laju inflasi dunia diyakini sudah terus turun dan tekanannya juga kian mereda. Pada saat yang sama, ekonomi global diakui lebih tangguh mengadapi rezim suku bunga tinggi yang diakibatkan inflasi tersebut. Tapi, bank sentral diingatkan untuk tidak terburu-buru memangkas suku bunga  sekarang. Dana Moneter Internasional (IMF) mengharapkan, suku bunga baru turun  di semester II nanti. Demikian benang merah pernyataan para ekonom dan pemimpin bisnis pada hari pertama Pertemuan Tahunan World Economic Forum di Davos, Swiss, Selasa (16/1/2024). IMF memperkirakan suku bunga turun pada paruh kedua tahun ini. Berbicara pada diskusi panel "The High rate Reality" CNBC di Davos Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath mengatakan, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa  bank-bank sentral dunia akan menurunkan suku bunga secara agresif tahun ini." Meskipun inflasi telah turun, tugas belum selesai. kami menyoroti ketatnya pasar tenaga kerja  di AS dan Eropa," ujar Gopinath. (Yetede)

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan investasi per kapita negara-negara berkembang pada tahun 2023 dan 2024 melambat. Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Januari 2024, Bank Dunia menghitung, rata-rata pertumbuhan investasi per kapita negara berkembang, termasuk Indonesia, pada tahun lalu dan tahun ini sebesar 3,7% year-on-year (yoy). Pertumbuhan itu hanya setengah dari performa rata-rata pertumbuhan dalam dua dekade sebelumnya. Padahal, Wakil Kepala Ekonom Bank Dunia Ayhan Kose mengungkapkan, investasi merupakan hal penting untuk digenjot oleh pemerintahan negara-negara berkembang. "Seperti, tingkat pendapatan yang akan melaju, tingkat kemiskinan bakal menurun lebih cepat dan pertumbuhan produktivitas akan meningkat empat kali lipat," terang Kose, dikutip Jumat (12/1). Selain itu, manfaat lainnya adalah penurunan inflasi, posisi fiskal dan ketahanan eksternal yang kian kuat, serta akses masyarakat terhadap internet akan tumbuh pesat. Peningkatan investasi juga memiliki potensi untuk mentransformasi negara berkembang dan membantu mempercepat transisi energi, termasuk mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk menggenjot investasi, Kose mengimbau negara berkembang menempuh beberapa hal. Misalnya, meningkatkan kerangka fiskal dan moneter secara komprehensif, memperluas perdagangan lintas negara dan arus keuangan, memperbaiki iklim investasi, serta memperkuat kualitas kelembagaan. Mengacu data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diunduh kemarin (nswi.bkpm.go.id), nilai investasi langsung dari luar negeri (FDI) yang masuk Indonesia pada 2023 mencapai US$ 37,81 miliar. Angka ini turun 17% dibandingkan 2022 senilai US$ 45,60 miliar. Namun dalam lima tahun terakhir, investasi asing tahun lalu sudah tumbuh 34%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, tahun 2024 menjadi tahun menantang bagi prospek pertumbuhan investasi di Indonesia. "Tantangan terutama karena ketidakpastian berlanjut, yang bersumber dari era suku bunga tinggi," terang dia, Sabtu (13/1). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menambahkan, masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah Indonesia terkait investasi. Dia menilai adanya investasi asing yang masuk belum mendorong penciptaan nilai tambah. "Investor cenderung wait and see, setidaknya sampai pemimpin baru sudah menjabat dan kebijakan berjalan," kata dia.

