domestik masing-masing. Demikian halnya emerging economies juga tumbuh positif sehingga ikut memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan ekspansif itu ternyata juga membuka potensi ancaman baru dalam bentuk semakin tingginya angka inflasi. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral sudah menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai ancaman inflasi yang sudah terlihat di mana-mana. Inflasi di AS Maret 2022 telah menyentuh 8,3 % (yoy), angka tertinggi sejak Januari 1982. Inflasi di negara-negara Uni Eropa (UE) juga telah menyentuh 7,8 % pada Maret 2022, sebuah peningkatan yang luar biasa. Di Australia, inflasi mencapai 5,1 % dan di Korsel 4,1 %. Inflasi di beberapa emerging economies pada Maret 2022 juga melesat. Di India 6,95 %, Brasil 10,98 %, Afrika Selatan 5,9 %, dan bahkan di Turki 61,14 %. Di beberapa negara ASEAN, inflasi juga meningkat walaupun tak sebesar negara-negara maju.

Saat ini inflasi telah menjadi momok yang menakutkan dan terjadi bukan hanya di negara-negara maju, melainkan juga di negara-negara berkembang. Laju inflasi yang sangat cepat terjadi hampir serentak di semua negara sehingga menciptakan semacam ”pandemi inflasi” di mana-mana. Beberapa faktor pendorong gelombang inflasi di hampir semua negara di dunia adalah, Pertama, Di saat penularan Covid-19 melambat dan semakin melemah, konsumsi masyarakat meningkat sangat drastis, bahkan di luar dugaan para pakar. Sementara ketersediaan barang dan jasa yang ada tidak lagi mampu mengimbangi permintaan. Kondisi ini memicu naiknya harga-harga barang dan jasa sehingga mendorong laju inflasi ke level yang lebih tinggi. Kedua, faktor kelangkaan energi yang terjadi akibat perang Rusia-Ukraina menjadi pemicu naiknya harga-harga komoditas energi. Harga minyak mentah meroket hingga 110 USD per barel, Sementara sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan di negara-negara maju belum siap menggantikan energi berbasis fosil. Ketiga, rantai pasok global untuk mendukung proses produksi barang belum sepenuhnya kembali normal akibat pandemi yang berkepanjangan.

Masyarakat akan dirugikan oleh kenaikan laju inflasi yang sangat tinggi mengingat merekalah yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Pertama, pada 2022 ini konsumen harus membayar harga listrik dan bahan bakar lebih mahal dari sebelumnya karena perusahaan penyedia energi membebankan kenaikan harga-harga sumber energi langsung ke konsumen. Kedua, kenaikan harga listrik dan bahan bakar memicu meningkatnya biaya produksi karena listrik dan bahan bakar merupakan salah satu komponen penting dari proses produksi barang ataupun jasa. Ketiga, kenaikan harga barang dan jasa menyebabkan biaya hidup menjadi meningkat tanpa bisa dihindari lagi. Inflasi yang tinggi akan membuat masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah semakin tertekan sehingga akan memberatkan mereka. Pemerintah ataupun pengusaha harus menyisihkan anggaran yang lebih besar untuk membiayai pegawai mereka ataupun memperbanyak bantuan tunai bagi masyarakat miskin, dengan tujuan untuk memperkuat daya beli. (Yoga)

Laju inflasi Inggris pada bulan lalu dilaporkan  melonjak ke level tahunan tertinggi dalam 40 tahun atau sejak 1982. Kondisi ini akan memaksa Menteri Keuangan (Menkes) Rishi Sunak untuk memberikan  tambahan bantuan kepada kelompok-kelompok rumah  tangga rentan dan semakin terbelit oleh kenaikan biaya hidup. Sementara itu, Bank of England (BoE) terus menaikkan suku bunga kendati dibayangi resiko resesi. Kantor Statistik nasional atau Office for National Statistics (ONS) menyampaikan pada Rabu (18/5) bahwa inflasi harga konsumen  mencapai 9% pada April2022. Menurut laporan, inflasi Inggris tergolong tertinggi diantara negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar di Eropa dan hampir pasti di kalangan negara-negara G-7. Apalagi Kanada dan Jepang belum melaporkan data April. Kemungkinan tidak akan menandingi pertumbuhan harga Inggris, yang tampaknya juga bakal bertahan lebih lama. "Kami tidak dapat melindungi rakyat sepenuhnya dari tantangan global ini, tetap memberikan dukungan yang signifikan dimana kami  bisa dan siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut," ujar Sunak, yang dilansir Reuters. (Yetede)

