Pemerintah meningkatkan harga beras operasi pasar dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Kenaikan harga beras tersebut berpotensi memicu inflasi. Berdasarkan pengamatan Badan Pangan Nasional (NFA) dan Perum Bulog di salah satu gerai ritel modern di Jakarta, pada akhir Agustus 2023, harga beras SPHP yang tertera Rp 47.250 per kemasan seberat 5 kg. Angka tersebut setara dengan Rp 9.450 per kg.

Pada Jumat (8/9) dalam peninjauan NFA dan Bulog,harga yang tertera di ritel modern naik menjadi Rp 54.500 untuk produk yang sama atau setara dengan Rp 10.900 per kg. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengonfirmasi kenaikan harga beras SPHP kemasan 5 kg sebagai bentuk penyesuaian peningkatan yang diatur lewat Peraturan NFA No 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Aturan itu diundangkan pada 24 Maret 2023. (Yoga)

Gonjang-ganjing pasar global belum reda. Kondisi ini juga memantik harga energi dan pangan dunia. Anggaran negara bisa goyang, sementara ancaman inflasi tinggi akibat kenaikan harga energi dan pangan terus mengintai. Harga minyak mentah WTI untuk kontrak Oktober 2023 di Bursa New York, pada Selasa (5/9), ditutup US$ 86,69 per barel, posisi tertingginya dalam setahun terakhir. Bahkan di perdagangan intraday, harga minyak WTI nyaris menyentuh level psikologis US$ 90 per barel. Sedangkan harga minyak mentah Brent sudah ditutup di level US$ 90,04 per barel di hari yang sama. Kondisi ini tak lepas dari langkah Arab Saudi, produsen minyak terbesar dunia, yang akan memangkas produksi 1 juta barel per hari hingga akhir tahun ini. Pemangkasan itu bakal mengurangi produksi minyak hingga 9 juta barel per hari pada Oktober, November dan Desember. Sebelumnya, Rusia dan OPEC+ juga sepakat memangkas produksi minyaknya. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengakui, tren kenaikan harga energi dan pangan bisa mengerek inflasi. Namun demikian, dia menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 masih berperan sebagai shock absorber, melalui subsidi dan kompensasi energi. "Pemerintah terus memonitor perkembangannya," kata Ferry, kemarin. Sejauh ini, pemerintah mulai mengantisipasi lonjakan harga minyak. Misalnya, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) di Rancangan APBN 2024 dinaikkan menjadi US$ 82 per barel dari sebelumnya US$ 80 per barel. "Namun tetap harus melihat bagaimana tren konsumsi BBM tahun ini karena mobilitas sudah normal, sehingga bisa saja permintaan naik di saat harga minyak mentah mahal. Ada potensi beban subsidi BBM meningkat," kata Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, Industry and Regional Analyst Bank Mandiri, kemarin. Peneliti Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Putra Adhiguna menyatakan, menurut Nota Keuangan RAPBN 2024, imbas anggaran bisa mencapai Rp 6,5 triliun setiap kenaikan minyak mentah US$ 1 per barel.

Tim pengendali inflasi daerah (TPID) di Sumatra Selatan dinilai patut mewaspadai peningkatan tarif transportasi dalam upaya mengendalikan laju inflasi di wilayah tersebut. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, M Latif, mengatakan kewaspadaan menjadi keharusan kendati provinsi tersebut pada Agustus 2023 mengalami deflasi sebesar 0,04% secara bulanan (month-to-month). Pasalnya, jelas dia, kenaikan tarif sejumlah moda transportasi bisa menjadi ancaman. Pihaknya juga memperkirakan akan ada peningkatan pada tarif udara dan angkutan antarkota bertepatan dengan momen libur Hari Raya Maulid Nabi Muhammad SAW pada akhir September 2023. Meski demikian, kata Latif, inflasi di Bumi Sriwijaya juga diprediksi akan tertahan oleh periode panen raya padi, yang akan terjadi pada bulan ini. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel melaporkan pada Agustus 2023 terjadi inflasi 3,19% secara tahunan (year-on-year) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,68. Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto memerinci inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Menurutnya, kelompok transportasi menjadi kontributor terbesar.

