Lembaga Penelitian Makroekonomi ASEAN+3 (AMRO) menyebutkan El Nino menjadi wild card atau faktor penentu inflasi di kawasan ASEAN+3. Meski di Indonesia kenaikan harga beras yang berandil paling besar terhadap inflasi tidak hanya akibat dampak El Nino, tetapi juga didorong ulah oknum yang menyelewengkan beras Perum Bulog. AMRO, Rabu (4/10) merevisi naik proyeksi inflasi di kawasan ASEAN+3 serta pada 2023 dan 2024. ASEAN+3 merupakan negara-negara anggota ASEAN, serta Jepang, China, dan Korea Selatan. Tingkat inflasi kawasan itu diperkirakan 6,5 % pada 2023 dan 3,8 % pada 2024, dinaikkan dari proyeksi inflasi pada Juli 2023, yakni 6,3 % pada 2023 dan 3,4 % pada 2024. Khusus Indonesia, AMRO justru menurunkan perkiraan inflasi pada 2023 menjadi 3,8 % dari proyeksi Juli 2023 yang 3,9 %.

Proyeksi inflasi Indonesia pada 2024 tetap sama dengan proyeksi tiga bulan lalu, yakni 2,8 %. Kepala Ekonom AMRO Hoe Ee Khor mengatakan, kenaikan harga pangan dan energi global dalam beberapa bulan terakhir telah memicu kekhawatiran terjadinya lonjakan harga komoditas. Lonjakan harga komoditas itu dapat berimbas pada kenaikan inflasi. September 2023 harga rata-rata beras nasional di tingkat eceran Rp 13.799 per kg, naik 5,61 % secara bulanan dan 18,44 secara tahunan. Hal itu menjadikan beras sebagai komoditas penyumbang utama inflasi September 2023 yang sebesar 0,19 % secara bulanan dan 2,28 % secara tahunan. Andil beras terhadap inflasi bulanan dan tahunan itu masing-masing 0,18 % dan 0,55 %.

Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan harga beras di pasar masih tinggi meskipun operasi pasar beras telah digulirkan. Faktor tersebut adalah penyelewengan beras Perum Bulog, yakni mengemas ulang beras Bulog kemudian dijual dengan harga lebih tinggi. Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, ada oknum-oknum yang mengganti kemasan beras Bulog dengan kemasan beras premium. Setelah itu, beras yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau itu dijual kembali dengan harga lebih tinggi setara harga beras premium. (Yoga) 

Terminal Peti Kemas Jayapura yang berada di Kota Jayapura, Provinsi Papua, masih memainkan peran sentralnya sebagai hublogistik barang dan jasa untuk Pulau Papua, terutama komoditas pangan guna mengendalikan laju inflasi Bumi Cendrawasih. Bahkan, keberadaan Terminal Peti Kemas (TPK) Jayapura dinilai sangat penting bagi kelangsungan distribusi barang dan jasa untuk memasok kebutuhan Provinsi Papua secara menyeluruh.Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua Juli Budi Winantya.Dia mengungkapkan bahwa sekitar 51% dari kabupaten/kota di wilayah Papua merupakan landlocked area yang mengandalkan angkutan udara. Sementara itu, 49% lainnya mengandalkan distribusi yang menggunakan angkutan laut.“Pelabuhan Jayapura ini menjadi hub krusial perdagangan komoditas strategis dalam mendukung pemenuhan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, sehingga laju inflasi pun dapat terkendali,” katanya saat ditemui Bisnis di Jayapura, Selasa (3/10).Data BI Papua menunjukkan bahwa tingkat inflasi Papua pada kuartal II/2023 sebesar 4,13% secara tahunan (year-on-year/YoY).  Angka ini cenderung turun bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Setidaknya terdapat 14 kabupaten dan 1 kota di Papua yang mengandalkan pasokan bahan pangan maupun material yang dikirim melalui TPK Jayapura.  Bahkan, sebanyak 99% barang logistik yang berlabuh di TPK Jayapura masih harus dikirim ke belasan kota/kabupaten itu dengan menggunakan pesawat.  Manager Operasi TPK Jayapura Jems Yeffry Fonataba memandang bahwa penurunan arus peti kemas tersebut disebabkan oleh melemahnya konsumsi dan daya beli masyarakat di Papua. Pasalnya, selama ini logistik yang masuk melalui TPK Jayapura kebanyakan adalah bahan pangan dan material bangunan.  Kendati demikian, Pengamat kepelabuhanan sekaligus Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai bahwa sejauh ini Pelindo telah berupaya menunjukkan eksistensinya dalam memberikan pelayanan pengguna.  Di sisi lain, Walikota Jayapura Frans Pekey mengatakan, Pemerintah Kota Jayapura telah memberikan kebijakan pelonggaran jam operasional untuk pelabuhan selama 24 jam dari sebelumnya dibatasi, terutama pada hari Minggu lantaran banyak masyarakat yang beribadah.

