Pengendalian inflasi pada bulan ini hingga akhir tahun bakal semakin menantang. Kenaikan harga beras dan gula pasir, serta penyesuaian harga BBM nonsubsidi, diperkirakan bakal memicu inflasi pada September 2023. Di sisi lain, defisit beras masih mengintai hingga November 2023. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (25/9) mengatakan, pada pekan ketiga September 2023, harga beras masih naik dan belum ada tanda-tanda bergerak mendatar atau turun. Harga rata-ratanya mencapai Rp 13.477 per kg. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras semakin banyak. Pada pekan pertama September 2023, jumlahnya sebanyak 230 daerah, kemudian pada pekan ketiga 2023 bertambah menjadi 284 daerah.

”Bahkan, Purwakarta yang merupakan daerah produsen beras besar di Jabar menempati urutan keempat dari 10 kabupaten/kota dengan kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) tertinggi. Beras menjadi komoditas utama yang memengaruhi kenaikan IPH itu,” ujarnya dalam Rapat Pengendalian Inflasi yang digelar Kemendagri secara daring di Jakarta. BPS mencatat, IPH komoditas pangan Purwakarta pada pekan ketiga September 2023 sebesar 3,41 %. Dari IPH itu, 3,21 % berasal dari kenaikan harga beras, selain itu harga gula pasir juga meroket, pada pekan ketiga September 2023 mencapai Rp 15.134 per kg, yang terjadi di 236 kabupaten/kota. ”Kenaikan harga beras dan gula akan berkontribusi terhadap inflasi September 2023. Selain itu, inflasi juga berpotensi disumbang bensin dan solar nonsubsidi. Namun, inflasinya tidak akan setinggi sebelumnya,” katanya. (Yoga) 

Risiko kenaikan inflasi yang dipicu oleh merambatnya harga pangan mulai mengemuka seiring dengan berkurangnya pasokan di sejumlah daerah akibat musim kemarau berkepanjangan sebagai dampak dari El Nino.  Kenaikan harga ini tampak dari gejolak harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras yang menurut perhitungan Bank Indonesia sudah naik 4,4% pada September 2023. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar kenaikan harga pangan tidak berdampak terhadap inflasi. Adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman saat pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur pekan ini menjelaskan kenaikan harga beras dipengaruhi musim dan fenomena iklim El Nino yang akan berlangsung lebih lama dari prakiraan awal. Akan tetapi, risiko kenaikan harga pangan ini diyakini masih dalam kendali agregat sasaran 3 +/- 1 persen pada tahun ini sejalan dengan upaya bank sentral untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah guna memastikan inflasi tetap terkendali.  Bahkan bank sentral meyakini inflasi bisa ditekan pada kisaran 2,8 persen pada tahun 2024.Harian ini menilai tingkat inflasi rendah yang terjadi hingga kini belum menjadi jaminan kondisi itu akan terus bertahan karena masih banyak tantangan yang bakal dihadapi pemerintah. Selain itu, faktor lain yang tak kalah penting untuk dicermati berasal dari risiko kenaikan harga energi yang berisiko naik setelah Arab Saudi dan Rusia sepakat memangkas produksi hingga akhir tahun.  Ditambah lagi cadangan minyak di Amerika Serikat yang merupakan negara penghasil shale oil teratas mulai memperlihatkan tanda-tanda penurunan. Impitan terhadap harga energi akan makin terasa karena dua raksasa ekonomi terbesar dunia yakni AS dan China mulai bangkit yang imbasnya dapat menaikkan harga karena permintaan meningkat, sementara pasokan turun.  Bahkan beberapa lembaga keuangan meyakini harga komoditas energi itu bakal kembali ke kisaran US$100 per barel dalam waktu yang tak terlalu lama. Dari dalam negeri, munculnya fenomena pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir juga perlu mendapat atensi. Situasi ini yang mendorong kalangan pengusaha seperti Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia mendesak pemerintah melipat-gandakan pasokan beras di ritel modern guna membantu menjinakkan gejolak harga beras di pasaran.

BI kembali mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75 %. Keputusan tersebut diambil untuk memastikan inflasi tetap terkendali sesuai target, yakni pada 2-4 %, hingga akhir tahun 2023. Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI September 2023 memutuskan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75 %, suku bunga Deposit Facility 5,00 %, dan suku bunga lending sebesar 6,50 %. Dengan demikian, tingkat suku bunga acuan ini telah bertahan selama 9 bulan sejak hasil RDG BI pada Januari 2023.

