Pemerintah Indonesia menyiapkan kawasan industri di Batang, Jawa Tengah untuk menampung pabrik milik perusahaan Amerika Serikat (AS) dan Jepang yang akan direlokasi dari Tiongkok. Daerah Batang dipilih karena ketersediaan lahan dan infrastruktur pendukung lainnya sehingga bisa cepat menangkap peluang relokasi investasi global ke Tanah Air.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, pemerintah berencana memindahkan pengembangan kawasan industri (KI) di Brebes ke Batang dikarenakan masalah pembebasan lahan yang belum selesai. Kedua daerah tersebut merupakan kabupaten yang sama-sama berada di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah. Menurut Erick, langkah tersebut harus dilakukan karena pemerintah harus cepat bergerak mengembangkan kawasan industri untuk menggaet relokasi investor global ke Indonesia terutama Jepang, Korea dan AS yang akan merealisasikan investasinya di Indonesia enam bulan lagi dan sudah bersiap untuk membangun industri di kawasan tersebut.

Rencananya, pengembangan kawasan industri di Batang akan menggunakan lahan milik PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN dengan luas 4.000 hektare (ha) dan sudah ada 300 meter jaringan rel kereta api dan pelabuhan peninggalan Belanda yang akan dikonversi menjadi lahan industri. Ia menjelaskan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan direktur utama PTPN sudah meninjau langsung ke lokasi untuk melihat upaya ini sebagai sebuah langkah percepatan.

Bahlil mengunjungi sejumlah kawasan yaitu Kawasan Industri Brebes, areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara IX Batang, serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang. Dalam kunjungannya, Kepala BKPM juga melakukan koordinasi dengan Bupati Batang Wihaji untuk pengembangan industri dan investasi yang menelan investasi sebesar Rp 60 triliun. Nantinya pembangkit ini akan membantu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menambah suplai listrik Jawa-Bali sebesar 5,7%. Jawa Tengah berada pada peringkat empat realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) periode triwulan I-2020 dengan nilai Rp 19,3 triliun (9,1%) dari total realisasi investasi. Investasi PMDN jauh mendominasi senilai Rp 14,6 triliun, sementara investasi PMA sebesar US$ 321 juta (Rp 4,7 triliun)

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani mengatakan, rencana kepindahan pabrik milik perusahaan asal AS dari Tiongkok ke Indonesia dicetuskan oleh US International Development Finance Coorporation (DFC). Lembaga ini menyebutkan, banyak pelaku usaha AS yang hendak merelokasi pabrik dari Tiongkok, karena tingginya tensi perang dagang antar kedua negara. Kadin, menurut dia, sedang melakukan penjajakan dan pemetaan melalui jaringan pengusaha di negara asal pabrik maupun di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Johnny Darmawan menilai, Indonesia memiliki banyak keunggulan dibandingkan para pesaing, antara lain dari segi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Menurut dia, pemerintah harus mempersiapkan lokasi pabrik tersebut, serta peraturan yang memudahkan investor masuk Indonesia. Di samping itu, pemerintah perlu mempersiapkan kebutuhan pabrik lainnya, seperti tenaga kerja, infrastruktur, dan energi yang berbiaya kompetitif dibandingkan negara-negara tujuan investasi lain. Sementara itu, Shinta memandang, saat ini pemerintah pusat dan daerah memiliki terlalu banyak regulasi terkait perizinan investasi. Oleh sebab itu, Indonesia harus menyederhanakan aturan regulasi terkait perizinan, ketenagakerjaan, dan juga menyiapkan infrastruktur yang diperlukan oleh pabrik-pabrik yang akan direlokasi tersebut.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenperin Janu Suryanto menerangkan, Indonesia memiliki ketersediaan pasar yang besar dan bahan baku yang melimpah. Bahkan, Indonesia dinilai memiliki keunggulan untuk bisa dijadikan sebagai hub manufaktur di wilayah Asean. Selain itu, daya tarik lainnya bagi investor, Indonesia telah menyatakan kesiapan dalam menerapkan industri 4.0 melalui implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Menurutnya, selain masih mengincar penanaman modal dari sektor industri yang menghasilkan produk substitusi impor, pemerintah akan lebih gencar menarik investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja atau sektor padat karya. Dalam situasi Pandemi seperti saat ini, investasi tentunya akan memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan kerja, baik itu yang skala besar atau kecil.