Mengawali 2024, publik disuguhi data inflasi yang kontradiktif. Di satu sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi Desember 2023 ‘hanya’ 2,61% secara tahunan. Kinerja inflasi 2023 itu merupakan level terendah dalam 20 tahun terakhir, di luar episode pandemi 2020 hingga 2022. Di sisi lain, BPS juga melaporkan inflasi bulanan Desember 2023 mencapai 0,41%. Inflasi di pengujung tahun itu sekaligus menobatkannya yang tertinggi sepanjang 2023. Kekontrasan inflasi tahunan tertinggi versus inflasi bulanan terendah menimbulkan polemik perihal performa riil inflasi Indonesia. Rendahnya inflasi tahunan tersebut boleh jadi karena keberhasilan otoritas ekonomi dalam mengendalikan inflasi. Ruang gerak Bank Indonesia yang terbatas di area permintaan terimbangi oleh bauran kebijakan kementerian/lembaga terkait dari sisi pasokan sehingga inflasi terjaga sesuai interval target. Kesuksesan menjinakkan inflasi tidaklah mengada-ada. Selama 2023, ketidakpastian global masih tinggi. Persaingan hegemoni antara Amerika-China, konflik di Eropa Timur, dan perang di Timur Tengah mengancam eskalasi global. Imbas faktor eksternal itu bermuara pada kenaikan harga komoditas impor. Inflasi impor berpadu dengan fenomena El Niño yang berada di luar kendali. Kedua faktor eksogen tersebut berpotensi memicu gejolak inflasi domestik lebih liar lagi. Dengan demikian, rendahnya inflasi tahunan bisa dipandang sebagai buah sinergi kebijakan pengendalian inflasi lintas sektor. Sementara, tingginya inflasi bulanan pada Desember 2023 didorong oleh harga pangan bergejolak (volatile foods). Harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah terus menanjak dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan harga itu menyusul harga beras yang sudah lebih dahulu melejit. 

Alhasil, inflasi sejatinya masih menyimpan ‘bom waktu’. Ledakan inflasi pangan yang sebelumnya berpola siklikal, musiman, dan temporer bergeser ke mode permanen yang menuntut solusi ekstra. Jelasnya, klaim keberhasilan pengendalian inflasi masih bisa diperdebatkan. Kinerja inflasi juga sensitif dengan tonggak indeks harga konsumen (IHK). Inflasi toh dikalkulasi dari persentase kenaikan IHK. Tahun dasar IHK yang digunakan dalam penghitungan inflasi 2023 adalah 2018. Basis 2018 merujuk pada Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun yang sama. SBH direvisi setiap lima tahun sekali. BPS telah mempublikasikan SBH terbaru, yakni SBH 2022. Artinya, IHK 2022 pun akan menggunakan bobot nilai konsumsi yang dipotret dari hasil SBH 2022. Urgensinya, penghitungan inflasi IHK 2022 mulai berlaku untuk periode Januari 2024. Kontradiksi inflasi 2024 pun, lagi-lagi, bakal timbul. SBH 2022 toh masih dalam masa pandemi. Status page­bluk Covid-19 di Indonesia adalah kejadian yang fundamental, luar biasa, dan belum pernah terjadi sebelumnya (unprecedented) sehingga memukul seluruh sendi kehidupan. Perbedaan karakter bobot nilai konsumsi SBH 2022 berakibat inflasi tahunan akan bias ke atas (upward bias). Bias ke atas inflasi niscaya membawa implikasi yang tidak ringan, terutama pada efektivitas kebijakan. Bagaimanapun, mayoritas kebijakan ekonomi makro diturunkan dari indikator inflasi tahunan.   Perubahan gaya hidup yang berpatokan pada kondisi ekonomi yang lemah mengarahkan inflasi cenderung bias ke bawah (downward bias). Rendahnya inflasi inti pascapandemi lantas diyakini sebagai titik balik pemulihan daya beli sehingga subsidi bisa segera dialihkan pada belanja produktif. Asumsi semacam itu niscaya memantik kegaduhan. Apalagi, 2024 adalah tahun politik. Isu pemotongan subsidi menjadi ‘komoditas’ politik yang akan ‘digoreng’ untuk pamrih politis. Perang narasi pun akan riuh, yang justru menjauh dari literasi musabab rendahnya inflasi itu sendiri. Padahal, inflasi adalah output perhitungan statistik.

Tingkat inflasi selama tahun 2023 tercatat 2,61 % secara tahunan atau terendah dalam dua dekade terakhir di luar periode pandemi Covid-19. Capaian inflasi 2023 tersebut berada di batas bawah dari target sebesar 2-4 %. BPS melaporkan, inflasi Desember 2023 mencapai 0,41 % secara bulanan dan 2,61 %  secara tahunan. Meski lebih tinggi dibandingkan inflasi bulanan November 2023 di 0,38 %, tingkat inflasi bulanan Desember 2023 tidak setinggi inflasi bulanan Desember 2022 sebesar 0,66 %. Secara bulanan, Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 116,08 pada November 2023 menjadi 116,56 pada Desember 2023. Sementara IHK secara tahunan juga naikan dari 113,59 pada Desember 2022 menjadi 116,56 pada Desember 2023.

Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, inflasi tahunan 2023 merupakan inflasi terendah sejak 1999 sebesar 2,01 % di luar periode pandemi Covid-19 pada 2020-2021. Selama periode tersebut, inflasi tertinggi pernah terjadi pada 2005 sebesar 17,11 %. Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti menjelaskan, salah satu faktor yang menjadikan inflasi tahunan 2023 sebagai inflasi terendah dalam 20 tahun terakhir ialah efek basis (base effect). Pola tersebut juga terjadi pada periode-periode sebelumnya yang dimulai dengan kenaikan harga BBM bersubsidi yang memicu inflasi sangat tinggi, katanya dalam rilis Inflasi 2023 secara hibrida, Selasa (2/1/2024).

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Akhmad Akbar Susamto, menjelaskan, tingginya basis harga pada 2022 mengakibatkan kenaikan harga-harga selama 2023 tidak signifikan. Dengan demikian, tingkat inflasi tahunan 2023 menjadi lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Kenaikan harga BBM per September 2022 tidak berulang di 2023 sehingga inflasi tidak melonjak signifikan. Selain itu, naiknya harga-harga komoditas global akibat perang Rusia-Ukraina pada 2022 tidak kembali terjadi secara signifikan pada 2023. ”Efek basis yang sudah tinggi pada 2022 membuat situasi 2023 lebih terkendali dan tingkat inflasinya tidak tinggi. Di luar itu, terdapat fenomena peningkatan produksi dalam negeri, terutama produk pertanian dan industri setelah pandemi Covid-19., yang menjaga harga-harga tidak naik,” katanya. (Yoga)

Setelah sempat bergerak liar, inflasi akhirnya berhasil dikendalikan oleh pemangku kebijakan dan berakhir pada posisi 2,61% (year-on-year/YoY) pada bulan lalu.Angka tersebut berada di kisaran target Bank Indonesia (BI) yang sebesar 3% plus minus 1%, sehingga tak berlebihan apabila dalam konteks ini inflasi telah ternormalisasi.Apalagi, S&P Global mencatat, Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Desember 2023 berada di level 52,2, meningkat 0,5 poin dibandingkan dengan November 2023 yang berada pada level 51,7 sekaligus menandai ekspansi selama 28 bulan berturut-turut.Tetap eksisnya manufaktur pada zona ekspansi dan inflasi yang terkendali menggambarkan terjadi keseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan.Hal ini tak lepas dari sinergi antara otoritas moneter dan fiskal dalam melakukan manuver baik melalui penyesuaian suku bunga acuan maupun pemberian stimulus fiskal. Artinya, ada faktor pelemahan daya beli dalam normalisasi inflasi tersebut. Dengan demikian, otoritas fiskal dan moneter pun wajib menyiapkan manuver dalam rangka menjaga stabilitas inflasi. World Bank dalam Commodity Markets Outlook 2023, bahkan menuliskan tiga skenario dari dampak perang di Timur Tengah terhadap harga komoditas energi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun kembali disiagakan dalam rangka merespons seluruh dinamika yang bisa membahayakan stabilitas.