”Kami yakin inflasi akhir tahun 2023 akan tetap terkendali, yakni 2-4 % atau masih dalam kisaran target BI. Mengenai inflasi pangan, kami juga ingin meyakinkan koordinasi antara pusat dan daerah terus dilakukan secara efektif,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG BI, Kamis (21/9/2023), di Jakarta Berdasarkan data BPS, inflasi umum Agustus 2023 tercatat 3,27 % secara tahunan dan inflasi inti 2,18 % secara tahunan. Perry menambahkan, kebijakan suku bunga sekaligus untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang terus meningkat. Sejak awal September hingga 20 September 2023, nilai tukar tercatat melemah 0,98 % dibandingkan dengan level akhir Agustus 2023. (Yoga)

Bank Pembangunan Asia (ADB) merevisi turun inflasi tahunan kawasan Asia, termasuk Indonesia. Kendati begitu, dampak El Nino di wilayah Asia berpotensi menghambat laju penurunan inflasi karena memicu kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras. Dalam Asian Development Outlook Edisi September 2023 yang dirilis Rabu (20/9) ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi kawasan Asia pada 2023 masing-masing 4,7 % dan 3,6 %. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut turun dari perkiraan ADB pada April 2023 yang masing-masing sebesar 4,8 % dan 4,2 %. Revisi itu mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti penurunan harga komoditas global, hambatan perdagangan, dan perlambatan ekonomi China.

Terkait hambatan perdagangan, faktor penyebabnya tidak hanya perang Rusia-Ukraina, tetapi juga larangan ekspor sejumlah negara untuk melindungi dan mencukupi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, El Nino yang menyebabkan kekeringan di sejumlah negara produsen pangan akan mengatrol kenaikan harga pangan, terutama beras. Kenaikan harga pangan akan berujung pada inflasi pangan. ”Risiko-risiko negatif itu semakin menguat. Setiap negara di  kawasan Asia juga perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan dampak El Nino tidak mengganggu pasokan dan ketahanan pangan,” kata Kepala Ekonom ADB Albert Park. (Yoga)

NEW-YORK,ID- Para analis di Goldman Sach menyampaikan laporan pada Sabtu (16/09/2023) bahwa The Federal Reserve (The Fed) kemungkinan tidak akan menaikkan tingkat suku bunga dalam pertemuan dua hari, pada 31 Oktober 2023. Mereka juga memprediksi bank sentral Amerika Serikat (The Fed) kemungkinan tidak akan menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di pertemuan kebijakan  terkait ringkasan proyeksi ekonomi minggu depan. "Kami mengira, pada November terjadi penyeimbangan kembali pada pasar tenaga kerja. Berita inflasi yang lebih baik  dan kemungkinan terjadi pertumbuhan di kuartal IV mendatang bakal meyakinkan lebih banyak partisipasi bahwa Komite pasar terbuka  Federal (FOMC) dapat membatalkan kenaikan  suku bunga tahun ini," demikian disampaikan para pakar strategi bank AS dalam laporan, yang dilansir Reuters. Disaat para pelaku pasar mencoba mengukur lintasan kebijakan moneter The Fed, beberapa investor besar, termasuk J.P. Morgan Asset Management dan Janus Henderson Investors, menungkapkan bahwa bank sentral AS kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga, serta mengikuti siklus pengetatan kebijakan moneter paling agresif dalam beberapa dekade terakhir. (Yetede)

Pemerintah perlu mewaspadai tren peningkatan inflasi nasional ke depan. Belum selesai persoalan pangan, kini laju inflasi dibayangi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kondisi tersebut juga berisiko mengerek inflasi yang berasal dari barang-barang impor alias imported inflation. Nilai tukar rupiah masih bergerak di atas Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Bahkan, bila menilik data sejak awal pekan hingga kemarin (14/9), nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau melemah 0,23%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan bahwa imported inflastion merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai. Mengingat, harga barang-barang impor cenderung meningkat. Dia memperkirakan, sektor-sektor yang akan terdampak dari adanya pelemahan rupiah, yaitu sektor yang mengandalkan bahan baku impor. Misalnya, gandum, gula dan kedelai. Sektor farmasi, elektronik dan barang elektrikal, serta tekstil juga berisiko terdampak pelemahan nilai tukar rupiah. "Pelemahan rupiah akan mendorong peningkatan harga dari produk manufaktur tersebut, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan inflasi impor," jelas Josua kepada KONTAN, kemarin. Kabar baiknya, nilai tukar rupiah menguat. Kurs rupiah mengacu Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) kemarin di level Rp 15.357 per dolar AS atau menguat tipis 0,07% dari posisi Rabu (13/9). Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengingatkan, pelemahan nilai tukar rupiah bisa menjadi ancaman bagi pergerakan inflasi. Apalagi di tengah harga minyak di pasar global yang terus meningkat. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz juga menilai, pelemahan nilai tukar rupiah kali ini tidak akan membawa dampak signifikan berupa membengkaknya inflasi. Kalkulasi Faiz, setiap pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 1% akan memberikan tambahan inflasi sekitar 0,008%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Agustus mencatatkan deflasi sebesar 0,02%, setelah inflasi 0,21% pada bulan sebelumnya. Namun, laju inflasi secara tahunan pada Agustus tercatat 3,27%, atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya.

