Menjinakkan Inflasi Pangan
Lonjakan harga pangan tak hanya membuat target inflasi 2024
sebesar 1,5-3,5 persen semakin berat, tetapi juga merampok daya beli kelompok
miskin dan menengah. Inflasi pangan yang bersumber dari komponen harga pangan bergejolak
(volatile food) menjadi penyumbang terbesar angka inflasi nasional beberapa
tahun terakhir. Kenaikan inflasi pangan 3-4 tahun terakhir bahkan melampaui
rata-rata kenaikan upah minimum regional (UMR) dan gaji ASN (Kompas, 4/3/2024).
Ini menggambarkan betapa kenaikan harga pangan menggerus kesejahteraan masyarakat
bawah dan menengah. Bahkan, kenaikan UMR dan gaji ASN tak mampu mengejar laju
kenaikan harga pangan. Beras, menurut BPS, adalah komoditas penyumbang terbesar
garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Sekitar 60-75 %
pengeluaran penduduk miskin kita adalah untuk pangan.
Akibatnya, kenaikan harga beras yang diikuti pangan lain akan
langsung memukul daya beli mereka. Lonjakan harga beras dipastikan juga tak
dinikmati petani kita yang sebagian besar petani gurem dan konsumen neto beras.
Apalagi dengan kian dekatnya Ramadhan dan Lebaran, yang biasanya ditandai
dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sejauh ini, operasi pasar, kucuran
bansos, dan berbagai kebijakan lain belum mampu menjinakkan harga beras yang
sudah naik di atas 20 % dari tahun lalu. Antrean warga yang memburu beras murah
masih terjadi di sejumlah daerah. Kemelut beras selama ini menunjukkan ada masalah
dalam tata kelola pangan kita. Produksi dan produktivitas terus menurun di
tengah meningkatnya konsumsi.
Kita juga masih terus berkutat dengan problem terkait pupuk, benih,
alih fungsi lahan, dan lain-lain, yang tak kunjung selesai. Perum Bulog sering
kedodoran dalam stabilisasi. Berbagai instrumen pengendalian harga juga tak
sepenuhnya efektif. Belum lagi dampak perubahan iklim dan geopolitik global.
Pemerintah gagap mengantisipasi semua itu. Dalam jangka pendek, operasi pasar
dan penyaluran bansos secara agresif, yang mau tak mau harus ditopang impor
karena Perum Bulog kedodoran dalam mengamankan stok cadangan beras pemerintah yang
bisa diharapkan meredam lonjakan harga. Namun, dalam jangka panjang, tak ada
pilihan lain kecuali membenahi tata kelola pangan dari hulu hingga hilir,
khususnya produksi, produktivitas, dan distribusi, selain juga intervensi di
konsumsi (termasuk melalui diversifikasi pangan). (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023