Presiden Joko Widodo, saat mengunjungi Gudang Bulog Gumilir, Kabupaten Cilacap, kemarin, Selasa (2/1), menegaskan fiskal negara tetap menjadi bantalan yang akan melindungi daya beli masyarakat sekaligus inflasi. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mengatakan risiko geopolitik dan geoekonomi masih membayangi dan diprediksi berlangsung cukup lama. Dalam konteks penanganan inflasi, otoritas fiskal bakal memperkuat koordinasi dengan BI dan pemerintah daerah (pemda) untuk mencegah adanya kelangkaan komoditas penggerak inflasi.Sejatinya, melandainya gerak inflasi menjadi kabar gembira setelah sejak 2022 pemerintah berjibaku mengamankan indeks harga konsumen (IHK). Kalangan pelaku usaha pun menaruh asa yang besar bagi pemerintah, dari sisi fiskal perlu menambah stimulus baik insentif maupun bantuan sosial, sementara dari sisi moneter perlu upaya ekstra untuk menjaga rupiah dan memulai pelonggaran suku bunga acuan.Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Khamdani, mengatakan ada beberapa faktor yang dapat memicu kenaikan inflasi pada tahun ini. Sementara itu, Ekonom Bank Danamon Irman Faiz, memandang pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan harga energi karena adanya dinamika di luar perang.Faktor yang dimaksud adalah gangguan di Laut Merah serta ketidakpastian yang bersumber dari arah kebijakan negara-negara eksportir minyak atau OPEC+.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year on year/yoy) pada Desember 2023 mencapai 2,61%, lebih rendah dari November sebesar 2,86%. Namun, secara bulanan (mount to mount/mtm), inflasi Desember mencapai 0,41%, tertinggi sepanjang 2023, dipicu kenaikan harga bahan makanan. "Pada Desemebr 2023, terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 116,08 pada November menjadi 116,56," ucap Pelaksana Tugas (plt) Kepala BPS Amalaia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa (2/1/2023). Dia menuturkan, kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi  bulanan terbesar di akhir tahun adalah maknan, minuman, dan tembakau. Kelompok pengeluaran ini mengalami inflasi 1,07% dan memberikan andil inflasi 0,29% terhadap inflasi Desember 2023. Selanjutnya, dia menenerangkan, inflasi cabai merah mencapai 0,06%, bawang merah 0,04%, tomat 0,03%, cabai rawit 0,02%, beras 0,02%, dan telur ras 0,02%. (Yetede)

Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia sepanjang 2023 sebesar 2,61% atau yang terendah selama 20 tahun terakhir. Hal ini menandai keberhasilan duet Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin jelang berakhirnya Kabinet Indonesia Maju jilid kedua. Jokowi sendiri memang sejak awal fokus dalam upaya mengendalikan inflasi dengan menitikberatkan arah pembangunan pada pemerataan pendapatan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat saat mulai bekerja secara efektif pada 2015, Jokowi dibayang-bayangi laju inflasi masa-masa akhir Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setinggi 8,38% pada 2013 dan 8,36% pada 2014. Hasilnya, laju inflasi sepanjang 2015 melambat menjadi hanya 3,35% dan bahkan pada 2016 hanya 3,02%. Ibarat mesin mobil, ketika pedal gas diinjak terus, maka kecepatan meningkat dan lebih cepat sampai ke tujuan, tetapi mesin akan kepanasan dan bukan tak mungkin harus turun mesin. Sebaliknya, jika pedal gas diinjak secukupnya, seperti halnya pepatah Jawa alon-alon asal kelakon, maka butuh waktu agak lama mencapai tujuan, tetapi panas mesin masih cukup terjaga demi menambah umur mesin itu sendiri. Bonusnya, pengendara dan penumpangnya masih bisa menikmati pemandangan saat berkendara. Artinya, tingkat inflasi, baik tinggi, sedang maupun rendah selalu bisa dimaknai dari dua sisi. Dalam hal ini, dengan rata-rata tingkat inflasi relatif rendah, Pemerintahan Jokowi lebih menekankan pada pembangunan ekonomi melalui pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Melalui laju inflasi yang terkendali dan relatif rendah, Pemerintahan Jokowi berharap dapat menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian harga yang ketat di bawah kendali dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Pusat.   Pertanyaan sederhananya, apakah efek positif dari kestabilan harga, yang tecermin pada rendahnya inflasi, lebih besar atau lebih kecil dari laju pertumbuhan ekonomi yang moderat?. Hal ini hanya bisa dijawab dari delapan ukuran dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan BPS, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya.

Daya beli bisa menjadi pekerjaan berat pemerintah Joko Widodo di tahun terakhirnya, 2024. Daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan berpotensi semakin tergerus inflasi. Efek El Nino masih akan menghantam harga pangan hingga tahun depan. Impor pangan dihadapkan tantangan retriksi global. Lalu, ada momen seperti Pemilu, Ramadan dan Idul Fitri yang bisa memacu inflasi di awal 2024. Aneka insentif, subsidi dengan bentuk bantuan sosial (bansos) dan perlindungan sosial (perlindos) belum mampu meredam inflasi kelas menengah dan rentan. Celakanya, kelas menengah juga terancam mengalami dompet kosong alias wallet empty lantaran hantaman inflasi. Tabungan tergerus untuk kebutuhan pokok yang naik. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira bilang, gejolak harga pangan bisa mengerek inflasi menjadi 3,4% hingga 4,2% pada kuartal I-2024. Sementara itu, inflasi bahan makanan bisa meningkat menjadi 7,9% year on year (yoy) atau lebih tinggi dari posisi November 2023 sebesar 7,19% yoy. Menurut Bhima, regulasi upah minimum tak sesuai tantangan inflasi.