Momok inflasi yang belakangan menjauh, ternyata kembali membayangi pemerintah. Setidaknya ada dua faktor yang patut dicermati lantaran berisiko mendorong lesatan inflasi kembali ke tangga lebih tinggi, yakni pangan dan energi serta nilai tukar rupiah.Perihal pangan, Indonesia tengah dihadapkan pada anomali cuaca yakni El Nino sehingga membatasi pasokan hingga distribusi komoditas pangan strategis, terutama beras.Adapun, nilai tukar juga menjadi tekanan lantaran pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terus melemah, sehingga berisiko mengakselerasi inflasi atas barang impor.Apalagi, beberapa indikator juga memberikan alasan bagi pemangku kebijakan untuk lebih waspada merespons inflasi. Pertama, kenaikan inflasi untuk pertama kalinya dalam enam bulan terakhir pada Agustus 2023, yakni 3,27% (year-on-year/YoY). Kedua, Survei Penjualan Eceran) Bank Indonesia (BI) yang menggambarkan meningkatnya kekhawatiran konsumen soal kenaikan harga pada Oktober 2023 dan Januari 2024, sehingga ekspektasi inflasi pun merangkak.Ketiga, kembali memuncaknya kewaspadaan komunitas global soal risiko inflasi ke depan, terutama yang berasal dari komponen pangan dan energi, sebagaimana terangkum dalam Leaders’ Declaration yang disepakati pimpinan G20 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) India, 9—10 September 2023. Presiden Joko Widodo, saat melakukan tinjauan dan pemberian bantuan sosial di Gudang Perum Bulog di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9), tak memungkiri adanya risiko tertekannya daya beli akibat naiknya inflasi, terutama dari komponen pangan.Kepala Negara pun memahami adanya daerah yang kelabakan menghadapi keterbatasan pasokan pangan. Presiden menekankan upaya yang dilakukan adalah memastikan penanganan stok beras dalam negeri tetap dalam taraf aman. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Erwindo Kolopaking, mengatakan fokus kebijakan otoritas moneter saat ini adalah menjaga stabilitas rupiah, terutama dalam mengendalikan imported inflation agar tetap rendah."Nilai tukar rupiah yang melemah ini kita jaga," katanya.Erwindo menambahkan BI akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing, termasuk efektivitas implementasi instrumen penempatan valuta asing devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pebisnis berupaya menjaga kecukupan suplai barang di pasar untuk menstabilkan harga. Dia berharap, pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat yang rentan.

Publik belakangan ini dilanda kecemasan akan datangnya El Nino di sisa waktu 2023 yang dapat memantik kelangkaan bahan pangan, kenaikan inflasi, dan pelemahan daya beli. El Nino yang menciptakan musim kering berkepanjangan bisa mengancam produksi pertanian dan kegagalan panen di berbagai tempat. Kegagalan panen dapat menguras cadangan beras pemerintah (CBP). Jika cadangan ini terus menipis sedangkan permintaan masih tinggi dan tak ada lagi pasokan baru yang dapat diandalkan, tak mustahil kekosongan pasokan tinggal menunggu waktu. Ibarat helai rambut yang mudah patah, defisit pasokan pangan akan langsung diikuti oleh kenaikan harga produk pertanian. Jika harga naik dan stok pangan kian tipis, bayangan inflasi akan menjadi momok berikutnya. Efek negatif El Nino tak hanya sampai di sini. Potensi masalah lainnya akan muncul berjenjang setelah inflasi yang meninggi, yaitu jatuhnya daya beli. Sebab, laju kenaikan harga pangan selalu lebih kencang dibandingkan dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Jika semua rangkaian masalah ini mewujud, keresahan sosial akan sulit dibendung. Kepastian itu datang langsung dari Presiden Joko Widodo. Kepala Negara memastikan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Badan Urusan Logistik (Bulog) saat ini mencapai 1,6 juta ton. Jumlah tersebut bisa bertambah lagi sekitar 400.000 ton sehingga total menjadi 2 juta ton. Jokowi mengajak masyarakat tak perlu cemas karena stok normal CBP biasanya rerata hanya 1,2 juta ton tetapi sekarang malah 2 juta ton. Untuk memastikan ketersediaan stok pangan, Presiden juga membuka opsi impor dengan tujuan untuk menstabilkan harga agar tidak terlalu tinggi. Merujuk pada data Bank Indonesia, kecemasan konsumen soal lonjakan inflasi kembali meningkat. Ini tecermin dalam Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia yang memprakirakan tekanan inflasi meningkat pada Oktober 2023. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) IEH Oktober 2023 tercatat sebesar 118,7 lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 115,9. Salah satu penyebabnya adalah kendala pasokan barang, seperti pembatasan kendaraan besar pada akhir tahun. Meski masih dalam rentang proyeksi, inflasi pada Agustus 3,27% sudah tercatat sebagai kenaikan inflasi pertama dalam 6 bulan terakhir.