Pemerintah terus memandang perkembangan harga minyak dunia menyusul eskalasi ketegangan geopolitik Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran. Terlebih, sejumlah perusahaan minyak dan gas nasional baru saja melakukan penurunan harga bahan bakar minyak.

Direktur Jenderal Migas, Djoko Siswanto, menuturkan bahwa harga BBM bersubsidi, yaitu solar dan premium dipastikan tak akan mengalami penyesuaian kembali walau harga minyak dunia masih diliputi ketidakpastian. Sejak Jumat pekan lalu, minyak mentah Brent tercatat mengalami kenaikan harga sekitar 6 persen atau di atas level US$ 70 per barel. Kemarin, harga minyak Brent untuk kontrak Maret melonjak 2,14 persen menjadi US$ 70,07 per barel. Sedangkan harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari meningkat 1,9 persen menjadi US$ 64,25 per barel. Adapun kebutuhan impor minyak dengan kenaikan harga drastis juga dikhawatirkan dapat mempengaruhi harga BBM yang baru saja mengalami penurunan. Seperti yang telah diketahui, penyesuaian penurunan harga BBM nonsubsidi dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia, dan PT Total Oil Indonesia pada awal tahun ini. Shell melakukan penyesuaian harga sejak 1 Januari 2020 dan Total sejak 3 Januari 2020. Sementara itu, Pertamina mulai menurunkan harga per 5 Januari 2020.

Uni Eropa menolak tudingan diskriminasi terhadap berbagai produk sawit asal Indonesia. Pertama, terkait kampanye hitam "palm oil free" bukan inisiasi pemerintah, melainkan digerakkan oleh pasar. Pemerintah Uni Eropa mengklaim terbuka terhadap produk dari negara lain. Karenannya, UE menyarankan Indonesia untuk meyakinkan pasar di Uni Eropa terkait keunggulan yang dimiliki oleh minyak sawit. Kedua, mengenai rencana pemerintah menerapkan bea masuk antisubsidi untuk produk sawit asal Indonesia, hingga kini tarif bea masuk sawit Indonesia di Uni Eropa sebesar 0% - 10,9%. Atas rentetan kejadian ini, Indonesia mengancam untuk memberlakukan tarif balasan terhadap produk susu asal negara anggota Uni Eropa.

Kemdag menegaskan sudah melayangkan surat keberatan ke World Trade Organization (WTO) atas penerapan bea masuk untuk produk biodiesel dari Indonesia ke benua biru. Bersamaan dengan itu, Kemdag juga menyiapkan balasan dengan pengenaan bea masuk atas produks susu hingga produk pesawat terbang serta peralatan radar. Mendag sudah membicarakan opsi hambatan impor atas pesawat buatan Prancis, Airbus. Untuk produk radar, masih sekedar opsi.

Sejumlah perusahaan teknologi bersiap angkat kaki dari daratan China sebagai antisipasi ketegangan perang dagang yang berkepanjangan. Taiwan dan negara-negara di Asia Tenggara adalah kawasan pertama yang menyerap eksodus manufaktur dari China tersebut. Korporasi raksasa yang bersiap untuk merelokasi basis produksinya ke luar China salah satunya adalah Cupertino dan Foxconn (Hon Hai), perusahaan manufaktur utama untuk produk Apple Inc. Pembuat laptop HP Inc., Inventec Corp., juga mengatakan akan memindahkan produksi notebook untuk pasar AS keluar dari China dalam beberapa bulan ke depan. Selain itu, sederet perusahaan teknologi kelas atas juga mempertimbangkan untuk angkat kaki dari China. Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Sony Corp., dan Nintendo Co. adalah di antara perusahaan lainnya yang tengah menimbang untuk menjauhi titik krisis perang dagang, menuju kawasan terdekat seperti Asia Tenggara dan India. Vietnam telah menjadi penerima manfaat terbesar dari perang dagang sejak ketegangan dimulai pada kuartal pertama 2018, di mana peralihan perdagangan menyumbang kenaikan 7,9% terhadap PDB. Selain itu, Indonesia juga meraup berkah dari peristiwa ini, terutama untuk kawasan Batam.