Keputusan India melarang ekspor gandum karena gangguan produksi yang diakibatkan gelombang panas dapat memperkeruh krisis rantai pasok dunia. Kebijakan itu dikhawatirkan berdampak pada pasokan bahan baku gandum di sektor makanan dan minuman. Hal ini juga berpotensi menambah buruk inflasi kebutuhan pokok di dalam negeri. India sebagai produsen gandum terbesar kedua dunia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor tersebut sejak Jumat (13/5). Gelombang panas yang sedang melanda India membuat produksi terhambat dan mendorong harga gandum domestik negara tersebut melonjak ke level tertinggi. Larangan ekspor itu keluar di tengah tingginya permintaan global atas gandum India untuk menggantikan pasokan dari Rusia dan Ukraina yang sampai sekarang masih berperang. Setelah Pemerintah India mengeluarkan kebijakan tersebut, harga gandum dunia pun ikut melonjak. Mengutip data Trading Economics, harga komoditas tersebut pada Senin (16/5) menyentuh level 12,47 USD per bushel (gantang) atau mencapai level tertinggi dalam dua bulan terakhir. Sebelum larang- an ekspor keluar, harga gandum dunia ada di kisaran 11,65 USD per bushel.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Adhi S Lukman mengatakan, larangan ekspor itu akan memberatkan industri makanan dan minuman dalam negeri yang saat ini menjadikan India sebagai alternatif sumber bahan baku impor gandum yang murah akibat terganggunya pasokan dari Ukraina. Indonesia adalah salah satu importir gandum terbesar di dunia. Pada 2021, Indonesia mengimpor 40,9 % kebutuhan gandumnya dari Australia sebanyak 4,69 juta ton. Importir gandum kedua terbesar adalah dari Ukraina (26,8 %) sebanyak 3 juta ton. Adapun impor dari India hanya 318.467 ton atau 2,8 % kebutuhan gandum nasional. Namun, sejak awal tahun 2022, volume impor gandum Indonesia dari India meningkat setelah pasokan dari Ukraina terganggu akibat perang. Pasokan bahan baku yang terganggu dan harga yang semakin mahal itu pun akan berdampak pada harga produk akhir bagi konsumen. Minggu lalu, pelaku industri makanan dan minuman baru saja menaikkan harga jual sejumlah produk berbahan baku gandum hingga 3 % untuk Mei 2022, seperti roti, biskuit, dan mi instan. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Mohammad Faisal mengatakan, dampak dari kebijakan larangan ekspor gandum India akan memengaruhi harga produk turunan gandum di dalam negeri setelah terjadinya kenaikan harga gandum di level global. Namun, ia meyakini hal itu bisa segera diatasi dengan mencari negara importir lain. Meski demikian, inflasi pangan di dalam negeri tetap perlu diantisipasi. Pasalnya, beberapa produk turunan gandum telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat, khususnya masyarakat dari kelas ekonomi menengah ke bawah, seperti mi instan, tepung terigu untuk memasak, dan roti. Untuk meredam dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat, Faisal mengatakan, pemerintah harus mengontrol kenaikan harga sejumlah komoditas yang ada di bawah kendali negara, seperti subsidi elpiji, bahan bakar minyak pertalite, dan tarif listrik. (Yoga)

Lonjakan inflasi dikhawatirkan  mengerek angka kemiskinan di Indonesia. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan jumlah masyarakat  kelas menengah yang rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan otomatis bertambah bila kenaikan inflasi tak terkendali. "Logika dasarnya begitu dan yang paling terimbas memang masyarakat miskin," ucapkan kepada Tempo, Kamis 12 Mei 2022.  Berbagai negara, termasuk Indonesia, sedang berupaya meredam kenaikan inflasi. BPS sebelum mencatat tren kenaikan inflasi didalam negeri, dari 0,56% pada Januari menjadi  0,95% pada bulan lalu. 

Inflasi tahunannya pun mencapai  3,47%. Jika merujuk pada data kemiskinan hingga akhir September 2021,kata Bhima, lebih dari 70% komponen kemiskinan datang dari bahan pangan. Ia mengatakan porsi konsumsi masyarakat miskin justru didominasi pengeluaran untuk makan. Berbeda dengan masyarakat mampu,  yang porsi untuk konsumsi makannya lebih kecil dan memiliki tabungan besar. "Terutama untuk beras yang harganya bisa tidak stabil bila ada gangguan cuaca dan faktor lain." katanya. (Yetede)

Pemerintah bersiap menghadapi lonjakan inflasi. Sejumlah rencana pun disusun, "Kalau 2020-2021, ancaman masyarakat paling besar adalah pandemi. Sekarang, 2022, ancaman terbesarnya adalah inflasi, naiknya harga-harga." ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani. Salah satu rencana pemerintah adalah menyiapkan bantalan subsidi agar lonjakan inflasi tak terlalu mempengaruhi masyarakat. Sri Mulyani menyatakan, stimulus tersebut bakal dianggarkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang selama dua tahun terakhir difokuskan untuk mengatasi pandemi. "Implikasinya, nanti postur APBN berubah," ujar Sri Mulyani. Dalam dua bulan ke depan, Kementerian Keuangan akan berembuk kembali dengan DPR guna membahas postur perubahan APBN 2022. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Iskandar Simorangkir, ancaman inflasi tidak hanya dihadapi Indonesia. Sejak rantai pasok dunia terganggu akibat Covid-19 tantangan tersebut dihadapi berbagai negara. (Yetede)