Dalam kondisi itu, yang paling kena efeknya adalah masyarakat kelompok pengeluaran menengah. Ini nampak dari pertumbuhan jumlah tabungan masyarakat kelas menengah yang terus turun akibat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Kurniawati Yuli Ashari juga memperkirakan, inflasi kuartal I 2024 cukup tinggi ke level 3,1% yoy. Efek musiman mendekati Ramadan dan Idulfitri akan memacu inflasi. Risiko inflasi juga akan berasal dari barang impor alias imported inflation. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mewanti-wanti. Tak hanya dampak El Nino terhadap harga pangan, rencana penerapan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan memicu inflasi tahun depan. Hitungan dia, ada peningkatan inflasi secara moderat dari estimasi 2,81% yoy di akhir 2023 menjadi 3,17% yoy di akhir 2024. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita meramal, inflasi baru akan meningkat di pertengahan 2024, imbas berakhirnya masa panen raya. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengklaim, pergerakan harga pangan relatif moderat di 2024. Kenaikan akan terjadi hingga April 2024. Adanya potensi peningkatan permintaan masyarakat karena pemilu serta Ramadan dan Idulfitri jadi pendorong.

Lonjakan harga pangan membuat ”emak-emak” kalang kabut. Mereka harus mengeluarkan sejuta akal demi mengatur keuangan, mulai dari berburu promo diskon, membatasi uang belanja, hingga menakar kebutuhan sambal. Riana (34) tersenyum kecut saat berbelanja di Pasar Kebayoran Lama, Jaksel, Selasa (26/12) siang, uang Rp 100.000 di dompetnya belum cukup membeli semua daftar kebutuhannya. Ia hanya membeli satu ayam potong, setengah kg telur ayam, setengah kg bawang merah dan bawang putih, serta seperempat cabai. Beberapa sayuran yang ia beli pun hanya setengah porsi biasanya. Sisa uangnya Rp 50.000 juga digunakan membeli tempe dan bumbu masak lainnya. ”Uang belanja sayur, lauk, dan kebutuhan dapur saya patok Rp 150.000 per minggu. Kalau tidak begitu, bisa lebih besar pasak daripada tiang,” ucap Riana menganalogikan biaya hidup yang semakin membengkak.

Data infopangan.jakarta.go.id per Selasa (26/12) mencatat kenaikan harga cabai rawit merah, cabai merah besar, hingga bawang merah di sejumlah pasar. Harga cabai merah keriting, naik Rp 4.000 menjadi Rp 44.000 per kg dibandingkan sehari sebelumnya. Harga beras medium mencapai Rp 13.000 per kg atau di atas HET, Rp 10.900 per kg. Di tengah lonjakan harga pangan itu, Riana mengaku tak mudah mengatur uang belanja. Hampir separuh gaji suaminya sudah terpakai untuk membayar kontrakan, tagihan listrik, pulsa, dan internet. Ia harus pintar-pintar mengatur agar kebutuhan bulanan keluarga tak lebih dariRp 2 juta, agar dia masih bisa menabung minimal Rp 100.000 setiap bulan.

Ia tak hanya berbelanja ke pasar tradisional, tetapi juga supermarket demi berburu diskon membeli minyak goreng, gula pasir, detergen, tisu, dan makanan ringan. Riana juga mengejar hadiah jika membeli produk tertentu. Tidak hanya konsumen, pedagang makanan pun harus berhemat. Solikhah (35), pemilik warung makan Magelang di Pasar Kramat Jati, Jakarta, mengaku kerepotan akibat ”pedasnya” harga cabai. ”Naiknya harga cabai 2 bulan lalu membuat saya harus mengurangi porsi membuat sambal. Jika biasanya buat sam bal pakai cabai 1 kg, sekarang hanya setengahnya,” katanya. Porsi sambal kepada pembeli pun berkurang. ”Jika dahulu setiap porsi makan bisa 1-2 sendok makan berisi sambal, saat ini paling hanya dua sendok teh. Kalau mau nambah, ya, harga makanannya dinaikkan,” kata Solikhah. (Yoga)