Inflasi di Indonesia tergolong rendah, hanya 1,87 %, sementara negara berkembang Asia lainnya rata-rata 2,5 % (ADB, 2021) dan di AS lebih dari 6 %. Ada 4 hipotesis yang menjelaskan inflasi di Indonesia rendah, khususnya tahun 2021. Pertama, permintaan agregat belum sepenuhnya pulih. Lemahnya permintaan domestik menyebabkan kapasitas perekonomian banyak yang tak terpakai sehingga harga cenderung turun atau bertahan. Kedua, pasokan pangan 2020 dan 2021 tidak terganggu dan tumbuh positif. Produksi beras 2021 lebih tinggi 1,2 %  dari sebelum pandemic Covid-19, sehingga impor beras tidak dibutuhkan dan menambah stok, baik di Bulog maupun masyarakat. Akibatnya, harga beras bertahan, stabilnya harga pangan ini menyebabkan rendahnya inflasi tahun 2021. Ketiga, inflasi barang administrasi yang harganya ditentukan pemerintah, antara lain BBM, elpiji, tarif listrik, dan angkutan umum. Keempat, setelah krisis 1998, Indonesia terlepas dari rantai pasok global. Rasio ekspor plus  impor terhadap PDB menurun dari tahun ke tahun. Transmisi inflasi impor kurang berpengaruh pada harga domestik, kecuali komoditas yang kita produksi, seperti minyak goreng, karena produsen bisa menjual di pasar ekspor dengan harga lebih tinggi atau menjualnya di pasar domestik. (Yoga)

Badan Pusat Statistik (BPS) (3/1/22), merilis tingkat inflasi Desember 2021 mencapai 0,57 % dan 1,87 % sepanjang 2021. Kontribusi inflasi terbesar dari kenaikan harga komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 1,61 % dengan andil 0,41 %. Komoditas yang dominan adalah cabai rawit, minyak goreng, dan telur ayam ras. Juga daging ayam ras dan cabai merah, tercermin dari inflasi bahan makanan 2,15 %. ”Meningkatnya inflasi komponen inti mengindikasikan daya beli masyarakat menggeliat,” kata Kepala BPS Margo Yuwono. 

Kepala Departemen Riset Industri dan Regional Kantor Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, mengatakan perbaikan daya beli semakin tertekan jika  pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan di sektor perpajakan dan energi, antara lain kenaikan tarif listrik dan elpiji nonsubsidi, pengalihan penggunaan bahan bakar minyak lebih ramah lingkungan, serta pengenaan pajak karbon dan kenaikan PPN. Menurut Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi, kenaikan harga komoditas hortikultura pada akhir tahun dinikmati petani meski berarti terjadi inflasi, namun musiman,misalnya beberapa bulan lalu harga cabai anjlok. (Yoga)

Tingkat inflasi tahunan Turki melonjak ke level tertinggi sejak 2022 pada Desember 2021, menurut data resmi yang sempat dirilis senin (3/1). Turki mengalami krisis mata uang yang dipicu oleh kebijakan ekonomi nonkonvensional Presiden Recep Tayyip Erdogan. Indeks harga konsumen (IHK) melonjak menjadi 36,1% pada Desember 2021 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tetapi Erdogan tetap teguh pada kebijakannya,  menentang kenaikan suku bunga yang dia sebut "Ibu dan Bapak dari segala kejahatan" untuk memerangi inflasi. 

Erdogan pada Senin menuduh kelompok yang disebutnya para elite mengambil untung dari pendapatan bunga yang belum diterima. Nilai tukar lira Turki merosot 44% terhadap dollar AS pada 2021. Kerugian dipercepat pada akhir tahun lalu, ketika Erdogan mengatur serangkaian  kebijakan penurunan suku bunga yang tajam. Erdogan telah meningkatkan upah minimum bulanan yang dapat dibawa pulang sebesar 50%, meningkatnya menjadi 4.250 lira (sekitar US$ 310), yang dikhawatirkan para ekonom akan semakin mendorong inflasi. (Yetede)

Lonjakan harga komoditas pangan dan energi global, ditambah rencana kebijakan perpajakan dan energi, berpotensi membebani daya beli dan industri. Tahun ini, inflasi dipengaruhi perubahan struktur biaya produksi dalam negeri berujung kenaikan harga produk di tingkat konsumen. 31 Desember 2021, BI perkirakan inflasi Desember 2021 dan sepanjang 2021 masing-masing 0,6 % dan 1,9 %, seiring kenaikan harga bahan pokok, terutama minyak goreng, cabai, daging, dan telur ayam ras. Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan, pada 2022, tingkat inflasi 4 %, peningkatan inflasi terjadi lantaran lonjakan harga pangan, energi, dan kebijakan pemerintah , yaitu kenaikan tarif listrik, pengalihan BBM ke yang ramah lingkungan, pengenaan pajak karbon dan PPN. Ketum BPP Hipmi Mardani H Maming menilai, kenaikan inflasi di Indonesia disebabkan kenaikan biaya produksi dan distribusi. Cost-push inflation ini harus dikendalikan agar tak makin menggerus daya beli, sebab kenaikan inflasi positif seharusnya dari naiknya permintaan. Untuk meredam kenaikan harga minyak goreng, pemerintah gelar operasi pasar dengan harga Rp 14.000 per liter melalui jaringan ritel modern dan pemda. Untuk batubara, pemerintah terapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) 25 %  produksi batubara untuk kebutuhan dalam negeri, harga batubara untuk pembangkit listrik 70 dollar AS per ton, untuk pupuk dan semen 90 dollar AS per ton. Untuk BBM, pemerintah masih subsidi jenis BBM tertentu. (Yoga)