Tahun politik diperkirakan tak terlalu berpengaruh terhadap angka inflasi Indonesia. Namun, setiap jelang pemilu sejak beberapa periode terakhir, terjadi sejumlah fenomena yang tak menguntungkan Indonesia. Menurut Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro, inflasi diperkirakan tak akan terlalu terpengaruh pada tahun politik. Konsumsi masyarakat masih relatif stabil. ”Konsumsi rata-rata masih relatif terjaga stabil pada 5 % (Bagian) yang turun adalah investasi,” ujar Asmoro dalam dialog dengan wartawan yang diadakan Bank Indonesia di Labuan Bajo, NTT, Sabtu  (9/9). Ia menilai, pergerakan inflasi cenderung melambat karena dalam satu tahun sebelum pemilu, kondisi ekonomi cenderung terdampak peristiwa global yang tak menguntungkan Indonesia. Hal ini terjadi dalam Pemilu 2009 hingga jelang 2024. Saat Pemilu 2009, setahun sebelumnya dunia terdampak oleh krisis ekonomi global yang terjadi di AS. Saat itu, dampaknya mulaiterasa pada semester II-2008 hingga semester I-2009.

Kemudian, jelang Pemilu 2014,terjadi taper tantrum pada 2013 ketika bank sentral AS atau The Fed akan mengurangi kebijakan moneter ekspansif seiring meningkatnya perekonomian negara  itu. Pada Pemilu 2019, perekonomian global juga dinilai tak stabil, ditengarai perang dagang antara AS dan China. Akibatnya, harga komoditas saat itu turun. Disusul kemudian pandemi Covid-19 pada 2020 yang masih menyisakan imbas bagi perekonomian global, termasuk Indonesia. Negara ini memiliki pekerjaan rumah agar tingkat inflasi terkendali. ”Jadi, memang tantangannya, bagaimana membuat investasi tetap bisa tumbuh, tak turun dengan tajam seperti pola-pola yang kita temui pada pemilu-pemilu sebelumnya,” kata Asmoro. (Yoga)

Baru saja Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi tahunan pada Agustus 2023 sebesar 3,27% (year-on-year/YoY) atau berada di kisaran target pemerintah 3±1 persen sehingga patut kita syukuri bersama. Kemampuan Pemerintah untuk mengendalikan inflasi pascapandemi merupakan prestasi yang luar biasa karena termasuk rendah dan stabil di dunia. Beberapa negara anggota G20 yang inflasinya masih di atas Indonesia pada Agustus 2023 misalnya Prancis 4,8% (YoY), Eropa 5,3% (YoY) dan Jerman yang masih di angka 6,1% (YoY). Pemicu utama inflasi di negara tersebut masih bersumber dari komoditas pangan dan energi.Keberhasilan dalam pengendaian inflasi di Indonesia merupakan hasil sinergi dan inovasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Hal ini diperlukan karena fenomena inflasi di Indonesia didominasi oleh fenomena volatile food sehingga tidak sertamerta dapat diantisipasi dengan kebijakan moneter. Mengutip pidato Presiden Joko Widodo pada Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah pada 31 Agustus 2023 disampaikan bahwa, Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut secara eksplisit menegaskan upaya pengendalian inflasi di Indonesia mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan negara lain. Eksistensi TPIP/TPID yang diperkuat dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dicanangkan Bank Indonesia untuk menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi telah berhasil menorehkan prestasi melalui pencapaian angka inflasi yang rendah dan stabil pasca pandemi Covid-19. Berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (2023), dinyatakan bahwa el nino di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara pada kuartal II/2023 sampai dengan kuartal III/2023 akan berdampak negatif pada sektor pertanian dan perikanan. Hal ini terkonfirmasi dari pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada pertengahan Juli 2023 sebanyak 63% zona musim di Indonesia telah memasuki kemarau dan diprakirakan puncak el nino terjadi pada Oktober—November 2023. Selain itu, strategi jangka pendek yang perlu disiapkan saat ini adalah integrasi data neraca pangan daerah sebagai early warningsystem adanya supply shock komoditas pangan antardaerah. Neraca pangan yang terintegrasi akan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data untuk melakukan kerja sama antar daerah (KAD) dalam pemenuhan pasokan pangan dari daerah surplus ke wilayah defisit.