Dalam Asian Development Outlook edisi September 2023 yang dirilis pada Rabu (20/9) Bank Pembangunan Asia (ADB) menurunkan proyeksi inflasi Indonesia. Tingkat inflasi Indonesia pada 2023 direvisi menjadi 3,6 % dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 4,2 % pada proyeksi April 2023. Kendati begitu, ADB juga mengingatkan, laju penurunan inflasi itu dapat terhambat gegara dampak El Nino. Kementan memperkirakan dampak El Nino sedang dapat menyebabkan produksi beras berkurang sebanyak 380.000 ton beras. Namun, jika yang terjadi El Nino kuat, produksi beras yang hilang bisa mencapai 1,2 juta ton. Penurunan produksi itu akan diikuti dengan kenaikan harga gabah dan beras sehingga akan berujung pada kenaikan inflasi. Hal itu terindikasi dari kenaikan harga beras yang terjadi sejak Juli 2023. Hingga September 2023, BPS mencatat, harga rata-rata beras secara nasional di tingkat penggilingan Rp 12.708 per kg, grosir Rp 13.037 per kg, dan eceran Rp 13.799 per kg. BPS juga menyebutkan, kenaikan harga beras yang tajam justru terjadi di sentra-sentra produksi padi nasional, seperti Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, dan Sulsel. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan pasokan beras akibat penurunan produksi padi di sentra-sentra produsen beras tersebut.

Hal itulah yang menjadikan beras sebagai penyumbang utama inflasi September 2023 sebesar 0,19 % secara bulanan dan 2,28 % secara tahunan. Andil beras terhadap inflasi bulanan dan tahunan itu masing-masing 0,18 % dan 0,55 %. Inflasi beras juga tinggi, yakni 5,61 % secara bulanan dan 18,44 % secara tahunan. Tahun ini, pemerintah optimistis inflasi akan terkendali dan terjaga sesuai target BI dan pemerintah, di kisaran 2-4 %. Kendati begitu, di balik optimisme dan angka inflasi itu, masyarakat kelas bawah yang paling menanggung kenaikan harga beras itu. Masyarakat kelas menengah juga harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli beras. Bahkan, petani yang merupakan produsen padi terpaksa harus membeli beras dengan harga lebih mahal saat stok gabah di rumah habis. Penyebab lain tergerusnya dompet masyarakat adalah akumulasi kenaikan sejumlah harga barang dan jasa, termasuk BBM, minyak goreng, dan tarif angkutan umum, belum sebanding dengan kenaikan upah atau gaji. (Yoga) 

JAKARTA,ID-Harga beras yang terus melambung memicu inflasi pada September 2023 sebesar 0,19%, dibandingkan bulan sebelumnya (month to month/mtm). Padahal, Agustus 2023, terjadi deflasi sebesar 0,02%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beras memberikan andil inflasi bulanan sebesar 0,18% pada September 2023, diikuti bensin 0,06%, biaya pulsa 0,01%, uang kuliah akademik 0,02% dan rokok kretek filter 0,01%. Lonjakan harga beras juga memiliki  andil besar dalam inflasi secara tahunan (year on year/yoy). September 2023, inflasi yoy mencapai 2,28%, dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 115,44. Beras masuk kelompok makanan, minuman dan tembakau, yang bulan lalu mencetak kenaikan harga 4,17% dan menyumbangkan inflasi 1,08%. (Yetede)