Kenaikan rata-rata nasional upah buruh awal tahun ini belum menunjukkan pemulihan sektor ketenagakerjaan yang berkualitas dan merata. Separuh provinsi di Indonesia masih mengalami penurunan upah, sebagian di bawah standar upah minimum yang berlaku. Kenaikan inflasi yang jauh lebih tinggi pun terus menggerus upah riil buruh dan menekan daya beli warga. Setelah sebelumnya menurun pada Agustus 2021, data Keadaan Ketenagakerjaan yang dirilis BPS, Senin (9/5) menunjukkan, rata-rata upah buruh kembali naik 1,12 % pada Februari 2022. Besaran upah rata-rata bulanan meningkat dari Rp 2,86 juta pada Februari 2021 menjadi Rp 2,89 juta, hampir semua sektor lapangan kerja mencatatkan kenaikan upah. Penurunan upah terpantau di empat sektor, yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial (-0,29 %), industri pengolahan (-0,94 %), administrasi pemerintahan (-1,75 %), dan jasa pendidikan (-6,5 %). Meskipun demikian, jika ditelisik dari persebaran regional, separuh provinsi di Indonesia masih mengalami penurunan upah rata-rata. Upah di sebagian provinsi juga masih berada di bawah standar upah minimum yang berlaku.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Mohammad Faisal mengatakan, kenaikan upah rata-rata secara nasional tidak bisa menggambarkan kondisi riil ketenagakerjaan. Pemulihan kondisi ketenagakerjaan di setiap daerah tidak sama, bergantung pada sektor utama yang menggerakkan perekonomian daerah itu. Hal ini disebabkan pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan kini harus menghadapi tantangan inflasi akibat kenaikan harga bahan baku, bahan bakar minyak, dan listrik. Di sisi lain, kenaikan upah rata-rata nasional pada Februari 2022 juga tidak signifikan karena langsung tergerus kenaikan inflasi yang lebih tinggi. BPS mencatat, tingkat inflasi tahunan per April 2022 sudah mencapai 3,47 %, tertinggi sejak Agustus 2019. Ini jauh di atas tingkat kenaikan upah rata-rata yang hanya 1,12 %. (Yoga)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada April 2022 sebesar 0,95% month-to-month (MtM) atau sebesar 3,47% secara year-on-year (YoY) yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak goreng, daging ayam ras dan telur ayam ras.

Inflasi pada bulan April 2022 diprediksi lebih tinggi dibandingkan dengan bulan - bulan sebelumnya. Jika inflasi Maret sebesar 0,66% secara bulanan, inflasi April diprediksi sekitar 0,80% - 1,08%. Adapun inflasi tahunan berkisar 3,34% - 3,77%. Rima Prama Artha, kepala ekonom Danareksa Research Institute (DRI) menyebut, pemicu inflasi April 2022 karena ada faktor musiman, Puasa dan Lebaran. Melihat proyeksi tersebut, ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menyebut, ini merupakan pertama kalinya inflasi tahun  ke tahun di atas 3% sejak September 2019. Bahkan, ia memperkirakan inflasi pada April 2022 ini menjadi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir. 

Bank Mandiri memproyeksi  inflasi Indonesia pada 2022 berpotensi mencapai  4,6% yoy atau lebih tinggi dibandingkan dengan target sasaran Bank Indonesia (BI) dan pemerintah sekitar 2-4% yoy. Bila melihat dari sisi komponen pembentuk inflasi, komponen yang paling besar  mendorong inflasi umum pada tahun ini adalah inflasi  harga diatur pemerintah  atau administered prices. "Karena ada, potensi kemungkinan penyesuian  harga diatur pemerintah, seiring wacana peningkatan  harga energi bersubsidi seperti harga listrik, LPG 3kg, dan harga pertalite," kata Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman. Lebih lanjut, Faisal memperkirakan inflasi April akan melonjak didorong oleh faktor musiman seperti Ramadhan, meningkatkan inflasi makanan, sandang, transportasi, restoran, dan rekreasi. "Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan meningkat lebih kuat sebesar 0,80% pada 22 April, dibandingkan 0,66% pada 22 Maret 2022," ucapnya. 

Penyebaran Covid-19 di China belum usai sehingga menambah risiko pemulihan ekonomi Indonesia. Salah satunya lonjakan inflasi. Shanghai, kota dengan jumlah penduduk terbesar di China melakukan lockdown sejak awal April 2022 untuk menekan lonjakan kasus Covid-19. Bahkan Senin (25/4) lalu, Shanghai mencatat 51 kematian baru, rekor tertinggi sejak pandemi. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual melihat, lockdown di Shanghai akan menggangu kinerja manufaktur China. David memperkirakan, tingkat inflasi pada tahun 2022 akan melampaui target pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang ditetapkan sebesar 2% year on year (yoy) hingga 4% yoy.