Menteri Perindustrian menyebutkan industri baja dan tekstil menjadi prioritas untuk mendapatkan pengamanan dari dampak buruk pengenaan tarif tambahan 10% atas barang China senilai US$300 miliar oleh Amerika Serikat per 1 September 2019. Pengenaan tarif tambahan ditambah devaluasi yuan oleh Pemerintah China dikhawatirkan membuat barang-barang China semakin deras masuk Indonesia. Impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya masih menjadi masalah utama produsen baja nasional. Selain itu, pelaku industri tekstil pun juga merasa tertekan barang impor.

Menteri Perindustrian menyebutkan industri baja dan tekstil menjadi prioritas untuk mendapatkan pengamanan dari dampak buruk pengenaan tarif tambahan 10% atas barang China senilai US$300 miliar oleh Amerika Serikat per 1 September 2019. Pengenaan tarif tambahan ditambah devaluasi yuan oleh Pemerintah China dikhawatirkan membuat barang-barang China semakin deras masuk Indonesia. Impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya masih menjadi masalah utama produsen baja nasional. Selain itu, pelaku industri tekstil pun juga merasa tertekan barang impor.

AS menuding People Bank of China (PBOC) sebagai manipulator mata uang. Tudingan terjadi setelah PBOC pada Senin (5/8) lalu mematok nilai tukar yuan menembus level psikologis di bawah 6,9 untuk kali pertama dalam satu dekade terakhir. Amerika menetapkan tiga kriteria untuk mengidentifikasi terjadinya manipulasi mata uang. Yakni terkait neraca berjalan global, neraca berjalan kepada Amerika, dan adanya intervensi secara terus menerus kepada satu mata uang. Pemerintah China menyebut tudingan tersebut berpotensi merusak kestabilan keuangan internasional sekaligus pasar keuangan global.

Donald Trump kembali menebar ancaman. Kali ini, orang nomor satu di Amerika Serikat itu akan menetapkan tarif sebesar 10% terhadap produk asal China senilai US$300 miliar. Produk yang menjadi target tarif baru ini mencakup telepon pintar, komputer, dan pakaian. Adapun pengenaan tarif ini akan berlaku per 1 September mendatang. Trump menambahkan, tarif itu berpeluang untuk naik menjadi 25% jika China masih berbelit pada saat perundingan.  Dengan ancaman tarif tersebut, Trump seolah siap mengambil risiko jika nantinya akan menggoyahkan ekonomi dan konsumen Amerika Serikat (AS). China telah berulang kali mengecam taktik tekanan semacam itu, yang berarti akan memperpanjang kebuntuan jika Beijing merespons ancaman dengan memilih mundur dari meja perundingan.  China menegaskan bahwa mereka akan memberikan sanksi balasan terhadap ancaman tarif tambahan dari Trump.

Presiden Amerika Serikat (AS) membuat pernyataan melalui akun Twitter, seperti dilansir oleh Washington Post, bahwa pada 1 September 2019 akan mulai memberikan tambahan tarif 10 persen untuk 300 miliar dolar AS yang tersisa dari barang dan produk dari Cina ke AS. Ini belum termasuk 250 miliar dolar AS yang sudah dikenakan tarif 25 persen. Akibatnya Indeks Dow Jones Industrial Average merosot sekitar 300 poin dalam hitungan beberapa menit, setelah sebelumnya mengalami sentimen positif pasca penurunan suku bunga dari The Fed. Perundingan dagang dengan Cina disinyalir telah diwarnai aksi tunggu oleh Cina yang kemungkinan tidak menyetujui perjanjian dagang hingga pemilihan presiden AS tahun depan. Hal ini mengundang reaksi keras dari Trump yang bahkan tidak akan pernah menyetujui kesepakatan di kemudian hari. Sejumlah ekonom dan tokoh politik berpandangan bahwa perang dagang Trump menjadi hambatan besar dalam mengerek pertumbuhan ekonomi AS. Perang dagang yang terjadi tidak akan menguntungkan bahkan akan merugikan semua pihak, dikarenakan ketidakpastian akan timbul secara konsisten yang memperlambat laju investasi.