Rekor inflasi terendah sepanjang tahun ini yang tercatat pada September 2023, tak serta merta membuat pengendalian inflasi ke depan makin gampang. Pasalnya, bila ditelaah lebih dalam normalisasi inflasi yang tergambar pada aktivitas sepanjang bulan lalu itu tidak sehat. Kemarin, Senin (2/10), Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat inflasi pada September 2023 sebesar 2,28% (year-on-year/YoY), atau berada di bawah outlook pemerintah yang sebesar 3,3%—3,7%. Namun jika dilihat secara bulanan, inflasi pada September 2023 sebesar 0,19% masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Agustus 2023 yang tercatat deflasi 0,02%. Apalagi, sejatinya penurunan inflasi secara tahunan lebih disebabkan oleh tingginya basis pembanding pada September 2022. Maklum, kala itu ekonomi nasional tertekan oleh besarnya impak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dieksekusi pada 3 September 2022. Kebijakan tak populis itulah yang kemudian mengatrol harga barang dan jasa. Situasi tersebut tentu akan mengancam daya beli dan konsumsi masyarakat. Apalagi, PMI Manufaktur turun 1,6 poin dari 53,9 pada Agustus 2023 menjadi 52,3 pada September 2023, yang dipicu oleh tertahannya permintaan masyarakat. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan inflasi pangan memang menjadi salah satu isu yang patut dicermati oleh pemerintah. Namun sejauh ini tingkat inflasi pangan nasional masih relatif lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Pemerintah pun menyadari betul adanya aneka risiko tersebut, terutama dari sisi inflasi pangan. Respons pemerintah pun diwujudkan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Dalam beleid itu, ada perubahan beberapa substansi yang cukup fundamental. Mulai dari lembaga yang ditugaskan melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP), besaran bunga yang disubsidi, hingga tenor atau periode pinjaman. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, menegaskan bahwa beleid baru ini bertujuan memperluas kapasitas pembiayaan dari semula hanya Bank Himbara ke bank dan lembaga keuangan bukan bank secara umum. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan Satgas Pangan perlu bekerja ekstra pada akhir tahun hingga paruh pertama 2024, karena adanya risiko inflasi pangan yang tinggi. "Kita ingin agar stok, ketersediaan, suplai dan harga pangan pokok di dalam negeri bisa lebih stabil dan mencukupi kebutuhan masyarakat," ujarnya. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz, mengatakan dampak El Nino terhadap harga bahan pangan domestik yang bergejolak tidak terlalu besar. Namun pergerakan harga minyak perlu diwaspadai oleh pemerintah.

Ancaman inflasi masih mengintai Indonesia memasuki kuartal keempat tahun ini. Selain krisis pangan, harga barang berpotensi naik lantaran harga komoditas energi kembali menanjak.Sejumlah ekonomi memberikan catatan, fenomena El Nino dan kenaikan harga komoditas bisa memicu inflasi di pengujung tahun 2023. Sebagai gambaran, sejumlah ekonom juga melihat selama bulan September 2023 Indonesia akan mencatatkan inflasi, dari posisi bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,02%. Namun secara tahunan atau year-on-year (yoy), inflasi nasional berpotensi turun. Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI), Banjaran Surya Indrastomo, memproyeksikan inflasi tahunan pada September tahun ini berada di level 2,78% yoy. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menghitung, inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada bulan September 2023 sebesar 0,17% month on month (mom). Dia menyiratkan, salah satu penyebab inflasi pada bulan September adalah kenaikan bahan bakar nonsubsidi. Bukan karena harga pangan. Banjaran juga mewanti-wanti soal kenaikan harga pangan ke depan. Menurut dia, mengacu data harga pangan Bank Indonesia (BI) menunjukkan adanya kenaikan harga beras yang cukup signifikan sepanjang bulan lalu. Ini dipicu fenomena kekeringan atau El Nino. Bahkan, El Nino berpotensi berlanjut hingga kuartal I-2024. "Sehingga tekanan dari harga bergejolak kemungkinan masih besar dan berlangsung hingga tahun depan," terang Banjaran. Di sisi lain, harga minyak mentah juga masih melanjutkan tren kenaikan sejak Juli 2023. Kondisi ini membuat badan usaha kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi untuk mengimbangi kenaikan harga minyak mentah. Nah, hal ini berpotensi mengerek inflasi dari sisi inflasi harga bergejolak pada September 2023. Segendang sepenarian, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual juga mengingatkan, memasuki kuartal IV-2023 masih ada hal yang mungkin bisa mengungkit tingkat inflasi. 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Riau memandang bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pihak terkait lainnya dalam pengendalian inflasi, memainkan peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang memiliki penghasilan rendah.Kepala KPw BI Riau Muhamad Nur menyoroti berbagai tantangan dalam pengendalian infl asi di Provinsi Riau. Dia menilai pasokan pangan di Riau hingga kini masih bergantung kepada daerah-daerah tetangga.“Khususnya komoditas seperti beras, cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, daging sapi, dan lainnya merupakan komoditas yang sangat penting, dan Riau masih sangat bergantung kepada pasokan dari daerah tetangga,” katanya saat peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Infl asi Pangan (GNPIP) di Desa Pambang Baru, Bengkalis, Selasa (26/9).Oleh karena itu, KPw BI Riau dan pemerintah daerah telah menjalankan berbagai upaya ekstra, termasuk lewat tujuh program unggulan GNPIP.  Nur meyakini bahwa jika program ini berhasil, maka inflasi akan tetap terkendali dalam level rendah dan stabil, yang akan berdampak positif kepada kesejahteraan masyarakat.Gubernur Riau Syamsuar mengakui pentingnya upaya bersama seluruh instansi terkait, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya dalam pengendalian inflasi.