Meski semakin landai, pergerakan inflasi masih menjadi ancaman perekonomian dalam negeri. Tak hanya harga pangan, tetapi juga kenaikan harga energi. Berdasarkan data terkini Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi Indonesia pada Agustus 2023 mencapai 3,27% year on year (yoy). Meski tetap dalam kisaran sasaran Bank Indonesia (BI), tingkat inflasi tahunan selama Agustus tahun ini rupanya lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya sebesar 3,08% yoy. Salah satu penyumbang kenaikan inflasi pada bulan lalu adalah komponen harga bergejolak. Komponen ini mencatat inflasi sebesar 2,42% yoy, setelah pada Juli 2023 mencatat deflasi 0,03% yoy. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi selama setahun terakhir adalah beras, bawang putih, daging ayam ras, serta telur ayam ras. Harga beras, baik medium maupun premium, mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama sepanjang tahun sebelumnya. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual pun mengingatkan, kenaikan harga pangan masih menjadi momok bagi pergerakan inflasi di sisa tahun ini maupun pada tahun depan. "Risiko timbul dari fenomena El Nino, yang bila berkepanjangan akan menimbulkan gagal panen," ungkapnya kepada KONTAN, Minggu (3/9). Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo juga mewanti-wanti soal potensi kenaikan inflasi dalam jangka pendek. Terutama, karena lonjakan harga pangan imbas dari fenomena El Nino. Tak hanya harga pangan, Banjaran mengingatkan hal lain yang mampu menyundut inflasi, yakni kenaikan harga minyak mentah global. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan biaya pendidikan juga berpotensi mengerek tinggi inflasi dalam jangka pendek. Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita menambahkan, wacana Pertamina menghapus Pertalite dan menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun depan berpotensi besar turut menyulut inflasi berlari kencang.

Tingkat inflasi yang tetap terjaga hingga memasuki kuartal III tahun ini kian membuka peluang percepatan pemulihan ekonomi Indonesia untuk segera memperkuat lini sumber pertumbuhan pengganti pelemahan ekspor akibat masih tertekannya permintaan global. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi sebesar 3,27% pada Agustus 2023 secara tahunan. Adapun untuk perhitungan secara bulanan, BPS mencatat deflasi sebesar 0,02%. Tingkat inflasi tersebut menurun dibandingkan dengan posisi inflasi bulan sebelumnya. Realisasi inflasi ini bahkan lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan para ekonom sebelumnya yang menduga inflasi pada Agustus akan naik bila dibandingkan dengan posisi Juli 2023. Sejatinya, inflasi rendah ini dapat dimaknai seperti dua sisi berbeda yaitu sebagai indikator keberhasilan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga. Faktanya, inflasi Indonesia memang termasuk salah satu yang terendah di dunia. Akan tetapi di sisi lain, inflasi rendah ini juga dapat dimaknai sebagai indikator daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Belanja masyarakat masih rentan kehabisan daya dorong pasca-perayaan dua hari besar sebelumnya seiring dengan besarnya pengeluaran rutin yang dialokasikan pada tengah tahun lalu saat memasuki musim anak sekolah. Selain itu, inflasi rendah saat ini juga belum berada dalam posisi aman karena ketahanan pangan domestik masih dibayangi risiko terganggunya rantai pasokan pangan akibat dinamika geopolitik. Konflik Rusia-Ukraina yang belum berakhir, dampak El Nino, masih ketatnya kebijakan moneter dan likuiditas dapat berdampak pada kenaikan suku bunga menjadi risiko yang perlu diantisipasi. Begitu pula dengan risiko volatilitas pasar keuangan global, serta meningkatnya biaya utang dapat menjadi faktor pemicu cost push inflation di kemudian hari. Cost push inflation adalah inflasi yang terjadi disebabkan oleh biaya produksi sehingga jumlah produk beredar terbatas tetapi permintaan stabil bahkan cenderung turun.

Optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga meski Badan Pusat Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi secara tahunan pada Agustus 2023 meningkat menjadi 3,27%, dari bulan lalu yang ada di kisaran 3,08% Ekonom Bank Danamon Irman Faiz meyakini inflasi pada bulan ini akan kembali melandai setelah bulan lalu terdorong oleh inflasi musiman, utamanya dari kelompok pendidikan. Inflasi pada sisa tahun ini pun diyakini bakal bergerak terkendali di kisaran target Bank Indonesia (BI) di level 3% plus minus 1%. “September nanti ada potensi inflasinya di bawah 3%, karena efek base yang tinggi pada tahun lalu,” katanya, dikutip Jumat (1/9). Keyakinan yang sama disampaikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual yang menyebut inflasi bakal lebih terkendali di sisa tahun ini, meski capaian pada Agustus lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 3,08%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini memang mencatat peningkatan inflasi secara tahunan pada Agustus terjadi seiring dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,57 pada Agustus 2022 menjadi 115,22 pada Agustus 2023. Pudji menjelaskan bahwa berdasarkan kelompok pengeluaran, transportasi tercatat menjadi kelompok yang mengalami inflasi tertinggi, yakni di angka 9,65% year-on-year (YoY). Sementara itu, komoditas Solar turut menyumbangkan inflasi sebesar 0,03%, sedangkan tarif kereta api 0,03%. Selain itu, inflasi dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami inflasi sebesar 3,51% YoY dengan andil 3,27%terhadap inflasi umum. Adapun, Bank Indonesia menilai gerak inflasi yang terjaga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, serta sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah. Secara tahunan, inflasi inti Agustus 2023 tercatat sebesar 2,18% YoY, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,43% YoY. Selain itu, inflasi kelompok volatile food juga tercatat menurun. Kelompok volatile food pada Agustus 2023 mengalami deflasi sebesar 0,51% secara bulanan, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang inflasi sebesar 0,17%. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyadari betul bahwa intaian inflasi masih belum sepenuhnya meninggalkan Tanah Air. Aneka siasat pun kembali disiapkan oleh pemangku kebijakan untuk dapat merebut kembali IHK.

Kekeringan akibat El Nino diperkirakan dapat membuat Indonesia kehilangan produksi  beras hingga 1,2 juta ton. Fenomena iklim itu berpotensi menekan produksi pangan dunia dan membuat pemerintah sejumlah negara produsen mengutamakan kebutuhan domestik mereka. Pemerintah diingatkan untuk mewaspadai inflasi pangan. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8) Presiden Jokowi mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mewaspadai potensi lonjakan inflasi pangan akibat El Nino. Fenomena yang melanda dunia ini akan memaksa negara-negara pemasok pangan menghentikan ekspor karena memilih untuk mengamankan pasokan bagi kebutuhan dalam negeri terlebih dulu.

”El Nino mengakibatkan kekeringan ekstrem dan diprediksi berlangsung hingga awal 2024.Kalau semua negara mengerem ekspor, apa yang bisa menyelamatkan negara kita, ya, diri kita sendiri. Minta bantuan atau beli beras atau gandum ke negara yang sudah stop ekspor, ya, tidak bisa,” ujar Presiden. Gejala kenaikan harga pangan tecermin pada komoditas beras. BPS mencatat, beras menyumbang inflasi 0,38 % secara tahunan pada Juli 2023. Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR, Rabu (30/8) menyebutkan, El Nino akan menggerus produksi beras nasional. ”Analisis kami, kita akan kehilangan 380.000 ton beras karena El Nino sedang. Kalau El Nino sangat kuat, kita kehilangan 1,2 juta ton beras. Itu (analisis kehilangan beras) yang membuat kita harus menyediakan penanaman baru 500.000 hektar (ha),” kata Syahrul. (Yoga)