Laju inflasi pada Desember 2021 ini berpotensi kembali melambat, setelah ada tren menanjak sejak Oktober. Meredanya tekanan inflasi ini sejalan dengan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, laju inflasi November 2021 sebesar 0,37%. Laju inflasi meningkat lebih tinggi setelah Oktober naik sebesar 0,12%, dibandingkan dengan deflasi pada September.

Bank Indonesia (BI) menyebut pemulihan ekonomi Indonesia masih menghadapi sejumlah risiko pada tahun depan. Risiko tak hanya dari dalam negeri tapi juga datang dari global. Sebab itu, BI menyatakan, Indonesia perlu menyiapkan kuda-kuda untuk menangkalnya. "Kami melihat adanya permasalahan-permasalahan yang harus diantisipasi karena ada perubahan lanskap dalam kebijakan tapering dan juga ketidakpastian global," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Senin (29/11). Perry kemudian memerinci risiko tersebut. Pertama, adanya tekanan dan kemungkinan peningkatan inflasi dalam negeri, khususnya di paruh kedua tahun depan. Kedua, risiko terhadap pergerakan nilai tukar rupiah karena adanya risiko tapering off dari bank sentral dunia khususnya bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed).

Pergerakan inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food bakal lebih stabil sejalan dengan dibentuknya Badan Pangan Nasional (BPN) oleh Presiden Joko Widodo. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pembentukan BPN bersifat perpindahan koordinasi, di mana perumus kebijakan yang awalnya berada di Kementerian Perdagangan, menjadi di bawah BPN. Sehingga, apabila ditilik dari arah inflasi barang bergejolak, menurut Josua, terlihat bahwa peran dari komponen tersebut cenderung makin terbatas dalam pergerakan inflasi. “Komponen tersebut cenderung hanya berperan signifikan ketika terjadi panen raya atau menjelang Lebaran,” kata dia kepada Bisnis, Rabu (25/8).

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan dibentuknya BPN makin menegaskan bahwa koordinasi yang dijalankan oleh sejumlah lembaga selama ini tidak berjalan dengan baik. Lembaga tersebut adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, dan Perum Bulog, yang memang bertugas menjaga pasokan pangan sehingga harga jual lebih terkendali. “Namun pada perkembangannya, kita melihat ternyata masalah volatilitas harga pangan masih sering kita temui. Tetapi, apakah BPN efektif menjaga inflasi harga pangan, masih perlu waktu untuk membuktikan,” ujarnya.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melaporkan inflasi terjaga rendah di hampir seluruh daerah Indonesia dan secara nasional tercatat sebesar 1,52 persen secara tahunan atau year on year (yoy) per Juli 2021. "Kondisi ini sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, belum kuatnya permintaan, serta ketersediaan pasokan," ucap Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021 di Jakarta, Rabu.Maka dari itu ia memperkirakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam kisaran sasaran yaitu 2 persen sampai 4 persen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya bahwa tingkat inflasi rendah bisa mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat di tengah pandemi covid-19. Hingga Juli 2021, inflasi tercatat pada level 1,52 persen secara tahunan (yoy), atau jauh di bawah target Bank Indonesia (BI) yakni 3 persen plus minus 1 persen.

Inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan, karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas.

Karenanya, Jokowi mengatakan pemerintah akan mendorong daya beli masyarakat, sehingga bisa memperbaiki sisi permintaan yang merupakan mesin penggerak perekonomian. Sejalan dengan itu, pemerintah juga tetap memprioritaskan penanganan pandemi dari sisi kesehatan pada kuartal III 2021 mendatang.

Bank Indonesia (BI) menyatakan, perkembangan harga komoditas di pasar relatif terjaga hingga pekan keempat Juli 2021. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, berdasarkan hasil survei pemantauan harga bank sentral, hingga pekan keempat Juli 2021 indeks harga konsumen (IHK) mengalami inflasi sebesar 0,01 persen secara month to month (mtm).

Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Juli 2021 secara tahun kalender sebesar 0,75 persen year to date (ytd). dan secara tahunan sebesar 1,45 persen (year on year/yoy).

Berdasarkan hasil pemantauan BI, inflasi pekan keempat Juli disebabkan naiknya harga sejumlah komoditas. Cabai rawit menjadi komoditas utama penyumbang inflasi, dengan kenaikan sebesar 0,04 persen mtm, kemudian tomat 0,02 persen, serta bawang merah, bayam, kangkung, rokok kretek filter, dan kacang panjang masing-masing naik sebesar 0,01 persen mtm. Inflasi tahun berjalan sampai dengan Juni 2021 tercatat sebesar 0,74 persen.