Pengendalian inflasi pada bulan ini hingga akhir tahun bakal semakin menantang. Kenaikan harga beras dan gula pasir, serta penyesuaian harga BBM nonsubsidi, diperkirakan bakal memicu inflasi pada September 2023. Di sisi lain, defisit beras masih mengintai hingga November 2023. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (25/9) mengatakan, pada pekan ketiga September 2023, harga beras masih naik dan belum ada tanda-tanda bergerak mendatar atau turun. Harga rata-ratanya mencapai Rp 13.477 per kg. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras semakin banyak. Pada pekan pertama September 2023, jumlahnya sebanyak 230 daerah, kemudian pada pekan ketiga 2023 bertambah menjadi 284 daerah.

”Bahkan, Purwakarta yang merupakan daerah produsen beras besar di Jabar menempati urutan keempat dari 10 kabupaten/kota dengan kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) tertinggi. Beras menjadi komoditas utama yang memengaruhi kenaikan IPH itu,” ujarnya dalam Rapat Pengendalian Inflasi yang digelar Kemendagri secara daring di Jakarta. BPS mencatat, IPH komoditas pangan Purwakarta pada pekan ketiga September 2023 sebesar 3,41 %. Dari IPH itu, 3,21 % berasal dari kenaikan harga beras, selain itu harga gula pasir juga meroket, pada pekan ketiga September 2023 mencapai Rp 15.134 per kg, yang terjadi di 236 kabupaten/kota. ”Kenaikan harga beras dan gula akan berkontribusi terhadap inflasi September 2023. Selain itu, inflasi juga berpotensi disumbang bensin dan solar nonsubsidi. Namun, inflasinya tidak akan setinggi sebelumnya,” katanya. (Yoga) 

Risiko kenaikan inflasi yang dipicu oleh merambatnya harga pangan mulai mengemuka seiring dengan berkurangnya pasokan di sejumlah daerah akibat musim kemarau berkepanjangan sebagai dampak dari El Nino.  Kenaikan harga ini tampak dari gejolak harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras yang menurut perhitungan Bank Indonesia sudah naik 4,4% pada September 2023. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar kenaikan harga pangan tidak berdampak terhadap inflasi. Adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman saat pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur pekan ini menjelaskan kenaikan harga beras dipengaruhi musim dan fenomena iklim El Nino yang akan berlangsung lebih lama dari prakiraan awal. Akan tetapi, risiko kenaikan harga pangan ini diyakini masih dalam kendali agregat sasaran 3 +/- 1 persen pada tahun ini sejalan dengan upaya bank sentral untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah guna memastikan inflasi tetap terkendali.  Bahkan bank sentral meyakini inflasi bisa ditekan pada kisaran 2,8 persen pada tahun 2024.Harian ini menilai tingkat inflasi rendah yang terjadi hingga kini belum menjadi jaminan kondisi itu akan terus bertahan karena masih banyak tantangan yang bakal dihadapi pemerintah. Selain itu, faktor lain yang tak kalah penting untuk dicermati berasal dari risiko kenaikan harga energi yang berisiko naik setelah Arab Saudi dan Rusia sepakat memangkas produksi hingga akhir tahun.  Ditambah lagi cadangan minyak di Amerika Serikat yang merupakan negara penghasil shale oil teratas mulai memperlihatkan tanda-tanda penurunan. Impitan terhadap harga energi akan makin terasa karena dua raksasa ekonomi terbesar dunia yakni AS dan China mulai bangkit yang imbasnya dapat menaikkan harga karena permintaan meningkat, sementara pasokan turun.  Bahkan beberapa lembaga keuangan meyakini harga komoditas energi itu bakal kembali ke kisaran US$100 per barel dalam waktu yang tak terlalu lama. Dari dalam negeri, munculnya fenomena pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir juga perlu mendapat atensi. Situasi ini yang mendorong kalangan pengusaha seperti Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia mendesak pemerintah melipat-gandakan pasokan beras di ritel modern guna membantu menjinakkan gejolak harga beras di pasaran.