Risiko Kredit Bermasalah Mengintai di Tengah Kelesuan

;

Risiko Kredit Bermasalah Mengintai di Tengah Kelesuan

Ekonomi Hairul Rizal 25 Jun 2025 Kontan (H)

Rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan Indonesia menunjukkan tren kenaikan dan perlu diwaspadai di tengah tekanan ekonomi yang menurunkan daya beli masyarakat. Data OJK mencatat NPL gross perbankan naik dari 2,08% pada Desember 2024 menjadi 2,24% pada April 2025.

Paul Sutaryono, pengamat perbankan, menilai kenaikan NPL mencerminkan kondisi ekonomi yang kurang baik. Ia menyoroti kontribusi sektor UMKM sebagai pendorong utama kenaikan NPL, dengan rasio NPL UMKM mendekati 5% pada Maret 2025. Paul memperingatkan potensi pemburukan kualitas kredit pada semester II 2025 dan mendorong perbankan untuk lebih selektif menyalurkan kredit. Ia juga menekankan perlunya peran pemerintah melalui peningkatan belanja untuk mendorong sektor riil, serta menyarankan relaksasi kebijakan moneter seperti penurunan giro wajib minimum (GWM) agar bank lebih leluasa menyalurkan kredit.

Bambang Widayatmoko, Direktur Bisnis Bank Banten, mengakui pihaknya menghadapi NPL tinggi di segmen komersial, khususnya konstruksi dan pengadaan barang. Meskipun NPL gross Bank Banten menurun dari 9,58% pada Maret 2024 menjadi 7,22% pada Maret 2025, angkanya masih jauh di atas batas ideal. Bambang menyebut pihaknya terus melakukan upaya penyelamatan kredit melalui litigasi maupun kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi.

Lani Darmawan, Presiden Direktur Bank CIMB Niaga, juga mengonfirmasi adanya pelemahan daya bayar di segmen ritel akibat menurunnya daya beli masyarakat. Namun, CIMB Niaga berhasil menurunkan NPL gross dari 2,21% pada Mei 2024 menjadi 1,86% pada Mei 2025. Hal ini dicapai lewat strategi selektif dalam penyaluran kredit, termasuk fokus pada segmen UKM menengah dengan ticket size rata-rata Rp 4 miliar.

Kenaikan NPL perbankan menandakan tekanan ekonomi yang nyata, terutama pada sektor UMKM. Perbankan diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, sementara pemerintah didorong untuk memperkuat stimulus fiskal guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kualitas kredit perbankan.