Meski secara bertahap berhasil merebut kendali inflasi, otoritas moneter dan pemerintah tetap harus berjibaku menjaga stabilitas indeks harga konsumen (IHK) pada sisa tahun ini dan warsa mendatang. Pasalnya masih bertebaran kerikil penghambat stabilisasi inflasi yang tak boleh diabaikan. Misalnya anomali cuaca yang mengoyak harga pangan, serta kenaikan output maufaktur.El Nino yang melanda Tanah Air terbukti menjadi penggerak harga pangan strategis. Tak pelak, inflasi harga bergejolak pun diestimasi menanjak.Demikian pula output manufaktur yang diprediksi terus meningkat setelah pelaku industri menaikkan harga jual sebagai imbas dari biaya impor bahan baku yang kian mahal.Konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg pun memperkirakan inflasi Agustus 2023 lebih tinggi dengan estimasi rata-rata 3,33% (year-on-year/YoY), di atas Juli yang hanya 3,08%.Situasi tak kalah menantang juga berpotensi terjadi pada 2024 menyusul digelarnya pemilihan umum (Pemilu) yang akan mengungkit konsumsi sehingga memberikan efek di sisi permintaan.Apalagi, target inflasi 2024 terbilang ambisius, yakni 2,8% sebagaimana disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2024.Presiden Joko Widodo, pun menyadari betul bahwa intaian inflasi masih belum sepenuhnya meninggalkan Tanah Air. Sebaliknya, bayang-bayang lesatan inflasi muncul dari terhambatnya distribusi barang di level global, penguatan dolar Amerika Serikat (AS), dan ketegangan Rusia-Ukraina.Sejalan dengan itu, Presiden meminta otoritas fiskal dan moneter untuk melanjutkan sinergi serta bauran kebijakan sehingga pengendalian inflasi tidak mengorbankan laju ekonomi. "Jadi [harus] kombinasi antara moneter, fiskal, dan juga pengecekan di lapangan secara langsung," kata Kepala Negara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, Kamis (31/8). Dari sisi moneter, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengatakan bank sentral terus melakukan bauran kebijakan. Dia menambahkan, kenaikan suku bunga acuan hanya satu dari sederet siasat yang disiapkan otoritas moneter. Strategi lain adalah stabilisasi rupiah agar tak membebani inflasi impor. Adapun dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan inflasi di Indonesia dikendalikan dengan stabilisasi harga melalui subsidi dan intervensi pasar, termasuk memastikan anggaran stok beras Bulog memadai. Sementara itu, kalangan ekonom memandang tekanan inflasi lebih bersumber dari faktor eksternal, terutama penguatan dolar AS dan distribusi barang di pasar dunia. Sebab, penguatan dolar AS mendorong pembengkakan biaya produksi yang pada gilirannya bakal dibebankan ke konsumen.

Risiko inflasi global dan domestik masih belum berakhir. Kondisi cuaca beserta rentetan dampaknya menjadi pemicu utama. Pemerintah harus benar-benar serius menjaga stabilitas stok dan harga pangan hingga awal tahun depan. Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menegaskan, risiko inflasi belum berakhir. El Nino yang parah disertai dengan kekeringan, gelombang panas, banjir, dan kebakaran hutan dapat memengaruhi harga pangan dan energy secara signifikan melalui dua cara. Pertama, kondisi itu dapat merugikan hasil panen dan meningkatkan permintaan energi karena produksi listrik pembangkit listrik tenaga air lebih rendah. Ini akan mengakibatkan harga komoditas pangan dan bahan bakar global menjadi lebih tinggi.

Kedua, kondisi itu juga berpotensi menyebabkan kerusakan infrastruktur. Jika hal itu terjadi, rantai distribusi akan terganggu serta harga bahan bangunan dan barang-barang  lain yang terdampak menjadi lebih mahal. ”Meski tingkat inflasi tahun ini diperkirakan lebih rendah daritahun lalu,tekanan inflasi masih ada. Pengendalian inflasi masih benar-benar diperlukan,” kata peneliti senior Unit Pendukung Kebijakan APEC, Rhea Crisologo Hernando, dalam laporan bertajuk ”Fragile Recovery and Intertwined Challenges” (APEC Bulletin, 28 Agustus 2023). Di Indonesia, El Nino diperkirakan terjadi hingga Oktober 2023. Dampaknya sudah terlihat, baik itu terhadap penurunan debit air sumber irigasi, sawah kekurangan air, maupun kenaikan harga gabah dan beras. (Yoga)

JACKSON HOLE,ID-Gubernur The Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell memastikan suku bunga acuan Amerika Serikat akan tetap dinaikkan untuk menjinakkan laju inflasi. Dalam pidatonya di Jackson Hole, Wyoming, ahir pekan lalu. Powell mencatat bahwa ekonomi AS tumbuh lebih cepat dari perkiraan dan belanja konsumen juga terus meningkat. kedua tren itu yang menjadikan laju inflasi akan tetap tinggi. Atas dasar itu,  dalam pidato di simposium tahunan The Fed Kansas City tersebut Powell menegaskan bahwa tekad The Fed untuk mempertahankan suku bunga acuan tetap tinggi sampai inflasi turun ke target 2%. "Meskipun inflasi telah turun dari puncaknya, namun inflasi masih terlalu tinggi. Kami memperhatikan tanda-tanda bahwa ekonomi tidak melambat seperti yang diharapkan. kami siap untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut jika diperlukan dan mempertahankan pengetatan kebijakan sampai kami yakin bahwa inflasi bergerak turun secara berkelanjutan menuju sasaran kami," tutur Powel dalam pidato utamanya itu, seperti dikutp CNBC. (Yetede)